Bahwa hukum adat sesungguhnya karena tidak tertulis hanya diwariskandan dipraktekkan turun temurun maka secara de facto tidak dapatdilaksanakan secara sama rata disemua atau dibeberapa tempat, bahkansekalipun dalam lingkup suatu teritori yang sama apalagi dalam rentangwaktu yang terpaut jaun berbeda, hukum adat selalu mengalamipembaruan dan adaptasi secara parallel dengan generasi dan tempatdimana diberlakukan;Bahwa meskipun Huta Nagodang Sada de facto ada didalam wilayahDesa Aritonang, tidak berarti

Sebab faktanya bendaberupa bungkusan tersebut didalam kekuasaan Anggota Pamtas TNIAD sejak berada diluar teritori Negara Indonesia melainkan ada dalamwilayah Negara Malaysia;Bahwa saksi MERLIN juga berulang kali mengatakan tentang adanyakomunikasi melalui handphone, maka yang menjadi misteri adalahkomunikasi saksi itu. diawali dengan siapa, dan ketika saksimenerangkan memeriksa isi handphone Terdakwa, maka selamadalam persidangan sama sekali tidak ditemukan bukti yang Terdakwamaksud bahwa terdapat

Teritori (wilayah jelas) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi : 1. DOLON HUTABARAT, 2. RIDWAN HUTABARAT, 3.LANDUS HUTABARAT, 4. PAUSTA HUTABARAT, 5. TUMBUR HUTABARAT,6. SAUT M.

PASAL 5 AYAT 6 PERJANJIANWARALABA5 Bahwa berdasarkan License Agreement tanggal 29 Februari 2000 antaraPenggugat dan Komalas Pte Ltd, Penggugat adalah pemegang lisensi eksklusifuntuk memasarkan waralaba (franchise), termasuk didalamnya metodepelaksanaan, pemasaran, dan promosi atas usaha restoran yang didirikan dandimiliki oleh Komalas Pte Ltd dengan nama Komala Restaurans ("WaralabaKomala), di teritori negaranegara tertentu yang salah satunya adalah negaraIndonesia; 6 Bahwa kemudian berdasarkan Perjanjian

Waralaba (Multiple Unit FranchiseAgreement tanggal 2 Agustus 2003 antara Penggugat dan Tergugat), Penggugatmemberikan lisensi kepada Tergugat untuk membuka sendiri danmenjalankan usaha restoran Waralaba Komala di teritori negara IndonesiaHalaman 3 dari 55 hal.

Adi Rahmat dari thn 2005 s/d 2014. (9 thn kerja)sebagai staf, dibagian orderan, membuat nota, dll;Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat ada sengketa teritori, batas wilayahPT. Adi rahmat, tanah perusahaan di Desa labuan Induk, Kec. Labuan Kab.Donggala;Bahwa setahu saksi luas wilayah PT.

01 19,026 U 104 34,901 T terdapat kekeliruan sebagaimana34diterangkan oleh ahli tentang besaran angka terakhir di titik koordinat yangterdapat di Capture GPS milik kapal MV Selin tidak bisa diterapkan untukmenentukan titik koordinat apakah sudah masuk ke dalam wilayah Indonesiaatau tidak, namun ahli justru memakai titik koordinat yang telah digenapkanangkanya untuk dapat menentukan titik koordinat sehingga tidak jelasapakah benar saat ditangkap oleh Angkatan Laut, Kapal MV Selin berada diwilayah Teritori

Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkansuatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yangbukan termasuk ke dalam wilayah indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah senjataapi, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa Oppu Niarang Sihotang (disebut juga Oppu Niarang) merupakangenerasi (dalam bahasa Batak Toba disebut suddut = generasi)pertama (I) datang dan diterima menjadi satu kesatuan dan bagian tidakterpisahkan sebagai bagian dari Naibaho Siahaan sekaligus menjadiwarga harajaon Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta (aisebut jugaBius Sabungan Nihuta);Dalam konteks kewilayahan/teritori, sebagai nama, maka arti SabunganNihuta adalah sama dengan Kesatuan atas beberapa huta/kampungyang satu sama lain terikat

berkaitan dengan status pelawan yang mendalilkansebagai ahli waris yang juga mempunyai hak atas atas harta waris yang menjadiobyek dalam perlawanan a quo sehingga majelis menyimpulkan bahwa dalildalil eksepsi dimaksud tidak perlu dipertimbangkankan secara terpisah;Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.Bth/2017/PN TigMenimbang bahwa untuk menentukan apakah seseoarang memiliki hakwaris tentu akan dapat ditentukan setelah majelis memeriksa keseluruhan alatbukti yang bukan merupakan teritori

Kelambu,sekarang Desa Wae Kesambi;Halaman 66 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPG> Bahwa dahulunya tanah sengketa termasuk dalam LENGKONG BUNE;> Bahwa Pembanding dapat tanah sengketa dari Fungsionaris AdatNggorang pada tahun 1987 bernama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;> Bahwa yang membagi tanah sengketa kepada Pembanding dan kawankawan pada tahun 1987 adalah Kepala Desa Wae Kelambu bernamaMateus Misi atas mandat lisan dari Dalu Ishaka;> Bahwa pada tahun 1987, Desa Wae Kelambu masuk dalam teritori

dari dahulu maupunhingga sekarang;> Bahwa NIKOLAUS NALI tidak pernah menjadi TUA GOLO WAEKESAMBI baik dari dulu maupun hingga sekarang;> Bahwa yang menjadi Tua Golo Wae Kesambi dari tahun 1984 hingga 2004adalah HENDRIK AMPOR alias AMPOR;> Bahwa pada tahun 1987 1988, Nikolaus Nali tidak menjabat Tua GoloWae Kesambi ;> Bahwa NIKOLAUS NALI tidak berwenang atas lingko BUNE dan tidakberhak untuk membagi atau menyerahkan tanah kepada siapapun atastanah lingko BUNE;> Bahwa lengkong BUNE juga masuk dalam teritori

Tidak mungkinKomisioner Ribut Kartodarsono sebagai Pimpinan Tertinggi di Indonesia bisamengangkat seseorang untuk wilayah ASIA TENGGARA.Sehingga....Sehingga sudah sangat jelas bahwa PENGGUGAT dalam hal ini justrumerepresentasi sebagai orang SAWSO atau setidaktidaknya orang yangmembawa kepentingan pihak SAWSO atas berjalannya proyek kemanusiaanini dan akan memasuki wilayah gereja di teritori Indonesia.Pertanyaannya sekarang adalah darimana TERGUGAT akan metnbiayaipekerjaan kemanusiaan tersebut dan

Sihotang (Generasi //) anak dariOppu Niarang Sihotang (Generasi ), sebagaimana surat Tarombo ParaTergugat (Alat Bukti T : 1);Bahwa Oppu Niarang Sihotang (disebut juga Oppu Niarang) merupakangenerasi (dalam bahasa Batak Toba disebut suddut = generasi)pertama (I) datang dan diterima menjadi satu kesatuan dan bagian tidakterpisahkan sebagai bagian dari Naibaho Siahaan sekaligus menjadiwarga harajaon Bius Sitolu Hae Horbo Sabungan Nihuta (disebut jugaBius Sabungan Nihuta);Dalam konteks kewilayahan/teritori

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam memohonkan konversi (peralinan hak)dari HGB Nomor 563 beralin ke SHM Nomor 602 adalah jelasjelas,mencaplok/mengambil alih/tumpang tindih/over lapping/menserobot dariobjek luas (teritori) dari pada SHM Nomor 517. hal tersebut merupakantindakan/perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum;.

Paten lahir karena pendaftaran pada Negara, dalam hal ini Pemerintah melalui Dirjen Hak KekayaanIntelektual; noon nnn nnnPrinsip / asas teritori / Nasionalitas yaitu perlindungan paten hanyaberlaku pada wilayah atau Negara di mana paten itu diberikan ;Prinsip pengungkapan (disclosure), paten diberikan bagi invensi yang telah diungkapkan (disclosure) olehinventor kepada Negara sebagai syaratuntuk dapat diberikannya paten oleh suatu Negara ;Prinsip pengungkapan (disclosure), paten diberikan bagi invensi

Dengandemikian berdasarkan bukti (P1 dan T15) tersebut telah cukup membuktikanbahwa objek sengketa didirikan oleh pangarangang Marga sijabat yang jugasebagai si Pembuka Huta Sehingga secara hukum adat, kampung / hutatersebut (teritori) adalah milik pangarangsang marga Sijabat dan keturunanytayang bersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat, dengan demikianMajelis berpendapat terhadap bukti surat para Penggugat, dengan demikianMajelis berpendapat terhadap bukti surat tertanda T20 dapat terbantahkandengan

Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karenakegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu Negara, yang mudahdiakses kapanpun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baikpada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernahmelakukantransaksi, misalnya dana kartu kredit melaluipembelanjaan di internet.

dipermasalahkan dalam suratgugatan PARA PENGGUGAT sesungguhnya berkaitan erat dengan pencadangantanah untuk Proyek Transmigrasi di areal Air KumbangAir Padang yangdidasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SumateraSelatan No. 624/Kpts/I/1984 tanggal 29 Oktober 1984 Tentang Pencadangan TanahSeluas + 18.500 Hektar Untuk Keperluan Proyek Transmigrasi Air Kumbang AirHalaman 53 dari 62, Putusan Nomor 36 /PDT/ 2016 /PT.PligPadang di Kecamatan Banyuasin I yang dahulu masuk dalam teritori

penegakannya ;melindungi kepentingan Anggota ;mematuhi dan mencegah segala pelanggaran Statuta,peraturanperaturan, instruksiinstruksi dan keputusan FIFA,AFC dan PSSI serta Peraturan Permainan dan memastikanbahwa seluruh hal tersebut dipatuhi oleh seluruh Anggota ;mencegah semua metode atau praktek yang dapatmembahayakan integritas pertandingan atau kompetisi ataumenyebabkan penyalahgunaan dari Asosiasi Sepak Bola ;mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingansepak bola yang berlangsung di dalam teritori

Karena dia punyapasukan, punya teritori, punya kekuasaan ekonomi yang mengaturkehidupan mereka semua. Mereka bebas bergerak dalam artian di dalamwilayah kekuasaan ISIS. Tetapi tidak bisa masuk ke daerah kekuasaanIraq misalnya di Baghdad. Karena menurut saya ini berlawanan sekali danberhaluan sangat berbeda antara Iraq dengan ISIS. Dan bagi saya, ISISHal 37 dari 62 hal Put.Nomor: 391/PID.Sus/2018/PN. Jkt. Brt.waktu itu ketika besar di tahun 2015 atau 2016 itu seperti itu.

Bahwa di dalam melaksanakan tindakan hukum, makaNegara harus diwakili oleh pemerintah selaku unsur yang memegangkekuasaan di dalam teritori dan terhadap warga masyarakatnya, danoleh karenanya maka yang dapat ditarik sebagai Termohon adalahPemerintah dan bukan semua unsur yang membentuk adanya negara.Bahwa Permohonan praperadilan Pemohon telah masuk dalam PokokPerkara yang seharusnya dipersoalkan pada persidangan perkarapokok pidana dengan alasan:1) Pemohon dalam dalilnya pada halaman 4 angka 5 dan