SPKTNP344/KPU.01/2011 tanggal 25November 2011 dikarenakan terdapat kekeliruanpenggunaan dasar hukum (fundamentum petendl)dalam penerbitan SPKTNP dan penerbitan Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 683 /B/PK/PJK/2015 SPKTNP tanpa melalui prosedur yang benar dantidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Padahalsengketa antara Pemohon dan Termohon bermula karena terdapatkekeliruan penggunaan dasar hukum atas penerbitan SPKTNP Nomor:344/KPU.01/2011 oleh Termohon.Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 683 /B/PK/PJK/20151.2.Bahwa pada SPKTNP No.

SPKTNP 1 Juridisch Woorden Boek, terbitan Tjeenk Willink, 1985, hal 532, sebagaimana menjadi pertimbangan MahkamahAgung dalam Putusan Peninjauan Kembali No.

SPKTNP No.

SPKTNP344/KPU.01/2011 tanggal 25November 2011 tanpa melalui prosedur yang benar dan tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku.2.2.Bahwa SPKTNP No.

Notaris di Jakartaberhak menandatangani surat banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat(1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor: 006/Al/ACC/I/2013 tanggal 3 Januari2013 memenuhi ketentuan formal sebagai surat banding;Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPKTNP oleh Terbandingbahwa Surat Banding Nomor: 006/AI/ACC/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 ditujukanterhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012berdasarkan

Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, SPKTNP Nomor:SPKTNP483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012, tidak termasuk dalamkategori penetapan yang penerbitannya masih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun,bahwa PIB Nomor: 000175/C tanggal 26 September 2012 ditetapkan Terbandingdengan SPKTNP Nomor: SPKTNP483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012yaitu dalam kurun waktu 26 September sampai dengan 6 November yaitu 42 (empatpuluh dua) hari;bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1)

;bahwa SPKTNP Nomor: SPKTNP483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012diterbitkan tanpa melalui prosedur yang benar;bahwa menurut Majelis suatu penetapan harus memenuhi persyaratan formal danmaterial.

Nomor: SPKTNP483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 diterbitkan tanpa melalui prosedur yangbenar, maka SPKTNP a quo cacat hukum dan Majelis berketetapan untukmembatalkan demi hukum;: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Terbanding danPemohon Banding, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80ayat (1) huruf b dan huruf f UndangUndang Nomor: 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonBanding dan membatalkan SPKTNP

Nomor: SPKTNP483/KPU.01/2012 tanggal 6November 2012 sehingga tagihan kekurangan bayar SPKTNP Nomor:SPKTNP483/KPU.01/2012 tanggal 6 November 2012 menjadi Nihil;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006;: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding danmembatalkan SPKTNP Nomor: SPKTNP483/KPU.01/2012 tanggal 6 November2012, atas nama: XXX, sehingga tagihan

Bahwa SPKTNP Termohon Peninjauan Kembali No.

FORMAL PENERBITAN SPKTNP hal. 6 Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 933 B/PK/PJK/20168.2. ANALISIS DAN PENDAPAT FORMAL PENERBITAN SPKTNP hal. 98.3. MATERI SENGKETA hal. 178.4. RANGKUMAN BAHASAN hal. 18Ad 8.1. FORMAL PENERBITAN SPKTNPa).

35 halaman Putusan Nomor 933 B/PK/PJK/2016waktu 2 (dua) tahun dikeluarkan dari tagihan SPKTNP.

dan sudah seharusnya SPKTNP a quo dibatalkan;b.

KESIMPULANDari bahasan teknis kepabeanan dan bahasan yuridis tentang SPKTNP danTarif tersebut butir 7 diatas kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut :a). Bahwa, penetapan kembali tarif Termohon Peninjauan Kembali(SPKTNP) No.

/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1901/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1902/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1903/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);PAGE 65.66.67.68.69.70.71.FZ.13.74.Bukti T35c :Bukti T35d :Bukti T35e :Bukti T35f :Bukti T35g :Bukti T35h :Bukti T35iBukti T35jBukti T35k :Bukti T35lBukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1904/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1905/KPU.01/2014 (fotokopi

dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1906/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1907/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1908/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1912/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1913/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1914/KPU.01/2014 dan SPKTNP

NomorSPKTNP1915/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1916/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1920/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1923/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1924/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1927/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP

NomorSPKTNP1928/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1929/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1930/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1937/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);PAGE 75.76.TT.78.79.80.81.82.83.Bukti T35m:Bukti T35n :Bukti T350 :Bukti T35p :Bukti T35q :Bukti T36a :Bukti T36b :Bukti T36c :Bukti T36d :Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1938/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1939/KPU.01/2014 (fotokopi

dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1941/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1942/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1944/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1946/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP NomorSPKTNP1955/KPU.01/2014 dan SPKTNP NomorSPKTNP1960/KPU.01/2014 (fotokopi dari fotokopi);Bukti kirim Pos tanggal 15 Januari 2015 untuk SPKTNP

Hal yang pertama bahwa dasar penerbitan SPKTNP yang dilakukan Terbanding adalahmelalui penelitian ulang, hal ini menurut Pemohon Banding dasar penetapan apa yangdipakai oleh Terbanding dalam penelitian ulang ini, apakah Terbanding dalam hal ini dapatmenunjukkan Laporan Hasil Penelitian Ulang, nomor, dan tanggal sesuai dengan PIB yangdisengketakan, menurut Pemohon Banding dalam ditetapkan SPKTNP atas sengketa iniPemohon tidak pernah diberi tahu atau adanya asal usul dasar penelitian ulang dari pihakTerbanding

Hal kedua adalah bahwa bentuk SPKTNP yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bea danCukai Nomor: 25/BC/2009, tentang Bentuk Dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan SuratTeguran, Dan Surat Paksa, dalam Pasal 3 ayat (3) yang mengatur "Bentuk, isi, dan tata carapengisian SPKTNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang ditetapkandalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;bahwa tetapi dalam sengketa atas SPKTNP002/WBC.06/PENUL/2011 ini ada Ralat SuratPenetapan

Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), bentuk Ralat ini tidak pernahdiatur dalam peraturan tersebut di atas, Pemohon Banding mempertanyakan atas dasar apapihak Terbanding menerbitkan ralat SPKTNP dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang mana, hal ini sangatlah tidak jelas dan menurut Pemohon bahwa apa yangdibuat oleh Terbanding tidak sah dan mengabaikan ketentuan perundangundangan yangberlaku;.

Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan, hal ini menurutPemohon Banding bahwa surat ralat SPKTNP yang diterbitkan oleh Terbanding tidak sah;. Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: P50/BC/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukaidalam Lampiran yang tidakterpisahkan dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai ini, halaman 2 point D tentang Azasazas angka 3 yang mengatur:D. Asasasas(3).

Mengingat hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP merupakan bentuk kewenangan dantanggung jawab atas pelaksanaan tata naskah dinas, sehingga informasi yang diberikankepada yang menerima dapat berjalan secara efektif;.

6 November 2015:2) SPKTNP Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015:3) SPKTNP Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;) SPKTNP Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;) SPKTNP Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;)))oO oaSPKTNP Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;8) SPKTNP Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;9) SPKTNP Nomor 418/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;10) SPKTNP Nomor 435/KPU.01/2015 tanggal

tanggal 6 November 2015:(2) SPKTNP Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015:(3) SPKTNP Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015:(4) SPKTNP Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015:Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 112 PK/TUN/20189) SPKTNP Nomor 418/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;10) SPKTNP Nomor 435/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Direktur Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan Republik Indonesia dengan nomor dan tanggal(5) SPKTNP Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015:(6) SPKTNP Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015:(7) SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015:(8) SPKTNP Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015:((sebagai berikut:1) SPKTNP Nomor 329/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015:) SPKTNP

Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;) SPKTNP Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;) SPKTNP Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;) SPKTNP Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;6) SPKTNP Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015:) SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;) SPKTNP Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;) SPKTNP Nomor 418/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;04.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put46499/PP/M.IX/19/2013Jenis Pajak : Bea MasukTahun Pajak : 2012Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)Nomor: SPKTNP108/KPU.01/2012 tanggal 20 Maret 2012;Menurut Terbanding: bahwa SPKTNP Nomor: SPKTNP108/KPU.01/2012 tanggal 20 Maret 2012diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok;Menurut Pemohon : bahwa atas SPKTNP Nomor

mengajukan banding;Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPKTNPMenurut Majelis :bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor:ry)2)I)SPKTNP108/KPU.01/2012 tanggal 20 Maret 2012 merupakan koreksiberdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang PFPD Nomor: NHPU270/KPU.01/PFPD/2012 tanggal 16 Maret 2012 terhadap PIB Nomor 037050 tanggal 28Januari 2012, sehingga mengakibatkan Pemohon Banding harus membayarkekurangan Bea Masuk, pajak dalam rangka impor dan denda sebesar Rp2.320.030.000,00.bahwa SPKTNP

