Drs.GAGAN KOSWARA ( Kepala Dinas Perhubungan), sehingga saksipercaya lagi kepada terdakwa akan tetapi setelah lama ditunggusaksi tidak juga memperoleh pengelolaan Parkir Bahu Jalan diCianjur tersebut;Bahwa saksi tidak melakukan pengelolaan Parkir Bahu Jalan SeKab.

NURHASANAH memberikan uang kepadaTerdakwa sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) melaluitransfer ke nomor rekening BCA 2080091918 atas nama AGUSSAEPUDIN milik Terdakwa sendiri;Bvahwa untuk parkir Bahu Jalan SeKab. Cianjur awalnya Terdakwadiberitahu potensi usaha oleh saksi Atang di Kab.

Sukabumi dari Partai PersatuanPembangunan;Dari uang sebesar Rp. 50 Juta rupiah untuk pengelolaan MCK/toiletSitu Bullet Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwayaitu untuk main, makan dan lainlain;Dari dana sebesar Rp. 550 juta rupiah untuk pengurusan Parkir BahuJalan SeKab Cianjur, uangnya Terdakwa pergunakan untuk : Terdakwa berikan kepada Sdr.

NURHASANAH memberikan uang kepadaTerdakwa sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) melaluitransfer ke nomor rekening BCA 2080091918 atas nama AGUSSAEPUDIN milik Terdakwa sendiri;Bahwa untuk parkir Bahu Jalan SeKab. Cianjur awalnya Terdakwadiberitahu potensi usaha oleh saksi Atang di Kab.

PWKBahu Jalan SeKab. Cianjur dan pada saat itu Terdakwa mengatakankepada Saksi Hj. NURHASANAH bahwa konsep pengelolaan selama5 tahun, untuk perijinan akan diuruskan dan Terdakwa meminta danasebesar RP 550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah) untukproses pengurusan ijin, dan pada saat itu Saksi Hj. NURHASANAHmenyanggupinya sehingga Saksi Hj.

Cilacap dalam pengangkatan Sekdes menjadiPNS adalah : Membantu bagian Tata Pemerintahan dalam membuat berkas usulapengangkatan Sekdes menjadi PNS; Membuat SK Pengakatan Sekdes menjadi PNS berdasarkan NotaPersetujuan dari BKN yang diturunkan kepada Bupati melalui Gubernurdan Mendagri;e Bahwa Pengangkatan Sekdes menjadi PNS seKab.

,MM adanya dugaan TindakPidana Korupsi yaitu Pungutan terhadap Sekdes SeKab. Cilacap yangdiangkat menjadi PNS tahap Tahun 20072008;Bahwa saksi kenal dengan orang tersebut dan tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan kerjaBahwa tahun 2008 2009 diangkat menjadi Sekda Kab.

Cilacap, para Sekdes seKab. Cilacap Tahap yang akanmenerima Surat Keputusan sebagai PNS dan dilantik sebagai PNS diundangHal. 61 dari 98 halaman .

Selanjutnya olehMENDAGRI dilakukan validasi data yang dalam hal ini dilakukan oleh DirjenPMD ( Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)e Bahwa Pengangkatan Sekdes menjadi PNS seKab.

Cilacap, para Sekdes seKab.

Badung, 1986,Keputusan Pemuhan Sulinggih dan Walaka seKab.

didengardidepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya;3.Saksi LA ODE ABBAS Alias ABBAS, dibawah sumpah didepanpersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap TERDAKWANAIM S.Sos Alias NAIM karena saksi saat itu berasam sama denganterdakwa NAIM diatas mobil;Halaman 7 dari 17Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN DglKM HA I HA II Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA NAIM, serta ada hubunganpekerjaan sebagai staf rumah tangga di Sekab

