MENGADILI:DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige data) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;- Menghukum Tergugat untuk membongkar dinding gypsumyang menutupi pintu akses/jalan masuk dan keluar pada unit M-1 Lantai Mezzanine Rumah Susun

INTERSATRIA BUDI PERKASA MULIAlawanPERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN CASABLANCA MANSION

Putusan No.238/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.10.11.12.Rumah Susun Hunian Apartement Casablanca Mansion Jalan RayaCasablanca Kav. 9 Jakarta Selatan.Bahwa benar sebagai penghuni dan atau pemilik yang sah atas Unit diRumah Susun Hunian Apartement Casablanca Mansion Penggugatmemiliki hak atas penggunaan bagian bersama dan benda bersama diRumah Susun Hunian Apartement Casablanca Mansion, termasuk dantidak terbatas juga memiliki hak atas pintu untuk akses/jalan masuk dankeluar dari dan ke Unit di Rumah Susun Hunian

atas kewajibankewajiban tersebut adalah berdasarkanketentuan Pasal 61 ayar 2 butir b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun1988 tentang Rumah Susun jo Pasal 31 ayat 1 Anggaran DasarPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) ApartemenCasablanca Mansion jo Pasal 17 ayat 1 Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) ApartemenCasablanca Mansion, bahwa setiap pemilik dan penghuni dari UnitUnitRumah Susun Hunian Apartement Casablanca Mansion diwajibkan untukmembayar iuran pengelolaan

Bahwa pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartemen Casablanca Mansion, berkewajibanmengawasi pelaksanaan penghunian/pemakaian unit SatuanRumah Susun Hunian Apartement Casablanca Mansion agarpemilik/pemakai unit Satuan Rumah Susun Hunian ApartementCasablanca Mansion mematuhi peraturan perundangundanganyang berlaku.b.

Undang UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2011tentang Rumah Susun, menyatakan :Setiap orang yang :a.

Merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umumyang ada dilingkungan rumah susun,b. Melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain ataukepentingan umum dalam lingkungan rumah susun,c. Mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun, ataud.

ABDUL AZIS, DKK VS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN KONDOMINIUM MENARA KELAPA GADING (PPPRS-KMKG)

., M.H. dan kawan, ParaAdvokat, beralamat di Ruko Gand Naomi, Jalan Raya JatiMekar Nomor 25, Jati Asih, Bekasi, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 November 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;LawanPERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN KONDOMINIUMMENARA KELAPA GADING (PPPRSKMKG), berkedudukan diJalan Terusan Gading Timur Boulevard Nomor 88, Kelapa Gading,Jakarta, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, Lia Indrawaty Ng danHartono, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hokli H.

Pihak Pengusaha Perhimpunan Penghuni Rumah Susun KondominiumHalaman 5 dari 20 hal. Put.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapatPutus Hubungan Kerja sejak tanggal 29 Oktober 2016 karena ParaPemohon Kasasi/Para Pengguat mengundurkan diri, merupakan pendapatMajelis Hakim yang salah dalam menerapkan hukum;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukumdalam isi ketentuan Pasal 58 Peraturan Perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Kondomonium MenaraKelapa Gading (PPRSKMKG), yang telah mempunyai peraturan ketentuansebabsebab

Nomor 855 K/Pdt.SusPHI/2017hukumnya;Bahwa Perhimpunan Rumah Susun Kondominium Menara Kelapa Gading/PPRSKMKG (Tergugat) dan Perkumpulan Pemilik dan Penghuni SatuanRumah Susun Kondominium Menara Kelapa Gading (PPPSRSKMKG)merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda dengan kepengurusanmasingmasing dengan diterimanya Penggugat bekerja di PPPSRSKMKG,maka Penggugat dinyatakan mengundurkan diri;Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc Dr. Fauzan, S.H.

surat pengunduran dirisecara tertulis atas kemauan sendiri, sedangkan dalam perkara a quo tidakada bukti tersebut, sehingga Para Penggugat tidak dapat dinyatakanmengundurkan diri;Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti T1, T2, T3 dan T7yang membuktikan adanya 2 (dua) badan Pengelola Penghuni RumahSusun yang merasa berhak sebagai pengelola yang sah sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985juncto Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentangRumah Susun

