Ditemukan 112 data
14 — 2
Pemohon danPemohon Il yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang menerangkan bahwaPemohon adalah sebagai suami dan Pemohon II adalah sebagai isteribertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariamanh,;Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu tanda Renduduk dariPemohon dan Pemohon Il yang dikeluarkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten Padang Pariaman yang menerangkan Identitas resmi bagiPemohon dan Pemohon II sebagai warga Negara Rpublik
Pembanding/Penggugat II : SOFYAN HASAN Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Penggugat III : PS.SETEPUH Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Penggugat IV : ROSLIANA Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Penggugat V : ISTIYAH Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Penggugat VI : JULIANTI Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Penggugat VII : NOPRIYANTO Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Penggugat VIII : LANGGENG JATMIKO Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Penggugat IX : ISMANINGSIH Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Penggugat X : OKTAVIASANTI Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Penggugat XI : AFIYAH Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Penggugat XII : Deden Baswendi Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Penggugat XIII : HABIBUNSYAH Diwakili Oleh : Dr.Lilis Purba SH.MH
Pembanding/Peng
105 — 58
Dan Pasal 19ayat (1) : Untuk menjamin kepastian Hukum oleh Pemerintahdiadakan oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran TANAH diseluruh Wilayah Rpublik Indonesia menurut ketentuan ketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP RI). Ayat (2) :Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :a. Pengukuran Perpetaan dan Pembukuan Tanah; b.Pendaftaran hak hak atas tanahn dan peralihan hak haktersebut; c. Pemberian surat surat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat.
Dan Pasal 19 ayat (1) : Untuk menjamin kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan oleh Pemerintahdiadakan Pendaftaran TANAH di seluruh Wilayah Rpublik Indonesia menurutketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP RI). Ayat(2) : Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :b. Pengukuran Perpetaan dan Pembukuan Tanah; b. Pendaftaranhak hak atas tanah dan peralinan hak hak tersebut; c.Pemberian surat surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat.
54 — 4
MeltaTarigan, Msi serta pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhutelah dilakukan analisis terhadap barang bukti 1 (satu) bungkusplastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika Golongan Jenis tanaman ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus kecilyang terdiri dari ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembabdan setelah ditimbang berat bruto 107,40 (seratus tujuh komaempat puluh) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja danterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran Undangundang Rpublik
MeltaTarigan, Msi serta pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhutelah dilakukan analisis terhadap barang bukti 1 (satu) bungkusplastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika Golongan Jenis tanaman ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus kecilyang terdiri dari ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembabdan setelah ditimbang berat bruto 107,40 (seratus tujun komaempat puluh) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja danterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran Undangundang Rpublik
14 — 4
bahwa dengan memperhatikan apa yang telahdipertimbangkan di atas, maka tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1dan 33 Undangundang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud lagi oleh karena itu alasanperceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jisPasal 5 dan 6 UndangUndang Rpublik
11 — 6
Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah menafkahiPenggugat ; Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untukrukun namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui alamatnyayang jelas di wilayah Rpublik Indonesia.Bahwa, atas keterangan saksisaksi Penggugat tersebut Penggugatmembenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya penggugatmenyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidakakan mengajukan buktibukti atau halhal lain serta mohon
9 — 3
tangga Pemohon danTermohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaranteruS menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalahTermohon selingkuh dengan lakilaki lain, hal ini atas pengakuan Termohonsendiri;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkanPemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman bersama sejakbulan Oktober tahun 2017 Pemohon tinggal di rumah bersama danTermohon tinggal di tidak diketahui keberadaannya di wilayah NegaraKesatuan Rpublik
20 — 7
. , KotaSubulussalam, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruhwilayah Rpublik Indonesia, sebagai Tergugat ;Mahkamah Syariyah tersebut ;Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugatdengan suratnya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Singkil di bawah Register Nomor 0038/Pdt.G/2017/MSSkl,
Terbanding/Tergugat : H. MOCH. AMIN BADAWI
Turut Terbanding/Penggugat III : Hi. Moh. Hakka
Turut Terbanding/Penggugat II : Heri Hasbi
105 — 37
Bahwa, tindakan Tergugat yang menggelar Rapat AngggotaTahunan pada tanggal 1718 April 2018 di Hotel Palu City, jelasjelas adalahsuatu tindakan perbuatan melawan hukum, yang mana tindakan tersebutmelanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 23,dan Pasal 24,UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sertamelanggar ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Rpublik Indonesia Nomor19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelanggaraan Rapat AnggotaKoperasi
8 — 0
bernama ISTERI PEMOHON I, maka paraPemohon merumpunyai legal standing dan harus dinyatakan sebagai pihakyang dibenarkan sebagai subyek hukum;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikahmenentukan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri ataupunwali harus berdasarkan kepada Penetapan pengadilan pada wilayah yangbersangkutan, sedangkan yang dimaksud pengadilan disini Sesual pasal 1 ayat(5) Peraturan Menteri Agama Rpublik
49 — 5
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotia golongan dalambentuk bukan tanaman dilakukan tanoa hak atau melawan hukum karena tidak untukkepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi dan tidak ada izin dari pihak yan berwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1)UndangUndang Rpublik
22 — 8
Syahrir No. 16, RT/RW 003/002, Kelurahan TarokDipo, Kecamatan Guguk Panjang, alamat sekarang tidak diketahuidiseluruh wilayah Rpublik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannyatertanggal 14 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Bukittinggi dalam register Nomor
