memperbolehkan harga ganti rugi diatasnilai jual objek Pajak;Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Berita Acara PenilaianHarga tanah No.03/TIMPH/BA/X/2009,tanggal 5 Oktober 2009 sertamenandatangani Berita Acara Persetujuan/penetapan PanitiaPengadaan Tanah No.03/PEM/BA/X/2009,tanggal 12 Oktober 2009,hanya untuk melengkapi segi Administrasi yang berkaitan erat dengantugas dan jabatan Terdakwa selaku Plt.Camat Tanjung pinang timuryang ditunjuk sebagai Tim Penilai Harga Tanah yang diangkatberdasarkan SK Sekdako

TanjungpinangTimur Kota Tanjungpinang.= Fotocopy keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor :144 Tahun 2009 tentang Penunjukkan / pengangkatanbendahara pengeluaran, bendahara penerima danpembantu bendahara pada badan/ dinas/ kantor SekotaTanjungpinang Tahun Anggaran 2009.= Fotocopy keputusan Sekdako Tanjungpinang Nomor : 43Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang penunjukkanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf kegiatanpada Setdako Tanjungpinang TA 2009.= Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (

memperbolehkan harga ganti rugi di atasnilai jual objek Pajak;Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Berita Acara PenilaianHarga tanah No.03/TIMPH/BA/X/2009,tanggal 5 Oktober 2009 sertamenandatangani Berita Acara Persetujuan/penetapan PanitiaPengadaan Tanah No.03/PEM/BA/X/2009,tanggal 12 Oktober 2009,hanya untuk melengkapi segi administrasi yang berkaitan erat dengantugas dan jabatan Terdakwa selaku Plt.Camat Tanjung Pinang Timuryang ditunjuk sebagai Tim Penilai Harga Tanah yang diangkatberdasarkan SK Sekdako

Kerjasama ini dilaksanakan selama 3 sampai 4 bulan;Selanjutnya surat tersebut diterima pada hari Selasa tanggal 15 Desember2009 dan didisposisi langsung tanpa melalui bagian persuratan Sekretariatpada Sekretaris Daerah Kota (SEKDAKO) Banjarbaru, selanjutnyaSEKDAKO Banjarbaru memberikan disposisi dan arahan kepada KepalaDPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah)Kota Banjarbaru untuk membuat pertimbangan atas usul dari Terdakwatersebut;Untuk menindaklanjuti arahan dari SEKDAKO

Drs.BURHANUDIN yang mendisposisikan ke Sekdako dengan isi disposisimenyarankan ada pertimbangan dari DPPKAD (terkait pendapatan);Dari Sekdako/sdr.

BUDIYAMIN mendisposisikan kepada Kepala DPPKAD isidisposisi pertimbangan:Atas dasar dispossisi Sekdako tersebut Kepala DPPKAD membuat NotaPertimbangan tanggal 17 Desember 2009, yang isinya antara lain:"Selama masa uji petik pengelolaan parkir di Pasar Ulin Raya tetapdiberlakukan pemungutan Retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan yangberlaku, yang seyogyanya hasil pemungutan Retribusi Parkir disetorkan secarabruto kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, mengingat pelaksanaan ini bersifatuji coba dan Pihak

BURHANUDIN yangmendisposisikan ke Sekdako dengan isi disposisi menyarankan adapertimbangan dari DPPKAD (terkait pendapatan);Dari Sekdako/sdr.

BUDIYAMIN mendisposisikan kepada Kepala DPPKAD isidisposisi pertimbangan:Atas dasar dispossisi Sekdako tersebut Kepala DPPKAD membuat NotaPertimbangan tanggal 17 Desember 2009, yang isinya antara lain:Halaman 44 dari 243 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT.BJM"Selama masa uji petik pengelolaan parkir di Pasar Ulin Raya tetapdiberlakukan pemungutan Retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan yangberlaku, yang seyogyanya hasil pemungutan Retribusi Parkir disetorkan secarabruto kepada Pemerintah

Abdurrahman, SH (aim)e Kepala Bagian Pemerintahan Sekdako Banjarbaru : Subli, Hilman, Ibu Rita.e Kabag Hukum Sekdako Banjarbaru : Edy Sutarman, SH.MH.e Camat Landasan Ulin : saksi sendiri Ubay, S.Sos, M.AP dilanjutkan Drs. NazmiAdani, M.Si.e Kepala Seksi HT & PT Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru : H. FITRIZAMZAM,e Kasubag Bina Agraria : Drs.

BanjarbaruUtara Kota Banjarbaru, waktunya saksi lupa dan yang memimpin pertemuan tersebutadalah Sekdako Banjarbaru pak DR. H. SYAHRIANIT, M.Si. dan saksi ikut untuk yangterakhir saat menjabat sebagai Camat Landasan Ulin kemudian saksi pindah menjadiCamat Liang Anggang.27. Saksi Drs.

SAID ABDULLAH, M:Si.e Sekretaris dari Kepala Kantor Pertanahan Banjarbaru : SULAIMAN KURDIe Anggota : Kepala Bagian Pemerintahan Sekdako Banjarbaru : Ibu Rahma Hairita, pakSubli sebelum saksi, saksi Drs. H.Hilman, IM, setelah saksi ada Pit. Kabag yaitupak M. Aslami, sekarang pak MARHAEN.e Kabag Hukum Sekdako Banjarbaru : Edy Sutarman, SH.MH.dan pak MUTIA.e Camat Landasan Ulin : Drs.

Kemudian hasilrapat internal panitia dan pihak angkasa pura tentang penetapan rencana hargadisampaikan kembali kepada para pemilik lahan dan diumumkan dikantor kelurahansyamsuddin noor dan kelurahan guntung payung serta bagian pemerintahan sekdakobanjarbaru, berisi pengumuman yang isinya antara lain: Bagi Masyarakat yang setujudengan harga tersebut sesuai pengumuman diminta untuk mendaftarkan melaluikelurahan masingmasing atau bagian pemerintahan sekdako banjarbaru, Setelahyang menyatakan setuju

Rencana Anggaran Biaya PD Pembangunan Kota Binjai TA2008.1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota BinjaiNo. 050 973 tanggal 17 September 2008 perihal penyertaan modalpemerintah Kota Binjai kepada PD Pembangunan Kota Binjai TA 2009 .1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota BinjaiNo. 910 794 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal permintaanpenyertaan modal dari Pemerintah Kota Binjai tahun 2010 sebesar Rp.5.000.000.000. yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Sekdako

Pembangunan Kota Binjai TA 2008.1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai No. 050 973 tanggal 17 September 2008 perihal penyertaan modal pemerintah KotaBinjai kepada PD Pembangunan Kota Binjai TA 2009 .80141.142.143.144,145.146.1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai No. 910 794 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal permintaan penyertaan modaldari Pemerintah Kota Binjai tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.0000. yangditujukan kepada Walikota Binjai Cq Sekdako

Ekspl RencanaAnggaran Biaya PD Pembangunan Kota Binjai TA 2008.1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai No. 050 973 tanggal 17 September 2008 perihal penyertaan modal pemerintah KotaBinjai kepada PD Pembangunan Kota Binjai TA 2009 .1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai No. 910 794 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal permintaan penyertaan modal dariPemerintah Kota Binjai tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000. yang ditujukankepada Walikota Binjai Cq Sekdako

., M.Si.Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Aset KotaDumai Sekdako Dumai menerangkan berdasarkan SK penunjukanNomor : 103/BKD/2014 Tentang pengangkatan dalam jabatanstruktural di lingkungan Pemko Dumai, tanggal 16 Juli 2014; Bahwa mengacu PERWAKO No. 45 Tahun 2011 Tentang Tugas,Fungsi, dan Uraian Tugas Sekdako Dumai, dimana tugas saksi selakuKepala Bagian Pengelolaan Aset Kota Dumai Sekdako Dumai, padaPasal 78 yakni: Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugasmelaksanakan Penyusunan

Program dibidang Pelaporan, Analisis, danKebutuhan pemanfaatan, serta inventarisasi dan pengahapusan Aset.Sedangkan Fungsi saksi selaku Kepala Bagian Pengelolaan Aset KotaDumai Sekdako Dumai, pada Pasal 78 yakni : 1.

Kasubbag Bantuan HukumDan HAM Bagian Hukum Sekdako Banjarmasin;3. Jefrie Fransyah, S.H., Kasubbag Perundangundangan SetdakoBanjarmasin;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/02/KUM/2017tanggal 10 April 2017;ll. YOHANES ZAKARIA TANUDIREJA, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No.7, RT.020,RW.001, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah,Kota Banjarmasin, pekerjaan perdagangan;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Syamsul Hadi, S.H.

