Ditemukan 51 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-01-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN BALIGE Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Blg
Tanggal 8 Januari 2020 — Nurdin Siahaan, S.H., Bin Krisman Siahaan
295738
  • Di ASDP tidak secara saklek dinyatakan bahwa kewenangandi Pemerintah Pusat, jika ada kewenangan di Pusat dan ada kewenangan diDaerah mungkin klasifikasi yang membedakan ;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya pendelegasianpengelolaan pelabuhan Simanindo;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ke syahbandaran di pelabuhanSimanindo;Bahwa seingat Saksi keselamatan pelayaran merupakan kewenangan yangada di Pemerintah Pusat;Halaman 42 dan 99 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN BigMenimbang, bahwa terhadap
Register : 13-04-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. Narkata Rimba diwakili oleh : Halim Rusli
Tergugat:
DirJen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK RI
396140
  • kalau ada satu potong kayu 1M3 kayu nilainya berapa itu sudah dikalkulasi bahwa untuk dikembalikan supayatetap ada disana penggunaannya, sehingga bisa dikembalikan hutannya tetapbaik, makanya dalam kontektualnya kenapa PNBP berupa Dana ReboisasiHalaman 78 dari 106 halaman Putusan Perkara Nomor 77/G/2020/PTUNJKTmenjadi sangat penting, karena memang tujuan filosofinya adalah dikembalikankepada hutan itu sendiri untuk pelestarian, makanya sebenarnya sejak duluyang namanya Dana Reboisasi itu adalah saklek
Register : 15-05-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 49/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 5 Mei 2014 — LINCE TALLO' ARRANG, ANTON BAREDU, MARTHEN BASSANG, DKK (Penggugat) VS NE' BADO, LAI' SUKA', LAI' SULE', DKK (Tergugat)
151139
  • Jadi kalau sesecrang maumenghadap, harus melalui prosedur adat yang saklek dan itu sepertiperlakuan seorang puang dengan hambanya;bahwa, terhadap keterangan Ahii tersebut, Kuasa Para Tergugat dan TurutTergugat dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi Pengadilan Negeri Makale Putusan No. 49/Pdt.G/2013/PN.Mki 144 membenarkannya.
Register : 28-08-2013 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 49-K/PMT-II/AD/VIII/2013
Tanggal 7 Agustus 2014 — Kolonel Cpm ERLING RIYADI, S.Ip., SH.
233633
  • Jika mau berpikir sempit ataudalam bahasa Jawa Saklek maka dapat dibayangkan betapa repotnyapenyidik, Oditur Militer dan Hakim untuk memproses perkara ini saja.Maka janganlah kita mempunyai pikiran secara egois dan sempit untukmengkriminalisasikan seseorang, bukankah membebaskan seribu orangyang bersalah lebih baik daripada menghukum satu orang yang tidakbersalah.Berdasarkan fakta fakta yang terungkap secara jelas dan gamblangdipersidangan di bawah sumpah didukung keterangan Saksi danTerdakwa sendiri
Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG
Mamat Rahmat Bin H. Saliman
6721
  • BAHUDIN bersamadengan Ketua TPM Kecamatan Cikulur, Ketua TPM Kecamatan Cilelesmenemui saksi di Ruang Kerja di Kantor BRI Unit Mandala untuk memintakepastian dari BRI kapan bisa mencairkan dana bantuan, lalu dengantidak secara saklek merinci apakah DRPB2, surat laporan kemajuanpembangunan rumah 30% dan suratsurat lainnya yang ditentukan dalamjuklak dan juknis penyaluran dana BSPS MBR, saksi bertanya apakahpersyaratan administrasinya sudah lengkap lalu Sdr.