Tatanga Palu namum saksi tidak melihat kalau saudara NAIMsingga membeli shabu;Bahwa Pada hari Rabu tangal 09 September 2020, saksi bersamaNAIM berangkat dari Pasangkayu menuju kota Palu yang hendakmenarik uang untuk sekab namun sebelum ke bank BCA saksi singgadilajan dan siruh menuggu oleh NAIM dan ternyata dia sedang singgamembeli shabu, setelah itu baru Ke BANK BCA setelah menarik uangkita pun singga makan setelah itu balik ke Pasangkayu tepat jam 16.00Wita di jalan trans Palu Donggala tepatnyandi

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) tahun anggaran 2012;Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Tahap (satu) tahunanggaran2012;Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahap APBDes Gantung PengayuhTahun anggaran 2012 Periode Januari s/d Agustus tahun anggaran2012;Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahap Il APBDes Gantung PengayuhTahun anggaran 2012 Periode September s/d Desember tahunanggaran 2012;1 (satu) eks copy Peraturan Bupati Seruyan No.23 Tahun 2013 ttgPedoman dan Penetapan Alokasi Dana Desa seKab

SeruyanTA. 2012 Peraturan Bupati Seruyan No. 23 232.403.570, 232.403.570,Tahun 2013 tentang Pedoman danPenetapan Alokasi Dana Desa seKab. Seruyan TA. 2013 Peraturan Bupati Seruyan No. 3 236.754.089, 177.565.566,75Tahun 2014 tentang Pedoman danPenetapan Alokasi Dana Desa seKab. Seruyan TA. 2014 Peraturan Bupati Seruyan No. 8 411.371.653,26 411.371.653,25Tahun 2015 tentang Pedoman danPenetapan Alokasi Dana Desa seKab.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)tahun anggaran 2012 ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Tahap (satu) tahun anggaran2012 ;Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahap APBDes Gantung PengayuhTahun anggaran 2012 Periode Januari s/d Agustus tahun anggaran 2012 ;Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahap Il APBDes Gantung PengayuhTahun anggaran 2012 Periode September s/d Desember tahun anggaran2012 ;1 (satu) eks copy Peraturan Bupati Seruyan No.23 Tahun 2013 ttg Pedomandan Penetapan Alokasi Dana Desa seKab

SeruyanTA. 2012 2013 Peraturan Bupati Seruyan No. 23 232.403.570, 232.403.570,Tahun 2013 tentang Pedoman danPenetapan Alokasi Dana Desa seKab. Seruyan TA. 2013 2014 Peraturan Bupati Seruyan No. 3 236.754.089, 177.565.566,75Tahun 2014 tentang Pedoman danPenetapan Alokasi Dana Desa seKab. Seruyan TA. 2014 2015 Peraturan Bupati Seruyan No. 8 411.371.653,26 411.371.653,25Tahun 2015 tentang Pedoman danPenetapan Alokasi Dana Desa seKab.

Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahap Il APBDes Gantung PengayuhTahun anggaran 2012 Periode September s/d Desember tahun anggaran2012;7. 1 (satu) eks copy Peraturan Bupati Seruyan No.23 Tahun 2013 ttg Pedomandan Penetapan Alokasi Dana Desa seKab. Seruyan tahun anggaran2013;8. Peraturan Desa Gantung Pengayuh No. 01 th 2013 Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2013;9.

(tetap terlampir dalam berkasperkara).711 (satu) kwitansi asli tertanggal 8 Juli 2011sebagai bukti pembayaran dari KetuaFKGS kepada Ketua MKKS pembayaran bantuan uang untuk GuruSMA Sawasta seKab. Sidoarjo. Dikembalikan kepada FKGS melaluisaksi H.

Sidoarjo untuk bantuan uang bagi guruSMA/MA/SMK/SMALB/Autis Swasta seKab. Sidoarjo untukTriwulan I dan IT (Januari s/d Juni) 2011.. 1 (satu) lembar foto kopi surat : 049/PPDS/SMA/VI/2011, tanggal 5 Juli2011 tentang permohonan bantuan dana/uang nomor yang ditandatangani Kepala Sekolah an. Drs. MOH.

