UndangUndang No. 9 Tahun 2004;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut hukum penerbitansertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Termohon Kasasi/Penggugat, dengan demikian dalam proses penerbitkan sertifikata quo telah menempuh prosedur berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, maka beralasan hukum mohonkiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung R.. untuk membatalkanpertimbangan hukum dan putusan Judex Facti Pengadilan TinggiTata Usaha Negara No. 95/B/2011/PT.TUNMDN. tanggal 18Agustus

, Sertifikata/n. XXX (namun sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saatpernikahan), yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, dengan batasbatas:Utara : Saluran Air;Selatan : Tanah Milik Islamiyah;Timur : Tanah Wakaf.;Barat : Tanah Milik Buang Muhairi;Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;b.

, Sertifikata/n. XXX (namun sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saatpernikahan), yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, dengan batasbatas:Utara: Saluran Air; Selatan : Tanah Milik Islamiyah;Timur : Tanah Wakaf.; Barat : Tanah Milik BUang Muhairi;Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;b.

P 4109 YI, atas nama XXX, seharga Rp.14.000.000, (empat belas juta rupiah);Sebagai OBYEK SENGKETA VII;Hutang kridit di Bank BRI sebesar Rp. 25,000.000,(dua puluh lima jutarupiah) dengan masa pinjaman 18 bulan dan telah diangsur selama limakali ansuran, dengan jaminan SHM No. 315, Luas: 1.635 M, Sertifikata/n. XXX, yang terletak di, Kabupaten Banyuwangi,Sebagai OBYEK SENGKETA VIII;Perhiasan berupa:9.1. Kalung Itali Santa : Rp. 2.000.000,;9.2. Kalung Siem Panjang : Rp. 4.530.000,;9.3.

Untuk Sertifikata. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; Kota tidak dicoret:b. Kepala Seksi Survey, pengukuran dan Pemetaan Kantor PertanahanKabupaten/Kota; Kota tidak dicoret;g. Lihat Surat Ukur, pemisahan, penggabungan, pengganti; Pemisahan, pengganti seharusnya dicoret;h.

Katir tahun 1985,asal persil pemisahan SHM No. 114 ada aslinya; Apabila dibandingkan BuktiT3 hanya kwitansi di bawah tangan tahun 1979 (masih budel warisan)tertulis sebagian uang pembelian, tidak ada akta jual beli, tidak ada sertifikata/n Gondo, tidak ada pelunasan, yang menerima bukan Misinem tapiMuntangin dan ada rekayasa pemeriksaan saksi Misinem sewaktu diadakanpemeriksaan setelah yang dalam berita acara Para pemohon kasasikeberatan karena Misinem sudah ujur/tua harus diadakan pemeriksaandokter

pulabahwa obyek sengketa adalah milik/Duwe Pura Dalem Kayangan Badung ;Bahwa masih terkait uraian angka 10 (sepuluh) di atas yaitu tentangPenggarap pada saat itu , sebanyak 7 (tujuh) Kepala Keluarga yaitu :Wayan Rugeg ;Wayan Pugeg ;Made Suana ;Made Suwardana ;Wayan Kartayasa ;Wayan Sutirja ;Made Reja.erpoaoopBahwa juga peristiwa hukum ini telah difasilitasi oleh Badan PertanahanKabupaten Badung melalui melalui suratnya Nomor : 610.611174Bdtertanggal 21 September 2004 Perihal Mohon Tidak mengeluarkan Sertifikata

Surat Prajuru Pura Dalem Kayangan BadungDesa PekramanDenpasar Nomor : 004/PDKB/VII/2002 tertanggal 29 Juli 2002 yangditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan KabupatenBadung di Denpasar , Perihal Mohon Tidak mengeluarkan Sertifikata/n.Dwe Pura Dalem Kayangan Badung ;c.

Kemudian di tindak lanjuti pada bulan September yaitu sesuai SuratPrajuru Pura Dalem Kayangan BadungDesa Pekraman DenpasarNomor : 005/PDKB/VII/2002 tertanggal 4 September 2002 yangditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan KabupatenBadung di Denpasar , Perihal Mohon Tidak mengeluarkan Sertifikata/n.Dwe Pura Dalem Kahyangan Badung ;e.

