Pertamina untuk mendistribusikan BBM subsidi tersebutkeseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan penggunasebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna BBM Tertentu dan BBMbersubsidi tersebut ditempatkan oleh PT.PERTAMINA melalui para penyalurnyaseperti : SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB.

Priok Jakarta Utara lalu saksi IDRUS BUDIMAN aliasIBOB menyerahkan 2 (dua) lembar blanko kosong Surat PenyerahanPetikemas (SP2) dengan kop Jakarta International Container Terminalbernomor sen : JICT A 0514017 dan Nomor sen JICT : 0514018, kemudiansaksi UBAIDILLAH bin MOHAMAD SYARIF menyuruh AKI untuk mengambildata dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPBB) di Kantor PT.Sarana Global Logistik, setelah mendapatkan datadata dan SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atas kedua container tersebutkemudian

Umum melaluiMajelis Hakim dan dengan persetujuan terdakwa dipersidangan telah dibacakanoleh Jaksa Penuntu Umum keterangan Ahli yaitu DAMBHA HERVIYANTOTADJUDIN Bin HERU TADJUDIN, sebagaimana dalam BAP Penyidik yang padapokoknya sebagai berikut :> Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalahBBM yang harga julanya ditetapbkan oleh Pemerintah sesuai dengan PerpresNo.9 tahun 2006 diantaranya premium dan minyak solar untuk sectortransportasi yang pelayanannya seperti SPBU/APMS/SPBB

bahwa penerapan "unsur barang siapa"dalam perkaraini telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2.Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BahanBakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DAMBHAHERVIYANTO TAJUDIN yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM)bersubsidi adalah BBM yang harga jualnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuaidengan Perpres No.9 tahun 2006 diantaranya premium dan minyak solaruntuk sector transportasi yang pelayanannya sepertiSPBU/APMS/SPBB

Unsur "Turut serta melakukan Pengangkutan Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 Tanpa ljin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DAMBHAHERVIYANTO TAJUDIN yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM)bersubsidi adalah BBM yang harga jualnya ditetapbkan oleh Pemerintah sesuaidengan Perpres No.9 tahun 2006 diantaranya premium dan minyak solaruntuk sector transportasi yang pelayanannya sepertiSPBU/APMS/SPBB/SPBN/SPDN dan BBM minyak tanah untuk rumah tangga danpenerangan, sedangkan

JUMENO, S.Pd Bin AMATISMAN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uangpengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan.Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) foto copy Keputusan Walikota Nomor 828/367/B3/2008Tanggal 1607 2008.2. 1 (satu) jepit SPBB No: 425/027/SPBB/02 /D.3/2008 Tanggal 25Agustus 2008.3. 1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK rehab SDN 6 MetroUtara;4 (empat) jilid SPJ I, Il, Ill, IV rehab SDN 6 Metro Utara;1 (satu)

Pd Bin AMAT ISMAN tidakmembayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusanmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh JaksaPenuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjaraselama 6 (enam) bulan;Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) foto copy Keputusan Walikota Nomor 828/367/B3/2008 Tanggal1607 2008. 1 (satu) jepit SPBB No: 425/027/SPBB/02 /D.3/2008 Tanggal 25 Agustus2008.

Apabila harta bendanya tidak mencukupi makadijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) foto copy Keputusan Walikota Nomor 828/367/B3/2008Tanggal 1607 2008. 1 (satu) jepit SPBB No: 425/027/SPBB/02 /D.3/2008 Tanggal 25Agustus 2008. 1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK rehab SDN 6 MetroUtara; 4(empat) jilid SPJ , Il, Ill, IV rehab SDN 6 Metro Utara; 1 (satu) jepit gambar kerja SD N 6 Metro Utara Ta. 2008 oleh CV.MARTA Konsultan.