(tetap terlampir dalam berkasperkara);1 (satu) kwitansi asli tertanggal 8 Juli 2011sebagai bukti pembayaran dari KetuaFKGS kepada Ketua MKKS pembayaran bantuan uang untuk Guru SMASawasta seKab. Sidoarjo.

Sidoarjo untuk bantuan wang bagi guruSMA/MA/SMK/SMALB/Autis Swasta seKab. Sidoarjo untuk Triwulan Idan II (Januari s/d Juni) 2011;1 (satu) lembar foto kopi surat : 049/PPDS/SMA/VII/2011, tanggal 5 Juli 2011tentang permohonan bantuan dana/uang nomor yang ditanda tanganiKepala Sekolah an. Drs. MOH.

(tetap terlampir dalamberkas perkara);1 (satu) kwitansi asli tertanggal 8 Juli 2011sebagai bukti pembayaran dari KetuaFKGS kepada Ketua MKKS pembayaran bantuan uang untuk GuruSMA Swasta seKab. Sidoarjo. Dikembalikan kepada FKGS melaluisaksi H.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Boalemo No: 10/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Piloub/027.43/65/40/VIV2016 tanggal 18 Juli 2016 tentangpengangkatan dan penetapan anggota panitia pemungutan suara seKab. Boalemo pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsiGorontalo serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tahun2017; 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Boalemo No: 21/Kpts/KPU.Kab.

NUA, MM. selaku Sekab Kabupaten11Tolitoli dan sekaligus selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif dan ataspermohonan dari SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. tersebut, Drs.AMIRUDDIN H.

NUA, MM. selaku Sekab KabupatenTolitoli dan sekaligus selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif dan ataspermohonan dari SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. tersebut, Drs.AMIRUDDIN H.

., selaku BendaharaUmum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D No. 1112/LS/Sekab/Keu/07tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebut dicairkan/dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening: 01.03.00002.8 kerekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomorrekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah KabupatenMorowali; ++ 2 nn nn nnn nn nnn nee Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsungdengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan DaerahKabupaten

HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku BendaharaUmum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D No. 1112/LS/Sekab/Keu/07tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebut dicairkan/dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening: 01.03.00002.8 kerekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomorrekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah KabupatenMorowali; Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsungdengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan DaerahKabupaten

HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku BendaharaUmum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D No. 1112/LS/Sekab/Keu/07tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebut dicairkan/dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening: 01.03.00002.8 kerekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomorrekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah KabupatenMorowali; === ===Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsungdengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan DaerahKabupaten

HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku BendaharaUmum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D No. 1112/LS/Sekab/Keu/07tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebut dicairkan/dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening: 01.03.00002.8 kerekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomor42rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah KabupatenMorowali; 22 23 eon nn nnn Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsungdengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan

IMRAN USMAN kepada PemerintahDaerah;Bahwa menurut saksi peralatan navigasi DVOR/DME tersebut sangatbermanfaat untuk masyarakat Luwuk;Halaman 43 dari 206 Putusan perkara No4/Pid.SusTPK/2017/PN PalBahwa saksi tidak mengetahui apakah Uang sejumlah Rp. 973.000.000, itu saat ini masih bermasalah atau tidak;Bahwa saksi tidak pernah diundang rapat oleh sekab untuk membahasmasalah pembebasan lahan;Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Asisten 1;Bahwa saksi saat ini non job dan tidak memegang Jabatan

Banggai;Bahwa seingat saksi Tim yang dibentuk bukan Tim Penilai tapi TimSembilan;Bahwa saksi sudah lupa siapa saja yang tergabung dalam Tim Sembilantersebut yang saksi ingat di dalam Strukturnya itu ada Sekab selakuKetua adapun anggota yang lain saksi tidak ingatlagi;Bahwa masalah terkait dengan pembangunan DVOR/DME muncul ketikaada ancaman terhadap keselamatan bandara karena ada penyegelan;Bahwa penyebab timbuInya masalah tersebut berkaitan dengan ganti rugiyang belum terbayarkan kepada Pemilik