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN TAMAN KEMAYORAN CONDOMINIUM (PPRS-TKC) MELAWAN PT. DUTA ADHIPUTRA, CS

Penggugat:
Penghuni Rumah Susun Hunian PPRSH Apartemen Slipi
Tergugat:
HUSIN WIDJAJA

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS, >< PALMER SITUMORANG, SH. MH,Cs

Bahwa Penggugat adalah perhimpunan penghuni satuan rumah susun yangmerupakan satusatunya diberikan kedudukan sebagai badan hukumberdasarkan Undangundang No. 20 tahun 2011 tentang rumah susun(selanjutnya disebut peraturan rumah Susun) ; noone enone. Bahwa Penggugat berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik danpenghuni satuan rumah susun yang berkaitan dengan pengelolaankepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, danPET VCLUTIEINT mmm mana.

ErlySoehandjojo, SH tertanggal 22 Desember 1999 dan sudahmendapatkan Pengesahan dari Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor1029/ 2000 tertanggal 10 Mei 2000 sebagai satusatunya perhimpunanpenghuni satuan rumah susun yang diberikan kedudukan sebagaibadan hukum berdasarkan peraturan Rumah Susun ;4.

Akta Notaris Nomor 60, tentang Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas yangdibuat dihadapan Turut Tergugat ; . Akta Notaris Nomor 61 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas yangdibuat dihadapan Turut Tergugat ; . Akta Notaris Nomor 62 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas yangdibuat dihadapan Turut Tergugat ; .

Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun GrahaCempaka Mas (PPPSRS GCM) (i.c.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun2011 Tentang Rumah Susun dan Pasal 67 PP 4 Tahun 1988 tentangRumah Susun disebutkan, setelah penyerahan unitunit harus dibentukBadan Hukum Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran(PPRSC) dan kelak PPSRS inilah yang akan menjalankankewenangannya mengelola lingkungan Satuan Rumah Susun baikdengan menjalankan sendiri pengelolaan atau menunjuk BadanPengelola, dalam perkara a quo PPPSRS menunjuk PT. Duta PertiwiTbk (disingkat PT.

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN CASABLANCA MANSION >< PT.INTERSATRIA BUDI PERKASA MULIA

Penggugat:
YOHANIS WELERUBUN
Tergugat:
PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN PERMATA GANDARIA

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN APARTEMEN SEMANGGI.;KEPALA SUKU DINAS PENATAAN KOTA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.;

PUTUSANNOMOR 189/B/2016/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Naner117, Jakarta Pusat, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut; dalam~perkara antara : PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN APARTEMEN SEMANGGI,beralamat di Jalan Gatot Subfoto Kav. 53 B, Jakarta12190, diwakili oleh: 1.

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN(PPRSH) APARTEMEN CASABLANCA MANSION VS PT. INTERSATRIA BUDI PERKASA MULIA

Rumah Susun Hunian.Apartemen Casablanca Mansion yang dikenakan oleh Tergugat kepadasetiap pemilik dan/atau penghuni dari unitunit di Rumah Susun HunianApartemen Casablanca Mansion (Bukti P3);Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 dengan tanpa izin/sepengetahuanatau pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat, Tergugat dengansewenangwenang dan dengan tanpa didasari atas hak yang sah telahmemasang dinding gypsum di depan pintu akses/jalan masuk dan keluardari dan ke Unit M1 Lantai Mezzanine Rumah Susun Hunian

ApartemenCasablanca Mansion milik Penggugat, sehingga menutup pintu akses/jalanmasuk .dan keluar dari dan ke unit M1 dari Lantai Mezzanine RumahSusun Hunian Apartemen Casablanca Mansion (Bukti P4);Bahwa penutupan pintu akses/jalan masuk dan keluar dari dan ke Unit M1di Lantai Mezzanine Rumah Susun Hunian Apartemen CasablancaMansion oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat tidak memilikijalan masuk dan keluar ke Lantai Mezzanine Rumah Susun HunianApartemen Casablanca Mansion sehingga mengganggu

Nomor 187 K/Padt./2016masuk dan keluar pada Unit M1 Lantai Mezzanine Rumah Susun HunianApartemen Casablanca Mansion milik Penggugat.