Nomor: SPKTNP108/KPU.01/2012 diterbitkan padatanggal 20 Maret 2012, sehingga apabila dihitung dari tanggal diterbitkannyaPemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 037050 tanggal 28 Januari 2012sampai dengan tanggal diterbitkannya SPKTNP adalah 53 (lima puluh tiga)hari;bahwa Pasal 17 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006antara lain menyebutkan bahwa:Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan

Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2009tanggal 04 September 2009 antara lain menyebutkan bahwa:Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangkawaktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor,a) cise(4)Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dituangkan dalam Surat PenetapanKembali Tarif dari/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006.: Menyatakan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau NilaiPabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP108/KPU.01/2012 tanggal 20 Maret2012, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasiyang masih harus dibayar nihil.

Terbanding menerbitkan SPKTNP Nomor SPKTNPHalaman 1 dari 42 halaman.

Putusan Nomor. 906/B/PK/PJK/2016Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;Bahwa SPKTNP No.SPKTNP384/KPU.01/2013 tanggal 25September 2013 memenuhi ketentuan formal penberbitanSPKTNP.i. Pendapat Majelis Hakim di dalam halaman 24 dari 41 Put.58215/2014 yang menyatakan :bahwa atas keberatan Pemohon Banding Majelis berpendapatpenetapan kembali Terbanding dalam SPKTNP No.

Putusan Nomor. 906/B/PK/PJK/2016BC hasil proses sistem PDE Kepabeanan, oleh karenanya penetapankembali tarif oleh TermohonPeninjauan Kembali (SPKTNP) a guo tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat(2) UU Kepabeanan dan sudah seharusnya SPKTNP a quo dibatalkan;.

KESIMPULANDari bahasan teknis kepabeanan dan bahasan yuridis tentang SPKTNP danTarif tersebut butir 8. diatas kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut :a).Bahwa, penetapan kembali tarif Termohon Peninjauan Kembali(SPKTNP) No.

Putusan Nomor. 906/B/PK/PJK/2016mempertahankan SPKTNP a quo.c). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan judex factiseharusnya tidak mempertahankan SPKTNP a quo karena telah:i.

Penerbitan SPKTNP Nomor SPKTNP162/BC/2016 tanggal 6 April2016 tidak sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, sehingga SPKTNPtersebut harus dibatalkan;2. Penetapan klasifikasi "Corn Gluten Meal (CGM)" kedalam Pos tarif2302.10.00.00 adalah keliru, seharusnya masuk Pos Tarif2303.10.90.00 dengan BM 0%, karena Corn Gluten Meal (CGM)adalah residu dari industri pati jagung;3.

Mohon Majelis mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon dan membatalkan SPKTNP Nomor SPKTNP162/BC/2016tanggal 6 April 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT84927/PP/M.VII.B/19/2017, tanggal 20 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau

Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP162/BC/2016 tanggal 06 April 2016 sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA)Nomor LHA112/BC.62/IP/2016 tanggal 5 April 2016, atas nama : PTCharoen Pokphand Indonesia Tbk, NPWP : 01.000.172.5092.000, Alamat :Jalan Ancol VIII Nomor 1, Ancol Barat, Pademangan, Jakarta Utara 14430,dan menetapkan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau NilaiPabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP162/BC/2016 tanggal 06 April 2016,sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih

) NomorSPKTNP162/BC/2016 tanggal 06 April 2016 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) Nomor : LHA112/BC.62/IP/2016 tanggal 5 April 2016 atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.000.172.5092.000, dan menetapkanmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP162/BC/2016 tanggal 06 April 2016, sehinggabea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

dapat diterbitkan tanpa didahuluiadanya penerbitan SPTNP dan atas SPKTNP tidak dapat digunakansebagai surat penagihan dan pemungutan atas penetapan kembali PPNkarena bertentangan dengan Pasal 17 UndangUndang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006.

FORMAL PENERBITAN SPKTNP Nomor: SPKTNP283/WBC.09/2015tanggal 20 Agustus 20151.

