Ditemukan 51 data
295 — 738
Di ASDP tidak secara saklek dinyatakan bahwa kewenangandi Pemerintah Pusat, jika ada kewenangan di Pusat dan ada kewenangan diDaerah mungkin klasifikasi yang membedakan ;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pendelegasianpengelolaan pelabuhan Simanindo;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ke syahbandaran di pelabuhanSimanindo;Bahwa seingat Saksi keselamatan pelayaran merupakan kewenangan yangada di Pemerintah Pusat;Halaman 42 dan 99 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN BigMenimbang, bahwa terhadap
PT. Narkata Rimba diwakili oleh : Halim Rusli
Tergugat:
DirJen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK RI
396 — 140
kalau ada satu potong kayu 1M3 kayu nilainya berapa itu sudah dikalkulasi bahwa untuk dikembalikan supayatetap ada disana penggunaannya, sehingga bisa dikembalikan hutannya tetapbaik, makanya dalam kontektualnya kenapa PNBP berupa Dana ReboisasiHalaman 78 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUNJKTmenjadi sangat penting, karena memang tujuan filosofinya adalah dikembalikankepada hutan itu sendiri untuk pelestarian, makanya sebenarnya sejak duluyang namanya Dana Reboisasi itu adalah saklek
151 — 139
Jadi kalau sesecrang maumenghadap, harus melalui prosedur adat yang saklek dan itu sepertiperlakuan seorang puang dengan hambanya;bahwa, terhadap keterangan Ahii tersebut, Kuasa Para Tergugat dan TurutTergugat dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi Pengadilan Negeri Makale Putusan No. 49/Pdt.G/2013/PN.Mki 144 membenarkannya.
233 — 633
Jika mau berpikir sempit ataudalam bahasa Jawa Saklek maka dapat dibayangkan betapa repotnyapenyidik, Oditur Militer dan Hakim untuk memproses perkara ini saja.Maka janganlah kita mempunyai pikiran secara egois dan sempit untukmengkriminalisasikan seseorang, bukankah membebaskan seribu orangyang bersalah lebih baik daripada menghukum satu orang yang tidakbersalah.Berdasarkan fakta fakta yang terungkap secara jelas dan gamblangdipersidangan di bawah sumpah didukung keterangan Saksi danTerdakwa sendiri
67 — 21
BAHUDIN bersamadengan Ketua TPM Kecamatan Cikulur, Ketua TPM Kecamatan Cilelesmenemui saksi di Ruang Kerja di Kantor BRI Unit Mandala untuk memintakepastian dari BRI kapan bisa mencairkan dana bantuan, lalu dengantidak secara saklek merinci apakah DRPB2, surat laporan kemajuanpembangunan rumah 30% dan suratsurat lainnya yang ditentukan dalamjuklak dan juknis penyaluran dana BSPS MBR, saksi bertanya apakahpersyaratan administrasinya sudah lengkap lalu Sdr.
149 — 278
peralihan hal di hadapanPPAT; Bahwa saksi ahli menerangkan penerbitan SKGR tidak tahu penerapannya diRiau ini; Bahwa saksi ahli menerangkan pada PP No. 10 tahun 1961 bahwa sertipikatadalah bukti terkuat, dan dengan adanya PP No. 24 Tahun 1997 menjelaskanadanya yurisprudensi bahwa dengan klausul tersebut asasnya negatifbertendensi positif, maka ajukan gugatan/laporan polisi; Bahwa saksi ahli menerangkan BPN bisa membatalkan produknya sendiri; Bahwa saksi ahli menerangkan ketentuan 5 tahun itu tidak saklek
78 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1314 K/Pid.Sus/2016DKP KabupatenTabanan) dan menyuruh menandatanganinya,namun saksi Gusti Made Sedana menolaknya dengan mengatakansaya tidak mau, lebih baik laporkan saja ke penegak hukumkemudian dijawab oleh Kelian Dinas saksi Nengah Sudarpaanganlah terlalu saklek Pak, lalu saksi Ketut Danuarta mencobamembujuk saksi Gusti Made Sedana untuk menandatanganinya,namun saksi Gusti Made Sedana tetap menolak.
116 — 79
Dinassaksi I Nengah Sudarpa, sesampainya di sana sudah ada Kelian Dinasbersama istrinya, disusul kemudian datang saksi I Ketut Danuarta, laluKelian Dinas saksi I Nengah Sudarpa menyodorkan surat pernyataan (yangpernah saksi I Gusti Made Sedana tulis di kantor DKP Kab.Tabanan) danmenyuruh menandatanganinya, namun saksi I Gusti Made Sedanamenolaknya dengan mengatakan saya tidak mau, lebih baik laporkan sajake penegak hukum kemudian dijawab oleh Kelian Dinas saksi I NengahSudarpa janganlah terlalu saklek
saksi langsung menuju kerumah Pak Klian dinas,sesampainya disana sudah ada Pak Klian Dinas bersama istrinya, kemudian taklama setelah itu datang Ketut Danuarta yang juga CPNS pada DKP bidangkebersihan lalu Pak Klian Dinas langsung menyodorkan surat pernyataan (yangpernah saksi tulis di kantor DKP) lalu menyuruh saksi menandatanganinya,namun sekali lagi saksi menolaknya dengan mengatakan saya tidak mau lebihbaik laporkan saja saya ke penegak hukum kemudian dijawab oleh Pak Klian janganlah terlalu saklek
269 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 534 K/Pdt.SusPHI/2016baku (saklek) sebagaimana interprestasi/tafsir Judex Facti dan TermohonKasasi terkait kKewenangan Mediator pada Pasal 10 ayat (1) huruf ePeraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2014 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial dan TataKerja Mediasi, padahal sejatinya nafas atau roh dari hukum (khususnyahukum positif) terletak pada keadilan.
268 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
pihak tidak dapat menerimaAnjuran Tertulis Mediator agar segera memproses penyelesaiannya kePengadilan Hubungan Industrial di Palangka Raya;Bahwa tidak adil dan tidaklah pantas kebenaran materil yang nyatanyataterjadi terkait aksi korporasi (corporate action) seperti tersebut di atas (videbukti P2 sampai dengan bukti P10) yang menimbulkan hak untukmenyatakan sikap dan pendapat bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali,dikalahkan oleh norma yang bersifat abuabu (tidak jelas), kaku sertaseolaholah baku (saklek
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
156 — 49
saksi tahu karena sudahsejak tahun 1992 saksi bekerja di PT.BBP;Bahwa PT.BBP bergerak dibidang kontraktor, yaitu jalan, jembatan dandermaga;Bahwa PT.BBP pernah mendapat pekerjaan di lingkungan kantorBPJN Kaltim Balikpapan, yaitu pada tahun 2002, yangmana Pak ANDITEJO selaku pengawas lapangan;Bahwa sejak bertemu tahun 2002, saksi baru bertemu lagi dengan PakANDI TEJO di tahun 2018, di proyek yang MYC ini:Bahwa setahu saksi, saat Pak ANDI TEJO sebagai pengawaslapangan pada tahun 2002, orangnya keras, saklek