. ; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peredilan Agama, maka MajelisHakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KotaMadiun untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan

dalam Kitab Al Ahkamul Quran Juz II halaman405 yang berbunyield colic) Ip IS> yo oS b> Wl Jue > yoArtinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam, tidakhadir maka ia termasuk orang dhalim dan gugurlahhaknya ; 570 022 ee eee eee eee eee ee eeeHal ini sejalan dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) 4HIRsehingga gugatan dapat dikabulkan dengan tidak hadirnyaTergugat (Verstek) oleh Majelis; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik

;Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR = gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan tidak hadirnya Tergugat(Verstek) oleh Majelis ;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yangterdapat dalam pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun1989tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakim

. ; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiununtuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan

. ; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peredilan Agama, maka MajelisHakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KotaHal. 9 dari 10 hal.

berjalan denganharmonis dan bahagia, namun sejak 8 Januari 2013 rumah tangga Penggugatdan Tergugat menjadi goyah yang disebabkan karena awalnya Tergugatpamit pergi mencari pekaerjaan di Bengkulu, namun semenjak kepergiannya,Tergugat tidak pernah mengirim kabar, maupun mengirim nafkah wajib kepadaPenggugat;Bahwa akibat hal tersebut di atas sejak 8 Januari 2013, antara Penggugatdengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi yang hingga sekarangtidak diketahui keberadaannay di seluruh wilyah Negara Repubblik

Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, jo pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam,Inpres Nomor 1 Tahun1991; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan telah terbukti oleh karenanya berdasarkanketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik

;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untukmengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

. ; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untukmengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan

alasan perceraiansebagaimana dimaksud pasal 39 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, jo pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam,Inpres Nomor 1 Tahun1991; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan telah terbukti oleh karenanya gugatan Penggugatdapatdikabulkan; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik

;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yangterdapat dalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun1989tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapatperlu) memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KotaMadiun untuk mengirim salinan putusan ini yang telahberkekuatan hukum

pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan tidak hadimya Tergugat (Verstek) oleh Majelis Hakim, hal ini, sebagaimana puladimaksud di dalam dalil ibarat dalam Kitab Al Ahkamul Quran Juz II halaman 405 yang berbunyi:obs peated LS oe eS lo ot list > U0Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam, tidak hadir maka ia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik

;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untukmengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

dalam Kitab Al Ahkamul Quran Juz II halaman405 yang berbunyield cuolwel Io IS> yo pS > W Iu 2 yoal 5> Y pl Us 99 ueArtinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam, tidakhadir maka ia termasuk orang dhalim dan gugurlahhaknya ; 727 7 reer eee eeHal ini sejalan dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) 4HIRsehingga gugatan dapat dikabulkan dengan tidak hadirnyaTergugat (Verstek) oleh Majelis; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik

;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untukmengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanurusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun KampungBaru, Desa Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaannelayan, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal diDusun Kampung Baru, Desa Pattiro, Kecamatan Mare,Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnyayang jelas di wilayah Repubblik

;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda MahkamahAgung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggala) Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yangterdapat dalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun1989tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapatperlu) memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KotaMadiun untuk mengirim salinan putusan ini yang telahberkekuatan hukum

. ; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiununtuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan

. ; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yangdimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Repubblik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajibanpanitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peredilan Agama, maka Majelis Hakimberpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untukmengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;Atau:Apabila Majelis Hakim di Mahmakah Agung Repubblik Indonesia yangmemeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Juni 2021 dan kontramemori kasasi tanggal 27 Juli 2021, dihubungkan dengan pertimbanganJudex