Ditemukan 45 data
41 — 14
Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalamrepliknya secara tertulius tertanggal 25 Maret 2014, pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI.1.Bahwa Pengugat menolak secara tegas dalil dalil Tergugat pada Jawabannyakecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat pada Gugatan dan Replik ini;Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil dalil Tergugat
48 — 16
Negeri Bandung;Bahwa Tergugat mengajukan pembatalan hak asuh anak atas namaNAMA ANAK PEREMPUAN* , karena ada beberapa fakta yangdisembunyikan dalam permohonan pengangkatan anak, antara lain:1. nama anak diganti dari NAMA ANAK PEREMPUAN* menjadiNAMA GANTI ANAK PEREMPUAN, 2. nama rumah sakit tempatkelahiran NAMA ANAK PEREMPUAN* adalah rumah sakit LimitJati, namun di permohonan pengangkatan anak, rumah sakittempat kelahiran NAMA ANAK PEREMPUAN* bukan Rumah SakitLimit Jati, dan di rumah sakit Limit Jati tertulius
109 — 40
12 tanggal 20September 1954 Tentang Akta Pengakuan PGRI sebagai Badan HukumHalaman 49 dari 13 halaman Putusan Nomor : 69/G/2015/PTUN.JKTtidak kaitannya dengan objek sengketa, karena antara PGRI denganYayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PersatuanGuru Republim Indonesia Nusa Tenggara Timur dimana perubahananggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan (videobjek sengketa) merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda;Adapun objek sengketa dikeluarkan Tergugat Tidak Tertulius
ALBOIN M. BLEGUR, SH
Terdakwa:
SELVINA PENI IGOR, SE
107 — 350
Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrtperjanjian kerjasama dengan pihak external, memindahkan pekerjaandibawah binaan saksi dan menugaskan pekerja dibawah kewenagan saksi;Bahwa dana PERSEKOT adalah dana kas yang digunakan untukOperasional pada BRI atau digunakan untuk menampung sementarapengeluaran pengeluaran dalam rangka memperlancar kegiatan BRI yangakan menjadi biaya yang sudah mendapatkan persetujuan tertulius daripejabat yang berwenang, dan biaya operasional tersebut seperti biayaperkara, pendidikan
173 — 45
Pinjaman untuk Proyek.Cara menghitung plafondnya dengan cara menghitung nilai proyekyang tertulius di SPK,setelah itu kami akan menanyakan RAB dariproyek kepada calon pemohon (CVatau PT), biasanya plafonddisetujui antara 70% sampai dengan 80% dengan syarat, CV atauPT tersebut tidak menerima uang muka proyek dari Pemerintah,apabila CV atau PT tersebut telah menerima uang muka makauang muka tersebut kami hitung sebagai modal kerja, sehinggamengurangi plafond pinjaman.1.2.