Ditemukan 52 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 755 PK/Pdt/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — JENNY vs AARON PAN
81 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
diatas yang berhubungan langsung denganperkara a quo sudah tiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan satu MajelisHakim Agung serta satu Hakim dalam penetapan yang dibohongi/ditipu olehTermohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan atau Para Turut TermohonPeninjauan Kembali/ Para Turut Tergugat, dengan demikian tanpa perludianalisa lagi jelas dan pasti bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugatdan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Para Turut Tergugat telahmenista lembaga peradilan di Negara Kesatuan Repubuk
Putus : 11-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 PK/Pdt/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — SIMON SIBORO, dkk. VS PT. ROYAL OSTRINDO, dkk.
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disampinghal tersebut Para Tim Kerja yang ditunjuk oleh Tergugat I, Il dan Ill seringmengimtimidasi Para Penggugat agar Para Penggugat meninggalkan tanaha quo yang mengakibatkan secara fisik dan psichis bagi Para Penggugatjiwanya terganggu dan terancam;Bahwa berdasarkan Surat tanggal 31 Oktober 2001 Nomor 593.71617IUmpem dari Menteri Dalam Negeri Repubuk Indonesia yangditujukan kepada Pelaksana Tugas Kepala Badan PertanahanNasional yang isinya antara lain agar memberikan perhatian setiappengaduan
Register : 15-01-2020 — Putus : 13-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PDT/2020/PT DKI Tanggal 13 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : BOB GOLDMAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat I : DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
373 — 776
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat I : DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
373 — 776
Bahwa dikarenakan ada beberapa yang terkena PembangunanJalan Tol Ruas DEPOKANTASARI Jakarta Selatan, maka olehDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM REPUBUK INDONESIA, Uang Ganti Rugjisebesar Rp. 75 870 000 000, (ujuh puluh Ima milyar delapan ratustujuh puluh Juta ruplah) tersebut dutpkan melak Pengedilan NegeriJakarta Selatan sebagalmana Penetapan Konsinyas Pengadilan NegeriJakarta Selatan Nomor 03/CONS/2014/PNJkt. Sel;d.
Putus : 24-10-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 71/Pid.B/2012/PN.BK Tanggal 24 Oktober 2012 — ASPET NOFRIZAL Alias IZAL Bin ALI AMRAN
50 — 7
50 — 7
Palembang padatanggal 05 April2012 oleh Pemeriksa : Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Erik Rezakola, S.T, Niryasti, S.Si,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah " Berdasarkan barang bukti yangdikirim Penyidik Polres Merangin kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang buktiberupa Kristal kristal putih pada tabel 01 pemeriksaan mengandung Positif11metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 LampiranUndang Undang RepubUk
Register : 30-04-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Bpp Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 28
115 — 28
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBUK INDONESIA, Cq.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTANHalaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN BppTIMUR, Cq.
Putus : 26-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN STABAT Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN STB Tanggal 26 Juli 2017 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang HM. YAMIN Bank BTPN ("Bank BTPN")
Melawan
Munir Hamid
79 — 55
79 — 55
Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 320.K/PDT /1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa : Pelaksanaan Pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadi/an Negeri,MakaLelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 Rbg sehingga TIDAK SAH.sehingga Pelaksanaan ParateEksekusi Harus melalui Fiat Pengadilan Negeri,Putusan MahkamahAimni: Republik Indonesia Nomor : 3210.KJPDT/1984 tani:i:al 30Januari 1986 juga didukung oleh buku Il Pedoman MahkamahAi:uni: RepubUk
Putus : 24-12-2013 — Upload : 02-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — PT. SURYA EKA LESTARI, DKK VS PT SURYA PRIMA ABADI, DKK
177 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatandilaksanakan, maka sama saja dengan menghentikan seluruh kegiatanusaha dari Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X danTerlapor XX;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para PemohonKeberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberi putusansebagai berikut:1.Menerima Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan/DahuluTerlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/Komisi Pengawas PersainganUsaha Repubuk
Putus : 27-11-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 Tanggal 27 Nopember 2015 — PT. FEGA INDOTAMA VS LVMH FRAGRANCES & COSMETICS (SINGAPORE) PTE. LTD
722 — 508 — Berkekuatan Hukum Tetap
722 — 508 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 705 B/Pdt.SusArbt/2015D.3.D.4.perintah untuk menghentikan perkara yang sedang berjalan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Sesuai tertibhukum) dan Penggugat/PTFI sama sekali tidak boleh melakukan upayahukum dalam bentuk apapun juga di wilayah Indonesia jelas telahmelanggar asas souvereignity dari Negara Repubuk Indonesia;Bahwa kemudian M.
Putus : 02-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 2 April 2015 — 1. Abdullah Sumbono, DKK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam artian SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 Berada Dibawah SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87atau KEP/05/030.02/IPTN /HR0000/12/99;Dalam Pertimbangan Judex Facti yang telah berpendapat bahwa butir10.a SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok JaminanHari Tua dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989, adalah pertimbangan yang salah danbertentangan dengan UndangUndang Repubuk Indonesia Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan,Pasal
Putus : 08-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 8 September 2016 — MULATUA PASARIBU, S.E VS PT BANK MEGA, Tbk
78 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perundungan Konsumen, yang antara lainmenetapkan sebagai berikut: Pasal 1 angka 2:Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yangtetsedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untukdiperdagangkan; Pasal 1 angka 3:Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yangdidirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayat:hukum negara RepubUk
Putus : 17-01-2012 — Upload : 30-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 PK/Pdt/2011 Tanggal 17 Januari 2012 — JASON SURJANA TANUWIDJAJA vs. IWAN LEONARDI, dkk.
194 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak pernah menanggapi atas adanyabukti T.II/III85 s/d T.III89 yang memunculkan adanya fakta hukumbahwa Tanda Tangan Yang Terdapat 01 Dalam Akta Nomor 20 s/d 27MasingMasing Tertanggal 17 April 1997 tersebut Adalah Sama/IdentikDengan Tanda Tangan Dari Sebagian Para Penggugat, Dimana FaktaHukum Tersebut Bukanlah Fakta Yang DibuatBuat Oleh PemohonPeninjauan Kembali (mengadaada) Melainkan Fakta Hukum TersebutAdalah Berdasarkan Hasil Penyelidikan/Penyidikan Dari AparatPenegak Hukum Yakni Kepolisian Repubuk
Register : 27-06-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 389/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR. Tanggal 22 September 2014 — PT.TARAKINDO INTAN PUTRA; 1.PT. LABRATA REAL ESTATE 2.HOUSING DEVELOPMENT 3.FUKKY TANTANG 4.TEKNO WIBOWO 5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
162 — 708
162 — 708
bukti mutlak bahwa saivahsengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajakbumi tersebut" ; il Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 624/K/Sip/1970, tanggal24 Maret 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan : "Nama seseorang yang tercatat dalam buku leter C tidak merupakan buktimutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan.Leter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambahdengan buktibukti lainnya" ; iii) Putusan Mahkamah Agung RepubUk