Atasselisih kurang ini Pemohon Banding wajib membayar Bea Masuk dan PPNyang terutang beserta Denda Administrasi sebesar 100% dari Bea Masukdengan jumlah total Rp.3.138.393.000,00;: bahwa atas hasil temuan/koreksi auditor tersebut, Pemohon Banding sudahmembandingkan Temuan Terbanding dengan Data sistem Pemohon Bandingdan kedapatan selisih kurang sebanyak 30.003 EA dikarenakan perbedaanstock awal yang digunakan oleh Terbanding sebagai dasar dilakukan koreksitersebut.

17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93Aayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukanpermohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangkawaktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atautanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan,menyimpulkan halhal sebagai berikut :MajelisMenurut Terbandingbahwa berdasarkan LHA86/KPU.01/BD.10/IP/2012 tanggal 30 April 2012terdapat temuan

audit berupa selisih kurang jumlah finished goods pada divisiMedia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.bahwa uraian dalam Daftar Temuan Sementara adalah sebagai berikut :No.

Uraian Kegiatan Temuan Audit Rekomendasi Keterangan Tanggapan AuditeeD Barang jadi Auditee harus LampiranD KKA Tidak diterimaselanjutnya disebut Rekapitulasi dan memberikan No. 7e s.d. 7hFinished Goods pengujian telah penjelasan disertai LampiranD KKA Stock awal (stockdilakukan.

Jika menggunakan stock awaldari sistem data maka selisih bisa dikatakan nol atau tidak ada.Pendapat Tim AuditTerhadap adanya selisih kurang Finished Goods pada Devisi Display, Media,dan RefrigeratorTim Audit telah menerima dan meneliti dokumen tambahan yang diserahkanAuditee, maka temuan ini akan dicantumkan dalam temuan yangdipertahankan.bahwa di dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa jumlah stok awalyang dipakai Terbanding adalah nilai stok akhir pada LHA sebelumnya yangmerupakan data yang

No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTRBahwa setelan kayukayu tersebut di Kumpulkan dalam satu tempatkemudian di cari pemiliknya, bahkan Kepala Desa Mata mengumumkan daritoa pengeras suara masjid menanyakan kepada seluruh masyarakat siapapemilik kayu temuan tersebut, namun pada saat itu tidak ada orang yangmengakui pemilik kayu yang ditemukan tersebut.Bahwa dikarenakan tidak ada orang yang mengakui sebagai pemilik kayutersebut maka tim gabungan bersama menyatakan bahwa kayukayutersebut berstatus kayu temuan

Bahwa selanjutnya pada keesokan hari tanggal 25 April 2017 temuan kayutersebut ditindaklanjuti dengan pengeceakan lapangan oleh tim gabunganlintas sektoral yang terdiri dari kehutanan BKPH ARS, BKPH AmpangPelampang, TNI Kodim 1607/Sumbawa dan Anggota dari Sub den ABrimob Polri Sumbawa.

Bahwa dikarenakan tidak ada orang yang mengakui sebagai pemilik kayutersebut maka tim gabungan bersama menyatakan bahwa kayukayutersebut berstatus kayu temuan yang diduga berasal dari hasil penebanganliar disekitar kawasan hutan di Desa Mata.

Bahwa karena kayu tersebut merupakan kayu temuan selanjutnya kayutersebut diamankan sementara ke kantor Koramil Empang, karena saranadan prasarana terbatas petugas hanya dapat mengamankan 6 truk denganjumlah kurang lebih 211 batang, sisanya masih ditinggal ditempat semulaHal 5 dari 14 hal Put.

tersebut, namun pada saat itu tidak ada orang yangmengakui pemilik kayu yang ditemukan tersebut.Bahwa dikarenakan tidak ada orang yang mengakui sebagai pemilik kayutersebut maka tim gabungan bersama menyatakan bahwa kayukayutersebut berstatus kayu temuan yang diduga berasal dari hasil penebanganliar disekitar kawasan hutan di Desa Mata.Bahwa karena kayu tersebut merupakan kayu temuan selanjutnya kayutersebut diamankan sementara ke kantor Koramil Empang, karena saranadan prasarana terbatas petugas

Joko Longkeyang bersama temantemannyamendatangi saksi mengatakan ada temuan di Kabupaten Pemalangsebanyak 91 (Sembilan puluh satu) Desa tentang Siltap (Penghasilantetap) perangkat yang terjadi pembengkakan sebanyak 30 % dan saat itumeminta SPJ Siltap, kemudian berdasarkan temuan tersebut JokoLongkeyang meminta uang sejumlah uang besaran Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) sampai Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah)agar temuan tersebut tidak dilaporkan ke APH (AParat Penegak Hukum); Bahwa Sdr.

dengan selisihpada tahun 2019 sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh jutarupiah), kemudian menyampaikan temuan ini akan dibawa ataudilaporkan ke Polda bersama dengan temuan di Kec.

Kades di JalanKelangdepok dan kami membahas masalah temuan tersebut karenasaksi tidak tahu dan yang bisa menjelaskan Terdakwa .

.; Bahwa Terdakwa berperan : Mencari data berkaitan dengan temuan di desadesa diKab.Pemalang;Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Pml Menganalisa data tersebut serta menyusun laporan pengaduanyang di gunakan; Ikut serta menemui camat dan kades dan menjelaskan kaitandengan temuan tersebut serta berkaitan dengan aturan formilnya; Sdr.

danmenjelaskan terkait temuan tersebut;Sedangkan tugas Terdakwa II.

Jasa konsultan yang diberikan Penggugatkepada Tergugat dengan uraian sebagai berikut: (1) Memberikan penjelasan/pemaparan tertulis dan lisan ataspenyelesaian Kasus atas Temuan Audit BPK RI dan ; (2) Memberikan dan menyusun penjelasan tambahan untuk menjawabpertanyaan BPK RI tentang asal usul dan dasar penggunaanFurmulasi GRP T = LAE x NJOP x FK sehingga ditetapkan menjadiformula Penghitungan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah dalamPerjanjian Kerjasama Penambagnan Batu Kabur di Pulau Nusakambangan ;Pada

Laporan yang Penggugatsiapkan sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat selaku professionalkepada Tergugat dalam menyelesaikan Kasus atas Temuan Audit BPK RItersebut (Bukti P4); Hal A Hari fifi hal Pntncan Mr, 54 *PHt CXJOM 9/PNI IkT SolBahwa berdasarkan uraianuraian pada butir 5 di atas, sangatlah jelas dannyata perikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, ergugat li danTergugat Ill, dimana Penggugat elah memberikan dan melaksanakan jasakonsultan kepada Tergugat yang berupa nasehatnasehat baik

secaratertulis maupun tidak tertulis dengan memberikan penjelasan dan pemaparanmengenai permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat termasuk menjadianggota Tim Tergugat bersamasama dengan Tergugat Ill sebagai pihakyang mewakili Tergugat dan Tergugat li delam menghadiri, melakukanperundingan dengan Instansi Pemerintah (BPK RI) dan Kementerian Hukumdan HAM (d/h Departemen Kehakiman dan HAM RI) untuk menyelesaikanKsus atas Temuan Audit BPK RI dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama tersebut;Bahwa jasa

Email yangdikirimkan Penggugat merupana atas dasar permintaan Tergugat melalui Tergugat Ill untuk meminta Penggugat membuat surattanggapan Tergugat kepada Kementerian Hukum dan HAM (d/hDepartemen Kehakiman dan HAM RI) atas temuan audit BPK RI. Emailyang dikirimkan Penggugat tanggal 18 Agustus 2010, Dimana TergugatIll melalui email tanggal 23 Agustus 2010.

Dimana Tergugat Ill memintaPenggugat untuk membuat dan menyelesaikan surat tanggapanTergugat kepada Kementerian Hukum dan HAM (d/h DepartemenKehakiman dan HAM RI) atas temuan audit BPK RI.

Daftar Temuan Sementarabahwa dalam Data Temuan Sementara yang disampaikan kepada auditee dengan surat NomorS112/WBC.06/2012 tanggal 06 Februari 2012, temuan tersebut tercantum pada Nomor Urut 3,sebagai berikut :No Uraian Temuan AuditKegiatan3.

Tim Audit setuju dengan penjelasan Pemohon Banding atas temuan terkaitPemeriksaan terhadap jenis barang dalam PIB dengan jenis barang dalam SKEPFasilitas kedapatan beberapa barang dalam PIB yang tidak sesuai dengan uraianbarang dalam SKEP Fasilitas, sehingga temuan dibatalkan;b.

Telah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap Kartu Stock yang diberikanPemohon Banding pada saat pembahasan akhir atas temuan terkait pengujianterhadap PIB dengan Kartu Stock perusahaan kedapatan beberapa bahan bakuyang masih belum masuk produksi / diolah dan telah melewati jangka waktu yangditentukan / tidak ada Kartu Stocknya dan terdapat selisih kurang beberapa itembarang dengan hasil masih sama dengan pemeriksaan sebelumnya yaitu adabeberapa item barang yang tidak ada Kartu Stocknya, sehingga temuan

Sementara (DTS) yang telah disetujui oleh Pemohontelah jelas dan rinci terdapat temuan adanya beberapa barang yang tidak masukproduksi/diolah juga tidak ada di gudang bahan baku dan terdapat selisih kurangbeberapa item barang sebagaimana dituangkan dalam KKA dan Berita Acara HasilAudit (BAHA) Nomor BA01/ST347/APG/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang jugatelah ditandatangani oleh Perusahaan.Bahwa terdapat fakta hukum adanya:Daftar Temuan Sementara yang telah diterima oleh PerusahaanPerusahaan memeinta

temuan terhadap Audit butir 3 dan 4, makapemeriksaan fisik selisih kurang bahan baku Auditee dianggapkedapatan selisih kurang dan temuan terhadap menerima.bahan baku. adanya pengeluaranPerusahaan beberapa kali 4rang impor denganmelakukan pengeluaran tujuan subkontrak namunbarang impor dengan tidak memenuhi ketentuantujuan subkontrak namun Y@"& berlaku mengenaitidak memenuhi ketentuan S2kontrak (Temuan Audityang berlaku mengenai butir 3 dan 4)subkontrak.BuktiBukti Yang Diajukan Oleh Pemohon BandingTerkait

Baut klem tegangan kendor yang di sebelah kiri, pada saatdiperiksa dibebani dan piringan KWH kadang tidak berputar;Bahwa dari temuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagaiberikut:Bahwa untuk membatasi daya dan untuk mengukur energi listrik ditempat Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan menggunakanAPP yaitu alat pengukur dan pembatas, alat pengukur adalah alatmilik PLN untuk mengukur daya dan energi listrik yang dipakaipelanggan sedangkan alat pembatas adalah alat milik PLN untukmembatasi

Bahwa temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 3tersebut di atas berdasarkan: Pasal 11 ayat (1) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor68.K/010/DIR/2000 adalah pelanggaran golongan C, yaitupelanggaran yang mempengaruhi pemakaian energi; Pasal 11 ayat (2) huruf a Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor 68.K/010/DIR/2000 adalah termasuk pelanggarangolongan C, karena temuan tersebut adalah:a. Segel bawah tutup terminal dalam keadaan rusak;b.

Baut klem tegangan kendor yang sebelah Kiril, pada saatdiperiksa dibebani dan piringan KWH kadang tidak berputar;Bahwa temuan tersebut mengakibatkan piringan KWH (yangfungsinya untuk mengukur pemakaian energi listrik Termohon)kadang tidak berputar, sehingga hanya sebagian aliran listrikyang dipakai oleh Termohon terukur/tercatat di alat pengukurPemohon yaitu KWH meter;Dengan demikian terbukti bahwa temuan di tempat TermohonKeberatan tersebut dikategorikan golongan C;5.

Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas terbukti dalampemeriksaan instalasi listrik milik Pemohon Keberatan yang ada ditempat Termohon Keberatan ditemukan adanya kelalaian/kerusakan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir D angka2 di atas, maka temuan tersebut merupakan tanggung jawabHal. 5 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008Termohon Keberatan. Hal tersebut didasarkan pada peraturanperundangan yang berlaku yaitu:a.

yang didapatidalam pemeriksaan tersebut adalah sah dan berdasar hukum; Bahwa dengan didapatinya temuan yang merupakan suatuperbuatan melawan hukum karena temuan tersebut merugikanPemohon Keberatan dan juga dikarenakan pemeriksaan di tempatTermohon Keberatan berdasarkan peraturan yang berlaku adalahsah dan berdasarkan hukum maka pemeriksaan temuan tersebutjuga sah dan berdasarkan hukum, bahwa selain sahnya pemeriksaandan temuan di atas berdasarkan peraturan perundangan yangberlaku dinyatakan juga

;Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kab/Kota untukditindaklanjuti;Meneruskan temuan dan laporan yang bukan~ menjadikewenangannya kepada instansi yang berwenang;Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untukmengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemiluditingkat Kab/Kota ;Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslutentang pengenaan sanksi kepada anggota

tersebut yang kemudian pada hari Jumattanggal 11 April 2014 saksi langsung melaporkan temuan tersebutkepada Panwaslu sesuai nomor temua : 005/TM/PILEG/IV/2014(Formulir B.2DD)jsnss2s22 sane ese serene nntcnseneneneeeesemee nnne Bahwa tugas dan wewenang sebagai Pengawas Pemilu Lapanganyang berdasarkan pasal 81 UU No.15 tahun 2011 tentangpenyelenggara Pemilihan Umum adalah :a.

Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadaptahapan penyelengaraan Pemilu sebagaimana dimaksud padahuruf b kepada instansi yang berwenang;d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untukditindaklanjuti;e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuandan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsuretindak Pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundangundangan) 2222222 nanan nnn nnn nnn n nee nenneef.

Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kecamatanberkaitan dengan adanya dugaan pelenggaraan yang dilakukanoleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunyapenyelenggaraan terhadap Pemilu ditingkat desa/keluarahan;d. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapanpenyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada PanwasluRS CAM TEIEN j~=~ == ~ = mmm nnn nnn nn nnn nnn nnn anne nnn nmensennenmensassase.

tersebut kepada Ketua DPD PAN.Kab.NiasSelatan dan selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepadaPanwaslu Kab.Nias Selatan; Bahwa tugas sebagai saksi dari PAN sebagaimana surat tugas yangdikeluarkan oleh DPD PAN.Kab.Nias Selatan tanggal 9 April 2014adalah :13a.

J17Bahwa menurut saksi berdasarkan Permen 02 tahun 2002 tentang peraturanMenteri Kehutanan jenis kayu yang boleh di lelang ada 3 jenis yaitu KayuRampasan, Sitaan dan Kayu temuan.Bahwa saksi mengatakan kayu temuan yang ditemukan oleh PAMHUT KapuasHulu yang PAMHUT lakukan Penyelidikan pada melakukan operasional di sungalUluk dan di ditemukan 12 titik kayu temuan tersebut.Bahwa saksi selama menjabat Plt pada tanggal 25 januari 2006 saksi ada melihatKwitansi sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh

yang ditemukan oleh PAMHUT KapuasHulu yang di sungai Uluk dan di ditemukan 12 titik kayu temuan tersebut.Bahwa saksi mengatakan kayu temuan yang di temukan PAMHUT Kapuas Huludan ada NomornyaBahwa menurut saksi lelang kayu temuan dilakukan oleh Kehutanan Kapuas Hulubeserta KP2LL yang berada di pontianak dan di lelang pada tahun 2006 dari 12titik semuanya di lelang.Bahwa saksi ada menanda tanggani Berita Acara dari Camat untuk mengatakankayu MasyarakatTerhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa

Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui dari Dinas Kehutanan bahwa ada 12 titiklokasi kayu temuan yang nantinya hasil kayu temuan tersebut akan dilelang, atasinformasi tersebut terdakwa memberitahukan kepada masyarakat untuk menitipkankayu kepada terdakwa yang nantinya akan dijual melalui lelang di dinaskehutanan.

Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui dari Dinas Kehutanan bahwa ada 12 titiklokasi kayu temuan yang nantinya hasil kayu temuan tersebut akan dilelang, atasinformasi tersebut terdakwa memberitahukan kepada masyarakat untuk menitipkankayu kepada terdakwa yang nantinya akan dijual melalui lelang di dinas kehutanan.

di Dinas Kehutanantermasuk milik terdakwa HERMAN TONI Als AKUANG Bin LAUKHIWAH adalahtidak berdasar karena saksi tidak dapat menunjukkan risalah lelang yang mencantumkanpelelangan kayu temuan yang dikuasai terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak adaurgensinya dengan perkara terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak dapatmembuktikan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah barang temuan DinasKehutanan Kapuas Hulu.

PUTUSANNomor 921/Pdt.G/2021/PA.LLGSS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jayaloka, 11 Maret 1992,agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II, DesaTemuan Sari, Kecamatan Muara Kelingi KabupatenMusi Rawas, Desa Temuan Sari

Kabupaten Musi Rawas, Desa Temuan Sari, MuaraKelingi, Kab.

Terakhir bertempat tinggal bersama dirumah milikPenggugat dan Tergugat yang beralamat di Dusun II, Desa Temuan Sari,Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi SumateraSelatan.4. Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya mempunyai 2 (Dua) oranganak yang bernama :4.1. Anak pertama, umur 12 (Dua Belas) tahun. Anak tersebut tinggaldan diasuh Tergugat.4.2. Anak kedua, umur 11 (Sebelas) tahun.

Bahwa akibat dari perselisinan/pertengkaran tersebut Penggugat pergimeninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua nya yangberalamat di Dusun II, Desa Temuan Sari, Kecamatan Muara Kelingi,Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumahselama kurang lebih 2 (Dua) tahun 4 (Empat) bulan.

tua Penggugat di Dusun II, Desa Temuan Sari, KenagarianLingkuang Aua, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, danterakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Dusun II, DesaTemuan Sari, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Muara Kelingl,Kabupaten Musi Rawas, sampai berpisah;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun danharmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik.

, (dua ratus empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)sebagai pengembalian dana terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan dengantotal dana yang telah cair yaitu sebesar Rp. 1.090.000.000, (satu. milyarsembilan puluh juta rupiah) sehingga nilai yang masih harus disetorkankembali ke kas daerah adalah sejumlah Rp. 885.659.000, (delapan ratusdelapan puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untukpengembalian dana kegiatan yang tidak direalisasikan;Bahwa berdasarkan hasil temuan

2008 sebesar Rp.14.534.000, (empat belas juta lima ratustiga puluh empat ribu rupiah);Tanggal 09 Mei 2008 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)Sehingga jumlah keseluruhan yang telah disetorkan oleh terdakwa ke kas Daerahsebesar Rp. 318.374.000, (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluhempat ribu rupiah).Bahwa setelah dilakukan pengecekkan bukti setor ke Kas Daerah melaluiBank Kalteng yang dilampirkan dalam jawaban dari Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Lamandau atas temuan

dilakukan penelusurankembali atas dokumen pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIuntuk LKPD TA 2007 dan dibandingkan dengan bukti setor pengembaliandana sesuai perhitungan kerugian negara oleh Kejaksaan Negeri Nanga Bulikyang dicantumkan dalam Laporan Perkembangan Penyidikan tanggal 20 Juni2013 diketahui bahwa setoran pengembalian sebesar Rp. 318.374.000, (tigaratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebuttidak sepenuhnya diperuntukkan untuk tindak lanjut Temuan

Kepatuhanbukti setoran Nomor 10 yang berjudul : Terdapat Beberapa kegiatan yangtidak direalisasikan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran.Bahwa dari hasil validasi dokumen atas bukti setor sebesar Rp. 318.374.000,(tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yangmerupakan setoran atas temuan tersebut hanya 6 (enam) Surat Tanda Setoran(STS), yang terdiri :e Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 14 Januari 2008sebesar Rp. 34.440.000, (tiga puluh empat juta empatratus empat puluh

Sedangkan untuk 4 (empat) Surat Tanda Setoran (STS), yang terdiridari :Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp. 1.900.000, (satu juta Sembilan ratusribu rupiah);Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah);Tanggal 13 agustus 2008 sebesar Rp.14.534.000, (empat belas juta lima ratustiga puluh empat ribu rupiah);Tanggal 14 agustus 2008 sebesar Rp. 7.300.000, (tujuh juta tiga ratus riburupiah);Merupakan bukti tindak lanjut atas temuan Nomor 7 Kepatuhan LHP LKPDLamandau

lagi belumselesai; Bahwa mengenai temuan temuan Inspektorat ditindak lanjuti; Bahwa pekerjaan jamban di tahun 2017 bisa diselesaikan ditahun2018 pada waktu ada temuan dari Inspektorat itu dikasih tenggangwaktu pengerjaan di tahun 2018;Halaman 28 dari 51 HalamanPutusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI Bahwa terdapat juga temuan pekerjaan Drainase yang belum diaci, namun hal tersebut sudah selesai dikerjakan, temuan jalan betonjuga sudah selesai, dan juga permasalahan pembukuan juga sudahselesai;

HARI EKA SETIAWAN, S.E., M.E. yang memberikan keterangansebagai berikut : Bahwa saksi PNS di Inspektorat Kabupaten Bungo, dari bulanAgustus Tahun 2006; Bahwa jabatan saksi di Inspektorat sebagai Auditor Muda, danditugaskan di Wilayah II, dan kebetulan Dusun Rambah masuk dalamwilayah II; Bahwa Auditor mempunyai tugas rutin setiap tahun untukmemeriksa APBDUS; Bahwa semua desa yang diperiksa ada temuan; Bahwa hasil temuan Inspektorat yaitu diberikan saran untukdiperbaiki, dan diberi waktu selama 60

berkala; Bahwa Inspektorat pengawas internal di kabupaten, memeriksake Dusun Rambah dibulan Mei tahun 2018; Bahwa Tata Cara Pemeriksaan Pertama saksi mengumpul KepalaDusun di Kecamatan dan untuk tiap desa melengkapi LaporanPertanggung Jawaban yang diminta, lalu memeriksa proyek Fisik,setelah itu dibuat hasil laporan pemeriksaan dalam bentuk berita acara,dan temuan temuan tersebut diberikan kepada RIO, untuk dilengkapi; Bahwa hasil laporan temuan tersebut langsung diberikan ke RIO; Bahwa pada waktu

pemeriksaan ada ditanyakan juga kepadaaparat desa; Bahwa pada waktu memeriksa Dusun Rambah, temuan nyaPertama adanya bukti kelengkapan yang kurang seperti kwitansinyaada, bukti pendukungnya tidak ada seperti tanda terima, buktipemeriksaan fisik lapangan, sudah sebatas mana pekerjaan nya; Bahwa hasil laporan tersebut diserahkan Kebagian KasubbagEvaluasi dan Laporan, yang akan menindak lanjuti dari pemeriksaantersebut; Bahwa temuan pekerjaan Fisik di dusun RIO adalah Pengerjaankantor RIO, Drainase

, Jamban; Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari temuan tersebut olehRIO Dusun Rambah, karena yang menindak lanjuti ada TIM lain;Halaman 31 dari 51 HalamanPutusan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.JBI Bahwa waktu 60 hari itu diberikan pada waktu laporan temuantersebut, terhitung pada saat penyerahan dokumen temuan ke RIO; Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari hasil temuan tersebut,di alinkan ke penegak hukum lainnya;MUSTALIM yang memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Saksi tinggal di dusun

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor02/Bawaslu.Prop.SB12/PM.05.02/V2019 tertanggal 10 Januari 2019tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Informasi yang disampaikantersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindaklanjutisebagai temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan di registerkan dalamRegister Temuan pada Bawaslu, dan selanjutnya akan dilakukan tahappembahasan di Sentra GAKKUMDU untuk tahapan atau proses selanjutnya.Bahwa terdakwa Antoni Surya Roza, A.Md Bin Yurnalis Yas sebagaipimpinan

;Bahwa saat kampanye tersebut terdakwa sudah caleg dan bukan penguruspartal;Bahwa pertama mengetahui lewat WA tetapi Kalau pesan lewat WA sajabelum dapat dikategorikan temuan, dan tanggal 4 Januari 2019 bukti Sudahdidapatkan oleh pihak Bawaslu;Bahwa temuan tersebut diregister pada Tanggal 10 Januari 2019, karenakalau lewat dari 7 hari belum juga diregister, maka temuan itu daluarsa;Bahwa ampanye lewat media cetak dibolehkan pada tanggal 24 Maret 2019s/d 13 April 2019;Bahwa ada sosialisasi sehubungan

pemilu atau tidak, jika ia, maka bawaslu akanmelakukan registrasi temuan, dan langkah berikutnya adalah dalam waktu1x24 jam harus melakukan tahapan pembahasan 1 di Sentra Gakkumdu,sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018;Bahwa Kesimpulan kami setelah ada temuan dan rapat pleno bahwaterdakwa ini telah melanggar ketentuan pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017jo Pasal 276 ayat 2;Bahwa bukti yang kami dapatkan adalah 1.

sudah didapatkan oleh pihak Bawaslu;Bahwa temuan tersebut diregister pada Tanggal 10 Januari 2019, karenakalau lewat dari 7 hari belum juga diregister, maka temuan itu daluarsa;Bahwa diperbolehkan kampanye lewat media cetak pada tanggal 24 Maret2019 sampai dengan 13 April 2019;Bahwa menurut kami sudah terpenuhi semua unsur pasal yang dilanggarterdakwa ini karena presfektif adalah setiap orang, diluar jadwal, jadwal yangdimaksud sehubunagn kampanye pada media cetak dari tanggal 24 Maret2019 s/d 14

Buktibukti pendukung secara lengkap yangdimaksud adalah adanya suatu perobuatan kemudian didukung dengan alatbukti yang ada didalam ketentuan perundangundangan (sebagai Contoh :KUHAP) apabila itu sudah terpenuhi tetapi registrasi tidak juga dilakukanmaka daluarsa akan berlaku akan tetapi apabila bukti belum lengkap makatemuan yang dianggap sebagai 1X24 Jam belum bisa dikategorikan sebagaidaluarsa walaupun kejadian itu terjadi sebelum temuan itu didapat tetapiuntuk melengkapi temuan itu diperlukanlah

Pelanggaran temuan audit: auditor manipuasi temuan major audit agarterdapat kesalahan Penggugat sebagai berikut:Temuan major: terdapat pengambilan dana promosi secara totalsejumlah Rp524.210.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta duaratus sepuluh ribu rupiah) (bukti P1, Laporan Hasil Audit/LHA,halaman 10 dari 248 angka 02);Bahwa temuan major tersebut buka pengambilan dana promosi tetapimerupakan proses beberapa transaksi dana promosi dan dana hadiahsimpedes sejumlah Rp523.950.000,00 (lima ratus

Temuan Major: Pengambilan tunai dana promosi sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 September2012 dan diterima Pemimpin Cabang, belum = adapertanggungjawabannya (dokumen sumbernya tidak ada).

Belum pernah BRI CabangPutussibau mencapai ranking 10;Bahwa Tidak Ada Pelanggaran Kewenangan pada Temuan Major AuditorSurat Keputusan Nomor 846DIR/KPS/12 tanggal 5 Desember 2013;Temuan major yang menjadi bahan pertimbangan menjatuhkan hukumandisiplin turun 1 (satu) golongan jabatan sebagaimana tertera pada SuratKeputusan 846IRI KPS112/2013 tanggal 5 Desember 2013 (bukti P7)tidak terdapat pelanggaran kewenangan yaitu:a) Terdapat pembukuan rekening biaya sumbangan yang tidak adabreakdownnya dari Kanwil

Atas perbedaan perlakuan pembebanan rekening biaya listrikrumah dinas, Penggugat mempertanyakan kepada TurutTergugat (bukti P2) bahwa temuan tidak obyektif.

Nomor 148 PK/Pdt.SusPHI/2017Kesimpulan Atas Temuan Major Pada Surat Keputusan Nomor 846DIR/KPS/12/2013:a. Bahwa tidak ada pelanggaran kewenangan pada temuan audit yangmenjadi bahan pertimbamgan menjatuhkan hukuman disiplinsebagaimana tertera Surat Keputusan Nomor 846DIR/KPS/12/2013tanga 5 Desember 2013;b.

saksi AIPTU NGADIMUN menyimpan barang bukti tersebutdi dalam lemari barang bukti di Polres Tabalong;Kemudian terhadap barang temuan tersebut dibuatkan laporan Polisi yangbertujuan untuk mengungkapkan kepemilikan, dimana saat itu Terdakwayang menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Tabalong memerintahkan agarbarang temuan tersebut dimasukkan ke dalam laporan bulanan yangditujukan ke Polda Kalsel sebagaimana tertuang dalam dalam laporanperiodik Khusus Kasus Tindak Pidana Narkotika Satuan Reserse NarkobaPolres

kepemilikan, dimana saat itu Terdakwayang menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Tabalong memerintahkan agarbarang temuan tersebut dimasukkan ke dalam laporan bulanan yangditujukan ke Polda Kalsel sebagaimana tertuang dalam dalam laporanperiodik Khusus Kasus Tindak Pidana Narkotika Satuan Reserse NarkobaPolres Tabalong bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kasat NarkobaPolres Tabalong AKP.

No. 50 PK/Pid/20161 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti dari LembagaPemasyarakatan Narkotika Kelas Il A Maburai; 5 (lima) lembar foto Barang Bukti Temuan LP Narkotika Kelas Il AMaburai; 1 (satu) lembar Laporan Polisi Model A Nomor Pol. LP/246A/VII/KALSEL/RES.Tab tertanggal 14 Juli 2011; 1 (satu) eksemplar Laporan Periodik Khusus bulan Juli 2011 tentangPenanganan Narkotika bulan Juli 2011;Dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Tabalong;4.

Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis shabushabu tersebutsebelumnya tidak dilakukan uji laboratorium di Balai POMBanjarmasin dan tidak diketahui apakah kandungan didalamnyamengandung Metamphetamine (shabushabu) atau tidak dan jugabarang temuan yang diduga Narkotika shabushabu tersebut tidaktermasuk di dalam Buku Register Barang Bukti dan tidak ada suratPenetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Tabalong;.

yangdisimpan di almari;Bahwa benar barang tersebut merupakan barang temuan tidakdimasukan dalam buku register barang bukti, tidak ada suratpermohonan/permintaan penetapan penyitaan ke Pengadilan danbelum ada Surat Permohonan Uji Laboratoriumnya dan belum bisadikatakan shabushabu yang akhirnya ada penggantian KasatReserse Narkoba dari AAP JOKO MULYONO kepada AKP.

GUNACIPTA MULTIRASA TANGERANG, jumlah 95 (sembilan puluh lima)harga Rp318.500,00 (tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)tanggal kadaluarsa 27.08.16 jenis temuan pangan kadaluarsa;3. MONNA FRUIT COKTALI DEPKES RI MD 55720001295 PRODUKSIBOGOR INDONESIA jumlah 19 (sembilan belas) harga Rp532.000,00(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Jenis temuan Tanpa Izin Edar(TIE);4.

CALCIUM jumlah 10 (sepuluh) harga Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah) jenis temuan Tanpa Izin Edar (TIE) dan Fruc;5. FRUTOSE MD 237909001173 jumlah 8 (delapan) jenis temuan TanpaIzin Edar (TIE);Dirampas untuk dimusnahkan,;4.

GUNA CIPTAMULTIRASA TANGERANG, jumlah 95 (sembilan puluh lima)harga Rp318.500,00 (tiga ratus delapan belas ribu lima ratusrupiah) tanggal kadaluarsa 27.08.16 jenis temuan pangankadaluarsa;3. MONNA FRUIT ~ COKTALI DEPKES RI MD 55720001295PRODUKSI BOGOR INDONESIA jumlah 19 (sembilan belas)harga Rp532.000,00 (lima ratus tiga pulun dua ribu rupiah).Jenis temuan Tanpa ljin Edar (TIE);4.

CALCIUM jumlah 10 (sepuluh) harga Rp200.000,00 (dua ratusribu rupiah) jenis temuan Tanpa ljin Edar (TIE) dan Fruc;5.

Di JalanVeteran Nomor 1 Desa Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur KotaSemarang Provinsi Jawa Tengah;Individual:Objek gugatan dalam perkara ini, yaitu Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 377/KM.6/2013 tanggal 31 Desember 2013tentang Penetapan Temuan Baru Aset Bekas Milik Asing/Cina BerupaTanah Makam Keluarga Liem Milik Perkumpulan Hok Bie Luas Tanah5.930 m?

Jawa Tengahdan menetapkan aset Perkumpulan Hok Bie yang terletak di JalanVeteran Nomor 1 Semarang sebagai temuan baru terkait Aset BekasMilik Asing/Cina (ABMA/C);6.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 377/KM.6/2013tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Temuan Baru Aset BekasMilik Asing/Cina Berupa Tanah Makam Keluarga Liem Milik PerkumpulanHok Bie Luas Tanah 5.930 m? di Jalan Veteran Nomor 1 Desa BendunganKecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;4.

Putusan Nomor 46 PK/TUN/201713.14.kepastian hukum, karena dalam amar putusannya, tidak ada satu pun yangmenyatakan Perkumpulan Hok Bie bukan sebagai organisasi eksklusifrasial, namun Majelis Hakim menyatakan batal objek sengketa terkaitdengan penetapan temuan baru Aset Bekas Milik Asing/Cina berupa tanahmilik Perkumpulan Hok Bie.

di Jalan Veteran Nomor 1Desa Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang ProvinsiJawa Tengah merupakan temuan baru Aset Bekas Milik Asing/Cina, yangtelah dibahas Tim Interdep Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina(ABMA/C) dengan petunjuk penyelesaian dilepas penguasaannya darinegara kepada pihak ketiga dengan cara membayar kompensasi kepadapemerintah dengan menyetorkan ke kas negara;Bahwa yang dipermasalahkan dalam sengketa a quo terkait denganpenetapan temuan baru Aset Bekas Milik Asing/Cina

JawaTengah, ditetapbkan sebagai temuan baru Aset Bekas MilikAsing/Cina.Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan tidakberdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnyaditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo.Bahwa di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas MilikAsing/Tionghoa, ketentuan mengenai penetapan temuan baru AsetBekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) diatur dalamPasal 40 :ayat Temuan baru merupakan

/T.dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani olehKetua Tim Penyelesaian.Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk memperolehpenetapan sebagai temuan baru ABMA/T sesuai kewenangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.Berdasarkan penetapan sebagai temuan baru ABMA/Tsebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penyelesaiandan/atau Tim Asistensi Daerah melakukan pemutakhiran dataABMA/T sebagai dasar pelaksanaan langkah lanjutpenyelesaian ABMA

PER4/KN/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas MilikAsing/Cina, ketentuan mengenai temuan baru Aset Bekas MilikAsing/Tionghoa (ABMAVT) diatur dalamPasal 46 :ayat (1)ayat (2)Pasal 47 :ayat (1)ayat (2)ayat (3)Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau pihak ketigadapat mengajukan permohonan temuan baru atas ABMA/C.Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukansecara tertulis kepada Ketua Tim Asistensi.Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)ditindaklanjuti oleh

Bukti P1 : Surat Keputusan Meneri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 377/KM.6/2013, tanggal 31Desember 2013 tentang Penetapa Temuan BaruHal 38 dari 74 hal Putusan Nomor: 137/G/2015/PTUNJKT.. Bukti P2. Bukti P3. Bukti P 4. Bukti P5. Bukti P6.

Di Jalan Veteran Nomor 1 Desa Bendungan KecamatanGajah Mungkur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, ditetapkansebagai Temuan Baru Aset Bekas Milik Asing/Cina dengan alasansebagaimana termuat pada bukti T.27 pada Data Hasil pemeriksaanfisik menyebutkan :Keterangan Tambahan1.

Galuh Permana Putra).Bahwa dengan adanya temuan BPK tersebut, maka kami pada bagianumum Sekretariat Daerah telah mengembalikan sebagian temuan BPKtersebut dengan cara urunan bersamasama mulai dari Kabag Umum,Kasubag Keuangan, PPTK, dan Bendahara.

BangkalanBahwa langkahlangkah yang saksi lakukan terkait dengan temuan BPK RISaksi mempelajari hasil temuan dan rekomendasi BPK untuk dapatdilakukan perbaikan / penyempurnaan proses administrasi dalampelaksanaan program dan kegiatanBahwa Menurut informasi yang saksi peroleh bahwa nilai temuan BPK RIpada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab.

Bangkalanperihal penggunaan barang dan jasa pada tahun 2014Bahwa saksi mengetahui adanya temuan perihal realisasi belanja barangdan jasa dari LHP dari BPK RI pada tahun 2014, namun saksi tidak ingatjumlah dana dari temuan tersebut, dan saksi tidak pernah dikonfirmasi olehBPK RI terkait adanya temuan tersebutBahwa Sepengetahuan saksi, setelah adanya temuan tersebut BupatiBangkalan menindaklanjuti dengan mengeluarkan dengan surat Nomor :X.700/1803/433.209/2015 tanggal 09 Juli 2015 perihal Tindak Lanjut

Bangkalan mengembalikantemuan BPK RI tersebut dikarenakan dari dana sebesar Rp.26.400.000,memang benar saksi yang menerima, disamping itu terdapat temuan BPKRI sehingga saksi mengembalikan uang sebagaimana temuan BPKtersebutBahwa saksi tidak pernah mendapat konfirmasi dari BPK RI perihaladanya temuan tersebut, namun saksi mendapatkan informasi dari Sdr.BAGUS HARIANTO dan Sdr.

Bangkalan danterdapat temuan sebesar Rp. 3.200.501.536,. Bahwa terdakwa pernahdikonfirmasi oleh BPK terkait temuan pada kegiatan belanja barang danjasa pada bagian Setda Kab.

BPKP pada Tahun 2001dimana petugas Kasir dan pembantu Kasir sertabagian pembukuan tidak dapat memenuhi atau3030menjawab dari hasil temuan BPKP tersebut;Bahwa temuan dari BPKP tersebut berupa selisihkurang Fisik Rekening Air dengan pembukuansebesar Rp. 66.012.708, (enam puluh enam jutadua belas ribu tujuh ratus delapanrupiah).Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadiselisih dengan Daftar Rekening Ditagih (DRD);Bahwa setelah saksi menyerahkan Rekening Airtersebut ke Pembantu Kasir, yaitu Mustari

Rifai tujuannya merubah DRD padatahun 2003 adalah untuk membantu Subaidah,yaitu untuk =menutupi Rp. 66.012.708sebagaimana temuan BPKP pada tahun 2001;Bahwa setiap menerima DRD saksi selalumemeriksanya dan nilai DRD harus sama denganBuku Besar; 2Bahwa yang menentukan angka nominalnyaadalah kasir; Bahwa terdakwa Subaedah bertugas sebagaiKasir, terdakwa II Mustari Talli bertugas sebagaPembantu Kasir dan Muh.

Saksi MUH RIFAI BIN PAMENTE, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : 2n0nn enone nnn nce nena4848Bahwa saksimengerti diperiksa sebagai saksisehubungan dengan adanya temuan BPKP padatahun 2001 mengenai selisin nilai Rekeningdengan jumlah setoran oleh Audit BPKP;Bahwa jumlah selisih temuan BPKP adalah Rp.66.012.708, selisih itu di dapat dari Jumlahakumulasifisik yang berkurang denganpendapatan air yang berkurang, yaitu jumlahrekening yang sudah di bayar dengan jumlahopname yang sudah

BPKP tersebut, terdakwa dan terdakwa II tidak bisa menunjukkan rekeningfisik yang seharusnya masuk dalam perhitunganpemasukan PDAM;Bahwa atas temuan BPKP tersebut direkturmeminta pegawainya untuk menelusuri dan padatahun 2003, Junaedi telah menemukan adanyaperubahan DRD yang dilakukan oleh Muh.Bahwa saat Muh RIFAI tidak masuk kantor,terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran keBRI, melainkan terdakwasimpan;61e Bahwa untuk menutupi selisih sebagaimanatemuan BPKP, Muh.

Rifai untukmengklarifikasi temuan saksi Junaedi tersebut dan Muh.

RONI BARON bin BASRI mencaricari kesalahan dan menakutnakuti Saksi TUGIMIN bin JOPARTO bahwa terdapat tanda tangan yangberbeda antara tanda tangan yang ada didalam data BSM dengan tandatangan penerima BSM sehingga oleh mereka Terdakwa dikatakan sebagaibahan temuan, kemudian Terdakwa Ill RONI BARON bin BASRI bertanyakepada Saksi TUGIMIN BIN JOPARTO MAU BAGAIMANA PAK, ADATEMUAN SEPERTI INI ?

yang dijawab oleh saksi TUGIMIN bin JOPARTO :BIAR TIDAK APAAPA PAK KALAU DIANGGAP SEBAGAI TEMUAN, lalumereka Terdakwa . MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN bin MURSID,Terdakwa II. BENI ASWANDI bin ABAS dan Terdakwa III. RONI BARON binBASRI mengancam saksi TUGIMIN BIN JOPARTO dengan katakata : SAYA AKAN MENYAMPAIKAN TEMUAN KEPADA ATASAN SAYA ;Selanjutnya saksi TUGIMIN BIN JOPARTO berinisiatif memberikan uang untukakomodasi mereka Terdakwa I. MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN binMURSID, Terdakwa II.

RONI BARON bin BASRI mencaricari kesalahan dan menakutnakuti Saksi TUGIMIN bin JOPARTO bahwa terdapat tanda tangan yangberbeda antara tanda tangan yang ada didalam data BSM dengan tandatangan penerima BSM sehingga oleh mereka Terdakwa dikatakan sebagaibahan temuan, kemudian Terdakwa II RONI BARON bin BASRI bertanyakepada Saksi TUGIMIN BIN JOPARTO : * MAU BAGAIMANA PAK, ADATEMUAN SEPERTI INI ?

yang dijawab oleh Saksi TUGIMIN bin JOPARTO: BIAR TIDAK APAAPA PAK KALAU DIANGGAP SEBAGAI TEMUAN, lalumereka Terdakwa . MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN bin MURSID,Terdakwa II. BENI ASWANDI bin ABAS dan Terdakwa III. RONI BARON binBASRI mengancam saksi TUGIMIN BIN JOPARTO dengan katakata : SAYA AKAN MENYAMPAIKAN TEMUAN KEPADA ATASAN SAYA ;Selanjutnya Saksi TUGIMIN BIN JOPARTO berinisiatif memberikan uanguntuk akomodasi mereka Terdakwa . MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN binMURSID, Terdakwa II.

yang dijawab oleh saksi TUGIMIN bin JOPARTO : BIAR TIDAK APAAPA PAK KALAU DIANGGAP SEBAGAI TEMUAN lalumereka Terdakwa . MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN bin MURSID,Terdakwa II. BENI ASWANDI bin ABAS dan Terdakwa III. RONI BARON binBASRI mengancam saksi TUGIMIN BIN JOPARTO dengan katakata SAYA AKAN MENYAMPAIKAN TEMUAN KEPADA ATASAN SAYA ;Selanjutnya Saksi TUGIMIN BIN JOPARTO berinisiatif memberikan uanguntuk akomodasi mereka Terdakwa . MUHAMMAD MUKSIN alias HUSEN binMURSID, Terdakwa II.