Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 001 / TMSHRS/SKPK / XIl /2014, Tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Budi Sopandi Wijayatertanggal 13 Desember 2014;1 (satu) lembar faktur Nomor : PWA17I0042780 Toko Mum lbu Dewi,total tagihan sebesar Rp61.608.000,00 (enam puluh satu juta enam ratusdelapan ribu rupiah), tertanggal 20 Februari 2017;1 (satu) lembar faktur Nomor : PWA16I0033180 Toko 117 (Lutfiana), totaltagihan sebesar Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta

Tata Makmur Sejahtera Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/TMSHR/SKPK/X1/2014 tanggal 13 Desember 2014 Pengangkatan Karyawan An.Budi Sopandi Wijaya, pada bulan Desember 2016 terdakwa Budi SopandiWijaya Bin lyo Wijaya sebagai sales di PT. Tata Makmur Sejahtera yangbergerak di bidang Distribusi makanan Ringan dan Sembako, terdakwa BudiSopandi Wijaya Bin lyo Wijaya melakukan penagihan ke toko (Star Autlet) dantagihan tidak disetorkan ke Kantor PT.

Tata Makmur Sejahtera Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/TMSHR/SKPK/X1/2014 tanggal 13 Desember 2014 Pengangkatan Karyawan An.Budi Sopandi Wijaya, pada bulan Desember 2016 terdakwa Budi SopandiWijaya Bin lyo Wijaya sebagai sales di PT. Tata Makmur Sejahtera yangbergerak di bidang Distribusi makanan Ringan dan Sembako, terdakwa BudiSopandi Wijaya Bin lyo Wijaya melakukan penagihan ke toko (Star Autlet) dantagihan tidak disetorkan ke Kantor PT. Tata Makmur Sejahtera yang beralamatJin.

Tata Makmur Sejahteramengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp175.750.400,00 (seratus tujuhpuluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 001 / TMSHRS/SKPK / XIl / 2014,Tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Budi Sopandi Wijaya tertanggal13

atau alasan pemaaf, maka terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukanpenangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 001 / TMSHRS/SKPK

., beralamat di JalanPenyelesaian Tomang II Blok 120, Nomor 17, RT 017 RW 04,Meruya Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 029/SKPK/LSS/III/16, tanggal 15 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1. Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2.

27 September 2013, atas nama:PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat: JalanMajapahit 34 Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~~ tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79106/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 Desember 2016, diberitahukan kepadaPemohon Banding pada tanggal 05 Januari 2017, kKemudian terhadapnya olehPemohon Banding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 029/SKPK

berdasarkan Keputusan Bupati Aceh JayaNomor : Peg.821.22/150/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang PengangkatanHalaman 2 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.BnaPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKabupaten Aceh Jaya, ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan/ Penunjukan Kepala SKPK

SelakuPejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada SKPK Dalam KabupatenAceh Jaya Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 1Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan/ Penunjukan KepalaSKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada SKPKDalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016, serta selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan OlahragaKabupaten Aceh Jaya (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada haridan tanggal yang

Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ PenggunaBarang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2016, serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan,Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya (penuntutan dalam berkasperkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secarapasti dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2016 bertempat di KantorDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten

Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan OlahragaKabupaten Aceh Jaya;5 (lima) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Halaman 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna8)9)Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2016;6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang

Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan OlahragaKabupaten Aceh Jaya;5 (lima) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2016;6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna

BNANomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan/ PenunjukanKepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang PadaSKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 dan KeputusanBupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentangPenetapan/ Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2016, serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan,Pemuda, dan Olahraga Kabupaten

Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang PadaSKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 dan KeputusanBupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentangPenetapan/ Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2016, serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada DinasPendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya, sebagai orangyang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersamasamadengan

Yusuf A,S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan OlahragaKabupaten Aceh Jaya;5 (lima) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2016;6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 2Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentangPenetapan/ Penunjukan Bendahara Pengeluaran

Yusuf A,S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan OlahragaKabupaten Aceh Jaya;Halaman 66 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA7. 5 (lima) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016tanggal O04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2016;8. 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta

lampiran, tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran SelakuAtasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPK Dalam KabupatenAceh Jaya Tahun Anggaran 2016;9. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016tanggal O04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh JayaTahun Anggaran 2016;10.3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2016tanggal 8 Januari 2016 beserta lampiran

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu. ) Lembar FotoCopy Surat Keputusan No.01570/OPHCS/SKPK/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015tentang pengangkatan Karyawan BTPN Syariah atas namaSAIDATUL WARDAH. 1 (satu ) Berkas Ringkasan Hasil Pemeriksaan tanggal 22Januari 2019. 1 (satu ) Lembar Slip Penyerahan / Penerimaan uang BTPNSyariah tanggal 05 Juni 2018.v 1 (satu ) Lembar Slip Penyerahan / Penerimaan uang BTPNSyariah tanggal 07 Juni 2018. 1 (satu ) Lembar Slip Penyerahan / Penerimaan uang BTPNSyariah tanggal

Kemudian kepada nasabah yang salah satunya yaitu saksiERNA dan saksi JUA HERIAH yang mengajukan permohonanpinjaman sesuai dengan dokumen aplikasi pembiayaan (AP3R) yangtelah cair dengan bukti dokumen slip penyerahan / penerimaan uangyang ditandatangani oleh terdakwa sendiri namun faktanya danapinjaman tersebut sama sekali tidak pernah diberikan kepada saksiERNA dan saksi JUA HERIAH.Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan PT BTPN Syariahdengan dasar Surat Keputusan No.01570/OPHCS/SKPK/X/2015tentang

Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT BTPN Syariah dengandasar Surat Keputusan No.01570/OPHCS/SKPK/X/2015 tentangPengangkatan karyawan yang ditandatangani oleh Manager PT BTPNSYARIAH tanggal 21 Oktober 2015 dengan Nik : 13042344 dengan posisiPembina Sentra MMS Simpenan Sukabumi. Bahwa jabatan terdakwa di BTPN Syariah tersebut sebagaiCommunity Officer / CO.

/ gelapkan milik BankBTPN Syariah tersebut menurut tim audit kurang lebin sebesar Rp.112.000.000, (Seratus dua belas juta rupiah).Bahwa selain terdakwa ada juga petugas lain yang melakukanperbuatan yang sama seperti terdakwa diantaranya NOVI dan ARLITA.Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp.10.700.000, (Sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada pihak Bank;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa :1 (satu ) Lembar FotoCopy Surat Keputusan No. 01570/OPHCS/SKPK

.- Asli 1 (satu) lembar SK No. 011/SKPK/HR-Feed/II/2012 tentang pengangkatan karyawan a/n ERFAN MAULANA tanggal 9 Februari 2012 yang ditandatangani oleh BACHROZO selaku BUH PT SIERAD PRODUCED Tbk.Dikembalikan kepada ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN Asli 1 (satu) lembar surat keputusan 010/SK/HR/SP-feed/I/2013 tertanggal 1 Januari 2014 tentang mutasi karyawan a/n DODY HIDAYAT tertanggal 29 Maret 2013 sebagai ad, depo Banjar yang ditandatangani Drs.SETYANTO SE, MM, MH.

SieradProduce Tbk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 011/SKPK/HRFeed//I/2012tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan Bussines Unit Head PT.Sierad Produce Tbk, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalamtahun 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015 atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Pergudangan KencanaKm.21 Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaktidaknya pada tempat lain yangtermasuk dalam daerah

Sierad Produce, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Nomor 011/SKPK/HRFeed/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 telah mengangkat terdakwa I.

Sierad Produce, Tbk sejak bulanApril 2011 sebagi technical sales berdasarkan Surat Keputusan Nomor :011/SKPK/HRFeed//II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentangPengangkatan Karyawan Bussines Unit Head PT. Sierad Produce Tbkdengan tugas memesarkan pakan ternak yang dirpoduksi oleh PT. SieradProduce, TbkBahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa II adalah memesarkan pakanternak yang dirpoduksi oleh PT.

Sierad Produce, Tbk sejak bulanApril 2011 sebagi technical sales berdasarkan Surat Keputusan Nomor :011/SKPK/HRFeed//II/2012 tanggal O09 Pebruari 2012 tentangPengangkatan Karyawan Bussines Unit Head PT. Sierad Produce Tbkdengan tugas memesarkan pakan ternak yang dirpoduksi oleh PT. SieradProduce, TbkBahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa II adalah memesarkan pakanternak yang dirpoduksi oleh PT.

ERFAN MAULANA, drh. alias ERFAN Bin SARMIN adalah karyawan PT.SIERAD PRODUCE, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 011/SKPK/HRFeed//11/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan Bussines Unit HeadPT. Sierad Produce Tbk dengan gaji sebesar Rp.4.400.000,/bulan (empat juta empat ratusribu rupiah per bulan) dari PT. Sierad Produce, Tbk., merupakan 2 (dua) orang karyawanPT. Sierad Produce, Tbk yang bertanggungjawab atas Depo pakan ternak milik PT.

., beralamat di JalanPenyelesaian Tomang II Blok 120, Nomor 17, RT 017 RW 04,Meruya Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 033/SKPK/LSS/III/16, tanggal 15 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1. Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2.

tanggal 27 September 2013, atasnama: PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat: JalanMajapahit 34 Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79110/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 Desember 2016, diberitahukan kepadaPemohon Banding pada tanggal 05 Januari 2017, kemudian terhadapnya olehPemohon Banding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 033/SKPK

., beralamat di JalanPenyelesaian Tomang II Blok 120, Nomor 17, RT 017 RW 04,Meruya Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 010/SKPK/LSS/III/16, tanggal 15 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1. Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2.

tanggal 19 September 2013, atasnama: PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat: JalanMajapahit 34 Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79063/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 Desember 2016, diberitahukan kepada Pemohon Bandingpada tanggal 05 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Bandingdengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor010/SKPK

Blok 120 Nomor 17, RT/RW 017/04, Meruya Utara, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 017/SKPK/LSS/III/16tanggal 15 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1. Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3.

2013, atas nama:PT Layar Sentosa Shipping, NPWP: 01.385.991.3028.000, alamat: JalanMajapahit 34 No.3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79082/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 14 Desember 2016, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 05 Januari 2017, Kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 017/SKPK

., Kuasa Hukumpada Pengadilan Pajak, beralamat di Jalan Penyelesaian TomangI Blok 120 Nomor 17, RT/RW 017/04, Meruya Utara, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor013/SKPK/LSS/III/16 tanggal 15 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1. Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2.

2013, atasnama: PT Layar Sentosa Shipping, NPWP: 01.385.991.3028.000, alamat:Jalan Majapahit 34 No.3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79078/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 14 Desember 2016, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 05 Januari 2017, Kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 013/SKPK

31 Oktober 2011

Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnyaberdasarkan hukum.Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, ParaPenggugat mengajukan Replik pada tanggal 6 Agustus 2020 dan Tergugatmengajukan Duplik pada tanggal 10 Agustus 2020;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, ParaPenggugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:Surat P1.1 tentang Surat Keterangan Pengalaman Kerja No.318/DIR/RSMMC/SKPK

/III/2020, tanggal 27 Maret 2020 atas nama SitiMarwati;Surat P1.2 tentang Surat Keterangan Pengalaman Kerja No.336/DIR/RSMMC/SKPK/III/2020, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Usman;Surat P1.3 tentang Surat Keterangan Pengalaman Kerja No.322/DIR/RSMMC/SKPK/III/2020, tanggal 27 Maret 2020 atas nama Yuliarni;Surat P1.4 tentang Surat Keterangan Pengalaman Kerja No.320/DIR/RSMMC/SKPK/III/2020, tanggal 27 Maret 2020 atas nama RTS.Kurniawati;Surat P1.5 tentang Surat Keterangan Pengalaman Kerja No.334/DIR/RSMMC

/SKPK/III/2020, tanggal 27 Maret 2020 atas namaAmirudin;Halaman 13 dari 32 hal.

00310/UMK/1.20.03/2011 Tanggal 06 Mei 2011.Sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).Bahwa kemudian untuk mengganti UMK sejumlah Rp. 2.900.000.000, (dua milyarsembilan ratus juta rupiah) yang telah dicairkan tersebut, maka setelah pengesahanAPBK Bireuen T.A. 2011 pada tanggal 18 April 2011 berdasarkan Peraturan BupatiBireuen No. 10 Tahun 2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang Penyediaan UangPersediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) BagiSatuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Bireuen No. 10 Tahun 2011 tanggal 02 Mei2011 tentang Penyediaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) danTambahan Uang Persediaan (TUP) Bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten(SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011,disebutkan UP dapat diberikan setinggitingginya : poin c 1/24 dari pagubelanja yang dapat diberikan UP maksimal Rp. 200.000.000, untuk pagu diatasRp. 3.000.000.000,Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir.

dimaksud.Pasal 5 Peraturan Bupati Bireuen No. 1 Tahun 2011 Tanggal 4 Februari 2011Tentang Pengeluaran Kas mendahului Penetapan APBK Tahun Anggaran 2011,yang berbunyi UMK dapat dicairkan maksimal adalah 75 % dari rencanapermintaan UP yang akan dilaksanakan setelah pengesahan APBK Bireuen TA2011.Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Bireuen No. 10 Tahun 2011 tanggal 02 Mei2011 tentang Penyediaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) danTambahan Uang Persediaan (TUP) Bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten(SKPK

berikut:Dalam Pokok Perkara:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telahmelakukan tindakan diskriminasi terhadapPenggugat dengan cara mendemosi Penggugat dari jabatan WakilDirektur Marketing KMB menjadi sebagai Staf Ahli Direksi danselanjutnya memberikan penugasan dan/atau Penempatan dari Staf AhliDireksi menjadi Task Force ke Kantor Cabang Sanggau adalah tidak sahdan melanggar peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;Menyatakan Surat Keputusan Direksi Nomor 540/SKPK

Menyatakan Surat Keputusan Direksi Nomor 504/SKPK/HRS/A/2015tertanggal 30 Oktober 2015 (Demosi menjadi Staf Ahli Direksi) danSurat Tugas Nomor 483/ST/HRP/P/2017 tertanggal 1 Agustus 2017(Penempatan di Kantor Cabang Sanggau) yang dibuat dikirimkanTergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demihukum;4.

., Kuasa Hukumpada Pengadilan Pajak, beralamat di Jalan Penyelesaian TomangIl Blok 120 Nomor 17, RT/RW 017/04, Meruya Utara, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor006/SKPK/LSS/III/16 tanggal 15 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1. Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2.

2013, atas nama:PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat: JalanMajapahit 34 No.3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79059/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 Desember 2016, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 05 Januari 2017, Kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 006/SKPK

dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) ;Bahwa dengan berpedoman ketentuan pasal 57 ayat (2) UndangUndang RI No. 138 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sejak 10Pebruari 2003 status pekerjaan Penggugat di perusahaan PT.CITRAKOPRASINDO TANI ditetapkan berdasarkan undangundang sebagaikaryawan tetap dengan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;Bahwa pada tanggal 01 Juli 2008, Penggugat disuruh oleh Tergugatmenandatangani Surat Perjanjian Kerja No. 015/SKPK

Membatalkan surat perjanjian kerja (SPK) No. 015/SKPK/CKT/PERSJBVVII/2008 ;3. Menyatakan Status pekerjaan Penggugat adalah sebagai Karyawan Tetap(KT) di PT. CITRAKOPRASINDO TANI sejak tanggal 10 Pebruari 2003 ;Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 435 K/Pdt. Sus/20104.

