Ditemukan 52 data
10 — 0
Putusan No.1925/PdtG/2015 /PA.Sda.4 Bahwa dikarenakan alasan Perceraian ini hanyalah upaya sepihak dariPernohon, maka Termohon tetap pada Rekonvensi untuk menerima NafkahIddah selama tiga kali suci atau selama tiga bulan berturuttunit, 3 x Rp.5.000.000, maka yang harus dibayar Pemohon Konvensi/TergugatRekunpensi adatah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), yangdihayarkan sehelum pengucapan ikrar talak secara tunai.5.
210 — 188
Sehingga TIDAK SAH.Sehingga Pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan MahkamahAgung Repuhlik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 lanuari1986juga didukung oleh buku 11 Pedoman Mahkamah AgungRepublikIndonesia Nomor ; KMA/002/SK//1994 tertanggal 29 April 1994,yangmenyatakan:Untuk memaga agar tercapai maksud dan tujuannya.maka sehelum lelangdilaksanakan. terlebih dahulukreditur dan debitur diDanaail oleh KetuaPengadilan Negeri untuk mencari ialan keluarnya"Bahwa
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam halpembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulanpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Kena Pajak; ataub. pada saat melakukan pembayaran dalam1) Pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelahhulan penyerahan Barang Kola Pajak dan/atau Jasa KenaPajak;2) Pembayaran dilakukan sehelum penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau3) Pembayaran dilakukan
35 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding dengan perusahaanperusahaan penyedia tenaga kena tersebut yaitu PTIndokarya Tri Utama, PT Muhasatama Perdana, PT NikitaMitra Jaya, dan PT Tn Karya Kencana Makmoer;bahwa sesuai dengan Pasal 17 butir 1 Surat PerjanjianKerjasama antara Pemohon Banding (sebagai PihakPertama) dan perusahaanperusahaan penyedia tenaga kerja(sebagai Pihak Kedua) tersebut diatur bahwa: ManagemenFee untuk Pihak Kedua sebesar 12,5% dan sudah harusdihayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lamhat 1 (satu) hari sehelum
22 — 9
Bengkulu Kota, tidak pernah ada objek hartayangterletak di alamat sehagaimana dalil PEMOHON. yang adaadalah tanahdan bangunan rurnah yang terletak di Bumi Ayu RayaNo. 2 RT O6Kelurahan Burni Ayu Kecarnatan Selebar Kota Bengkulu,objek inipundibeli oleh TERMOHON sehelum rnenikah denganPEMOHON danuntukpenyelesaian bangunan rumahtersebutTERMOHON rneminjam uangrnelalui kredit di Bank BNI dari tahun2007 s/d 2013;c.
94 — 36
Bahwa berdasarkan Invoice Kwitansi penagihan Tergugat pada tanggal 07Maret 2011 jauh hari sehelum Perjanjian Sewa Media Reklameditandatangani pada tanggal 30 Maret 2011 antara Penggugat denganTergugat, ternyata Invoice Kwitansi Pembayaran tersebut adalah untukpembayaran Sewa Media Reklame' tahap pertama sebesarRp.205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah) dan telah diakui dan kemudiandibayar Penggugat pada tanggai 08 Maret 2011.
556 — 243
dan 6 UU No. 37/2004 sebagaimanaTermohon Ill sampaikan dalam butir 1 bagian Eksepsi, maka definisiKreditur, Debitur dan Utang tidak terpenuhi dalam kaitan yangdipermasalahkan oleh Pemohon PKPU ke Termohon PKPU illsebagaimana didalilkan Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPUnya.Bahwa perlu Termohon Ill sampaikan pengertian umum Pasar Perdanadan Pasar Sekunder untuk memberi gambaran atas duduk permasalahan,sebagai berikut:Pasar Perdana merupakan pasar di mana saham diperdagangkan untukpertama kalinya, sehelum
23 — 2
Sebab, selain Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, pula, tidakpantas menjadi pemegang hak asuh anak karena sering marah danmelakukan kekerasan terhadap anak.Bahwa menolak alasan Replik Rekonpensi pada point 9 yang antara lainmenyebutkan bahwa : "...Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah agardiserahkan sehelum ikrar talak dst".
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 835 K/Pid.Sus/201 1e Pekerjaan lainlain Rp 2.224.561 ,00Bahwa benar yang menjadi acuannya adalah masih mengacu padagambar, Rab, perencanaan awal karena CCO Tsh di tanda tangani olehpihak yang kompetan satu minggu sehelum selesainya masa pekerjaanproyek tersebut sebagaimana SPK.Bahwa benar dapat saya jelaskan bahwa KPA adalah Drs. SUHAIDIR,M.Pd, PPTK adalah JAYA SEMPURNA, SPd pengelolah teknis adalahKURNIAWAN, BE perusahaan yang mengerjakan adalah CV.
621 — 2790
Sesuai dengan UUPT dan AnggaranDasar Tergugat , dan tidak diperlukan pemanggilan melalui Surat Tercatatlagi, karena baik UUPT maupun Anggaran Dasar Tergugat mengaturbahwa pemanggilan dapat dilakukan dengan alternatif cara pengumumandi media massa atau surat tercatat atau keduaduanyaBahwa Pasal 82 ayat (1) dan (2) UUPT, dan Pasal 9 ayat (2) dan (38)Anggaran Dasar Tergugat , mengatur sebagai berikut :Pasal 82 UUPT:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sehelum
245 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasanbahwa ketika petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan danpenyitaan terhadap barang bukti di rumah Terdakwa, atas pertanyaanpetugas, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan/menjalankanbisnis narkoba sehelum tahun 2010 maka putusan Judex Facti/PengadilanTinggi yang menyangkut status barang bukti harus diperbaiki sebagaimanayang dimintakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutannya ;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiBanjarmasin Nomor 40/PID.SUS/2015/PT.BJM.
1097 — 797 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tarif yang dari tarifkompetitif tanpadasar hukum~ dan pertimbangan Hal.487 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009 No. 02 terkait dengan dalil PemohonKasasi bahwa Termohon Kasasi telahmelanggar Butir Ill.2.a KeputusanKPPUNo.6/KPPU/Kep/XI/2000tentang Kode Etik dan Mekanisme Kerja KPPU ("Keputusan KPPUNo.6/2000'), yakni dengan membocorkan Laponan Ketiga sehelum Laporantersebut diumumkan secara resmikepada Pemohon Kasasi dan ParaPemohon Kasasi lainnya).Alasan Il.