Pemohon:
MUHAMMAD NAWIR BIN ABD SAMAD
Termohon:
Kepolisian Air dan Udara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Air dan Udara Polda Kaltim

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat III : Direktorat Kelaik-Udara-An dan Pengoperasian Pesawat Udara

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA REPUBLIK INDONESIA, cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, cq KEPALA DINAS PERHUBUNGAN UDARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA, cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA KLAS I KHUSUS JUWATA TARAKAN, 2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA, cq PEMERINTAH KOTA TARAKAN

., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Markoni Atas, RT 46 Nomor 30, Balikpapan,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Januari 2015;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;Lawan:KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA REPUBLIKINDONESIA, cq DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA, cq KEPALA DINASPERHUBUNGAN UDARA PROVINSI KALIMANTANTIMUR DI SAMARINDA, cq DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA KLAS KHUSUS

Nomor 129 PK/Pdt/2016pertemuan maupun diruang kerja Kepala Bandara Udara Klas 1 JuwataTarakan (bapak Husni Djau) yang pada intinya pihak Tergugat Ilmenyatakan tidak bertanggung jawab terhadap lahan Para Penggugatyang diambil alih oleh Tergugat , semuanya menjadi tanggung jawabTergugat dan bukan Tergugat II;Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang Para Penggugat peroleh dariDirektorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta ketika Para Penggugatmengajukan usulan ganti rugi lahan Para Penggugat yang

telah diambil aliholeh pihak Tergugat I, dan pada saat itu kami didampingi oleh KepalaBandara Klas Khusus Juwata Tarakan (bapak Husni Djau), pihakDirektorat Perhubungan Udara (Tergugat ) mengatakan bahwa lahanlahanyang telah diambil alih oleh pihak Bandara Klas Khusus Juwata Tarakanmerupakan lahan yang telah dibebaskan atau diganti rugikan kepadaseluruh masyarakat yang mempunyai lahan di sekitar Bandara Udara Klas Khusus Juwata Tarakan melalui Tergugat II (Pemkot Tarakan) dengan nilaiganti rugi

berarti hanya sekitar Rp103.000.000,00(seratus tiga juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Tergugat Il sedangkanmenuruf informasi dari pinak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara biayayang dikeluarkan adalah sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliarrupiah) selanjutnya Tergugat Il kemudian meminta bantuan Yonif 613 RajaAlam untuk melaksanakan perintisan, serta dilanjutkan oleh Tergugat membangun pagar tembok terhadap lahan masyarakat termasuk lahan milikPara Penggugat, hal ini sangat merugikan Para

Untuk itu, kami berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat tidakdapat diterima karena telah da/uwarsa pengajuannya;Eksepsi Tergugat II:Perihal kompetensi pengadilan/kewenangan mengadili;deBahwa pemegang hak atas tanah dalam perkara a quo berdasar SertifikatNomor 174 dan 175 tanggal 5121994 yang dibuat dan dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional adalah Departemen Perhubungan RI, yangpenguasaannya diserahkan kepada Bandar Udara Klas Khusus JuwataTarakan.

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA LAWAN KEPALA KANTOR KELURAHAN PASIR KALIKI, DKK

PT.PELITA AIR SERVICE (PT.PAS) >< PT.SURVEY UDARA PENAS/ PENAS AIR

SURVEY UDARA PENAS/PENAS AIR, berkedudukan diKompleks Puri Sentra Niaga Blok B/36, Kalimalang, JakartaTimur, selanjutnya disebut TERGUGAT ~ sekarangTERBANDING ; PENGADILAN TINGGI Tersebut; Telah membaca berkas perkara tersebut dan suratsuratlain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan mengutip halhal tentang duduknyaperkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan PengadilanNegeri Jakarta Timur Nomor 543/PDT.G/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 16Agustus 2011 yang diktumnya

Kepala Bandar Udara Sentani Klas I Jayapura vs Amos Ondikeleuw

Bandar Udara Sentani,dalam hal ini diwakili oleh: Israfulhayat, SH. dkk. Pejabat/PNS diLingkungan Kementerian Perhubungan RI berkantor di Jl. MedanMerdeka Barat No.8, Jakarta dan Bandara Sentani Jayapura, Jl.

