Fakhruddin, S.H dan Nimah Kurniasari, S.H keduanyaAdvokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hahk AsasiManusia, yang beralamat di Jalan Simpang Teritit Simpang Tiga, Desa BlangPanas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasakhusus Nomor 3/SK/I/2022/MS.Str, tanggal 12 Januari 2022;Menimbang, bahwa pemberian kuasa antara Penggugat denganKuasanya telah memenui ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan paraAdvokat tersebut telah disumpah (Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA

Kementerian Luar Negeri RI diJakarta dengan tembusan kepada Duta Besar RI di Hongkong ;Hal.7 dari 14 hal Putusan Nomor 2194/Pdt.G/2014/PA.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (3) PeraturanPemerintah No.9 Tahun 1975, apabila Termohon bertempat kediaman di LuarNegeri maka sidang pemeriksaan perceraian ditetapkan sekurangkurangnya6 (enam) bulan terhitung sejak gugatan diajukan, dan oleh karena sampaiwaktu sidang yang telah ditentukan Relaas belum diterima Pengadilan AgamaMalang, maka berdasarkan SKMA

Pasang No.09 Komp SKMA RT. 003 RW. 012 Kelurahan Gunung Batu Kecamatan BogorBarat Kota Bogor, di persidangan telah memberikan keterangan di bawahSumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:eBahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksiadalah adik kandung Penggugat;eBahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Penggugat denganTergugat yang dilaksanakan pada tahun 1985;eBahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumahkediaman bersama di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti

meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yaitupenjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak sematamata untuk pembalasanatas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatifatau perbaikan atas perilaku Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam ketentuanpasal 222 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana dan (SKMA

Kutai Timur, sehingga sesuai dengan Surat No.008/SKMA//2008 tertanggal 08 Mei 2008 yang ditujukan kepada KepalaDinas Pertambangan Dan Energi Kab. Kutai Timur yang ditandatangani olehPelawan / Tergugat yang ternyata Izin Usaha Pertambangan tersebutmengalami tumpang tindih dengan IUP PT.

Surya KuttimMinning, tertanggal 09 Juli 2008 Nomor: 009/SKMA/IV/2008;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT.Surya Kuttim 9. Bukti Plw9 :10. Bukti Plw10:11. Bukti Plw11 : Minning, tertanggal 13 Nopember 2008 Nomor015/SKM. DIR/XV2008 ;412 Bukti Plw12 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT.Surya Kuttim Minning, tertanggal 11 Pebruari 2009 dengan Nomor :2002/SKM.DIR/H/2009 ;13 Bukti Plw13 .

Surya KuttimMiningNo 009/SKMA/I1/2008 tertanggal 9 Juli 2008, Perihalpemberitahuan untuk mempertahankan Sisa Areal IUP PT. Surya Kuttim Mining ;Foto copy dari copy Surat PT. Surya Kuttim Mining, No.015/SKM.DIR/XV/2008 tertanggal 13 Nopember 2008, perihal: Permohonan Peningkatan Tahap Kegiatan Eksplorasi;Foto copy dari copy Surat PT.

KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT DALAM VOEGINGDasar kepentingan hukum dari Para PENGGUGAT dalam Voeging yang menjadikendala dalam pelaksanaan tugas profesi advokat adalah akibat terpecahnyaOrganisasi Advokat DPNPERADI oleh para pengurusnya dan kemudian melakukanKongres Advokat Indonesia dan mendirikan DPPKAI pada tanggal 30 Mei 2008 diBalai Sudirman Tebet Jakarta Selatan, yang kemudian dalam kiprah OrganisasiAdvokat DPPKAI telah mendapat kendala dengan diterbitkannya SKMA Nomor 052/ KMA / V / 2009

Harifin Tumpa, SH.MH. padatanggal 24 Juni 2009, yang kemudian diterbitkannya SKMA Nomor 089/KMA/VI/ 2010 (tanggal 25 Juni 2010) yang isinya pada angka (2) berbunyi: Para KetuaPengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telahmemenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harusdiajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni2010.

tidakterpisahkan sebagai warga negara Indonesia yang selama ini tertindas dalamkungkungan kekuasaan dan kesewenangwenangan dari Para PENGGUGAT /TERGUGAT dalam VOEGING, melalui caracara arogan danpenyalahgunaan kekuasaan baik itu pribadi maupun atas nama OrhanisasiWadah Tunggal DPNPERADI selaku Turut TERGUGAT dalam VOEGING,yang berimplikasi sangat luas dan menimbulkan "impact" secara sistemik danmenimbulkan krisis etika profesi advokat, akibat tidak dapat menjalankanpraktik beracara karena terhalang oleh SKMA

berasal dari PERADI sebagaiwadah Tunggal dan ketentuan pasal 28 ayat 1 UU Advokat sampai saat ini belumpernah ada perubahan atau belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yangmembatalkan sehingga Penggugat dalam Voeging adalah tidak berdasar ikut sertadalam Perkara aquo.2 Bahwa dalil Para Penggugat dalam Voeging pada point I huruf a yang menyatakanbahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101 /PUUVII/2009 yang tidakberjalan semulus keinginan Para Penggugat dalam Voeging oleh akibat beberapamasalah yakni SKMA

Bahwa SKMA 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 adalah Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung mencabut Surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 01 Mei 2009 No.052/KMA/V/2009 adalah merupakan Penegasan sikap Mahkamah Agung terhadapOrganisasi advokat yang dapat dilaksanakan Pelantikan dan Penyumpahan berasaldari Organisasi Advokat adalah PERADI.3 Bahwa Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa menilai Kongres AdvokatIndonesia (KAI) bukan wadah tunggal advokat Penilaian itu dituangkan dalamSKMA 089/KMA/VI

Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor052/KMA/HK.O1/III/2011;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat telahmemenuhi ketentuanketentuan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapatdibenarkan bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadapdi persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat

., M.H and Partners, yang beralamat di Kampung Jalan AsirasirNomor 1, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan suratkuasa khusus Nomor 94/SK/VIII/2021/MS.Str, tanggal 18 Agustus 2021;Menimbang, bahwa pemberian kuasa antara Penggugat denganKuasanya telah memenui ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan paraAdvokat tersebut telah disumpah (Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA)Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015), oleh karenanyapara kuasa dapat diterima sebagai kuasa

Aceh Besar tamat tahun 1990, kemudian Ahli melanjutkan lagi keSekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) di Peukan Baru Provinsi Riautamatan tahun 1993, setelah tamat SKMA Ahli melanjutkan, kuliah difakultas Pertanian Univ.

TBN(Uitvoorbaar Bij Vooraad), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan PrinsipKehatihatian dalam memeriksa dan mengadili perkara secara cermat dansungguhsungguh berdasarkan faktorfaktor ethos, pathos dan logos sertadampak sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat ;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ini sebagaimana dijelaskandalam Surat Kuasa menjual Angunan (SKMA)tertanggal 20 Agustus 2016 (BuktiP9), yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah diberikan kuasa olehPara Tergugat untuk menjual objek Agunan

Bukti Penyerahan Agunan dan Surat KuasaMenjual Agunan (SKMA);c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

dari Kementerian Luar Negeri RI NomorB.63.161155 tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Plh.Direkturkonsuler Juviano Ribeiro ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (3) PeraturanPemerintah No.9 Tahun 1975, apabila Tergugat bertempat kediaman di LuarNegeri maka sidang pemeriksaan perceraian ditetapkan sekurangkurangnya6 (enam) bulan terhitung sejak gugatan diajukan, dan oleh karena sampaiwaktu sidang yang telah ditentukan Relaas belum diterima PengadilanAgama Lumajang, maka berdasarkan SKMA

SKMA, RT/ RW: 003 / 012, Kelurahan GunungBatu, Kecamatan Kota Bogor Barat,Kota Bogor :Para Advokat pada Kantor Pengacara dan KonsultanHukum TAJI, RINO & DELYON (TRD Law Firm),berdomisili di Jalan Danau Dibawah G 1 Nomor23, Bendungan Hilir, Pejompongan, Jakarta Pusat,bertindak selaku Kuasa Hukum dari dan untuk atasnama PT.

tetapi MajelisPengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yangmenyangkut Barang Bukti 1 (satu) Unit Kapal KM DEA INDAH yangdikembalikan kepada saksi RAHMAD sebagai pemiliknya dimana barang buktiini ada pada terdakwa adalah dengan dalih dipinjamkan saja ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding denganberpendirian berdasarkan prinsip INDIBIO PRONATURA serta menyelamatkanHutan dikemudian hari dengan berpedoman prinsip keadilan antara generasisebagaimana yang yang diamanatkan SKMA

PA.Stb.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara parapihak :Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanMengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;LAWANTergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SKMA

juncto SEMA No. 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil yangkesemuannya mengatur Tentang Permasalahan Putusan SertaMerta(Uitvoorbaar Bij Vooraad), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan PrinsipKehatihatian dalam memeriksa dan mengadili perkara secara cermat dansungguhsungguh berdasarkan faktorfaktor ethos, pathos dan logos sertadampak sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat ;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ini sebagaimana dijelaskandalam Surat Kuasa menjual Angunan (SKMA

juncto SEMA No. 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil yangkesemuannya mengatur Tentang Permasalahan Putusan SertaMerta(Uitvoorbaar Bij Vooraad), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan PrinsipKehatihatian dalam memeriksa dan mengadili perkara secara cermat dansungguhsungguh berdasarkan faktorfaktor ethos, pathos dan logos sertadampak sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat ;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ini sebagaimana dijelaskandalam Surat Kuasa menjual Angunan (SKMA

gugatanPenggugat menjadi kabur/ tidak jelas (obscuur libels);Menimbang, bahwa oleh karena gugtan Penggugat kabur (obscuurlibel) maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima, maka Penggugat di hukum untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;Mengingat, Pasal 8 Rv, Kitab UndangUndang Hukum Perdata, SKKMA Nomor 44/SKMA

junctoSEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta danProvisionil yang kesemuannya mengatur Tentang Permasalahan PutusanSertaMerta (Uitvoorbaar Bij Vooraad), Hakim berpendapat bahwa berdasarkanPrinsip Kehatihatian dalam memeriksa dan mengadili perkara secara cermatdan sungguhsungguh berdasarkan faktorfaktor ethos, pathos dan logos sertakaitan dampak sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat ;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ini sebagaimana dijelaskandalam Surat Kuasa menjual Angunan (SKMA

;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat di Jalan Ngaliyan Ill Nomor 79 A, Ngaliyan,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SKMA/PKMA.RI/V/2017, tanggal 06 Mei 2017;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai ParaPemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat;melawan:I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan diJalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34 C Semarang, 50136;Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 150 PK/TUN/2017ll.

Putusan Nomor 150 PK/TUN/2017037/SKMA/PKMA.RI/V/2017, tanggal 06 Mei 2017 diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang pada tanggal 19 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 017/G/2015/PTUN.SMG yang dibuatoleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,permohonan tersebut disertai alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal