Menyatakan terdakwa NIRWAN Bin NAWIR, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yangmelakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan/atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasai 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal104 atau Pasal 105 yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161UndangUndang Republik Indonesia nomor 3

Bulungan atau setidaktidaknya di Suatu tempatyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Seloryang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahandan/atau) pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasaldari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksuddalam

Tanggal 29 Mei 2021 dalam perkara tindak pidana penambangan pasirtimah tanpa IUP, IPR atau IUPK sesuai ketentuan Pasal 158 UndangUndang No. 3 Tahun 2020 oleh Polres Pangkalpinang;Tanggal 21 Juni 2021 dalam perkara tindak pidana melakukanpengolahan emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,SIPB atau Izin sesuai ketentuan Pasal 161 UndangUndang No. 3Tahun 2020 oleh Polres Mandailing Natal;Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun2020, yang dimaksud dengan Pertambangan

SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);f. izin penugasan;Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP;i. IUP untuk Penjualan7 Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 3Tahun 2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksuddengan:a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020;b.

Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikanuntuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenistertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka (13a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020;Bahwa Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 dan Pasal 86A UUNomor 4 Tahun 2009 jo UU Nomor 3 Tahun 2020, Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) dan Surat Izin Penambangan Batuan(SIPB) diberikan oleh Menteri;Bahwa izin untuk melakukan kegiatan penambangan komoditas

Fotokopi Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) nomor503/4537/SIPB/III.03/XII/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani olehKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 02Desember 2014 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda T.5 ;6.

Turut Serta melakukan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyak (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), atau Izin Penugasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Yang melakukan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyak (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), IzinPenugasan;3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta MelakukanPerbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Undangundang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan; IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan; IPR (Izin pertambangan rakyat) adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat denganluas wilayah dan investasi terbatas;Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2020/PN TIk IUPK (Izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayahn izin usahapertambangan khusus; SIPB

FIGO meninggal akibat tertimbunlongsor, dan setiap kali melakukan penambangan Terdakwa memperolehHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2020/PN TIkhasil penambangan ratarata antara 0,5 gram sampai dengan 0,9 gramdilakukan tanpa memiliki ijin, berdasarkan pertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan unsur melakukan penambangan tanpa izinUsaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyak (IPR) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin PenambanganBatuan (SIPB), atau Izin Penugasan

FIGO sebagai penyelam untuk memegang spiraldidalam sungai, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberkesimpulan unsur Turut serta melakukan melakukanpenambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), = IzinPertambangan Rakyak (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), atau IzinPenugasan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undangundang No. 4 Tahun

Turut Serta melakukan penambangan tanpaizin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyak (IPR) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin PenambanganBatuan (SIPB), atau Izin Penugasan sebagaimana dalam dakwaantunggal:;2.

IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;Izin penugasan;O29 5Izin pengangkutan dan penjualan;> a. Izin usaha jasa pertambangan; dani. Izin usaha pertambangan untuk penjualan;Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha, koperasi, perusahaanperseorangan maupun orang perseorangan untuk dapat melakukan usahapertambangan adalah :a. IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;Izin penugasan;~ O20 5Izin pengangkutan dan penjualan;.

adalah izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan;Halaman 20 dari 37 Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN PgpBahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izinuntuk melaksankan usaha pertambangan dalam wilayah pertambanganrakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah Izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usahapertambangan khusus;Bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Bantuan (SIPB

SIPB;Izin penugasan;> Oo aQ0c. Izin pengangkutan dan penjualan;a> . Izin usaha jasa pertambangan; dani. Izin usaha pertambangan untuk penjualan;Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha, koperasi,perusahaan perseorangan maupun orang perseorangan untuk dapatmelakukan usaha pertambangan adalah :a. IUP;Halaman 23 dari 37 Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN PgpIUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;Izin penugasan;O20 5Izin pengangkutan dan penjualan;.

SIPB;Izin Penugasan;~ 20 82060 &. Izin Pengangkutan dan Penjualan;.