Pertanahan ISNAENI LAREKENG tidak adamelaporkan kepada saksi;Bahwa benar SYAHRIAL LABELO dan ISNAENI LAREKENG pernahmenyampaikan kepada saksi bahwa pembayaran ganti rugi sudahdilakukan namun sertifikat atau surat tanah yang asli belum diserahkankepada Pemda dan penyampaian itu dilakukan sebelum masalah munculdi koran;Bahwa pada waktu itu saksi perintahkan agar surat tanah itu segeradiambil dari IMRAN USMAN;Bahwa pada waktu itu ada alasan yang dikemukakan oleh Sekab danKabag.

Pertanahan namun saksi sudah tidak ingat;Bahwa saksi menanyakan kepada Sekab SYAHRIAL LABELO mengapaSurat Tanah yang asli tidak diserahkan kepada Pihak Pemda danmenurut Sekab Surat atas tanah itu tidak diberikan karena IMRANUSMAN mau meminta ganti rugi yang lebih besar;Bahwa saksi hanya menerima penyampaian secara lisan bahwaHASANUDIN DATU ADAM hanya pegang Surat Kuasa adapun yangmemegag Surat Tanah yang asli adalah IMRAN USMAN;Halaman 100 dari 206 Putusan perkara No4/Pid.SusTPK/2017/PN PalBahwa

Ketiga jabatanitu. tidak boleh disatukan karena kualitas hukum danpertanggungjawabannya harus melekat pada kedudukan dan fungsifungsi jabatan tersebut;Bahwa Posisi Sekab itu ada karena Surat Keputusan (SK), Posisisebagai Ketua Pengadaan Tanah juga timbul karena SK, sehinggakualitas hukum walaupun mungkin ex officio tapi itu tidak bisa dikatakanbahwa posisi Sekab harus disamakan pada saat dia berada dalam posisisebagai Ketua Pengadaan Tanah, harus dibedakan karena memangharus terpisah, kalau disatukan

SeKab. Banjar SMPN 1 Martapura JI. A. YaniKab. BanjarBantuan kepada Kerukunan Fardhu Kifayah Ishlahul Ummah Kel.Murung Keraton RW. Il Kec. Martapura KotaBantuan kepada Perkumpulan Maulid Baiturrahman JI. Syekh M.Arsyad Al Banjari Sei Tuan llir Rt. 3 Kec. Astambul Kab. BanjarBantuan kepada Panitia Masjid Jami Hidayatullah Ds. Sei RangasKec. Martapura Barat Kab. BanjarBantuan kepada Pantia Rehab MDA Raudhatush Shibyan Ds. JatiBaru Kec. Astambul Kab.

Kepala BagianKeuangan PemKabupaten Morowali selaku Kuasa Bendahara UmumDaerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung(SP2DLS) No. 1112/LS/Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007, untukBiaya Penyertaan Modal kepada PERUSDA Kabupaten Morowali yangdibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 yang manaberdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMorowali Tahun Anggaran 2007, dalam nomenklatur Pembiayaan

Kepala Bagian Keuangan PemerintahKabupaten Morowali selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2DLS) No.1112/LS/Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007 yang mengakibatkantelah terjadi pencairan/pemindahbukuan dana sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dari rekening BendaharaUmum Daerah (BUD) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) CabangBungku nomor rekening: 01.03.00002.8 ke rekening Idawati Supu selakuBendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah

Kepala BagianKeuangan Pemerintah Kabupaten Morowali selaku Kuasa BendaharaUmum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan DanaLangsung (SP2DLS) No. 1112/LS/Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus2007, untuk Biaya Penyertaan Modal kepada Perusda KabupatenMorowali yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01yang mana berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007, dalam nomenklaturPembiayaan

Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowaliselaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana Langsung (SP2DLS) Nomor 1112/LS/Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007 yang mengakibatkan telah terjadipencairan/pemindahbukuan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empatmiliar rupiah), dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) pada BankPembangunan Daerah (BPD) Cabang Bungku nomorrekening:Hal. 28 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/201501.03.00002.8 ke rekening Idawati

NUA, MM. selaku Sekab Kabupaten Tolitoli dan sekaligusselaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutip dan atas permohonan dariSUPARDI LAHALEKE, SE. MM. tersebut, Drs. AMIRUDDIN H.

Selanjutnya saksi RENO ARISKA,SH memperlihatkan postingan yang dimaksudnya tersebut kepada saksiANGKA WIJAYA, yang ternyata postingan tersebut adalah berasal dariAkun Whatshapp atas nama terdakwa SURIA DARMA dengan nomor0819874093.Bahwa postingan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kalimatPemindahan saldo dan kas DPD Ikadin ke Angka Wijaya sebesar Rp.140.127.022, yang seharusnya dana sebesar Rp. 73.000.000, daripendapatan KTA didistribusikan ke DPC DPC Ikadin Sumut seKab/Kota tetapi nyatanya sampai

ILMAN DANI LUBIS,telah memposting screenshot Bukti Transaksi Mandiri Mobile dengancaption Pindah Dana Angka Wijaya, dan memposting kalimatPemindahan saldo dan kas DPD Ikadin ke Angka Wijaya sebesar Rp.140.127.022, yang seharusnya dana sebesar Rp. 73.000.000, daripendapatan KTA didistribusikan ke DPC DPC Ikadin Sumut seKab/Kota tetapi nyatanya sampai sekarang tidak terealisasi ke GroupWhatsapp IKADIN SUMUT.=" Mengenai siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, dalam halini adalah terdakwa SURIA

NUA,MM. selaku Sekab Kabupaten Tolitoli dan sekaligus selaku Ketua PanitiaAnggaran Eksekutip dan atas permohonan dari SUPARDI LAHALEKE, SE.MM. tersebut, Drs. AMIRUDDIN H.

(Kasubdin Program pada Dinas Pendidikan KabupatenIndragiri Hulu selaku Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten Indragiri Hulu) tidakmelakukan pengecekan ke semua sekolah SD/MI maupun SMP/MTs seKab. Inhubaik secara langsung maupun melalui surat untuk menanyakan apakah sekolahSD/MI atau SMP/MTs seKabupaten Inhu tersebut telah menerima secara secaralengkap peralatan sekolah dan buku pelajaran yang didistribusikan oleh Sdr. Alm.Hermadi dan Sdr. Rakhmad Widiantara. Pengecekan oleh Terdakwa Sdr.

(Kasubdin Program pada Dinas Pendidikan KabupatenIndragiri Hulu selaku Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten Indragiri Hulu) tidakmelakukan pengecekan ke semua sekolah SD/MI maupun SMP/Mts seKab Inhubaik secara langsung maupun melalui surat untuk menanyakan apakah sekolahSD/Mi atau SMP/Mts seKabupaten Inhu tersebut telah menerima secara secaralengkap peralatan sekolah dan buku pelajaran yang didistribusikan oleh Sdr. Alm.Hermadi dan Sdr. Rakhmad Widiantara. Pengecekan oleh Terdakwa Sdr.

Asli Surat Nomor : 1731/Prog/2007/42.1 tanggal 24 September 2007.Perihal Data Calon Siswa Penerima Bantuan Pendidikan GratisSD/MI, SMP/MTs seKab. Inhu;15. Asli 1 (Satu) bundel daftar nama siswa penerima bantuan pendidikangratis SD/MI dan SMP/MTs seKab. Indragiri Hulu;ll. SURATSURAT DAN KWITANSI YANG DISITA DARI DINASPENDIDIKAN KAB. INDRAGIRI HULU;Kwitansikwitansi16. Asli 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawabKegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas PendidikanKab.

Januari 2008Perihal Daftar nama siswa penerima dana Pendidikan Gratis SD/MI,SMP/MTs Tahun 2007 beserta Lampiran Jadwal Pembayaran DanaBantuan Pendidikan Gratis tahun 2007;Asli Surat Nomor : 1731/Prog/2007/42.1 tanggal 24 September 2007.Perihal Data Calon Siswa Penerima Bantuan Pendidikan Gratis SD/MI,SMP/MTs seKab. Inhu;Asli 1 (Satu) bundel daftar nama siswa penerima bantuan pendidikangratis SD/MI dan SMP/MTs seKab. Indragiri Hulu;SURATSURAT DAN KWITANSI YANG DISITA DARI DINASPENDIDIKAN KAB.

;Foto copy 1 (satu) bundel daftar nama sekolah SD/MI dan SMP/MTs seKab. Indragiri Hulu;b.

SeKab. Buru bulanSeptember 2016.130. Asli Bukti Kwitansi Nomor 50 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 43.000.000, untuk bayar honorarium Ketua danAnggota Panwas Kecamatan seKab. Buru bulan September2016.131. Asli Bukti Kwitansi Nomor 51 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 200.000, untuk biaya computer suplay padakegiatan pelantikan Panwas Kec. SeKab. Buru bulanSeptember 2016.132. Asli Buku Kas Umum (BKU) Panwaslih Kabupaten BuruProvinsi Maluku Bulan Oktober 2016.133.

. ~ Asti Bukti Kwitansi Nomor 35 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 1.200.000, untuk bayar kartu identitas (ID Card)pada kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan seKab. Burubulan September 2016.116. Asti Bukti Kwitansi Nomor 36 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 400.000, untuk bayar spanduk pada kegiatanpembentukan Panwas Kecamatan seKab.

SeKab. Buru bulan September2016.130. Asti Bukti Kwitansi Nomor 50 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 43.000.000, untuk bayar honorarium Ketua danAnggota Panwas Kecamatan seKab. Buru bulan September2016.131. = Asti Bukti Kwitansi Nomor 51 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 200.000, untuk biaya computer suplay padakegiatan pelantikan Panwas Kec. SeKab. Buru bulan September2016.132. Asli Buku Kas Umum (BKU) Panwaslin Kabupaten BuruProvinsi Maluku Bulan Oktober 2016.133.

Asli Bukti Kwitansi Nomor 9 tanggal 14 Oktober 2016sebesar Rp. 1.500.000, untuk bayar konsumsi dan snak padakegiatan pelantikan panwas kecamatan seKab. Buru bulanSeptember 2016.140. = Asti Bukti Kwitansi Nomor 11 tanggal 14 Oktober 2016sebesar Rp. 1.500.000, untuk bayar seminar kit pada kegiatanpelantikan Panwas Kecamatan seKab.

SeKab. Buru bulan September2016.130. Asti Bukti Kwitansi Nomor 50 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 43.000.000, untuk bayar honorarium Ketua danAnggota Panwas Kecamatan seKab. Buru bulan September2016.131. = Asti Bukti Kwitansi Nomor 51 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 200.000, untuk biaya computer suplay padaPutusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 773 dari 840 halamankegiatan pelantikan Panwas Kec. SeKab. Buru bulan September2016.132.

(fotokopi sesuai denganaslinya); 222222 nn neeFotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat DanDesa Kabupaten Alor, Nomor : 140/340.PMD/2018, tanggal 12Desember 2018, Perihal : Pilkades Serentak dan PemilihanBPD 2019, yang ditujukkan kepada para Camat Sekab. Alor.