Nomor 208 PK/Pid.Sus/20151 (satu) jepit SPBB No: 425/027/SPBB/02 /D.3/2008 Tanggal 25 Agustus2008.1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK rehab SDN 6 MetroUtara;4 (empat) jilid SPJ , Il, Ill, IV rehab SDN 6 Metro Utara;1 (satu) jepit gambar kerja SD N 6 Metro Utara Ta. 2008 oleh CV.MARTA Konsultan.Buku Simpeda atas nama SD N 6 Metro Utara Jumeno Nomor Rekening381.03.01. 50942.9;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Petikan Keputusan Walikota mengenai pengangkatan, mutasi danpemberhentian pejabat

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 77-955-01 milik KM. LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020;

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 7795501 milikKM. LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor091/SPBB.GMU/XII/2020; 1 (Satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manadoyang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawahbinaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani olehKapuskopal Lantamal VIII Manado Drs.

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 7795501 milik KM.LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020; 1 (satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manadoyang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawahbinaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani olehKapuskopal Lantamal VIII Manado Drs.

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 7795501 milik KM.LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020; 1 (Satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manadoyang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawahbinaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani olehKapuskopal Lantamal VIII Manado Drs.

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 77-955-01 milik KM. LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020;

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 7795501 milikKM. LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor091/SPBB.GMU/XII/2020; 1 (Satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manadoyang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawahbinaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani olehKapuskopal Lantamal VIII Manado Drs.

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 7795501 milik KM.LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020; 1 (satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manadoyang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawahbinaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani olehKapuskopal Lantamal VIII Manado Drs.

PT.GETRA MITRA USAHA SPBB No. 7795501 milik KM.LIONEL MAKMUR 68 dengan nomor 091/SPBB.GMU/XII/2020; 1 (Satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manadoyang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawahbinaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani olehKapuskopal Lantamal VIII Manado Drs.

, pembelian, ekspor dan impor bahan bakarminyak (bbm), bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahandalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan saranapenyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhirmenggunakan merk dagang tertentu; Bahwa mekanisme pendistribusian dan penyaluran bahan bakar minyakbersubsidi dan non subsidi yakni dilakukan dari terminal bahan bakar minyak(bbm) pertamina kepada agen/transporter kemudian diangkut ke penyalurseperti SPBU, SPBB

seperti SPBU (pom bensin); Bahwa benar Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperolehkeuntungan dan/atau laba wajib memiliki izin usaha berdasarkan pasal 1Angka 20 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas; Bahwa benar mekanisme pendistribusian dan penyaluran bahan bakarminyak bersubsidi dan non subsidi yakni dilakukan dari terminal bahan bakarminyak (bbm) pertamina kepada agen/transporter kemudian diangkut kepenyalur seperti SPBU, SPBB

untuk melaksanakanpengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuanHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Tjtmemperoleh keuntungan dan/atau laba wajib memiliki izin usaha berdasarkanpasal 1 Angka 20 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.Sedangkan mekanisme pendistribusian dan penyaluran bahan bakar minyakbersubsidi dan non subsidi yakni dilakukan dari terminal bahan bakar minyak(bbm) pertamina kepada agen/transporter kemudian diangkut ke penyalurseperti SPBU, SPBB

Spesifikasi (mutu) tidakada perbedaan antara BBM yang bersubsididengan non subsidi namun hanya dapatdibedakan darimana BBM tersebut diperoleh.BBM yang bersubsidi dapat diperoleh melaluipenyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS,Pool Konsumen, AMT) yang memiliki kontrakdengan badan Usaha niaga yang mendapatkanPSO (Public Service Obligation) dalam halini PERTAMINA.

BBM yangbersubsidi dapat diperoleh melalui penyalur (SPBU,SPBB, SPBN, SPDN, APMS, Pool Konsumen, AMT) yangmemiliki kontrak dengan badan Usaha niaga yangmendapatkan PSO (Public Service Obligation) dalam halini PERTAMINA.

,SPPT, STT SPBB dan fhoto copy KTP atas nama Terdakwa;Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2006, Terdakwa memberikansurat kuasa dengan hak subtitusi kepada saksi T. Rasyanti (staf NotarisHj. Imas Tarwiyah) untuk mengurus balik nama sebidang Tanah Hak MilikNo.2481 Desa Sariwangi, atas nama Drs. Didi Supriadi, M.Pd., yang terletakdi Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, menjadiatas nama Terdakwa;Bahwa saksi Citra Isma Upitasari, SH. (staf Notaris Hj.

SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker) adalahLembaga Keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM BBK bagi kapalkapal pelanggan (berbobot maksimal 500 DVVT) yangberoperasi di Sungai, danau dan pantai di Wilayah Indonesia. Fasilitasyang digunakan SPBB untuk melayani Bunker terdiri dan Tongkang yangberoperasi Stationer pada posisi tetap di titik koordinat tertentu yang telahdirekomendasikan oleh Administratur Pelabuhan setempat.3.

Bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang disubsidi olehpemerintah oleh konsumen pengguna adalah dengan membeli langsungkepada penyalur (SPBU, APMS, SPBN, SPBB, SPDN, dan lain lain) milikPT.

dalam hal ini Menteri ESDM dan untukPendistribusian BBM Subsidi selain medapatkan izin usaha dari Pemerintahjuga mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan GasBumi (PH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 Tahun 2014tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual Eceran Bahan BakarMinyak, bahwa system penditribusiannya adalah sebagai berikut: BBM Subsisidi : Dari terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertaminakepada Agen / transporter kemudian diangkut ke enyalur (SPBU, SPBB

dalam hal ini Menteri ESDM dan untukPendistribusian BBM Subsidi selain medapatkan izin usaha dari Pemerintahjuga mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan GasBumi (PH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 Tahun 2014tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual Eceran Bahan BakarMinyak, bahwa system penditribusiannya adalah sebagai berikut: BBM Subsisidi : Dari terminal Bahan Bakar Minyak (BBM)Pertamina kepada Agen / transporter kKemudian diangkut ke enyalur(SPBU, SPBB

dalam hal ini Menteri ESDM danuntuk Pendistribusian BBM Subsidi selain medapatkan izin usaha dariPemerintah juga mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyakdan Gas Bumi (PH Migas) sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 Tahun2014 tentang Penyediaan, Pendistridbusian dan harga jual Eceran Bahan BakarMinyak, bahwa system penditribusiannya adalah sebagai berikut: BBM Subsisidi : Dari terminal Bahan Bakar Minyak (BBM)Pertamina kepada Agen / transporter kemudian diangkut ke enyalur(SPBU, SPBB

ratus rupiah) perliter dengan carabensin bersubsidi tersebut dijual kembali ke masyarakat seharga Rp.5.000, (lima riburupiah) per liter untuk masyarakat Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka KabupatenAceh Tamiang sampai dengan Desa Serkil.won n Bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak bersubsidi Pemerintah yaitubahan bakar minyak yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (Premium,Kerosine/Minyak Tanah, Solar), Konsumen tertentu dan harga tertentu, yang diperolehmelalui Penyalur (SPBU, SPBB

BBM yang bersubsidi dapat diperoleh melaluipenyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, Pool Konsumen, AMT)yang memiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkanPSO (Public Service Obligation) dalam hal ini Pertamina. Sedangkanuntuk BBM non subsidi dapat diperoleh langsung dari Badan UsahaNiaga (PERTAMINA, SHELL, PETRONAS, AKR, dll);BahwaYang dimaksud dengan :a.

sebagaimanadimaksud dalam Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun2006, yang kemudian dijual kembali dengan tujuan mendapatkankeuntungan, oleh karena itu perbuatan tersebut merupakan tindak pidanaHal. 15 dari 33sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001tentang Migas;Bahwa adapun pengertian dari :1.SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) adalahSarana khusus untuk penyaluran bahan bakar minyak(BBM)/Bahan Bakar Khusus (BBK) bagi masyarakatumum pemakai kendaraan bermotor di darat;SPBB

Fasilitas yangdigunakan SPBB untuk melayani Bunker terdiri dariTongkang yang beroperasi stationer pada posisi tetap dititik koordinat tertentu yang telah direkomendasikanoleh administratur pelabuhan setempat;SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan)adalah lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayanikebutuhan BBM/BBK bagi nelayan kecil /nelayantradisional.