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan sampai saat gugatan ini diajukan pun Tergugattidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pelunasan atashutangnya tersebut.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :336/Pid.B/2009/PN.JktSel tanggal 20 Mei 2009 (Bukti P11) yang diperkuatdengan Putusan Mahkamah Agung Rpublik Indonesia Nomor : 1441 K/PID/2009tanggal 28 Oktober 2009 (Bukti P12), serta keterangan dari pihak kelurahan(Bukti P13) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) tempat kediaman Tergugat (VideBukti
113 — 74
SOLEMAN FONATABA ;- 1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana pada tanggal 18 November 2013; - 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RM/R-SRM.2013 TANGGAL 25 November dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik Melanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi;- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RM/R-SRM.2013 TANGGAL 25 November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate
SOLEMAN FONATABA ;1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana padatanggal 18 November 2013;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi diKota Baru Petam Sarmi;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putin yang bertuliskan SenateRepublik Melanesia
SOLEMAN FONATABA ;1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana padatanggal 18 November 2013;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November dan 1 (satu) Amplop warna putin yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di KotaBaru Petam Sarmi;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik26Melanesia
SOLEMAN FONATABA ;1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana padatanggal 18 November 2013;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November dan 1 (satu) Amplop warna putin yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di KotaBaru Petam Sarmi;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia
SOLEMAN FONATABA ;1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana padatanggal 18 November 2013;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRWRSRM.2013 TANGGAL 25November dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di KotaBaru Petam Sarmi;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia
Hardiansyah bin M. Kasir
Termohon:
Kharani binti Jamaludin
28 — 7
perkara inidiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon dengan dalil/alasanalasan bahwa sejak bulan Februari2015 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekcokan sehinggapada bulan Maret 2015 telah berpisah tempat tinggal dan Termohon pergimeninggalkan Pemohon yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Rpublik
15 — 4
MAHA ESAPengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutusperkara cerai talak antara:PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaanpetani, tempat tinggal di TANAH DATAR;Sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu diTANAH DATAR, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Rpublik
14 — 2
Bil.tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah kirimkabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti bbaik di dalammaupun di luar wilayah Rpublik Indonesia;7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumahtangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat untukmelaksanakan tanggung jawabya, akan tetapi tidak berhasil;8.
510 — 284
SOLEMAN FONATABA ;- 1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana pada tanggal 18 November 2013; - 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RM/R-SRM.2013 TANGGAL 25 November dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik Melanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi;- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNT-RM/R-SRM.2013 TANGGAL 25 November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate
SOLEMAN FONATABA ;1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana padatanggal 18 November 2013;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi diKota Baru Petam Sarmi;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putin yang bertuliskan SenateRepublik Melanesia
SOLEMAN FONATABA ;1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana padatanggal 18 November 2013;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November dan 1 (satu) Amplop warna putin yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di KotaBaru Petam Sarmi;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate Republik26Melanesia
SOLEMAN FONATABA ;1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana padatanggal 18 November 2013;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November dan 1 (satu) Amplop warna putin yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di KotaBaru Petam Sarmi;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia
SOLEMAN FONATABA ;1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Dana padatanggal 18 November 2013;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRWRSRM.2013 TANGGAL 25November dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia Negara Bagian Regional Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di KotaBaru Petam Sarmi;2 (dua) lembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRIWRSRM.2013 TANGGAL 25November 2013 dan 1 (satu) Amplop warna putih yang bertuliskan Senate RepublikMelanesia
49 — 6
sabu sudah sejak 1 (satu) bulan ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikandengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam beritaacara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbanganyuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan JaksaPenuntut Umum ; woneee Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaanberbentuk alternatif yaitu : KESATU :Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Rpublik
239 — 70
SOLEMAN FONATABA ;1 (satu) lembar Surat Senate Rpublik Melanesia Permohonan Bantuan Danapada tanggal 18 November 2013;2 (dua) Jlembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRM/RSRM.2013TANGGAL 25 November dan (satu) Amplop warna putih yang bertuliskanSenate Republik Melanesia Negara Bagian RegionalHalaman 9 dari Hal.14 Put.No. 62/PID/2015/PT JAP.e 10Sarmi Kepada Bupati Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Sarmi;2 (dua) Jlembar Surat Pengantar Nomor.01/SNTRM/RSRM.2013TANGGAL 25 November 2013 dan 1 (satu) Amplop
23 — 1
AzzamFadillah bin Wandi Setiawan untuk masa yang akan datang sejumlahRp.500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertimbangantambahan bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah/memberi lindungan nilai(hedging) atas penetapan biaya nafkah anak dan guna memenuhi kebutuhanminimum, serta mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Rpublik IndonesiaNomor 3 Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,Bagian Rumusan Kamar Agama angka 14 dinyatakan, amar mengenaipembebanan nafkah