Atas dasar halhal diatas maka secara de facto dan de jure, penetapankembali tarif dan/atau nilai pabean vide SPKTNP DJBC No. SPKTNP283/WBC.09/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tidak melalui penelitian ulangatau audit kepabeanan tetapi atas Surat Kepala KPP BC Tipe MadyaPabean Tg Emas No.

Bahwa berdasarkan konsiderans SPKTNP a quo, ternyata ditetapkan tidakdidasarkan atas hasil penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeananmengenai tarif dan/atau nilai pabean, tetapi hanya sesuai dengan SuratKepala KPP BC Tipe Madya Pabean Tg Emas No.$4825/WBC.09/KPP.MP.01/2015 tanggal 13 Juli 2015 tanpa adapenjelasan lebih lanjut tentang rincian kesalahan tarif dan/atau nilai pabeansehingga menyulitkan kami dalam memperjelas alasan pengajuan banding ;2.

Bahwa kami mengajukan banding terhadap SPKTNP a quo sematamatamendasarkan kepada pernyataan DJBC yang tercantum dalam alineaterakhir SPKTNP nomor SPKTNP283/WBC.09/2015 tanggal 20 Agustus2015 yang menyatakan: Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan inidapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak palinglambat tanggal Oktober 2015*.Berdasarkan halhal tersebut butir A dan butir B, maka kami berkeberatan danmenolak penetapan kembali DJBC yang tersebut dalam SPKTNP NomorSPKTNP283/WBC

/atau Nilai Pabean SPKTNP Nomor: SPKTNP283/WBC.09/2015 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama CV.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan / atauNilai Pabean yang selanjutnya disebut SPKTNP.

NomorSPKTNP699/BC/2016 tanggal 14 Desember 2016 berupa Penetapankembali tarif oleh Termohon Peninjauan Kembali (SPKTNP) hanya dapatdilakukan terhadap pemberitahuan pabean yang telah mendapatkanpenetapan Pejabat BC sebagaimana dimaksud Pasal 16UndangUndang Kepabeanan (i.c.

Putusan Nomor 1731/B/PK/Pjk/2019dianggap diterima karena lebih 30 hari tidak ada penetapan sesuaiPMKRI 51 atau dianggap diterima karena tidak ada penetapan(SPTNP) dari Pejabat Bea dan Cukai hasil proses sistem PDEKepabeanan, oleh karenanya penetapan kembali tarif oleh TermohonPeninjauan Kembali (SPKTNP) a quo tidak sesuai dengan Pasal 17ayat (2) UndangUndang Kepabeanan. Kedua, dengan fakta PemohonPeninjauan Kembali memang tidak menerima SPTNP dari TermohonPeninjauan Kembali i.c.

Pejabat Bea dan Cukai KPPBC Tipe MadyaPebean Bekasi dan mengingat SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai tentang tarifdan/atau nilai pabean yang dimaksud Pasal 16 UndangUndangKepabeanan, maka penetapan SPKTNP a quo oleh TermohonPeninjauan Kembali (DJBC) menjadi tidak sah secara hukum; Ketiga,Ketentuan Pasal 10 PMKRI 51 yang menjadi acuan dasar penerbitanSPKTNP oleh Termohon Peninjauan Kembali a quo tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat karena

Kelima, Atas dasarhalhal diatas, maka secara de facto dan de jure, pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Pajak dalam judex facti, dan penetapan kembali tarifTermohon Peninjauan Kembali (SPKTNP) NomorSPKTNP699/BC/2016 tanggal 14 Desember 2016, terhadap tarifdan/atau Nilai Pabean, yang dianggap diterima oleh karena tidak adaHalaman 5 dari 8 halaman.

Hal yang pertamabahwa dasar penerbitan SPKTNP yang dilakukanTerbanding adalah melalui penelitian ulang, hal ini menurut Pemohon Banding dasarpenetapan apa yang dipakai oleh Terbanding dalam penelitian ulang ini, apakahTerbanding dalam hal ini dapat menunjukkan Laporan Hasil Penelitian Ulang, nomor,dan tanggal sesuai dengan PIB yang disengketakan, menurut Pemohon Bandingdalam ditetapbkan SPKTNP atas sengketa ini Pemohon tidak pernah diberi tahu atauadanya asal usul dasar penelitian ulang dari pihak

Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), bentuk Ralat initidak pernah diatur dalam peraturan tersebut di atas, Pemohon Bandingmempertanyakan atas dasar apa pihak Terbanding menerbitkan ralat SPKTNP dandiatur dalam peraturan perundangundangan yang mana, hal ini sangatlah tidak jelasdan menurut Pemohon bahwa apa yang dibuat oleh Terbanding tidak sah danmengabaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku;4.

Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan,hal ini menurut Pemohon Banding bahwa surat ralat SPKTNP yang diterbitkan olehTerbanding tidak sah;5. Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: P50/BC/2010, tentang PetunjukPelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam Lampiranyang tidak terpisahkan dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai ini,halaman 2 point D tentang Azasazas angka 3 yang mengatur:D. Asasasas(3).

Atas dasar semua di atas menurut Pemohon Banding secara formalpenerbitan ralat SPKTNP di atas adalah tidak sah dan mengabaikan ketentuanperundangundangan yang berlaku;8.

Mengingat hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP merupakan bentukkewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tata naskah dinas, sehinggainformasi yang diberikan kepada yang menerima dapat berjalan secara efektif;6.

Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan danmenetapkan atas SPKTNP Nomor SPKTNP704/BC/2016 tanggal 14Desember 2016 telah memenuhi persyaratan atau norma formal penetapanDirektur Jenderal atas tarif dan/atau nilai pabean sehingga terdapatkekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesarRp68.999.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluhsembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa SPKTNP Nomor SPKTNP704/BC/2016 tanggal 14 Desember2016 yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali yang dahulusebagai Terbanding, tidak didahului olen Penetapan Pejabat Bea danCukai, berupa SPTNP, menurut Pemohon Peninjauan Kembali tidaksesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehinggamerupakan produk yang cacat hukum;4.

) Nomor SPKTNP704/BC/2016tanggal 14 Desember 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.553.257.5056.000, dan menetapkan atas Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP704/BC/2016 tanggal 14Desember 2016 telah memenuhi persyaratan atau norma formal penetapanTerbanding atas tarif dan/atau nilai pabean sehingga terdapat kekuranganpembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesarRp68.999.000,00; adalah yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan

SPTNP) dan tidak dapat diterapkan terhadappemberitahnuan pabean yang tidak melalui proses penetapan pejabat BC,in casu, tarif dari ke31 PIB obyek audit kepabeanan yang dianggapditerima karena lebih 30 hari tidak ada penetapan sesuai PMKRI 51 ataudianggap diterima karena tidak ada penetapan (SPTNP) dari PejabatBC hasil proses sistem PDE Kepabeanan, oleh karenanya penetapankembali tarif oleh Termohon Peninjauan Kembali (SPKTNP) a quo tidaksesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU Kepabeanan.

Pejabat BC KPUBC Tg Priok danmengingat SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapat diidentikkan denganpenetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilai pabean yang dimaksudPasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapan SPKTNP a quo olehTermohon Peninjauan Kembali (DJBC) menjadi tidak sah secara hukum;Ketiga, Ketentuan Pasal 10 PMKRI 51 yang menjadi acuan dasarpenerbitan SPKTNP oleh Termohon Peninjauan Kembali a quo tidakmempunyail kekuatan hukum yang mengikat karena secara prinsipbertentangan dengan ketentuan

Hal yang pertama bahwa dasar penerbitan SPKTNP yang dilakukan Terbanding adalahpenelitian ulang, hal ini menurut Pemohon Banding dasar penetapan apa yang dipakai oleh Ter!

Nilai Pabean (SPKTNP), bentuk Ralat ini tidak pernah diatur dalam petersebut di atas, Pemohon Banding mempertanyakan atas dasar apa pihak Terbanding menerbitkSPKTNP dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang mana, hal ini sangatlah tidak jemenurut Pemohon bahwa apa yang dibuat oleh Terbanding tidak sah dan mengabaikan keperundangundangan yang berlaku;4.

Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan, hal ini menurut PxBanding bahwa surat ralat SPKTNP yang diterbitkan oleh Terbanding tidak sah;5. Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: P50/BC/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan TataDinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam PeDirjen Bea dan Cukai ini, halaman 2 point D tentang Azasazas angka 3 yang mengatur:D. Asasasas(3).

Mengingat hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP merupakan bentuk kewenangan dan tanggunatas pelaksanaan tata naskah dinas, sehingga informasi yang diberikan kepada yang menerimberjalan secara efektif;6.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP atas nama Pemohon Banding telah sesuaiketentuan yang berlaku;bahwa menurut Majelis ralat tersebut tetap sah karena diterbitkan bukan berdasarkan Pasal 92A lundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangNomor 17 Tahun 2006 tetapi berdasarkan Hukum Administrasi Negara sehingga tetap dapat dbanding oleh Pemohon Banding.

) dengan nomordan tanggal sebagai berikut:) SPKTNP Nomor 329/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015) SPKTNP Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015) SPKTNP Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015) SPKTNP Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 201505) SPKTNP Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015) SPKTNP Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015) SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015) SPKTNP Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015) SPKTNP Nomor 418/KPU.01

Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean (SPKTNP) Direktur Jenderal Bea dan Cukai KementerianKeuangan Republik Indonesia dengan nomor dan tanggal sebagai berikut:SPKTNP Nomor 329/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015(1)(2) SPKTNP Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015(3) SPKTNP Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015(4) SPKTNP Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015(5) SPKTNP Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015(6) SPKTNP Nomor

384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015(7) SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015(8) SPKTNP Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015(9) SPKTNP Nomor 418/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015)SPKTNP Nomor 435/KPU.01/2015 tanggal 6 November 20153.

Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015(7) SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015(8) SPKTNP Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015(9) SPKTNP Nomor 418/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015)SPKTNP Nomor 435/KPU.01/2015 tanggal 6 November 20154.

SPKTNP Nomor 329/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;2. SPKTNP Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;3. SPKTNP Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;4. SPKTNP Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;5. SPKTNP Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUNJKT.6. SPKTNP Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;7. SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;8.

a quo, Pemohon Banding mengajukan bandingterhadap SPKTNP tersebut kepada Pengadilan Pajak sematamatamendasarkan kepada pernyataan Terbanding yang tercantum dalam alineaHalaman 4 dari 12 halaman.

dan PDRI) dan sekaligus terjaminnya kepastian hukumdan keadilan;bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka Pemohon Banding berkeberatan danmenolak penetapan kembali Terbanding yang tersebut dalam SPKTNP NomorSPKTNP1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014 serta mengajukanbanding kepada Ketua Pengadilan Pajak disertai permohonan kiranyapenetapan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam SPKTNP TerbandingNomor SPKTNP1273/KPU.01/2014 tanggal 07 November 2014 dinyatakanbatal;bahwa untuk menunjang dikabulkannya

Copy SPKTNP Terbanding Nomor SPKTNP1273/KPU.01/2014 tanggal 07November 2014;2. Copy SSPCP Nomor 014007/79409 tanggal 3 Desember 2014 sebesarRp42.274.00000;3.

Bahwa hal ini diperkuat dengan pernyataan Majelis Hakim PengadilanPajak dalam ketentuan formal Put. 64132 yang menyatakan bahwapenerbitan SPKTNP 1273/2014 telah memenihi ketentuan formalpenerbitan keputusan. Oleh karena itu tidak tepat apabila Majelis Hakimkembali menanyakan tidak memiliki alasan menerbitkan SPKTNP1273/2014;e.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Put. 64132 Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mengakui ataspernyataan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan: bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding dalamSurat Uraian Banding berpendapat bahwa Terbanding melakukanpenelitian terhadap buktibukti pendukung sebagai dasardasarpenetapan SPKTNP sebagai berikut:1.

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116258.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 26 April 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan menolak Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Putusan Nomor 802/B/PK/Pjk/2019SPKTNP388/BC/2017,325.437 .428,tanggaltanggal13 Juli2017,dan memohon kepada Majelis yang terhormat untuksebesar Rp.membatalkan SPKTNP atas nilai tersebut sehingga pajak yang masihterutang menurut Terbanding adalah NIHIL dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian SPKTNP388 Perhitungan SelisihPemohon Banding1. Bea Masuk Rp387.826.000,00 Rp289.277.713,46 Rp 98.548.286,542. PPN Rp 38.783.000,00 Rp 28.927.771,35 Rp 9.855.228,653.

Tagihan Rp436.305.000,00 Rp325.437.427,65 Rp110.867.572,35 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116258.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 26 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

tanggal 13Juli 2017 tentang penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, atas nama: PT MHE DemagIndonesia, NPWP 01.000.589.0055.000, alamat: Graha Inti Fauzi Lantai 7Jalan Buncit Raya Nomor 22 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, dan menetapkan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Nomor 1/7 Tahun 2006, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.000.589.0055.000, dan menetapkanmembatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP388/BC/2017, tanggal 13 Juli 2017, sehinggatagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimanatertuang dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai PabeanNomor: SPKTNP669/BC/2016 tanggal 25 November 2016 telahmelanggar ketentuan formal penerbitan SPKTNP sebagaimana diaturdalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006;3.

perkaraberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya dalam suatu peradilanyang baik dan benar (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87664/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 17 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP

Putusan Nomor 956/B/PK/Pjk/201901.797.324.9056.000, beralamat di Gedung Samatrindo, Jalan AmperaRaya No. 5, RT 002 RW 002, Cilandak Timur, Pasar Minggu, JakartaSelatan, DKI Jakarta, dan menetapkan membatalkan Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor:SPKTNP669/BC/2016 tanggal 25 November 2016, sehingga bea masukdan pajak dalam rangka impor, dan denda yang masih harus dibayar nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali

/BC.092/IU/2016 tanggal 24 November 2016,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.797.324.9056.000; danmenetapkan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau NilaiPabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP669/BC/2016 tanggal 25 November2016, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan denda yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

; ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuatoleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telahmereduksi norma yang diatur dalam penerbitan SPKTNP yangditetapkan Pasal 17 juncto Pasal 16 UndangUndang a quo, sehinggadapat dikesampingkan (put aside) dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aHalaman 5 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3398/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean (SPKTNP) nomor SPKTNP391/BC/2017 tanggal 13 Juli 2017tentang penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh Direktur JenderalBea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, sehingga perhitungan SPKTNPmenurut Pemohon

Banding adalah Rp.42.820.720,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 05 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116257.19/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 26 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai berupa Surat Penetapan Kembali Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) nomor SPKTNP391/

BC/2017 tanggal 13Juli 2017 tentang penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, atas nama: PT MHE DemagIndonesia, NPWP 01.000.589.0055.000, Alamat: Graha Inti Fauzi Lt.7 Jl.Buncit Raya No.22 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,dan menetapkan membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean (SPKTNP

Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP391/BC/2017 tanggal 13 Juli 2017, sehinggatagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

;ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mereduksi norma yangdiatur dalam penerbitan SPKTNP yang ditetapkan Pasal 17 jo.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan / atauNilai Pabean yang selanjutnya disebut SPKTNP.

Putusan Nomor 1730/B/PK/Pjk/2019pejabat BC, in casu, tarif dari ke534 PIB obyek audit kepabeanan yangdianggap diterima karena lebih 30 hari tidak ada penetapan sesuaiPMKRI 51 atau dianggap diterima karena tidak ada penetapan(SPTNP) dari Pejabat BC hasil proses sistem PDE Kepabeanan, olehkarenanya penetapan kembali tarif oleh Termohon Peninjauan Kembali(SPKTNP) a quo tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UndangUndangKepabeanan.

Kedua, dengan fakta Pemohon Peninjauan Kembalimemang tidak menerima SPTNP dari Termohon Peninjauan Kembali i.c.Pejabat BC KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan mengingat SPPB sangatjelas bukan dan tidak dapat diidentikkan dengan penetapan Pejabat BCtentang tarif dan/atau nilai pabean yang dimaksud Pasal 16UndangUndang Kepabeanan, maka penetapan SPKTNP a quo olehTermohon Peninjauan Kembali (DJBC) menjadi tidak sah secara hukum:;Ketiga, Ketentuan Pasal 10 PMKRI 51 yang menjadi acuan dasarpenerbitan SPKTNP

Kelima, Atas dasar halhal di atas, maka secara de facto dan dejure, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Judex Facti,dan penetapan kembali tarif Termohon Peninjauan Kembali (SPKTNP)Nomor SPKTNP700/BC/2016 tanggal 14 Desember 2016, terhadap tarifdan/atau Nilai Pabean, yang dianggap diterima oleh karena tidak adaHalaman 5 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1730/B/PK/Pjk/2019penetapan Pejabat BC (tanpa ada SPTNP) sebagai konsekuensipelaksanaan sistem PDE Kepabeanan atas ke534 PIB nyatanyatatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, dalam hal ini, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16,Pasal 17 dan Pasal 95 UndangUndang Kepabeanan dan telahmengesampingkan asas keadilan dan asas kepastian bagi PemohonPeninjauan Kembali sehingga secara yuridis formal seharusnyalahpenerbitan atau penetapan SPKTNP a quo sejak