SIPB;Izin penugasan;> o7aQ0c. Izin pengangkutan dan penjualan;a> . lzin usaha jasa pertambangan; dani. Izin usaha pertambangan untuk penjualan;Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha, koperasi,perusahaan perseorangan maupun orang perseorangan untuk dapatmelakukan usaha pertambangan adalah :a. IUP;b. IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;. IPR;. SIPB;Izin penugasan;> 0 a0. Izin pengangkutan dan penjualan;. IUJP; dani.

Kecamatan Pasak Telawang KabupatenKapuas, dan dari hasil Interogasi dari para pekerja tambang diketahullokasi yang dilakukan kegiatan penambangan emas tersebut merupakanlahan milik Terdakwa dengan mempekerjakan pekerja tambang danoperator alat berat excavator sejak tanggal 24 sampai 27 Januari 2021,dan telah mendapatkan emas dari hasil penambangan tersebut namunsemuanya telah diserahkan kepada Terdakwa;Bahwa lahan milik Terdakwa yang dijadikan lokasitambang tersebut tidak memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB

lokasi lahan milik terdakwa tersebut diperoleh emassebanyak kurang lebih 31 gram, dan telah Terdakwa jual pada hari Selasatanggal 26 Januari 2021 kepada saudara Amat selaku pengepul ataupenambang emas di toko atau warung sembako yang berada di DesaDandang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas, dan hasilnyaitu belum sempat Terdakwa bagi kepada para pekerja tambang yangbekerja pada lokasi Terdakwa tersebut;Bahwa lokasi penambangan emas di lahan milikTerdakwa tersebut tidak memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB

merek Kobelco warna hijau yang sedang melakukan aktivitaspenambangan emas, dan setelah diinterogasi ternyata lokasi kegiatanhalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN KIkpenambangan emas tersebut merupakan lahan milik Terdakwa danTerdakwa lah yang mempekerjakan pekerja tambang dan operator alatberat excavator tersebut sejak tanggal 24 sampai 27 Januari 2021,dimana aktivitas penambangan yang dilakukan Terdakwa dan lokasi lahantambang milik Terdakwa tersebut tidak memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB

atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuklepas atau padu;Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 35 UndangUndangRI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 04tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknyamenjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinandan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupunPemerintah Daerah, berupa : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasikontrak/perjanjian, IPR, SIPB

diesel dan kato serta 1 (Satu) unit alat berat Excavator merekKobelco warna hijau yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas,dan setelah diinterogasi ternyata lokasi kegiatan penambangan emas tersebutmerupakan lahan milik Terdakwa dan Terdakwa lah yang mempekerjakanpekerja tambang dan operator alat berat excavator tersebut sejak tanggal 24sampai 27 Januari 2021, dimana aktivitas penambangan yang dilakukanTerdakwa dan lokasi lahan tambang milik Terdakwa tersebut tidak memilikiIUP, IUPK, IPR, SIPB

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI HILAL ALS HILAL BIN SAHRIL ALM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penjualan Mineral dan/atau Batubara dalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Menyatakan Terdakwa MARZUKI HILAL Als HILAL Bin SAHRIL (Alm),bersalah Turut serta melakukan Penjualan Mineral dan/atau Batubaradalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,IPR, SIPB atau izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UndangUndangHalaman 1 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN KphRI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 04 Tahun2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalamdakwaan Alternatif Penuntut Umum;2.

atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Penyamun KecamatanMerigi Kabupaten Kepahiang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta Melakukan usaha Penambangan tanpaIUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB

tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Penyamun KecamatanMerigi Kabupaten Kepahiang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta Melakukan Menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangandan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahandan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidakberasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa MARZUKI HILAL ALS HILAL BIN SAHRILALM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penjualan Mineraldan/atau Batubara dalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif kedua;2.

DIMYATI bersalahsecara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Setiaporang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimanadiatur dan diancam

Maluk Kab.Sumbawa Barat atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, Setiap orang yang menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangandan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal105 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/ atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat(3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;3.

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan yang menampung, memanfaatkan, melakukanPengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atauPemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g,Pasal 104, atau Pasal 105:Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum dipersidangandapat dikemukakan sebagai berikut :Bahwa berawal

RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangmemanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal161 UndangUndang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentangperubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara dalam dakwaan kedua PenuntutUmum.Menjatuhkan

PARAKKASI Bin PARAKKASI pada Hari Sabtutanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada BulanJuli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan SekatakKabupaten Bulungan atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian,Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineraldan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Unsur Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB AtauIzin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C DanHuruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

terbatas;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha PertambanganKhusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat zin PenambanganBatuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untukmelaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untukkeperluan tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan danPenjualan adalah izin

Dengan demikian unsur Yang Tidak Berasal DariPemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud DalamPasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105 telahterpenuhi;Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, makaTerdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

Menyatakan dokumen berupa Foto copy KTP NIK.12.18.11.500472.0004 tertanggal 21April 2004 atas nama SUSIATIN Foto Copy Kartu Keluarga Nomor:121316/98/06201 tanggal 20 April 1998 Foto copy legalisir Akte Cerai No.414/AC/1998/PA.Gs tanggal 2 Juli 1998antara SUSIATIN dengan SUBANDI PURNOMOBIN DASIMIN Foto Copy Surat Ijin Praktik Bidan(SIPB) No. 445/512/403.52/2006 tanggal20 Maret 2006 Foto Copy NPWP :08.662.629.8 612.000atas nama SUSIATIN alamat Desa GosariKec. Ujungpangkah Kab.

Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 121316/98/06201tanggal 20 April 1998 Foto copy Akte Cerai Nomor: 414/AC/1998/PA.Gstanggal 2 Juli 1998 Foto Copy Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) No.445/512/403.52/2006 tanggal 20 Maret 2006 Foto Copy NPWP :08.662.629.8 612.000 atas namaSUSIATIN alamat Desa Gosari Kec. UjungpangkahKab.

pinjaman kepada Bank DanamonCabang Pembantu) Duduk Sampeyan Gresik sebesar Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) sesuai denganformulir aplikasi pinjaman Bank Danamon yangditandatangani oleh terdakwa, dengan menyertakansyarat syarat antara lain: Foto copy KTP NIK. 12.18.11.500472.0004tertanggal 21 April 2004 atas nama SUSIATIN Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 121316/98/06201tanggal 20 April 1998 Foto copy Akte Cerai Nomor: 414/AC/1998/PA.Gstanggal 2 Juli 1998 Foto Copy Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB

Foto Copy Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) No.445/512/403.52/2006 tanggal 20 Maret 20065. Foto Copy NPWP :08.662.629.8 612.000 atas namaSUSIATIN alamat Desa Gosari Kec. UjungpangkahKab. Gresik6. SPPT No. 35.25.160.008.009.004.0 tanggal 26 Maret2007 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)7. Foto Copy sertifikat Hak Milik Nomor: 448 luas323M2 atas nama pemegang hak SUSIATIN diterbitkanpada tanggal 23 Agustus 2005 atas tanah berikutbangunan yang terletak di Desa Gosari Kec.Ujungpangkah Kab.

Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 121316/98/06201tanggal 20 April 1998 Foto copy Akte Cerai Nomor: 414/AC/1998/PA.Gstanggal 2 Juli 1998 Foto Copy Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) No.445/512/403.52/2006 tanggal 20 Maret 2006 Foto Copy NPWP :08.662.629.8 612.000 atas namaSUSIATIN alamat Desa Gosari Kec.

anggota Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,IPR, SIPB

pertambangan khusus> Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambanganyang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan dan/ataupemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasukpengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampaklingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan.> Izin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakanUsaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat denganluas wilayah dan investasi terbatas.> Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB

diberikan oleh Menteri berdasarkanpermohonan, namun Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemberian SIPB menunggu ditetapbkannya Peraturan Pemerintahpelaksana UndangUndang No.3 Tahun 2020 tentang PerubahanUndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan BatubaraBahwa dapat saya sampaikan :> Menampung adalah menerima dan mengumpulkan mineral dan/atauBatubara.> Memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya mineral dan/ataubatu bara.> Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas

Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ataupemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan,penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ataupemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan,penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal105;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifatalternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi makaterhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan

Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 17/SIPB/III/2020 yangditerbitkan oleh Bidan YASMANIDAR, SST, SKM. tanggal 3 Maret 2020;diberi tanda P.3;4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2024/ /LU/2020 yangditerbitkan Kepala Desa Kampung Muara Aman tertanggal 5 Maret 2020;diberi tanda P.4;5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9/74/V1/2004 antara suamiAHMAD KASIM dengan istri ESI MARYANI yang diterbitkan oleh KUAKecamatan Lebong Selatan tertanggal 28 Juni 2004 diberi tanda P.5;6. Fotokopi Kartu.

Selatantertanggal 28 Juni 2004 dan dari pernikahan tersebut berdasarkan keterangansaksisaksi dan bukti P1, Pemohon telah dikarunia4 (empat)orang anak dananak pemohon yang bernama M.NABEEL ALFATIH adalah anak ketiga yangdilahirkan di Lebong pada tanggal 22 Januari 2014 sebagaimana SuratKeterangan Anak Kandung Nomor 2024/ /LU/2020 yang diterbitkan oleh KepalaDesa Kampung Muara Aman pada tanggal 5 Maret 2020 (bukti P4);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu Fotokopi Surat KeteranganLahir Nomor 17/SIPB

Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor AL.911.0038496 atas nama M.NABEELALFATIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Lebongtanggal 1 April 2015 tertulis tahun kelahiran anak pemohon adalah 22 Januari2015, sedangkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P3yaitu Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 17/SIPB/III/2020 yang diterbitkanoleh Bidan YASMANIDAR, SST, SKM. tanggal 3 Maret 2020 dan bukti P4berupa Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 2024/ /LU/2020 yangditerbitkan

Terdakwaserta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor RegisterPerkara: PDM23/0.1.13/Eku.2/02/2021 tanggal 6 April 2021 yang padapokoknya menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RONI PASLAH bin MAT SURI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang melakukan,yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Penambangantanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR,SIPB

PelangTumbangTiti, Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapangatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan danPenjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.

Pasal 35 UndangUndang Nomor 3 Tahun2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangHalaman 21 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN KtpPertambangan Mineral dan Batubara adalah Perizinan Berusaha melaluipemberian:a. nomor induk berusaha;b. sertifikat standar; dan/atauCc. izin;Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut diatas terdiri atas IUP, IUPK,IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, IzinPenugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP

Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalahizin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambanganbatuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;e. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usahayang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaanKontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara;f.

,menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan, makaperorangan/koperasi/oadan usaha wajid memiliki salah satu diantaraIUP/IUPK/SIPB/IPR/Kontrak Karya/Perjanjian Karya Perusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) sesuai dengan tahapan kegiatan baik eksplorasi maupunOperasi Produksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, ALEXANDER TEGUHPRAYOGO, S.T., sesuai dengan database pada Dinas Energi dan Sumber DayaHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN KtpMineral pada Desa Sungai Besar

Secara Bersama-sama Melakukan Pengolahan dan Pemurnian mineral tanpa Izin, IUP, IUPK, IPR, dan SIPB sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahandan/atau pemurnian, pengembangan~ dan/atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasaldari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta MelakukanPerbuatanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

selamapemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmanidan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiappertanyaan yang diajukan kepadanya berdasarkan uraian danpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsurSetiap Orang telah terpenuhi;Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahandan/atau pemurnian, pengembangan' dan/atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidakberasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undangundang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan; IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan; IPR (Izin pertambangan rakyat) adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat denganluas wilayah dan investasi terbatas; IUPK (Izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus; SIPB

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwaperbuatan Terdakwa yang mengolah dan memurnikan emas campurandengan caracara yang telas dijelaskan diatas, yang mana emasCampuran tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari masyarakatyang melakukan penambangan illegal seharga Rp.865.000 (delapanratus enam puluh lima ribu rupiah) pergram, dilakukan tanpa memiliki izinberdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsurmelakukan pengolahan dan pemurnian tanpa Izin, IUP, IUPK, IPR,dan SIPB

Secara Bersamasama Melakukan Pengolahan dan Pemurnianmineral tanpa Izin, IUP, IUPK, IPR, dan SIPB sebagaimana dalamdakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000, delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

Nur Sodik Bin Sobari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;