Ditemukan 82 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sppbk sp.ba sepus sp.b.s spkpbk sp.bs sp.bm sppbj sppls sppbb sppbe
Penelusuran terkait : Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs) Pelaksanaan sk tentang pelaksanaan lelang yaitu sppbs Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs) no.sppbs-193/ pupnc.20/2000 tanggal 18 september 2000
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 518/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : Lukman Siregar
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
75 — 38
  • Bahwa unsur beslissing secara formil tidak melekatpada objek sengketa melainkan pada Surat Perintah PenjualanBarang Sitaan (SPPBS), maka pelaksanaan lelang ataupunrisalah lelang obyek sengketa tidak dapat dibatalkan tanpamemeriksa dan membatalkan SPPBS, Bahwa dalam Halaman149 Buku Il Mahkamah Agung RI diatur secara tegas, bahwakalupun terjadi kKecurangan atau pelelangan telah dilaksanakansecara ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku quad non, pelelangan tersebut dapat dibatalkanmelalui
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Lelang
Putus : 14-10-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 18 / G / 2010 / PTUN.MTR
Tanggal 14 Oktober 2010 — H. ASIKIN IBRAHIM vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BIMA; PT. BANK NUSA TENGGARA BARAT PUSAT ;
97 — 31
  • Menyatakan sah Surat Perintah Penjualan Lelang BarangSitaan Nomor : SPPBS 04/PUPNC.21.02/2008 tanggal 21Januari 2008 yang dikeluarkan olehTEFOUGEE go mm rm mm sm a ee or encom monet mmo mmome a me am = mmm3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1910 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — NY. MERRY ROSALINA NGGAY\ melawan YOHANES GO
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1910 K/Pdt/20144.4.Bahwa PUPN pula tidak serta merta melakukan lelang, akantetapi PUPN akan melakukan penelitian dan apabila darihasil penelitian benar dinyatakan kredit macet maka PUPNakan memanggil debitur guna diminta pertanggungjawabannya dalam penyelesaian hutangnya dan bila debiturtidak bisa mempertanggungjawabkan hutangnya makaPUPN membuat Penetapan Jumlah Piutang Negara danselanjutnya membuat Surat Paksa (SP), Pelaksanaan SuratPaksa (PSP), Surat Perintah Penyitaan (SPPBS) dansetelah itu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.Lilia Siswanti
2.Hanie Indriati R.
3.Fenny Wirawati R
4.Santi Melina R.
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan R.I.
96 — 29
  • KepalaKPKNL Jakarta V, Nomor : SPS08/PUPNC.10.05/2011,tanggal 30 May 2011;: Fotocopy Berita Acara Penyitaan, Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kantor Wilayah VII Jakarta, Kantor Pelayanan KekayaanNegara Dan Lelang Jakarta V, Nomor: BA04/WKN.07/KNL.05/2011, tanggal 10 Nopember 2011;: Fotocopy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan, PanitiaUrusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, kepadaKepala Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang(KPKNL) Jakarta V, Nomor : SPPBS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2011 — Upload : 10-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 PK/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — H. MUHAMMAD SELAMAT BARUS ; DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH I MEDAN, Cq. KEPALA PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA MEDAN
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selamat Barus/Penggugat) tidakmampu membayar sesuai ketentuan yang berlaku di PUPN/KP3N;Bahwa surat pernyataan bersama tidak benar karena tidak mencantumkantempat, tanggal, bulan dan tahun, maka surat pernyataan bersama tersebutbatal demi hukum;Bahwa meskipun Penggugat telah membantah keabsahan suratpernyataan bersama Nomor PB.30/PUPNW.1/1994 tanggal 20 Juni 1994, SuratPerintah Penyitaan Nomor SPS.208/PUPNW.1/1994 tanggal 06 Agustus 1994,Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS.77/PUPNW
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-09-2016 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 24/Pdt.G/2014/PN. Sgm
Tanggal 7 Mei 2015 — PENGGUGAT : 1.Hj. St. MUTIARA ; 2. MUH. RAMLAN HARAHAP ; 3. St. ROSADA HARAHAP ; 4. MUH. AGUS SALIM HARAHAP. LAWAN TERGUGAT I : Hj. ST. HASNAH SABANG PAKA ; TERGUGAT II : PT.Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Pusat cq.PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Cabang Makassar ; TERGUGAT III : Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sulawesi Selatan ; TERGUGAT IV : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan cq. Dirjen Kekayaan Negara cq. Kanwil DJKN Sulseltrabar cq Kantor KPKNL Makassar ; TERGUGAT V : HANDRI SISWOYO ; TERGUGAT VI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; TURUT TERGUGAT I : Notaris/PPAT HANS TANTULAR TRENGGONO, S.H., ; TURUT TERGUGAT II : Notaris/PPAT HASAN SUBU, S.H., ; TURUT TERGUGAT III : St. MURSYIDA SARI INDAH HARAHAP ; TURUT TERGUGAT IV : ANGGRAENY SARI INDAH HARAHAP ; TURUT TERGUGAT V : INDAH FITRIANI HARAHAP.
72 — 17
  • Hal tersebut tidak berdasar dan tidak benar bahwaberdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf (h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor155/PMK.06/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia UrusanPiutang Negara menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya, Panitiaberwenang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS),selanjutnya dalam hal penerbitan SPPBS Panitia Urusan Piutang Negara(selanjutnya disebut PUPN) Cabang Sulawesi Selatan telah
    Sgm11.12.13.14.15.terhadap obyek sengketa a quo berdasarkan SPPBS Nomor SPPBS40/PUPNC.27/1999 tanggal 16 April 1999;Bahwa Tergugat Ill dengan tegas menolak posita gugatan dalam pokokperkara angka 9 dan 10 yang menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor378/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah;Bahwa penjualan secara lelang atas objek sengketa a quo telahdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 dan telah ditunjuk sebagaipemenang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2355 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Agustus 2014 — ALI ABSAR TK. SUTAN, dkk vs ENI, dkk
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat G, sehingga untuk mengamankanKeuangan Negara, Tergugat G mengeluarkan perintah penyitaanterhadap barang jaminan hutang debitur sesuai Surat Perintah PenyitaanNomor SPS174/PUPNC.04/2000 tanggal 04 September 2000 (SriwirnaDewi) dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS324/PUPNC/I.03/1995(Tando Gelar Bagindo);Debitur tetap tidak memiliki itikad tidak baik sehingga terbit SuratPerintah Penjualan Barang Jaminan (SPPBS) Nomor SPBBS53/PUPNC.04/2001 tanggal 20 Maret 2001 (Sriwirna Dewi) dan NomorSPPBS12
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 29-01-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Mlg
Tanggal 1 Oktober 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk, DKK
45 — 9
  • Berdasarkan haltersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum, TergugatIl menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) untuk melaksanakan penjualan melalui lelangbarang jaminan dan atau harta kekayaan lain milikPenanggung hutang dan atau penjamin hutang yangtelah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan.Bahwa demi melakukan penyelamatan uang Negaraberdasarkan peraturan perundangundangan dan jugamengingat tidak adanya itikad baik dari Penggugat dalammenyelesaikan kewajibannya, maka Tergugat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 06-03-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PDT.BTH/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Nopember 2012 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. >< NICOLAS S. LAMARDAN, Dkk.