Hunian ApartementCasablanca Mansion milik Penggugat, sehingga menutup pintu akses/jalanmasuk dan keluar dari dan ke Unit M1 Lantai Mezzazine Rumah Susun HunianApartement Casablanca Mansion;Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, semestinyaPenggugat tidak hanya menggugat badan hukumnya saja yaitu PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Apartement Casablanca, tetapi jugaharus menggugat Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartement Casablanca, karena

Hunian ApartemenCasablanca Mansion di dinding koridor Lantai Mezzazine menuju pintuakses/jalan masuk dan keluar dari dan ke Unit M1 Lantai MezzazineRumah Susun Hurian Apartemen Casablanca Mansion menunjukan kataTOILET.

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN APARTEMEN SEMANGGI ; KEPALA SUKU DINAS PENATAAN KOTA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Penggugat Tidak BerkualitasBahwa Penggugat tidak dapat menunjukan ADRT (Anggaran Dasar RumahTangga) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apartemen Semanggi,Penggugat hanya menunjukan Berita Acara Rapat Umum PerhimpunanPenghuni Rumah Susun No. 007 Tanggal 7 November 2012 yang dibuatdihadapan Notaris Ny.

Bukti P 910.Bukti P 10: Akta Nomor 7 tanggal 7 November 2012, tentang BeritaAcara Rapat Umum Anggota (kedua) PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Apartemen Semanggi (fotokopisesuai dengan aslinya);: Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Rumah SusunApartemen Semanggi tanggal 2 April 1997 (fotokopi darifotokopi);Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentangRumah Susun (fotokopi dari fotokopi);: Surat Peringatan Nomor 314/076.98/SP/P/IX/2015, tanggal17 September 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat

Penggugat Tidak Berkualitas;Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan ADRT (Anggaran Dasar RumahTangga) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apartemen Semanggi,sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan a quo;3.

Semanggi, Majelis Hakim berpendapat daliileksepsi Tergugat dimaksud telah terbantahkan dengan adanya surat buktiPenggugat yang diajukan di persidangan yaitu surat dalam bukti P2 berupaAnggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apartemen Semanggitanggal 2 April 1997 yang telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dengannomor pengesahan 18 Tahun 1998, tanggal 5 Januari 1998.

Hal ini membuktikanbahwa Penggugat mempunyai legalitas dan kepentingan mengajukan gugatan aquo mewakili Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apartemen Semanggi sebagaiPenggugat dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Penggugat:
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apartemen Brawijaya
Tergugat:
Sindhu Singh Rahal

INGGARYANTI ONGKOWINARTO DKK VS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN(PPRSH) PURI GARDEN APARTEMEN DKK

Hunian (PPRSH)Puri Garden Apartemen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DaerahKhusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 1407/2009 tanggal 2 September2009 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan PenghuniRumah Susun Hunian Puri Garden Apartemen Kota Administrasi JakartaBarat dan sebagaimana Akta Nomor 5 tanggal 9 September 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Kedua AnggotaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Puri Garden Apartemenyang dibuat di hadapan Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H.

Meletakkan sita jaminan dan menyatakan sita jaminan sah dan berharga,atas unitunit satuan hunian rumah susun yang terletak di Puri GardenApartemen, Jalan Kembangan Raya, RT 001, RW 002, KelurahanKembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yaitusebagai berikut:1) Puri Garden Apartemen, Tower 1, Lantai 7, Unit 11, luas 74,5 m?

Memerintahkan Para Tergugat atau penghuni yang mendapat hak dari ParaTergugat untuk segera mengosongkan unit satuan hunian rumah susun PuriGarden Apartemen dan menyerahkan kepada Penggugat, yaitu:1)Puri Garden Apartemen, Tower 1, Lantai 7, Unit 11, luas 74,5 m?