Register : 25-05-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 14 Desember 2016 — 1.PT SINARINDO INTERNUSA 2.FREDDY SIANIPAR 3.SUDIN PAULUS NAPITUPULU 4.DOAKSA MARISI SITOMPUL VS 1.SAUT PARLAUNGAN SIHOMBING 2.WAN SALMAH 3.BEYAMIN 4.Ir. PENNY BASTARI 5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
149278
  • peralihan hal di hadapanPPAT; Bahwa saksi ahli menerangkan penerbitan SKGR tidak tahu penerapannya diRiau ini; Bahwa saksi ahli menerangkan pada PP No. 10 tahun 1961 bahwa sertipikatadalah bukti terkuat, dan dengan adanya PP No. 24 Tahun 1997 menjelaskanadanya yurisprudensi bahwa dengan klausul tersebut asasnya negatifbertendensi positif, maka ajukan gugatan/laporan polisi; Bahwa saksi ahli menerangkan BPN bisa membatalkan produknya sendiri; Bahwa saksi ahli menerangkan ketentuan 5 tahun itu tidak saklek
Putus : 19-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 19 September 2016 — Drs. I Gede Jagrem, M.Si ;
7887 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1314 K/Pid.Sus/2016DKP KabupatenTabanan) dan menyuruh menandatanganinya,namun saksi Gusti Made Sedana menolaknya dengan mengatakansaya tidak mau, lebih baik laporkan saja ke penegak hukumkemudian dijawab oleh Kelian Dinas saksi Nengah Sudarpaanganlah terlalu saklek Pak, lalu saksi Ketut Danuarta mencobamembujuk saksi Gusti Made Sedana untuk menandatanganinya,namun saksi Gusti Made Sedana tetap menolak.
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS
Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. I GEDE JAGREM, MSi
11679
  • Dinassaksi I Nengah Sudarpa, sesampainya di sana sudah ada Kelian Dinasbersama istrinya, disusul kemudian datang saksi I Ketut Danuarta, laluKelian Dinas saksi I Nengah Sudarpa menyodorkan surat pernyataan (yangpernah saksi I Gusti Made Sedana tulis di kantor DKP Kab.Tabanan) danmenyuruh menandatanganinya, namun saksi I Gusti Made Sedanamenolaknya dengan mengatakan saya tidak mau, lebih baik laporkan sajake penegak hukum kemudian dijawab oleh Kelian Dinas saksi I NengahSudarpa janganlah terlalu saklek
    saksi langsung menuju kerumah Pak Klian dinas,sesampainya disana sudah ada Pak Klian Dinas bersama istrinya, kemudian taklama setelah itu datang Ketut Danuarta yang juga CPNS pada DKP bidangkebersihan lalu Pak Klian Dinas langsung menyodorkan surat pernyataan (yangpernah saksi tulis di kantor DKP) lalu menyuruh saksi menandatanganinya,namun sekali lagi saksi menolaknya dengan mengatakan saya tidak mau lebihbaik laporkan saja saya ke penegak hukum kemudian dijawab oleh Pak Klian janganlah terlalu saklek
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI (PT BHL)
269208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 534 K/Pdt.SusPHI/2016baku (saklek) sebagaimana interprestasi/tafsir Judex Facti dan TermohonKasasi terkait kKewenangan Mediator pada Pasal 10 ayat (1) huruf ePeraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2014 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial dan TataKerja Mediasi, padahal sejatinya nafas atau roh dari hukum (khususnyahukum positif) terletak pada keadilan.
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
268279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pihak tidak dapat menerimaAnjuran Tertulis Mediator agar segera memproses penyelesaiannya kePengadilan Hubungan Industrial di Palangka Raya;Bahwa tidak adil dan tidaklah pantas kebenaran materil yang nyatanyataterjadi terkait aksi korporasi (corporate action) seperti tersebut di atas (videbukti P2 sampai dengan bukti P10) yang menimbulkan hak untukmenyatakan sikap dan pendapat bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali,dikalahkan oleh norma yang bersifat abuabu (tidak jelas), kaku sertaseolaholah baku (saklek
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
15649
  • saksi tahu karena sudahsejak tahun 1992 saksi bekerja di PT.BBP;Bahwa PT.BBP bergerak dibidang kontraktor, yaitu jalan, jembatan dandermaga;Bahwa PT.BBP pernah mendapat pekerjaan di lingkungan kantorBPJN Kaltim Balikpapan, yaitu pada tahun 2002, yangmana Pak ANDITEJO selaku pengawas lapangan;Bahwa sejak bertemu tahun 2002, saksi baru bertemu lagi dengan PakANDI TEJO di tahun 2018, di proyek yang MYC ini:Bahwa setahu saksi, saat Pak ANDI TEJO sebagai pengawaslapangan pada tahun 2002, orangnya keras, saklek