(seribu delapan meter persegi) yang terletak di Jalan BandarUdara Sentani, dengan batasbatas: sebelah Timur berbatasan dengan JalanBandar Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Missi, sebelahUtara dahulu berbatasan dengan tanah milik Adat sekarang berbatasan dengantanah milik Kaharuddin Thalib, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milikIdris sekarang berbatasan dengan tanah milik Vicoas TB.

(seribu delapan meter persegi) yang terletak diJalan Bandar Udara Sentani, dengan batasbatas: sebelah Timur berbatasandengan Jalan Bandar Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan tanahMissi, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Adat sekarangberbatasan dengan tanah milik Kaharuddin Thalib, sebelah Selatan berbatasandengan tanah milik Vicoas TB.

(seribu delapan meter persegi) yangterletak di jalan Bandar Udara Sentani, dengan batasbatas: sebelah Utara miliktanah adat dan sekarang tanah milik Kaharuddin Thalib, sebelah Timur denganjalan Bandara Sentani, sebelah Selatan dengan tanah milik Vicoas TB. Amalos,dan sebelah Barat dengan tanah missi ;e Bahwa kemudian tanah tersebut dijual oleh Ridwan kepada Drs.

Sihombing, SH ;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalahsebidang tanah yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani, seluas 1.008 m? (seribudelapan meter persegi), dengan batasbatas: sebelah Utara milik tanah adat dan sekarangtanah milik Kaharuddin Thalib, sebelah Timur dengan jalan Bandara Sentani, sebelahSelatan dengan tanah milik Vicoas TB.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TNI cq KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA cq PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I cq KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HALIM PERDANA KUSUMA Cs

INDUK KOPERASI TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA Cs >< PT. ANGKASA TRANSPORTINDO SELARAS

ANGKASA PURA IL. beralamat di Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :HINCA IP PANDJAITAN, SH, MH., ACCS., dkk. Advokat, beralamat diCitilofts Sudirman Suite 10.21 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2010,selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGATINDUK KOPERASI TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA. beralamat di JI.

Bahwa merupakan faktahukum dimana Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAUPUKADARA) in casu Tergugat I adalah pemegang saham sebesarpada PT. Angkasa Transportindo Selaras in casu Penggugat/Terbandingberdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Februari 2005 antara IndukKoperasi TNI Angkatan Udara INKOPAUPUKADARA) in casu Tergugat Idengan PT. Wings Abadi Nomor : Sperjan/1009/03/01/InkopauNomor :003/JTWON/PKS/II/2005 tentang Pengelolaan Bandara Halim PerdanaKusuma Beserta Fasilitas Pendukungnya.

(vide Bukti TII1) fakta hukum inisesungguhnya dibenarkan oleh saksi Mudjianto yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada tanggal 22 Maret 201 1;Bahwa merupakan fakta hukum, Pembanding sesungguhnya memiliki alas hakyang cukup untuk mengoperasikan Bandar Udara Halim, Perdana Kusuma yaituberdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 32 Tahun2003 tentang Pengoperasian Bandar Udara SoekarnoHatta dan Bandar UdaraHalim Perdana Kusuma.

(vide Bukti TII2)Bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 32 Tahun 2003tersebut diperoleh Pembanding setelah sebelumnya Kepala Staf TNI AUmemberikan izin kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untukmenggunakan secara penuh sebagian areal tanah Pangkalan TNI AU HalimPerdana Kusuma di Jakarta guna keperluan operasiona, pengusahaan,pengembangan dan pembangunan Bandar udara beserta fasilitasnya selamadipergunakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan evaluasibersama secara

berkala setiap 5 (lima) tahun sekali sebagaimana dimaksuddalam Surat Persetujuan Bersama antara Kepala Staf TNI AU dengan DirekturJenderal Perhubungan Udara tentang Penggunaan Sebagian Areal TanahPangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta untukPenerbangan Sipil tanggal 5 Juni 1997.

KEPALA STAFANGKATAN UDARA (KASAU) Cq. PANGLIMA KOMANDOOPERASIONAL ANGKATAN UDARA II (PANGKOOPSAU II)Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARASULTAN HASANUDDIN DK

KEPALA STAFANGKATAN UDARA (KASAU) Cq. PANGLIMA KOMANDOOPERASIONAL ANGKATAN UDARA II (PANGKOOPSAWU II)Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN' UDARASULTAN HASANUDDIN, berkedudukan di Mandai, KabupatenMaros, yang diwakili oleh Marsekal Pertama Barhim selakuKomandan Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin, bertempattinggal di Jalan Gajah Mada RT.002 RW. 001, Desa SeruiKota, Kecamatan Yapaen Selatan, Kabupaten KepulauanYapen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor Sus.

Nomor 3481 K/Pdt/2015Gambar Situasi Nomor 324/1996 adalah sah tanan Negara penguasaanHak Pakai TNI Angkatan Udara Cq. Pangkalan TNI AU SultanHasanuddin;d. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensiadalah merupakan perbuatan melawan hukum;e. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkaeatas nama Hj. Becce Nursiana adalah tidak sah dan batal demi hukumatau setidaktidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;f.

berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin Tahun 1996gambar situasi Nomor 324/1996 adalah sah penguasaan Hak Pakai TNIAngkatan Udara Cq. Pangkalan TNI Angkatan Udara SultanHasanuddin;4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tenrigangkae atasnama Hj. Becce adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TNI cq KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA cq PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I cq KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HALIM PERDANA KUSUMA VS SETIAWATI LUBIS atau dikenal juga dengan SETIAWATI TANUDIBROTO, DK

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TNIcq KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA cq PANGLIMAKOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I cqKOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HALIMPERDANA KUSUMA, yang diwakili oleh Marsekal PertamaTNI, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, FadjarPrasetyo, S.E., M.P.P, berkedudukan Jalan Protokol HalimPerdanakusuma

maka Mahkamah Agung berpendapatMenteri Keuangan harus ikut digugat; Bahwa karena dalam perkara ini Menteri Keuangan tidak ikut digugatmaka gugatan Penggugat kurang pihaknya (p/unum litis concortium)sehing gugatan Penggugat menjadi cacat formil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TNI cg KEPALA STAFTNI ANGKATAN UDARA

cq PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNIANGKATAN UDARA cg KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARAHALIM PERDANA KUSUMA dan membatalkan putusan Mahkamah AgungNomor 2647 K/Pdt/2015 tanggal 19 April 2016 serta Mahkamah Agung akanmengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah,maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan

Nomor 25 PK/Pdt/2018Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TNI cqKEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA cq PANGLIMA KOMANDOOPERASI TNI ANGKATAN UDARA cq KOMANDAN PANGKALANTNI ANGKATAN UDARA HALIM PERDANA KUSUMA tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2647 K/Pdt/2015tanggal 19 April 2016;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi: Menolak

KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HUSEIN SASTRANEGARA, vs SOEKOTJO GUNAWAN

KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARA, berkedudukan di Jalan MabesHankam Cilangkap Jakarta Timur, dalam hal ini memberikuasa kepada, 1. Agus Mulyadi, SH. MH.,KasibankumblikkorpSubdisbankum Diskumau, 2.YuwonoAgung N., SH., MH., Kasi Bankummil Subdis BankumDiskumau, 3. Lidya Rina, SH., MH., Kasi BankumperdaSubdis Bankum Diskumau, 4. R. Kurniadi, SH., KasubsiKumpidtun Subdisbankum Diskumau, 5. M.Helmi ZulfadliLubis, SH., MH., Kasubsi Kumekaria Subdis BankumHal. 1 dari 30 hal. Put.

Boy Wahyu Pamudji dan Sdr.Adnan Mahmud selaku Penjual.Alasan kenapa PANGKOOPSAU harus dijadikan Tergugat adalah bahwaberdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/7/III/2004tanggal 1 Maret 2004 tentang PokokPokok Organisasi dan ProsedurKotama Pembinaan dan Operasi TNI Angkatan Udara, dijelaskan PangkalanTNI AU Husein Sastranegara disingkat Lanud Hsn adalah satuan pelaksanaKoopsau yang berkedudukan langsung di bawah Pangkoopsau ,Komandan Lanud Husein Sastranegara dalam pelaksanaan tugaskewajibannya

Boy Wahyu Pamudji dan AdnanMahmud selaku Penjual.Alasan kenapa PANGKOOPSAU harus dijadikan Tergugat adalah bahwaberdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/7/III/2004tanggal 1 Maret 2004 tentang PokokPokok Organisasi dan ProsedurKotama Pembinaan dan Operasi TNI Angkatan Udara, dijelaskan PangkalanTNI AU Husein Sastranegara disingkat Koopsau yang berkedudukanlangsung di bawah Pangkoopsau I, Komandan Lanud Husein Sastranegaradalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepadaPangkoopsau

PemohonKasasi dan II ditolak, maka para Pemohon Kasasi dan II dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : lI. 1.KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA

KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARA, dan II. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,tersebut;Menghukum para Pemohon Kasasi dan IIl/Tergugat s.d IV untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Prof.

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA PALEMBANG,

PANGLIMAANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA STAF ANGKATAN UDARA~ REPUBLIKINDONESIA Cq. KOMANDAN PANGKALAN TNIANGKATAN UDARA PALEMBANG, berkedudukan di JalanAdi Sutjipto Lanud Palembang, dalam hal ini memberi kuasakepada : 1. KAPTEN SUS M. IKHWANUDIN, SH.NRP.534535 (Kepala Hukum Pangkalan TNI AU Palembang),2. PNS/III. D. YULIA ETHIKA, SH.

Bahwa tanah milik Penggugat yang Penggugat usahakan tahun 1975sampai sekarang tetap Penggugat usahakan dan tetap Penggugat kuasaidan pada bulan September 2005 tanah milik Penggugat tersebut diklaimoleh TNI Angkatan Udara Lanud Palembang (Tergugat) adalah tanah TNIAngkatan Udara bagian dari Lanud Palembang dengan tanpa alas hakyang jelas serta melarang Penggugat untuk mengusahakan tanahtersebut;4.

demi kepastian hukum bagi Penggugat selaku pemilikyang sah dari tanah tersebut;Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah Penggugat adalahtanah TNI Angkatan Udara bagian dari Lanud Palembang dengan tanpaalas hak yang jelas dan melarang Penggugat untuk mengusahakan tanahmilik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukumyang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupunimmaterial;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Palembang

Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia,kemudian Penggugat juga tidak menyebutkan setelah Kepala StafAngkatan Udara Cq.

Panglima Komando Operasi Tentara NasionalIndonesia Angkatan Udara ;e Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat mohon kepadaPengadilan Negeri Palembang agar menolak gugatan Penggugat atausetidaktidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palembang No.114/Pdt.G/2005/PN.PLG. tanggal 25 April 2006 adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :e Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :e Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;e Menyatakan

Ita Salmon yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 18 Maret Tahun 2013, Seluas 7771 m² (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang beralamat di Jalan Bandara Oesman Syah, Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan adalah sah menurut hukum;

Republik Indonesia Di Jakarta, Cq Dirjen Perhubuungan Udara, Cq. Kepala Bandar Udara (Bandara) Usman Sadik

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA PALEMBANG

PANGLIMAANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIACq. KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARAPALEMBANG, berkedudukan di Jalan Adi SutjiptoLanud Palembang, dalam hal ini memberi kuasaHal. 2 dari 8 hal. Put.

Sertifikat Hak Milik No. 202 GS No. 37/1975atas nama Kecil Effendi (Penggugat) ;Bahwa tanah Penggugat tersebut Penggugat usahakansejak tahun 1975 dengan mendirikan bangunan rumah sertaditanami dengan tanam tumbuh dan tanaman keras;Bahwa tanah milik Penggugat yang Penggugat usahakantahun 1975 sampai sekarang tetap Penggugat usahakan dantetap Penggugat kuasai dan pada bulan September 2005tanah milik Penggugat tersebut diklaim oleh TNI AngkatanUdara Lanud Palembang (Tergugat) adalah tanah ITNIAngkatan Udara

No. 412PK/Pdt/2010jelas, sehingga tanah Penggugat tersebut tidak dapatPenggugat kelola/usahakan lagi sebagaimana mestinya,walaupun telah Penggugat upayakan penyelesaiannya secaramusyawarah, namun Tergugat tetap melarang Penggugatuntuk mengusahakan tanah~ milik Penggugat tersebut,sehingga Penggugat menempuh jalur hukum menyelesaikannyademi kepastian hukum bagi Penggugat selaku pemilik yangsah dari tanah tersebut;Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim tanahPenggugat adalah tanah TNI Angkatan Udara

Departemen Pertahanandan Keamanan Republik Indonesia, kemudian Penggugat jugatidak menyebutkan setelah Kepala Staf Angkaran Udara Cq.Panglima Komando Operasi Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Udara ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Tergugatmohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar menolakgugatan Penggugat atau setidak tidaknya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan NegeriPalembang No. 114/Pdt.G/2005/PN.Plg tanggal 25 April2006 adalah

Kepala Bandar Udara Sentani,

Kepala Bandar Udara Sentani,berkedudukan di Jl.

yang telah digunakan Bandar Udara Sentani akan diprosespemberian ganti ruginya ...

yang terletak di Jalan Yabaso KelurahanSentani Kota, Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara : Tanah milik Bandar Udara Sentani;e Sebelah Timur : Tanah adat Bapak Ayub Felled dan Bapak Anthon Felle;e Sebelah Selatan : Tanah milik Bandar Udara Sentani;e Sebelah Barat : Tanah milik Bandar Udara Sentani;Adalah milik Penggugat berdasarkan semua buktibukti kepemilikan dan pengakuan hakatas tanah adat oleh pihak adat;5 Menghukum Tergugat untuk membayar

TEKAD PURNA AGNIAMARTANTO ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGGUGAT;Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 69/G/201 7/PTUNJKTmelawan:DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIANPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,Tempat Kedudukan di Jalan Medan MerdekaBarat No. 8, Jakarta 10110;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.Nama : ENDAHPURNAMA SARI;Jabatan : Kepala Bagian Hukum;2.Nama : GIDEON P.M.

BUTARBUTAR;Jabatan : Kasubag Advokasi Hukum;3.Nama : YUNIZA DIANTINI:;Jabatan : Staf Bagian Hukum;4.Nama : ROBERT AMBROSIUS S;Jabatan : Staf Bagian Hukum;5.Nama : IKA WAHYUNINGSIH;Jabatan : Staf Bagian Hukum;6.Nama : ALNOAN SIRAITT;Jabatan : Staf Bagian Hukum;7.Nama : ZAINUR RUAL;Jabatan : Staf Bagian Hukum;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan PNS pada Direktorat JenderalPerhubungan Udara, KementerianPerhubungan Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka BaratNo. 8, Jakarta

mempelajari berkas perkara tersebut;Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 69/G/201 7/PTUNJKTTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal29 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor69/G/2017/PTUNJKT, pada pokoknya gugatan tersebut memohon agarPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Operasi Non Administratif antara PT Survai Udara Penas (Persero) dan PT. Prabu Wahana International No.; PERJ.9/XII/PENAS-PWI/2014 antara Penggugat dengan Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasi Non Administratif antara PT Survai Udara Penas (Persero) dan PT.

Survai Udara Penas (Persero)

ASI PUDJIASTUTI AVIATION ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa berdasarkan data penumpang,pendapatan penjualan tiketPenggugat pada Angkutan Lebaran 2016 sebanyakRp. 98.846.800, Bahwa kemudian atas peristiwa tersebut, pihak Tergugat memangilPenggugat untuk melakukan pemeriksaan oleh Petugas InspekturAngkutan Udara pada Direktorat Jenderal Angkutan Udara.

Christine Deviyanty, NIP. 19761226 1998032 002, Jabatan:Inspektur Angkutan Udara.2. Fenny lIriane, NIP. 19780222 2005022001, Jabatan: InspekturAngkutan Udara.3.

,disebutkan bahwa : Pelaksanaan angkutan udara tanpa memilikiPersetujuan Terbang (Flight Approval) untuk angkutan udara niagaberjadwal dalam negeri oleh badan usaha angkutan udara nasional.Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/201 7/PTUNJKT.Atas pelanggaran tersebut akan dikenakan denda dengan PU(Penalty Unit) sebanyak 3.001 sampai dengan 10.000 denganperhitungan point sejumlah nominal Rp. 100.000, per point,sehingga denda yang dapat dijatunkan pada point pelanggaran iniadalah minimal

udara lebarantersebut, telah diadakan rapat koordinasi berdasarkan UndanganRapat Nomor : UM.202/28/24/DJPU.DAU2016 tanggal 15 Juli 2016perihal undangan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilanDirektorat Jenderal Perhubungan Udara, PT.

yang berupa denda, merupakan kewenangan Direktorat AngkutanUdara, keduanya merupakan hal yang terpisah.Bahwa, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008,tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, yang pada Pasal 44 ayat (1), padapokoknya menyebutkan bahwa badan usaha angkutan udara niaga berjadwal,apabila akan menambah kapasitas, harus dengan persetujuan Dirjend.Angkutan Udara, yaitu Persetujuan Terbang yang berupa Flight Approval.Bahwa, walaupun suatu penerbangan di luar ijin terbang

KEPALA DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA, DK VS RIZKY OKTORIANA TIMURISA, DK

Penggugat:
YUDHI TRIHARMEN
Tergugat:
PT TATA UDARA NUSANTARA