)Puri Garden Apartemen, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DaerahKhusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 1407/2009 tanggal 2 September2009, tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan PenghuniRumah Susun Hunian Puri Garden Apartemen Kota Administrasi JakartaBarat dan sebagaimana Akta Nomor 5 tanggal 9 September 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Kedua AnggotaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Puri Garden Apartemenyang dibuat di hadapan Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris diJakarta

Memerintahkan para penghuni yang mendapat hak dari Para Tergugatuntuk segera mengosongkan unit satuan hunian rumah susun PuriGarden Apartemen dan menyerahkan kepada Penggugat, yaitu:1. Puri Garden Apartemen, Tower 1, Lantai 7, Unit 11, luas 74,5 m?,Jalan Kembangan Raya, RT 001, RW 002, Kelurahan KembanganSelatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atas namaInggaryanti Ongkowinarto, (PPJB Nomor MPS/PGAI/000184/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004);2.

Pembanding/Tergugat : Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna Diwakili Oleh : Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna
Terbanding/Penggugat : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harum Wisesa Sukses

Penggugat:
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian PPRSH Apartemen Slipi.
Tergugat:
ARY EGAHNI

BrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara:ANTONIUS MANDAGI selaku Ketua dan FERRY SUSANTO selaku PengawasPengelolaan dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH)Apartemen Slipi, beralamat di Jin. Let Jend.

., dan Pemohon Kasasi II: PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN HUNIAN (PPPSRSH) APARTEMEN TROPIK, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

KHAIRUDDIN, Akt. lawan PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN HUNIAN (PPPSRSH) APARTEMEN TROPIK

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS APARTEMEN MUARA INDAH TOWER) tersebut;

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS APARTEMEN MUARA INDAH TOWER), VS ANDRIANUS BUDI SUTIONO

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji/ Wanprestasi;
3. Menyatakan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Puri Garden Apartemen, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta No. 1407/ 2009 tanggal 02 September 2009, tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Puri Garden Apartemen Kota Administrasi Jakarta Barat; dan sebagaimana Akta No. 5

tanggal 09 September 2015, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Kedua Anggota Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Puri Garden Apartemen, yang dibuat dihadapan NOTARIS BAMBANG WIWEKO, SH.

,MH; Notaris di Jakarta Barat; adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;

>(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, dan beserta biaya denda keterlambatan pembayaran pemecahan sertifikat, biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), beserta denda keterlambatan tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, sesuai Luas atas Unit Apartemen PARA TERGUGAT;

1. Meletakkan Sita Jaminan dan menyatakan Sita Jaminan Sah dan Berharga, atas Unit-unit Satuan Hunian Rumah Susun yang terletak di Puri Garden Apartemen, Jl.

Penggugat:
Urip Tjendera
Tergugat:
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Paladian Park Apartemen

Bahwa kemudian Penghuni memperpanjang masa sewa berdasarkanAddendum Perpanjangan Sewa pada tanggal 2 September 2019 denganjangka waktu masa sewa terhitung mulai 31 Mei 2019 sampai dengan 30Nopember 2019.Jadi penguasaan Penghuni terhadap satuan rumah susun milik Penggugatadalah sah secara hukum sebagaimana dengan ketentuan Pasal 45 UU No.20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, dimana penguasaan terhadapsarusun pada rumah susun dapat dilakukan dengan cara dimiliki ataudisewa.5.

Selain daripada itu, pada Pasal 61 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c)Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun,dengan tegas menyebutkan:Setiap Penghuni berkewajiban:a. Mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib dalamrumah susun dan lingkungannya sesuai dengan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga;b. Membayariuranpengelolaan dan premiasuransikebakaran;c. Memelihara rumah susun dan lingkungannya termasukbagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.d.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 88 ayat (1), (2) dan (3) PeraturanGubernur Provinsi DKI Jakarta No. 132 Tahun 2018 Tentang PembinaanPengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana telah diubah PeraturanGubernur Provinsi DKI Jakarta No. 133 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 TentangPembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik (Pergub DKI 132/2018Jo.

Pergub 133/2019), yang menyebutkan:Biaya satuan Rumah Susun merupakan beban yangberhubungan dengan kepemilikan satuan Rumah Susun dandigunakan secara terpisah, berupa:a. Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sarusun; danb.

rupa sehingga menimbulkan alasanuntuk pembatalan pembelian;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam perkara ini,ternyata pada saat obyek rumah susun tersebut (d.h.i.

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN MANGGA DUA COURT vs PT. DUTA PERTIWI, TBK

Pemohon:
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian dan Non Hunian Apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran