Ditemukan 47 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik republiik republika republiku republijk republikã republikl
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-03-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS PT BANDUNG RAYA INDAH LESTARI, DK
278 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2017pertimbangan Judex Facti yang terkait persekongkolan vertikalpada tahap (pra) perencanaan pelelangan dengan pertimbanganbahwa Termohon Kasasi bukan didirikan oleh gabungan PT HexaPilar dan PT International Bio Recovery serta Termohon Kasasididirikan oleh orang perorangan yang memiliki kKepedulian untukmengatasi sampah secara cepat dan tepat adalah tidak tepat dansalah dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan faktayang bukti sehingga mohon kepada yang Terhormat MajelisHakim Mahkamah Agung Republiki
    Nomor 158 K/Pdt.SusKPPU/20 17halaman 167 alenia pertama dan kedua sertahalaman168 alinea pertama adalah telah salah dankeliru dalam menerapkan hukum denganmengesampingkan semua bukti sebagaimanaketentuan Pasal 42 UndangUndang Nomor 5Tahun 1999 yang terdapat dalam perkara a quo,sehingga mohon kepada Yang Terhormat MajelisHakim Mahkamah Agung Republiki Indonesiauntuk dapat dibatalkan;8.
    Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon kasasi uraikan di atasterkait pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 165 alineakeempat sampai dengan 169 alenia pertama adalah telah salah dankeliru. dalam menerapkan hukum terkait kompensasi denganmengesampingkan semua bukti sebagaimana ketentuan Pasal 42UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdapat dalam perkara aquo, sehingga mohon kepada Yang Terhormat Majelis HakimMahkamah Agung Republiki Indonesia untuk dapat dibatalkan;E.
Pengadilan PN TOBELO Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN TOB
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KACOA Alias AMAT
381 — 349
  • facebooknya;Bahwa saya mengetahui karena postingan tersebut sempat viral difacebook dan sayasempat membacanya sepintas;Bahwa Saya kenal karena terdakwa adalah teman saya sejak kecil sampai saat ini dankami mempunyai pertemanan di facebook;Bahwa Saya tidak berkomentar dengan postingan itu.Bahwa Saya tidak ingat lagi, tetapi ketika itu beberapa hari kemudian terdakwa sempatmeminta maaf melalui akun facebooknya dan saya sempat like (suka) lewat akun saya ;7Bahwa terdakwa minta maaf Kepada Pimpinan Kepolisin Republiki
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
Muhammad Yusran
Tergugat:
Bupati Tabalong
110 — 76
  • Bukti T22:Peraturan Menteri Dalam Negeri Republiki Indonesia Nomor 80Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,(fotocopy sesual copy);Kartu. Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Tabalong atasnama H. Muhammad Yusran, SP. NIP. 196901021989031004,(fotocopy sesual copy);Surat Pernyataan tertanggal Tanjung, Mei 2018, atas namaRici Supialila selaku Bendahara Gaji Dinas KetahananPangan Kabupaten Tabalong, (fotocopy sesuai asli);Daftar Gaji DSB.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-09-2010 — Putus : 06-06-2011 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn
Tanggal 6 Juni 2011 — SULTAN DELI LAWAN PT KERETA API, dkk
242 — 115
  • Seiring dengan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Kerajaan Deli yang memiliki pemerintahan dan kedaulatan sebagai suatu negara ~ menjadi hapus dan fergabung kedalam Negara Kesatuan Republiki Indonesia.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — KOMBES Pol Dr. Drs SYAFIIN, S.H., M.M ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dkk
90 — 72
  • Penugasan yangdemikian adalah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia No. 1 Tahun 2013 jo Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang PenugasanAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur OrganisasiKepolisian Negara Republiki Indonesia.6.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
184 — 141
  • termasuk konpensasi, jika perlu langkahlangkah untuk mengupayakanpemulinhan phisik, phisilogis, rehabilitasi dan reintegrasi, sebagaimanadiatur dalam Pasal 39;Bahwa anakanak Indonesia yang ditahan di tahanan Imigrasi Australia,sebelum dakwaan dijatuhkan kepada mereka, tidak ada bantuan hukumyang diperoleh secara otomatis, akibatnya ada tahanan anakanakIndonesia yang ditahan selama 734 hari, 516 hari, 616 hari, 490 hari, 510hari, sebelum akhirnya Pengadilan memutus bahwa mereka adalah anakanak;Bahwa Republiki
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
311 — 146
  • termasuk konpensasi, jika perlu langkahlangkah untuk mengupayakanpemulihan phisik, phisilogis, rehabilitasi dan reintegrasi, sebagaimana diaturdalam Pasal 39;Bahwa anakanak Indonesia yang ditahan di tahanan Imigrasi Australia, sebelumdakwaan dijatunkan kepada mereka, tidak ada bantuan hukum yang diperolehsecara otomatis, akibatnya ada tahanan anakanak Indonesia yang ditahanselama 734 hari, 516 hari, 616 hari, 490 hari, 510 hari, sebelum akhirnyaPengadilan memutus bahwa mereka adalah anakanak;Bahwa Republiki