Saksi RESIANA Binti ABDUI RAIS, SSTP, M.Si.Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Aset KotaDumai Sekdako Dumai menerangkan berdasarkan SK penunjukanNomor : 103/BKD/2014 Tentang pengangkatan dalam jabatanstruktural di lingkungan Pemko Dumai, tanggal 16 Juli 2014; Bahwa mengacu PERWAKO No. 45 Tahun 2011 Tentang Tugas,Fungsi, dan Uraian Tugas Sekdako Dumai, dimana tugas saksi selakuKepala Bagian Pengelolaan Aset Kota Dumai Sekdako Dumai, padaPasal 78 yakni: Bagian Pengelolaan Aset mempunyai

tugasmelaksanakan Penyusunan Program dibidang Pelaporan, Analisis, danKebutuhan pemanfaatan, serta inventarisasi dan pengahapusan Aset.Sedangkan Fungsi saksi selaku Kepala Bagian Pengelolaan Aset Kota Dumai Sekdako Dumai, pada Pasal 78 yakni :1.

., M.Si.Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Aset KotaDumai Sekdako Dumai menerangkan berdasarkan SK penunjukanNomor : 103/BKD/2014 Tentang pengangkatan dalam jabatanstruktural di lingkungan Pemko Dumai, tanggal 16 Juli 2014; Bahwa mengacu PERWAKO No. 45 Tahun 2011 Tentang Tugas,Fungsi, dan Uraian Tugas Sekdako Dumai, dimana tugas saksi selakuKepala Bagian Pengelolaan Aset Kota Dumai Sekdako Dumai, padaPasal 78 yakni: Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugasmelaksanakan Penyusunan

Program dibidang Pelaporan, Analisis, danKebutuhan pemanfaatan, serta inventarisasi dan pengahapusan Aset.Sedangkan Fungsi saksi selaku Kepala Bagian Pengelolaan Aset Kota Dumai Sekdako Dumai, pada Pasal 78 yakni :1.

No. 1891 K/Pid.Sus/2009 Bahwa di dalam APBD Pemko tahun anggaran 2007 disahkanmenjadi APBD pada tanggal 07 Maret 2007 dan di dalam APBDtahun 2007 tersebut ada dana pengadaan tanah untuk instansiPemko Bukittinggi sebesar Rp. 9.000.000.000, yang terletak padaanggaran SEKDAKO Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut : Belanja pegawai Rp. 186.072.500. (seratus delapan puluhenam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; Belanja barang dan jasa Rp. 34.427.500.

Yasmen membubuhi parafnya di Draft SK tersebutsebagai tanda menyetujuinya untuk diteruskan ke Sekdako Bukittinggi ;Kemudian Draf SK tersebut di bawah oleh Unggul ke Drs. Khairul selakuSEKDAKO Bukittinggi, dan Drs.

AsmahHadi, dan SEKDAKO yaitu Drs. Khairul, Walikota Bukittinggi bertentangandengan Pasal 14 ayat 2 PKBPN (Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 3 Tahun 2007) yang menyebutkan :(2). Keanggotaan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota paling banyak 9(Sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota ;b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon Il sebagai wakilketua merangkap anggota ;c.

Sekretariat :1,5% (1,64% x nilai transaksi)Bahwa benar biaya pengadaan tanah untuk PEMKO Bukittinggiterealisasi sebesar Rp. 8.400.600.000,00 (delapan milyar empat ratus juta enamratus ribu rupiah).Tindakan Unggul, Terdakwa l, Il, III, Sekdako di dalam mengusulkan honorariumdan ditetapkan oleh Walikota di dalam SK Walikota tersebut bertentangan atautidak berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Ub Dirjen Anggaran Nomor :SE132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 perihal Petunjuk PelaksanaanBiaya Panitia

menyuruh dan ada yang disuruhsedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan adalah bersamasamamelakukan.Berdasarkan faktafakta yang terungkap' dipersidangan berupaketerangan para saksi, para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang buktiyang ada terungkap : Bahwa di dalam APBD PEMKO tahun anggaran 2007 disahkan menjadiAPBD pada tanggal 07 Maret 2007 dan di dalam APBD tahun 2007 tersebutada dana pengadaan tanah untuk instansi Pemko Bukittinggi sebesarRp.9.000.000.000, yang terletak pada anggaran SEKDAKO

Bahwa setelah dikeluarkannya surat keputusan dari Camat Rumbatersebut di atas, Penggugat selaku Ketua Badan Pengola Masjid AlMuhajirintelah menjalankan tugas, diantaranya menciptakan jamaah nyamanberibadah, menghadiri undangan, baik pelatihan management masjid,menghadiri undangan Wali Kota Pekanbaru/Sekdako selaku Ketua UmumMasjid Agung Arrahman agar mendapat informasi lebih detail terkait MasjidParipurna.