Nomor 140 bertanggal 22 Juni 1963 juncto Surat Perjandjianbertanggal 18 Juli 1963 (bukti T2 dan T3) maupun berdasarkan AktePerdamaian Nomor 93 bertanggal 15 Januari 1964 (bukti T16);Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor 558 maupun Hak Milik Nomor 559 telah melanggar ketentuanPasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 juncto Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena dalam penerbitan sertifikata

quo tidak dilaksanakan penelitian dan pemeriksaan data yuridismaupun data fisik bidang tanahnya, sehingga penerbitan sertifikata quo cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;Bahwa dan oleh karenanya berdasarkan fakta yuridis tersebutpenguasaan tanah objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 34 dari 38 Hal.

., fiktif dan penuh dengan rekayasa dankebohongan adalah cacat hukum maka dengan sendirinya serangkaianproduk administrasi negara timbul akibat akta tersebut mulai dari sertifikata/n H Humaidi, putusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor 215/Pdt/2010/PT.MTR tanggal 21 Oktober 2010 dan putusan Mahkamah Agung Nomor1886 K/PDT/2011 tanggal 5 Juli 2013 yang menolak permohonan kasasiRepaah alias Drs.

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan blokir terhadap sertipikat hakmilik No. 1196/Menteng, tanggal 22121999, Surat Ukur No.364/1999tanggal 11101999, Luas : 639,M2 atas nama Aloysius Sugiyanto(Penggugat) tersebut kepada Tergugat dengan melampirkan copy suratgugatan, sebagaimana surat permohonan blokir tanggal 04 Mei 2018dengan alasan karena adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatterhadap objek sertifikata quo sehingga Tergugat mengetahui secara pastimengenai adanya sengketa sertifkat a

,tanggal 3 Mei 2018 mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga secarahukum dan pasti telah ada keputusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap atas siapa yang berhak terhadap tanah sertifikata quo;Bahwa apabila dikemudian putusan perkara No. 257/Pdt.G/2018/PT.Jkt.

Kompetensi Absolut ;Bahwa objek gugatan a quo tersebut adalah termasuk ruang lingkupkeputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal iniKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene (Turut Tergugat I) dengandemikian syogyanya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,keputusan a quo dimaksud haruslah diuji terlebih dahulu apakah sertifikata qou diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk melihatkebenaran penerbitan a gou adalah kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara

SuriatySanderi Tania, S.H. sebagai Tergugat ll, Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan sebagai Tergugat Ill ;Bahwa Penggugat mencabut gugatan tersebut sesuai dengan PenetapanPengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 19Januari 2011;Berdasarkan hak tersebut di atas dalil gugatan Penggugat tersebutmerupakan dalil yang mengadaada dan tidak berdasarkan hukum, tidakada tolak ukur yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktumengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertifikata

menandatangani surat ini dengan status mengetahui bertindakselaku Prayogya Bendesa Desa Pekraman Denpasar , dimana isipokok surat dimaksud adalah proses administrasi obyek sengketatanpa sepengetahuan Prajuru Pura Dalem Kayangan Badung danJero BendesaDesa Pekraman Denpasa ;Surat Prajuru Pura Dalem Kayangan BadungDesa PekramanDenpasar Nomor : 004/PDKB/VII/2002 tertanggal 29 Juli 2002 yangditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan KabupatenBadung di Denpasar , Perihal Mohon Tidak mengeluarkan Sertifikata

September 2004 , dimana hasil pertemuan padapokoknya keputusan musyawarah akan disampaikan oleh KepalaDesa untuk meneruskan atau membatalkan proses permohonantersebut:Hal 9 dari 57 Putusan Nomor 565/Padt.G/2018/PN DpsKemudian di tindak lanjuti pada bulan September yaitu sesuai SuratPrajuru Pura Dalem Kayangan BadungDesa Pekraman DenpasarNomor : 005/PDKB/VII/2002 tertanggal 4 September 2002 yangditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan KabupatenBadung di Denpasar, Perihal Mohon Tidak mengeluarkan Sertifikata

nantinya akan dipecahkemudian akan dibagi untuk Pembanding dan Terbanding adalah halyang tidak berdasar dan hanya untuk memperkuat maksud sertatujuaannya untuk memenangkan perkara ini, padahal hal tersebutsangat tidak logis dan tidak beralasan hukum sama sekali dan patutUNTUK GitOlalk 5 ====a tii ceriBahwa keberatan Pembanding pada halaman 5 (lima) point 11(sebelas), Pembanding menyatakan bahwa telah melengkapi tuntutansebagaimana dalam pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakimmengenai identitas dari sertifikata

No. 234 K/PDT/2010Sengketa dan Nomor : 32 a quo menjadi irrasional, karenanya kedua Sertifikata quo adalah cacat yuridis, untuk itu harus dibatalkan ;Bahwa Obyek Sengketa semula dikuasai oleh Mohammad Mawardi(almarhum) namun oleh Mohammad Mawardi (almarhum) pada tanggal 18Oktober 1989 dijual pada Tergugat Ill, kemudian pada tanggal 25 Juli 1991 olehTergugat Ill dijual kepada Tergugat IV, sehingga Obyek Sengketa hingga saatini dimiliki oleh Tergugat IV ;Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik Nomor : 32

Penerbitan sertifikat a quo tersebut, Tergugat tidakmelakukan pengumpulan dan pengolahan datafisik serta tidak melakukan pengukuran danpemetaan dengan demikian ada indikasi terjadinyakorupsi, kolusi dan nepotisme ;e Asas Keterbukaan: Penerbitan sertifikat a quo tersebut, dilakukantidak secara transparan, tidak dilakukanpengumuman sehingga proses penerbitannyatidak diketahui oleh Para Penggugat dan pihakyang berbatasan dengan tanah tersebut ;e Asas Kecermatan : Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan sertifikata

Nomor 1358 K/Pdt/2017Tergugat kepada Turut Tergugat atas utangutang Tergugat kepada TurutTergugat ;Penggugat sama sekali tidak mengetahui hubungan utang piutang antaraTergugat dengan Turut Tergugat apalagi sampai adanya jaminan SHMNomor 2206/Kejaksan atas nama Tergugat sebelum tanah sesuai sertifikata quo dijual Tergugat kepada Penggugat.

Sembiring, Notaris di Medan, berdasarkanSurat Akta Ganti Rugi No.371/AKTA/MS/1976 tanggal 6 September1976, ternyata di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik No.916/Tanjung Gusta terdaftar atas nama Manahan Panggabean;.b Bahwa untuk menentukan keabsahan prosedur penerbitan sertifikata quo, harus ditentukan melalui suatu putusan Peradilan TataUsaha Negara, karena berdasarkan ketentuan UndangUndangNo.5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 (vide Pasal77 ayat 1 jo.

Berdasar uraian diatas, apabila dihitung dari tanggal penerbitan Sertifikata quo yaitu pada tanggal 12 September 1994 sampai dengan diajukangugatan pada tanggal 22 Agustus 2014 yang diperbaiki pada tanggal 15September 2014 dan pada tanggal 22 September 2014, maka sangatjelas bahwa gugatan dimaksud diajukan telah melampui tenggang waktu90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

berbagai dalih dan cara selalu dihindari dandihalanghalangi oleh Tergugat Rekonvensi ;bahwa Penggugat Rekonvensi sangat terkejut kemudianmendapat khabar bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata secara diamdiam telah melakukan transaksi jual beli terhadap diri sendiri atastanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.00437 milik PenggugatRekonvensi yang menjadi jaminan hutang dan dipegang olehPenggugat Rekonvensi, yang seterusnya ditindaklanjuti oleh TergugatRekonvensi dengan mengupayakan proses balik nama atas sertifikata

Daeng NgaiBinti Mappatunrung ketika membuat Surat Permohonan bertanggal 10 Mei2013 yang pada pokoknya meminta agar Badan Pertanahan Nasional(BPN) membatalkan Sertifikata Hak Milik Nomor 14/Maccini Sombalaberikut segala pecahannya termasuk pula Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Maccini Sombala atas nama Hj. DIANA CHAIRUDDIN, dengan sengajamenyembunyikan fakta hukum bahwa telah ada perdamaian antara Pr.Daeng Ngai Binti Mappatunrung dengan Hj.

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2005 Penggugat mengajukan perniohonan SertifikatHak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan atas tanah milik Penggugattersebut, tetapi alangkah kagetnya Penggugat setelah mendapat informasi danpenjelasan dan Petugas Kantor Turut Tergugat bahwa permohonan Penggugat tersebutbelum dapat diproses karena telah ada permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukanoleh Tergugat II diatas sebagian tanah milik Penggugat seluas + 17.000 M2;Bahwa karena adanya permohonan Sertifikata