98 — 51
  • diberi tanda bukti TT6;SURAT PAKSA Nomor SP1380/PUPNW.III/1995, tanggal 14 SEP 1995,diberi tandabukti TT7;Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS841/PUPNW.III/1995, tanggal 07 DEC 1995,diberi tanda bukti TT8a; Berita Acara Penyitaan Nomor BA841/PUPNW.III/SPS/1996, tanggal 25 Januari 1996,diberi tanda bukti TT8b;10 Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Timur, tanggal 12Pebruari 1995, Nomor S164/WPN.03/KP.01/P/1996, diberi tanda bukti11 Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — PT HK REALTINDO vs PT JAYA NUR SUKSES
134 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 85 PK/TUN/2016hanyalah merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat olehPejabat Lelang sehingga tidak ada unsur beslissing (pernyataan kehendak)dari Pejabat Lelang tersebut, dengan demikian terbukti risalah lelang tidaktermasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa unsur beslissing secara formil tidak melekat pada objek sengketamelainkan pada Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) makapelaksanaan lelang atau pun risalah lelang objek sengketa tidak dapatdibatalkan
    tanpa memeriksa dan membatalkan SPPBS;Bahwa dalam Halaman 149 Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesiadiatur secara tegas, bahwa kalaupun terjadi kecurangan atau pelelangantelah dilaksanakan secara ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku quod non, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatugugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1393 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — Hj. NURLINA VS SUTOMO, DKK
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • isinyamemerintahkan agar PTI Pedati Pratama Internasional segeramembayar hutangnya kepada Tergugat IV sejumlahRp5.012.416.252,91 (termasuk 10% biaya administrasi PUPN);Bahwa ternyata PTI Pedati Pratama Internasional tidak dapatmelaksanakan Surat paksa tersebut sehingga sesuai ketentuanUndangundang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Tergugat V kemudianmelakukan sita terhadap agunan kredit PT Pedati Pratama Internasionalyang kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 13-07-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 27-03-2012
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 9/G/2011/PTUN.Dps
Tanggal 9 Februari 2012 — PENGGUGAT:
- ARIEF SETIAWAN
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;
TERGUGAT II INTERVENSI:
- ZAINI ABIDIN NOOR
53 — 11
  • didaftarkan di PengadilanNegeri Denpasar tanggal06 Mei 2011 dengan Reg No. 255/Pdt/G/2011/PN.Dps, tibatiba Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Denpasar mengumumkan pelaksanaan lelang/penjualandimuka umum ;Penggugat kaget pada media Bali Post edisi Selasa tanggal14 juni 2011 membaca pengumuman lelang II akan dilakukanpenjualan di muka umum/ lelang atas tanah Penggugat SHMNo.2595, oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Denpasar berdasar Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan (SPPBS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — PT. JAYA NUR SUKSES vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV, dkk
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara secara absolut tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan menyelesaikannya karena Risalah Lelanghanyalah merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat olehPejabat Lelang sehingga tidak ada unsur beslissing (pernyataan kehendak)dari Pejabat Lelang tersebut, dengan demikian terbukti risalah lelang tidaktermasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa unsur beslissing secara formil tidak melekat pada objek sengketamelainkan pada Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS
    ) makapelaksanaan lelang atau pun risalah lelang obyek sengketa tidak dapatdibatalkan tanpa memeriksa dan membatalkan SPPBS;Bahwa dalam Halaman 149 Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesiadiatur secara tegas, bahwa kalaupun terjadi kKecurangan atau pelelangantelah dilaksanakan secara ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku quod non, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatugugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.
Pengadilan PT AMBON Perdata Tanah
Register : 19-01-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 2/Pdt/2015/PT.AMB
Tanggal 22 April 2015 — PAULINA MUSKITA/HEUMASSE
60 — 38
  • SPPBS-18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996 ; k. Surat Pemberitahuan Lelang No. S-295/WPL.09/KP.03/2003 tanggal 11 April 2003 ; l. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongkan Objek Lelang No. S-683/WPL.09/KP.03/2005 tanggal 11 Nopember 2005 ; m. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongkan Objek Lelang No. S-649/WKN.17/KNL.01/2010 tanggal 29 Nopember 2010 ; 6.
    SPPBS-18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18 September 1996 ;11. Memberitahukan TERBANDING V semula TERGUGAT V untuk membatalkan , khusus yang berkaitan dengan objek sengketa yaitu : a. Surat Pemberitahuan Lelang No. S-295/WPL.09/KP.03/2003 tanggal 11 April 2003 ;b. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongkan Objek Lelang No. S-683/wpl.09/kp.03/2005 tanggal 11 Nopember 2005;c. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongkan Objek Lelang No.
    SPPBS/18/PUPNC/IX.16/1996 tanggal 18September 1996, yang ditujukan dalam persidangan perkara No.6/Pdt.G/2013/PN AB, (bukti T Ill14), sekarang sebagai TERGUGAT.Vdalam Bukti TERGUGAT Ill(sekarang TERGUGAT.V) bulan Oktober2013;Halaman 10 dari 58 Putusan No. 02/Pat/2015/PT.AMB.b.
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 01-03-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 21-05-2013
Putusan PN SELONG Nomor 12 /Pdt.G/2011/PN.SEL
Tanggal 29 September 2011 — H.MOH. MANSYUR MELAWAN 1. Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah VII Denpasar Cq Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Mataram berkedudukan di Jalan Langko No 11 Mataram dan sekarang di jalan Pendidikan No 24 Mataram, DKK
46 — 20
  • Bahwa berdasarkan surat perintah penjualan barangSitaan dari tergugat 1 via ketuanya (ROCHANI, SH NIP.060051734) Nomor SPPBS 232/PUPNC/VII.12/1997tanggal O1 Pebruari 1997, maka kemudian barangSitaan tersebut dilakukan penjualan lelang oleh pejabatlelang bernama SATRIA NIP 610009517 yang bertempatdi Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (persero) CabangSelong.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2005 K/Pdt/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — 1. PT SUBUR LADANG ANDALAN, 2. PT BANGUN MAYA INDAH, 3. PT DUTA SUMBER NABATI, 4. PT ANTAR MUSTIKA SEGARA VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, dahulu PT Bank Pembangunan Indonesia
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada tanggal 22 Maret 2006, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan BeritaAcara Penyitaan terhadap PT Subur Ladang Andalan, PTBangun Maya Indah dan PT Duta Sumber Nabati;Pada tanggal 23 Maret 2006, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan BeritaAcara Penyitaan terhadap PT Antar Mustika Segara;Pada tanggal 17 Juli 2007, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) terhadap PT Antar Mustika Segara, PT SuburLadang Andaian, PT Bangun Maya Indah dan PTDuta Sumber Nabati;14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-05-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1664 K/PID/2008
Tanggal 27 Mei 2009 — Ir. H. ENDRO PRAPONCO, MM., VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Jaksa Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Cq. Aspidus Kejati DKI Jakarta Cq. Tim Penyidik di Kejati DKI Jakarta
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengajuan SPP No:004/SPPBS/IX/2002 sebesarRp.5.326.200.000, (lima milyar tiga ratus dua puluhenam juta dua ratus ribu rupiah) adalah untuk biayapembebasan lahan di JI. Raya Hankam Rt. 06/001, Kel.Munjul Kecamatan Cipayung Kodya Jakarta Timur ;2).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-01-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 046/Pdt.G/2011/PN. Jkt .Sel.
Tanggal 16 Nopember 2011 — M E L A W A N : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, dahulu PT. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (Bapindo), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I,
74 — 42
  • Antar Mustika Segara.Pada tanggal 17 Juli 2007, KPKNL Jakarta I telah menerbitkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) terhadap PT. AntarMustika Segara, PT. Subur Ladang Andalan, PT. Bangun Maya Indahdan PT.
    Penggugat juga tidak mengindahkan sama sekali adanyaSurat Paksa tersebut, sehingga Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKIJakarta menerbitkan Surat Perintah Penyitaan guna menyita barang jaminan danatau harta kekayaan lain milik Para Penggugat.Bahwa selanjutnya dikarenakan Para Penggugat tidak juga memenuhikewajibannya untuk melunasi utangnya, maka sesuai dengan ketentuan hukum161718192021yang berlaku, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta menerbitkanSurat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-08-2003 — Putus : 21-04-2004 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 17/Pdt.G/2003/PN Dum
Tanggal 21 April 2004 — 1. Ny. Sutinah Rasyid 2. Abdul Wahab Rasyid LAWAN 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) Pusat Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang Dumai 2. PEMERINTAH RI Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara., Kantor Wilayah I DJPLN Med an Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Pekanbaru 3. Marlon
160 — 40
  • Kep.12/SPPBS/PUPN/WPN.O1/KP.03/94, tanggal 17 Mei 1994 yang memerintahkanagunan miik M.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 17-09-2020 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 587/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat:
1.JODI RIYAN SITEPU, SP
2.INAWATI BR SITEPU
3.ERNAWATI BR SITEPU
4.EVIWATI BR SITEPU
5.LINDAWATI BR SITEPU
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
45 — 11
  • penyelesaianPiutang Negara atas nama CV Subur / Ari Sitepu yang diberi tanda buktiP5;Foto copy Surat Penolakan Permohonan keringanan hutang dari KPKNLMedan dengan Nomor : S 2500 / WKN.2 / KP.01 / 2010 yang diberitanda bukti P6 ;Foto copy Surat pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan dariKPKNL Medan dengan Nomor : S 0101 / WKN.02 / KNL.O1 / 2013yang diberi tanda bukti P7 ;Foto copy Salinan surat perintah Penjualan Barang Sitaan dari PanitiaUrusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara dengan Nomor :SPPBS