Ali, NIK 1108154110760000, tempat dan tanggal lahir Gle Dagang,01 Oktober 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tinkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,tempat kediaman di Gampong Gle Dagang, Kecamatan Sawang,Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon Il, selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut sebagai Para PemohonMahkamah Syariyah tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Para Pemohon

MsbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Msamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tinkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antarapihakpihak ;, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan urusan rumah tangga, bertempattinggal di Dusun , Desa ;Kecamatan , Kabupaten, selanjutnya disebut PENGGUGAT;LAWAN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTAkaryawan bengkel motor, bertempat tinggal diDusun , Desa

berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 328/Pid.Sus/ 2019/PN Pdg, tanggal 7 Agustus 2019, tersebut untuk selebihnya;
2. Memeritahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tinkat

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tinkat bandingditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Selasa, tanggal 24 September 2019oleh kami : Edy Subroto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi PadangHalaman 10 dari 11 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2019/PT PDGselaku Ketua Majelis, Hj. Leliwaty, S.H.,M.H dan H. Taswir, S.H.

Ulangan, makapermohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untukdiperiksa dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkarayang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinanresmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1440/Pdt.G/ 2012/PA.Sda. tanggal 19 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7Jumadil Awal 1434 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya,Pengadilan Tinkat

/2011/PNPms yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat sebagai mana dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat hukumnya tidak mengajukanMemori Banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahuialasan keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yangdimintakan banding tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbanganpertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama setelah dibaca dan dipelajari, Majelis Hakim Tinkat

.; tanggal 12 Februari 2015 dapat dikuatkan denganmemperbaiki sekedar lamaanya pidana dan kwalifikasi tindak pidana sehingga amarputusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalamtahanan oleh karena itu beralasan hukum untuk tetap dalam tahanan dan oleh karenaterdaka dipidanana maka biaya perkara pada kedua tinkat pengadilan harusdibebankan pada terdakwa;Memperhatikan ketentuan pasal 170 KUHP, KUHAP, UndangUndang Noor48 Tahun

Biaya pendaftaran perkara tinkat pertama = Rp. 30.000,2. Biaya ATK perkara = Rp. 50.000,3. Biaya panggilan para Pemohon = Rp. 50.000,4. Biaya redaksi Peneapan = Rp. 5.000,5. Biaya meterai Penetapan = Rp. 6.000,Jumlah an nno enone = Rp. 141.000,(seratus empat puluh satu ribu rupiah)Halaman 11 dari 11 halaman, Penenetapan No. 116/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

, maka Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0382/Pdt.G/2018/PTA Kdi tanggal 18 Oktober 2018 dalam rekonvensi tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkatpertama dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi /Terbanding dan biaya perkara tinkat

menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;Menimbang, bahwa akibat kelakuan Tergugat tersebut yang menyebabkanPenggugat sangat marah dan benci kepada Tergugat, sehingga antara Penggugatdan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama sampai perkara inidisidangkan sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan tidak ada harapan lagi untuk rukundan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia, sakinah,mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim tingkat banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim tinkat

termaktub didalam Sertifikat Hak GunaPakai, Nomor 12/Desa Bugbug, Surat Ukur Nomor 1108/1989, Luas 2910m*, tanggal 31 Maret 1989, atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat IIKarangasem (Sekolah Dasar Nomor 10, Bugbug) tersebut, dengan jelastelah tertulis sebagai berikut: Hak pakai tersebut tidak boleh dialihkankepada pihak lain baik penggunaan maupun status penguasaan atas tanahtersebut dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnya, tanpa ijintertulis terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tinkat

Nomor 146 K/Padt/2015Dasar Nomor 10 Bugbug), diterbitkan tanggal 31 Maret 1989, sudah jelasdan tegas dituliskan sebagai berikut:Hak Pakai tersebut tidak boleh dialinkan kepada pihak lain baikpenggunaan maupun status penguasaan atas tanah tersebut dalam bentukapapun baik sebagian atau seluruhnya, tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dariGubernur Kepala Daerah Tinkat Bali cq.

No.48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman ;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Undangundangtersebut di atas, maka karena dalam musyawarah Majelis tersebut HakimKetua Majelis dan Hakim Anggota II (dua) mendapat suara terbanyak,maka pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II (dua) tersebutyang...13yang diikuti dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertmbanganHakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinkat Banding memutuskanmenguatkan

PENETAPANNomor 423/Pdt.P/2019/MS.Lskasm tl Cee ll ai) ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yangbersidang di Aula Panglateh Kecamatan Lhoksukon telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara sidang terpadu Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Nainus Aziz Bin Abdul Aziz, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikanSekolah Lanjutan Tinkat Atas, pekerjaan Petani, tempatkediaman di Gampong

2022/PN.Pnn, tanggal 19 Oktober 2022 ;

Menghukum Penggugat Rekonpensi/Pembanding I/Tergugat I Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tinkat peradilan sejumlah nihil;

Menghukum Penggugat Rekonpensi/Pembanding I/Tergugat I Konpensiuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tinkat peradilan sejumlah nihil;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Bandung pada hari: SENIN, tanggal 10 DESEMBER 2018,oleh kami: AGOENG RAHARDJO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., MH., dan H.

yang yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Suratsurat bukti dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Bpp yangdimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat,sebagai berikut: Bahwa terhadap unsurunsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umumsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) telah dipertimbangkan secara tepat danbenar, oleh Pengadilan tinkat

oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat bandingsepanjang pembuktian Surat Dakwaan Alternatif Kedua yang terbukti tersebut,namun Majelis Haki Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidanayang dijatuhkan karena dipandang terlalu ringan dan akan dijatuhkan pidanabagi Terdakwa sebagaimana hasil Musywarah majelis Hakim sebagaimanadisebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding dari PenuntutUmum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinkat

Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Umum Tinkat Pertama Negeri BendoPare Kabupaten Kediri atas nama KARTIK Nomor 04 0a oB 0907482,tanggal 07 Juni 1993; bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya, bukti(P.9); 10.Fotokopi ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Muttagin PlemahanKabupaten Kediri ~ atas ~ nama KUSRIATIN NomorE.N/m/MTs/401/066/1 998, tanggal 30 Mei 1998, bermaterai cukup, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.10);11.Foto kopi ijazan Sekolah Menengahy Kejuruan

Trihamas Finance tidak dapat dibenarkan ;Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karenaputusan Judex Facti termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pulakeberatan tersebut mengenai penialain hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tinkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhukum atau peraturan hukum tidak diterapkan

SUMAL: oesSurat bukti P.2 dan P.3 keduanya merupakan surat keputusan badanpendamai tingkat Lembang dan tingkat Kecamatan.Menurut pertimbangan Majelis Hakim tinkat pertama bukti P.2 dan P.3tidak disengketakan Para Penggugat dan Tergugat diputus seperti dalamsurat tersebut.Menurut UndangUndang hukum perdata khususnya hukum perdata formildalam proses beracara disarankan kepada para mencari keadilan yangmenuntut hak keperdataannya dimulai pada tingkat lurah/desa.

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalampembatasan larangan ekspor barang tambang;Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada semua tinkat