(fotokopi Sesuai dengan aslinya); Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat DanDesa Kabupaten Alor, Nomor : 140/08.PMD/2019, tanggal 8Januari 2019, Perihal : Pembentukan Panitia Pilkades Tk.Kecamatan dan BPD tahun 2019 yang ditujukkan kepada paraCamat Sekab. Alor.

Desa dan BPD Tahun 2019 yang ditujukkan kepada ParaCamat Sekab. Alor. (fotokopi sesuai dengan aslinya); Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat DanDesa Kabupaten Alor, Nomor : 140/142.PMD/2019, tanggal 16Mei 2019, Perihal : Syarat Tambahan Bagi Bakal Calon KepalaDesa yang ditujukkan kepada Camat Sekab. Alor dan PanitiaPilkades Tahun 2019.

Jatmini Endah Purnami, SE Pegawai Kontrak atas nama Rembulan dan Sahar yang tidak pernahhadir yang tidak aktif , dengan keputusan bupati Nomor : 814039tahun 2016 honornya masih di SPJK oleh PPTKSaran : Supaya Bapak Bupati memberikan disposisi kepada Sekab supayamengganti ibu Jatmini Endah Purnami sebagai PPTK sekarang.Bahwa terhadap isi surat pengaduan yang diupload /ditransmisikanmelalui akun facebook terdakwa dapat dilihat dandiketahui oleh semuaanggota group media Sosial facebook FORUM DISKUSI

postingan terdakwa;Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Dgl Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa; Bahwa terdakwa adalah honorer di kantor saksi; Bahwa saksi tidak memiliki akun facebook;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahketerangan saksi yang menyatakan kalau lebih duluan saksi dipanggil olehSekab untuk klarifikasi aduan tersebut daripada postingan Terdakwa,namun yang benar adalah postingan di facebook tersebut sudah sayaposting baru saksi dipanggil olen Sekab

BelanjaPengeluaran PPKD tanggal 18 November 2019;156) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, tanggal 18 November 2019;157) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, tanggal 18 November 2019;158) 1 Exsemplar DBH Desa yang sudah menyerahkan APBDESperubahan tahun anggaran 2019 dan lunas PBB;159) 5 lembar Kwitansi Pembayaran Langsung Dana Bagi Hasil PajakDaerah Dan Retribusi Daerah TA 2018, sebesar RP.11,694,599, 763,untuk DesaDesa SeKab

167) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Lansung BelanjaPengeluaran PPKD, tanggal 11 November 2020;168) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Lansung BelanjaPengeluaran PPKD, tanggal 11 November 2020;169) 3 lembar Daftar Dana PBH Desa dan Kelurahan Kab Morowali TA.2018;Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2022/PT PAL170) 5 lembar Kwitansi Pembayaran Langsung Dana Bagi Hasil PajakDaerah Dan Retribusi Daerah TA 2015, sebesar RP.4,391,756,904,untuk DesaDesa SeKab

Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, tanggal 18 November 2019;157) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, tanggal 18 November 2019;158) 1 Exsemplar DBH Desa yang sudah menyerahkan APBDESperubahan tahun anggaran 2019 dan lunas PBB;159) 5 lembar Kwitansi Pembayaran Langsung Dana Bagi Hasil PajakDaerah Dan Retribusi Daerah TA 2018, sebesar RP.11,694,599,763,Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2022/PT PALuntuk DesaDesa SeKab

Permintaan Pembayaran Lansung BelanjaPengeluaran PPKD, tanggal 11 November 2020;167) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Lansung BelanjaPengeluaran PPKD, tanggal 11 November 2020;168) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Lansung BelanjaPengeluaran PPKD, tanggal 11 November 2020;169) 3 lembar Daftar Dana PBH Desa dan Kelurahan Kab Morowali TA.2018;170) 5 lembar Kwitansi Pembayaran Langsung Dana Bagi Hasil PajakDaerah Dan Retribusi Daerah TA 2015, sebesar RP.4,391,756,904,untuk DesaDesa SeKab