Budi MakassarJaya Abadi dilaksanakan oleh ARGA TIRTA KIRANA selaku divisi legalBank Century, Unit AYDA dan oleh DARSO WIJAYA selaku BagianSettlement Kredit Pelaporan Kredit (SKPK) ;Bahwa divisi Legal Bank Century mengelola dokumen jaminan AYDA PT.Budi Makasar Jaya Abadi yang tersimpan di Kustodian Bank, terdiri dari :Sertifikat Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat HakMilik, Sertifikat Hak Pakai.

Bagian SKPK melakukan pengelolaan pencatatan terhadap AYDAmilik bank. Dengan prosedur sebagai berikut : AYDA harus mendapatpersetujuan dari Komite Kredit Pusat, bentuk persetujuan dibuat dalamMemo Internal diajukan oleh cabang. Setelah mendapat persetujuanselanjutnya cabang menyerahkan fotokopi memo internal tersebut kepadaDivisi SKPK untuk dibukukan sebagai AYDA. AYDA dicatatkan (diinput)di komputer dalam program Equation.

Program tersebut selanjutnya akanmerubah posisi AYDA yang sudah tercatat di dalam neraca (outstanding).Setiap akhir bulan staf SKPK membuat laporan daftar AYDA posisi terakhirselanjutnya data tersebut dikirimkan ke divisi legal untuk dilakukanpengecekan secara fisik terhadap kondisi objek jaminan.

Bagian SKPK mendistribusikan laporan tersebutkepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, divisi legal, Unit AYDA untukdiketahui. Laporan tersebut difilekan dalam bundel daftar AYDA BankCentury ; Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. TNS berdasarkan surat dari DireksiBank Century diberi kuasa melakukan pengelolaan aset AYDA milik banksberupa : kavling rumah sebanyak 37 unit dengan luas seluruhnya 25.637 M?,44 unit kavling town house seluas 9500 M?, 2 unit bangunan rukan tiga lantai170 M?

TOTO KUNTJOROKUSUMA JAYA dalam bentuk bilyet giro (BG) melalui ERNI dan SOENKIM BIE selaku karyawati PT Century Mega Investindo ;Bahwa untuk mengelabui uang yang diambil agar tidak gampang dideteksimaka ROBERT TANTULAR memerintahkan kepada DARSO WIJAYAKadiv SKPK, selanjutnya DARSO WIJAYA datang ke ruangan kerja KepalaKPO Senayan, LINDA WANGSADINATA dan menginformasikan untuksegera membukukan fasilitas kredit untuk PT.

., Kuasa Hukumpada Pengadilan Pajak, beralamat di Jalan Penyelesaian TomangI Blok 120 Nomor 17, RT/RW 017/04, Meruya Utara, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor016/SKPK/LSS/III/16 tanggal 15 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1. Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2.

2013, atas nama:PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat: JalanMajapahit 34 No.3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79081/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 Desember 2016, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 05 Januari 2017, Kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 016/SKPK

Blok 120 Nomor 17 RT/RW 017/04, Meruya Utara, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor008/SKPK/LSS/III/16, tanggal 15 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada:1. Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3.

2013, atasnama: PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat: JalanMajapahit 34 No.3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79061/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 Desember 2016, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKPK

Menyikapi SuratEdaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tersebut, Walikota Langsa mengeluarkan SuratNomor : Peg.800/1983/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pendataan Tenaga Honoreryang ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK) yang meliputiKepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Camat agar melakukan pendataan TenagaHonorer dan menyerahkan berkas mereka ke Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan (BKPP) Kota Langsa selambatlambatnya tanggal 26 Juli 2010 dengankriteria sebagai berikut :

dan Validasi Pusat yang terdiri dari Pejabat Badan Kepegawaian Nasional(BKN), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sebagai Tim Teknis,disertai pejabat dari Kementerian Pendayaan Apartur Negara Reformasi Birokrasi(Menpan RB), Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet atau Bada Pusat Statistik(BPS) yang dipimpin oleh Ketua Tim OJAK MURDANTL S.Sos BIN JEJE langsungmelakukan verifikasi langsung terhadap setiap para tenaga honorer dan jugamendatangi sejumlah Satuan Kerja Pemerintahan Kota (SKPK