untuk pengisian bahan bakarminyak dikapal seharusnya minyak yang berasal dari pertamina dan diangkut denganmenggunakan saran mobil tanki pertamina atau sarana angkutan air lainnya, ternyataminyak solar dari pihak penyalur yang dibawa dengan mobil tanki tersebut adalahberasal dari penyulingan tradisional milik masyarakat desa Babatoman Kab.Muda.bahwa pengisian BBM / Bunker untuk ToughtBoat / Kapal menggunakan Transfortirdarat tidak dibenarkan, pengisian haruslah dilakukan pada lembaga Penyalur (SPBB

tidak bolehdipasarkan secara umum hal tersebut diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang UndangNomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang Undang tentangMigas dan Gas Bumi ini tidak mengatur perseorangan bukan badan usahamelakukan kegiatan usaha Penyulingan, pengangkutan dan niaga Bahan BakarMinyak hasil penyulingan secara tradisional,bahwa pengisian BBM atau Bunker untuk Toughboat/Kapal menggunakanTransfortir darat tidak dibenarkan sebab pengisian harus dilakukan pada lembagapenyalur (SPBB

diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang UndangNomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang Undang tentangMigas dan Gas Bumi ini tidak mengatur perseorangan bukan badan usahaHalaman 18 Putusan Nomor.1104/Pid.B/2016/PN.Plgmelakukan kegiatan usaha Penyulingan, pengangkutan dan niaga Bahan BakarMinyak hasil penyulingan secara tradisional, bahwa pengisian BBM atau Bunker untuk Toughboat/Kapal menggunakanTransfortir darat tidak dibenarkan sebab pengisian harus dilakukan pada lembagapenyalur (SPBB

28ayat 1 Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UndangUndang tentang Migas dan Gas Bumi ini tidak mengatur perseorangan bukan badan usahamelakukan kegiatan usaha Penyulingan, pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak hasilpenyulingan secara tradisional,Menimbang bahwa selanjutnya juga Ahi Edwar Muhaimin menerangkan bahwapengisian BBM atau Bunker untuk Toughboat/Kapal menggunakan Transfortir darat tidakdibenarkan sebab pengisian harus dilakukan pada lembaga penyalur (SPBB

Ahmad Saleh pgl Ahmad tidak bisa memperlihatkansuratsurat mengenai perizinan niaga, perizinan pengangkutan dan suratperizinan penyimpanan ; Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi olehpemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (Premium,Kerosin/Minyak Tanah, Solar) kepada konsumen tertentu yang dapat diperolehmelalui Penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, Pool Konsumen, AMT) yangmemiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga yang mendapat PSO (Public

Ahmad Saleh pgl Ahmad tidak bisa memperlihatkansuratsurat mengenai perizinan niaga, perizinan pengangkutan dan surat perizinanpenyimpanan ; Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi olehpemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu(Premium, Kerosin/Minyak Tanah, Solar) kepada konsumen tertentu yang dapatdiperoleh melalui Penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, PoolKonsumen, AMT) yang memiliki kontrak dengan Badan Usaha Niaga yangmendapat PSO (Public

satu) lembar Kwitansi tg. 17072008 senilai Rp.2.188.396, ;12 1 (satu) lembar Kwitansi tg. 02012008 senilai Rp.3.451.280, ;13 1 (satu) lembar Kwitansi tg. 26082008 senilai Rp.3.451.280, ;14 1 (satu) lembar Kwitansi tg. 22092008 senilai Rp.3.568.747, ;15 1 (satu) lembar Kwitansi tg. 05112008 senilai Rp.6.561.870, ;16 1 (satu) lembar Kwitansi tg. 09122008 senilai Rp.1.582.658, ;17 1 (satu) lembar Kwitansi tg. 17122008 senilai Rp.984.522, ;Disita dari AMIN TOHARI, SH, terdiri dari :1 1 (satu) lembar SPBB

tanggal 05 Juli 2007 ;1 (satu) lembar Surat Permohonan Karcis tanggal 19 Desember 2007 ;1 (satu) lembar SPBB tanggal 05 Pebruari 2008 ;1 (satu) lembar SPBB tanggal 18 Pebruari 2008 ;1 (satu) lembar Surat CV.