RiauNomor : ST1184/PW28/1/2013, tanggal 16 April 2013.e Bahwa Sertifikasi keahlian yang Ahli miliki yaitu SertifikatJenjang Auditor Ahli dan Sertifikat Jenjang Auditor Madya.Halaman 65 dari 130 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg.Bahwa Jenis Audit yang dilakukan adalah Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara yang mana termasuk dalam jenisAudit untuk Tujuan tertentu.Bahwa metoda yang dipergunakan dalam menghitungKerugian Keuangan Negara adalah dengan caramembandingkan uang yang dikeluarkan oleh Sekdako

Bangun Sari Kel.Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.Fotocopy keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor : 144Tahun 2009 tentang Penunjukkan / pengangkatan bendaharapengeluaran, bendahara penerima dan pembantu bendaharapada badan/ dinas/ kantor Sekota Tanjungpinang TahunAnggaran 2009.Fotocopy keputusan Sekdako Tanjungpinang Nomor : 43Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang penunjukkanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf kegiatan padaSetdako Tanjungpinang TA 2009.Fotocopy Surat

(tiga puluh) set salinan Kartu kendali Penyediaan Dana Anggaran per 31Desember 2010.62.1 (satu) set Register SP2D.63.1 (satu) set Register Surat Perintah Pembayaran (SPP).64.1 (satu) buah otner yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) surat masingmasing perihal:Izin Penelitian dari Devy Andry Purba, tanggal 01 Nopember 2004Korpri Peduli dari Pengurus Korpri Kota Pematangsiantar, tanggal 24Januari 2005Pelaksanaan Seleksi Diklat Calon peserta Diklat Pim.Tk.II, Tk.III danTk.IV di Sumatera Utara dari Sekdako

., M.Si.Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Aset KotaDumai Sekdako Dumai menerangkan berdasarkan SK penunjukanNomor : 103/BKD/2014 Tentang pengangkatan dalam jabatanstruktural di lingkungan Pemko Dumai, tanggal 16 Juli 2014; Bahwa mengacu PERWAKO No. 45 Tahun 2011 Tentang Tugas,Fungsi, dan Uraian Tugas Sekdako Dumai, dimana tugas saksi selakuKepala Bagian Pengelolaan Aset Kota Dumai Sekdako Dumai, padaPasal 78 yakni: Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugasmelaksanakan Penyusunan

PorSedangkan Fungsi saksi selaku Kepala Bagian Pengelolaan Aset Kota Dumai Sekdako Dumai, pada Pasal 78 yakni :Pelaksanaan program kerja meliputi Bidang Pengelolaan Aset;2. Memfasilitasi program kerja kebijakan pengelolaan aset;3. Menghimpun dan menyusun pelaporan aset dari selurun SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD);4.

MUCHLIS SANI (Sekdako Padang)Drs. SYAFRUDDIN NUR (Asisten Tatapraja)M. HELWIS, SH (Kabag Pertanahan)SASRI YUNIZARTI, MSi, Akt (Ka. Bawasda)Drs. YOSEFRIAWAN (Ka. Dinas tata ruang dan tataBangunan)Ir. HERVAN BAHAR (Ka. KIMPRASWIL)Drs. H.SYAFRIMAN , SH. M.Hum (Kadis Pertanahan)VIDAL TRIZA, SH (Kabag Hukum)Ir. ASNEL (Ka.

MUCHLIS SANI (Sekdako Padang)Drs. SYAFRUDDIN NUR (Asisten Tatapraja)M. HELWIS, SH (Kabag Pertanahan)Ketua merangkap anggota;Wakil Ketua I merangkapAnggota;Wakil Ketua ;Sekretaris bukan anggota;e SASRI YUNIZARTI, MSi, Akt (Ka. Bawasda) Anggota;e Drs. YOSEFRIAWAN (Ka. Dinas tata ruang dan tata AnggotaBangunan)e Ir. HERVAN BAHAR (Ka. KIMPRASWIL) Anggota;e Drs. H. SYAFRIMAN , SH. M.Hum (Kadis Pertanahan) Anggota;e VIDAL TRIZA, SH (Kabag Hukum) Anggota;e Ir. ASNEL (Ka.

ruanganTerdakwa, Terdakwa bertukar nomor telepon dengan saksi RINALESTARI ARIMBI Binti RUSMIJONO untuk memudahkan komunikasidengan Terdakwa;Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, kemudian dilakukanlahrapat pertemuan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 pukul 10.00WITA di ruang rapat DPPKAD (Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan, dan Aset Daerah) Kota Banjarbaru yang membahas tentangrencana perpanjangan pengelolaan parkir pada Pasar Ulin Raya KotaBanjarbaru sesuai Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota (SEKDAKO

RINAHalaman 57 dari 239 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Bjm.LESTARI ARIMBI Binti RUSMIJONO untuk memudahkan komunikasidengan Terdakwa;Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, kemudian dilakukanlahrapat pertemuan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 pukul 10.00WITA di ruang rapat DPPKAD (Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan, dan Aset Daerah) Kota Banjarbaru yang membahas tentangrencana perpanjangan pengelolaan parkir pada Pasar Ulin Raya KotaBanjarbaru sesuai Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota (SEKDAKO

NADYA PARKATAMA dan 40% (empat puluh persen) untukPemerintah Kota Banjarbaru dari pendapatan hasil kotor yang belumdipotong biaya operasional;Bahwa pada tanggal 12 April 2012 pukul 10.00 WITA dilakukan rapatdi ruang rapat DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,dan Aset Daerah) Kota Banjarbaru yang membahas tentang rencanaperpanjangan pengelolaan parkir pada Pasar Ulin Raya KotaBanjarbaru. sesuai Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota(SEKDAKO) Banjarbaru Nomor: 973/3805Pend/DPPKAD/2012tanggal

Dan sebagai tindak lanjut daripertemuan tersebut, maka dilakukanlah rapat pada hari Kamis tanggal 12 April2012 pukul 10.00 WITA di ruang rapat DPPKAD (Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah) Kota Banjarbaru yang membahastentang rencana perpanjangan pengelolaan parkir pada Pasar Ulin Raya KotaBanjarbaru sesuai Surat Undangan Sekretaris Daerah Kota (SEKDAKO)Banjarbaru Nomor: 973/305Pend/DPPKAD/2012 tanggal 11 April 2012 danTerdakwa memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Sarana dan

Chik Ditiro PemkoSubulussalam ;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Sekdako Subulussalam);Terdakwa berada di luar tahanan:yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa Ir.

Harun Harahap, menerangkan :e Bahwa saksi adalah PNS Pemko Pematang Siantar ;e Bahwa saksi sebagai Staf Bendahara pada Sekdako Pematang Siantarsejak tahun 1995 s/d sekarang ;e Bahwa tugas saksi adalah membantu tugas tugas BendaharaPengeluaran, yaitu membuat SPP lalu buat SPM ; Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran adalah Lomo Gultom ;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama Ir. H.

DKNditunjuk selaku rekanan bukan oleh Panitia Lelang yang di ketuaiPemohon Kasasi, melainkan atas dasar kedua Telaah Staf dan jugaterungkap di persidangan bahwa kedua Telaah Staf (Bukti T.ll.6a, T.II.6b)tersebut dibuat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bahwatelah pula di disposisi oleh pemegang otoritas Otonomi Daerah, yaituAsisten Il, Sekdako, Wakil Walikota dan Walikota Padang. Bahwa perlu diingat benar proses administrasi dilakukan setelah pekerjaan di mulai dilapangan oleh PT.

Yani Km 29 No. 1B KomplekBenawa Indah Rt.029 / 004 KelurahanGuntung Manggis, Kecamatan LandasanUlin, Kota Banjarbaru ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS / Sekdako Banjarbaru dan Ketua P2TBanjarbaru Tahun 2012 ;Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)oleh:1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19November 2014;2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampaidengan tanggal 29 Desember 2014;3.

Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah AgungRI berpendapat:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, JudexFacti / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam halmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan;Bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUTipikor sebagaimana dimaksud dalam memori Jaksa/Penuntut Umum denganalasan;Bahwa Terdakwa selaku Sekdako