terhadap ketentuan Pasal 30 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 40/PMK.07/2006 yang telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 dan terakhir diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang mengatur bahwa:Setiap pelaksanaan lelang, penjual wajib menetapkan harga limitberdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan,penetapan harga limit harus independen yang telah mempunyai Surat IjinUsaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP

benar saksi kenal dengan mereka terdakwa ;Bahwa saksi bukan merupakan Pimpinan dari Perusahaan penerbitanPers, tetapi saksi sebagai Pimpinan redaksi di Media Tipikor yang berdirisejak tahun 2018 dan saksi saksi bekerja sejak perusahaan tersebutdidirikan ;Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN GrtBahwa Perusahaan Pers Tipikor dimana terdakwa bekerja sudahberbadan hukum, yang terdakwa tahu Media Tipikor dibawah naunganYayasan YPAAI namun kepanjangan dari apa terdakwa tidak tahu,mengenai SIUPP

Bahwa Perusahaan Pers Tipikor dimana terdakwa bekerja sudahberbadan hukum, yang terdakwa tahu Media Tipikor dibawah naunganYayasan YPAAI namun kepanjangan dari apa terdakwa tidak tahu,mengenai SIUPP setelah terdakwa baca Tabloid atau media Tipikor,disana tidak ada SIUPPnya yang ada adalah AHU 0022416.AH.01.04.Tahun 2015, dan saya tidak tahu institusi mana yang mengeluarkanya,dan mengenai Media Tipikor sudah diverifikasi pada Dewan Pers ataubelum, saya tidak tahu, pemilik dari media TIPIKOR adalah

Terdakwa menerangkan Perusahaan Pers Tipikor dimana terdakwabekerja sudah berbadan hukum, yang terdakwa tahu dibawah naunganYayasan yaitu YPAAI namun kepanjangan dari apa terdakwa tidak tahu,mengenai SIUPP setelah terdakwa baca dari Tabloid atau media Tipikor,tidak ada SIUPP yang ada adalah AHU 0022416.AH.01.04.

28 April 2009, yaitu sebesar Rp 210.672.000,00 (duaratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) bahkan apabiladibandingkan dengan harga umum pasar maka objek Hak Tanggungan ditaksirsenilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;4Bahwa Para Penggugat menduga Tergugat didalam menentukan hargalimit Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Para Penggugat tidak rasional dan tidaksesuai dengan penilaian oleh Penilai independen yang telah mempunyai SuratIjin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP

II ADALAH :2.1.2.2.2.3.tuas 5 Ha.Ijin LokasiIjin Prinsip nomor 027Bangta .I/I/1994 tanggal 21 Januari1994 luas 15 Ha.Ijin Prinsip nomor 57/Bangta .I/VI/94 tanggal 07 Juni 1994,nomor 03/SKIL/H/BPNSMR/94 tanggal 08Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT.SMR2.4.2.5:2.6.2.7.2.8.2.0.Februari 1994, luas 15 Ha.Ijin Lokasi nomor 15/SKIL/VIII/BPNSMR/94 tanggal 26Agustus 1994, Luas 5 Ha.Site Plan yang sudah disahkan oleh Walikota Samarinda .Surat Ijin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan(SIUPP

), nomor 01/SIUPP DP/IX/1994 tanggal 30 September1994 yang ditanda tangani oleh Walikota Samarinda ,Luas 15Ha.Surat Ijin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan(SIUPP), nomor 02/SIUPPDP/X/1994 tanggal 04 Oktober1994 yang ditanda tangani oleh Walikota Samarinda, Luas 5Ha.IMB perumahan tanggal 7 November 1995 .SURAT PELEPASAN HAK (SPH) yang dimiliki oleh Tergugat dan Il untuk diajukan menjadi sertifikat kemudian terbitsertifikat nomor BO6, adapun jumlah surat pelepasan hakberjumlah 27 SPH dengan jumlah

tanda Bukti P 4a;Perpanjangan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO), Nomor:07.12.5.03.0048, tanggal 08 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P 4b;Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Sedang/Menengah, Nomor:503/00119/SIUP/IV.03/2015, tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P Ac;Perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor:503/0069/SIUP/IV.16/2019, tanggal 08 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P 4d;Surat Izin Usaha Budidaya Perikanan, Nomor: 503/0003/SIUPP

/IV.03/2015,tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P 4e;Perpanjangan Surat Izin Usaha Budidaya Perikanan, Nomor: 503/0003/SIUPP/IV.16/2018, tanggal 08 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P 4f;Surat Izin Gangguan / Situ, Nomor SIG / Situ : 503/ 00130/SIG/IV.03/2015, tanggal25 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P 4g;Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 503/00025/IMB/IV.03/2015, tanggal 26Mei 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P 4h;Surat Perintah Tugas dari Bupati Pesisir

Menimbang, bahwa selanjutnya, majelis berpendapat Tergugat telahmenundukkan diri dalam kapasitasnya sebagai Tergugat atas perkara ini, dan olehkarena Penggugat dalam petitum subsidairnya, memohon adanya putusan yang seadiladilnya, Tergugat dalam perkara ini adalah AGUS HANDOKO, selaku pemilikPerusahaan Dagang Gajah Mada Motor/Motor "GAMA;Menimbang, bahwa menjawab sejak kapan Penggugat bekerja pada Tergugat,majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dari bukti T2, didapati keterangan SIUPP

Surya Zali menyerahkan dokumendokumenperusahaan seperti akta pendirian, SIUPP, SBO dan dokumendokumen lainkepada terdakwa Harmoninoor;Bahwa setelah terdakwa Harmoninoor berhasil meminjam perusahaan CV. BinaUsaha Mandiri, CV. Wijaya Perkasa, CV.

Dalam hal Bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada lelang Eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT, Nilai limit harus ditetapkan oleh Penjualberdasarkan hasil penilaian dari Penilai.Bahwa menurut pasal 29 ayat (3) PERATURAN MENTERI KEUANGANNo.40/PMK.07/2006 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG :"Penetapan harga limit harus didasarkan pada penilaian oleh Penilai independenyang telah mempunyai surat izin usaha perusahaan jasa penilai (SIUPP) dan telahterdaftar pada Departemen Keuangan.Bahwa penilaian internal

maupun secara obyektif.Bahwa untuk Bank milik Negara, khusus untuk kredit dalam jumlah besar,penilaian jaminan kredit dilakukan Apraisal independen berdasarkan kompetensiyang dimilikinya (Pasal 36 ayat 2 PERMENKEU No.93/KMK.06/2010 tentangPETUNJUK PELAKSANAAN LELANG jo pasal 29 ayat (3) PERMENKEUN0.40/KMK.07/2006 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN LELANGdikatakan : "Penetapan harga limit harus didasarkan pada penilaian oleh PenilaiIndependen yang telah mempunyai Surat Ijin Usaha Perusahaan Jasa Penilai(SIUPP

dengan cermat oleh penia (kantor jasa penilai publikIchsan Suud, Wahyono Adi, Hendra gunawan dan Rekan (KJJP SAHdan Rekan) sehingga dalu pemohon keberatan tersebut adalah tdakbenar dan harus dtolak:Bahwa penilaan yang dlakukan oleh KJJP SAH dan Rekan sudahdlakukan dengan benar dan Profesional karena dilaksanakan sesuaidengan keahlan dan kompetensi mengingat KJJP SAH dan Rekanmerupakan peniai Publik yang telah memilk jin untuk melaksanakanaktivtas jasa konsultasi penilaian dar' kementeran Keuangan (SIUPP

Duta WiryaIndependent Public Consultant yangmerupakan lembaga penilai independendan telah memiliki Surat Izin UsahaPerusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dariPemerintah. Sedangkan pada pasal 29dinyatakan : Dalam hal pelaksanaanlelang eksekusi, harga limitserendah rendahnya ditetapkan sama13dengan nilai likuidasi (forced salevalue). Nilai likuidasi dalampenilaian dimaksud sebesar Rp169.300.000,00 (seratus enam puluhsembilan juta tiga ratus ribu rupiah)8.

Sesuaidengan Surat ijin usaha perdagangan ( SIUPP) kecil nomor1535/SIUP/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Pemda Bantul Dinasperindusterian perdagangan dan koperasi.Bahwa dalam surat ijin tersebut sebagai pemiliknya adalah anak saksi korbanRR Martini yang bernama sdr JUANDA namun yang mengoperasikanyaadalah saksi RR Martini selaku pemilik.

Sesuai35dengan Surat ijin usaha perdagangan ( SIUPP) kecil nomor1535/SIUP/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Pemda Bantul Dinasperindusterian perdagangan dan koperasi.Bahwa dalam surat ijin tersebut sebagai pemiliknya adalah anak saksi korbanRR Martini yang bernama sdr JUANDA namun yang mengoperasikanyaadalah saksi RR Martini selaku pemilik.

Termohon PK menyatakan diri sebagai perusahaanyang bergerak di bidang jasa pengiriman barang untuk diekspor ke luarnegeri, sedangkan Pemohon PK menyatakan bahwa Penggugat telahmelakukan ekspor Barang Kena Pajak;d) Bahwa berdasarkan data pada SIUPP Nomor 1733/256P/0901/PB/IX/2001 tanggal 07 September 2001 dinyatakan bahwa kegiatanusaha Termohon PK adalah Perdagangan Barang dan Jasa denganjenis barang/ jasa dagangan utama adalah pakaian jadi dan sukucadang kendaraan bermotor serta Jasa Pengiriman Barang

Perusahaan Perdagangan Indonesia, tempat saksi bekerja ;e Bahwa pembelian semen dilakukan dengan perjanjian (sesuai dengan SOPperusahaan) dan dilakukan secara bertahap melalui DO (Delivery Order) yangditandatangani saksi dan saksi Firman Saputra ;e Bahwa saksi Firman Saputra menyerahkan persyaratan pada saat membelisemen, seperti NPWP dan SIUPP ;e Bahwa berdasarkan perjanjian pembayaran pembelian semen denganmenggunakan cek dan giro ;e Bahwa setiap pembelian dengan perjanjian di dalamnya juga dimuat

sehingga total13harga tanah jaminan seluas 2800, adalahRp.560.000.000, dan selain itu dalam suratperjanjian pembiayaan' factoring telah disebutkanharga taksasi barang jaminan adalah Rp.300.000.000,Bahwa selain itu). dalam menentukan harga limit barangjaminan, Tergugat tidak terlebih dahulu= = memintapenilaian dari penilai indenpenden yang telah mempunyaisurat izin usaha perusahaan jasa penilai (SIUPP) dantelah terdaftar pada Departemen Keuangan, sesualperaturan perundang undangan yaitu terhadap barang

Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)menyatakan diri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasapengiriman barang untuk diekspor ke luar negeri, sedangkanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakanbahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahmelakukan ekspor Barang Kena Pajak;Bahwa berdasarkan data pada SIUPP Nomor 1733/256P/0901/PB/IX/2001 tanggal 07 September 2001 dinyatakan bahwakegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)adalah Perdagangan

Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakandiri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengirimanbarang untuk diekspor ke luar negeri, sedangkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) menyatakan bahwa Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) telah melakukan ekspor Barang KenaPajak;Bahwa berdasarkan data pada SIUPP Nomor 1733/256P/0901/PB/IX/2001 tanggal 07 September 2001 dinyatakan bahwa kegiatanusaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalahHalaman 19

Penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual/pemilik barang.Dalam pasal 29 ayat (3)/PMK NO. 40/PMK.07/2006 tentang petunjukpelaksanaan lelang:a.Penetapan harga limit harus didasarkan pada penilaian oleh penilaiindependen yang telah mempunyai surat ijin Usaha perusahaan jasa.Penilai (SIUPP) yang telah terdaftar pada kementrian keuanganb.Bahwa penilaian internal wajid memperhatikan antara lain:1.

., Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyebutkan; Penetapan hargalimit harus dilakukan oleh lembaga/Instansi yang independen yang mempunyai suratyin usaha perusahaan jasa penilai (SIUPP) dan terdaftar pada Kementerian Keuangansesuai peraturan perundangundangan, hal ini tidak dilakukan in casu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Nomor:151/SK/MENPEN/SIUPP/D.2/1986 tertanggal 15 April 1986 Tentang Pemberian SuratIzin Usaha Penerbitan Pers, diberi tanda T2 ;213. Foto copy Surat No. D100100001 tertanggal 13 mei 2002 prihal merk FAKTA no.496717 dari Direktur Merek Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual DepKehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI kepada Sdr Moechlis, diberi tanda T3 ; 4.

Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) menyatakandiri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengirimanbarang untuk diekspor ke luar negeri, sedangkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) menyatakan bahwa Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Penggugat) telah melakukan ekspor Barang KenaPajak;Bahwa berdasarkan data pada SIUPP Nomor 1733/256P/0901/PB/IX/2001 tanggal 07 September 2001 dinyatakan bahwa kegiatanusaha Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) adalahPerdagangan