tanggal 05 Juli 2007 ;1 (satu) lembar Surat Permohonan Karcis tanggal 19 Desember 2007 ;1 (satu) lembar SPBB tanggal 05 Pebruari 2008 ;1 (satu) lembar SPBB tanggal 18 Pebruari 2008 ;Surat Permintaan Karcis tahun 2007 : 791 (satu) lembar Surat CV.

tanggal 05 Juli 2007 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan Karcis tanggal 19 Desember 2007 ;1181 (satu) lembar SPBB tanggal 05 Pebruari 2008 ;1 (satu) lembar SPBB tanggal 18 Pebruari 2008 ;1 (satu) lembar Surat CV.

tanggal 05 Juli 2007 ;1 (satu) lembar Surat Permohonan Karcis tanggal 19 Desember 2007 ;1261 (satu) lembar SPBB tanggal 05 Pebruari 2008 ;1 (satu) lembar SPBB tanggal 18 Pebruari 2008 ;1 (satu) lembar Surat CV.

melalui Majelis Hakim dandengan persetujuan terdakwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntu Umumketerangan Ahli yaitu DAMBHA HERVIYANTO TADJUDIN Bin HERU TADJUDIN,sebagaimana dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut := Bahwa benar yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalahBBM yang harga jualnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun2006 diantaranya premium dan minyak solar untuk sector transportasi yangpelayanannya seperti SPBU/APMS/SPBB

UnsurMenyalahgunakan Pengangkutan Dan/AtauNiaga Bahan Bakar MinyakYang Disubsidi PemerintahMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DAMBHA HERVIYANTO TADJUDINBin HERU TADJUDIN yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalahBBM yang harga jualanya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun 200617diantaranya premium dan minyak solar untuk sector transportasi yang pelayanannya sepertiSPBU/APMS/SPBB/SPBN/SPDN dan BBM minyak tanah untuk rumah tangga danpenerangan,

Unsur Pengangkutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DAMBHA HERVIYANTO TADJUDINBin HERU TADJUDIN yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalahBBM yang harga jualanya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun 2006diantaranya premium dan minyak solar untuk sector transportasi yang pelayanannya sepertiSPBU/APMS/SPBB/SPBN/SPDN dan BBM minyak tanah untuk rumah tangga danpenerangan, sedangkan

melalui Majelis Hakim dandengan persetujuan terdakwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntu Umumketerangan Ahli yaitu DAMBHA HERVIYANTO TADJUDIN Bin HERU TADJUDIN,sebagaimana dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidiadalah BBM yang harga julanya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan PerpresNo.9 tahun 2006 diantaranya premium dan minyak solar untuk sector transportasiyang pelayanannya seperti SPBU/APMS/SPBB

Unsur Pengangkutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Ijin UsahaPengangkutan.Menimbang, berdasarkan keterangan ahli Dambha Herviyanto Tajudin bahwa yangdimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah BBM yang harga julanyaditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Perpres No.9 tahun 2006 diantaranya premium danminyak solar untuk sector transportasi yang pelayanannya seperti SPBU/APMS/SPBB/SPBN/SPDN dan BBM minyak tanah untuk rumah tangga dan penerangan, sedangkan yang dimaksudBBM

dikemudikan oleh Terdakwa adalah Bahan Bakar Minyakjenis Solar dengan jumlah lebih kurang 16.000 (enam belas ribu) literberdasarkan surat DO Nomor : 80022787771 yang dimiliki oleh Terdakwaketika mengemudikan mobil tangki tersebut;Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidioleh pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenistertentu (Premium, Kerosine/Minyak Tanah, Solar) kepada konsumentertentu dan harga tertentu yang dapat diperoleh melalui Penyalur (SPBU,SPBB

No. 1160 K/Pid.Sus/2014Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidioleh pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenistertentu (Premium, Kerosine/Minyak Tanah, Solar) kepada konsumentertentu dan harga tertentu yang dapat diperoleh melalui Penyalur (SPBU,SPBB, SPBN, SPDN, APMS, Pool Konsumen, AMT) yang memiliki kontrakdengan Badan Usaha Niaga yang mendapat PSO (Public ServiceObligation) dalam hal ini PERTAMINA, sedangkan BBM Non Subsidi adalahBBM yang dijual