Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalamPasal 1 angka 10 UndangUndang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaba Negara ; . Bahwa ketentuan Pasal 47 UndangUndang RI Nomor : 5 Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa PengadilanTata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; nn.

atas suratPermintaan Data/Dokumen Nomor : S2579/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 24 Mei 2010 direspon oleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) denganmemberikan data fotocopy berupa SPT Tahunan PPh BadanTahun 2008, Audit Report tahun 2008, General Ledger(softcopy), Manufacturing Agreement, Financial Statement danAkte Pendirian namun tidak disertai dengan Transfer Pricingdocumentation termasuk di dalamnya Comparability Analysisyang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran danKelaziman Usaba

dalam pelaksanaannya ada kemungkinantimbul benturan kepentingan, perselisilian, atau sengketa antaraBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan wargamasyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannyapembangunan nasional;d. bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanyaPeradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkankeadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehinggadapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnyadalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaba

Hayam Wuruk No. 68, JakartaBarat 11160. berdasarkan Surat Kuasa,tertanggal 17 April 2007Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIIntervensi ;Pengadilan Tata Usaba Negara tersebutTelah membaca surat gugatan Penggugattertanggal 19 Juni 2007 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,pada tanggal yang sama dan terdattar dibawahregister nomor. 48/G/2007/PTUN BDG ;Telah membaca Surat Pcnetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor.48/Pen.MH/2007/PTUN BDG Tanggal 22 Juni

Menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan (dahulu Pelaku Usaba) tertanggal23 Agustus 2016 tidak dapatditerima;3. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 199/Arbitrase/BPSKBB/II/2016tanggal 08 Agustus 2016;4.

tertulis yang dikeluarkan olehbadan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatkongkret. individual. dan final. yang membawa akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata";Bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10 UndangUndang RINo 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang No 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan KeputusanTata Usaha Negara adalah Sengketa rata Usaba

keberatan, atas suratPermintaan Data/Dokumen Nomor S2579/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 24 Mei 2010 direspon oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) denganmemberikan data fotocopy berupa SPT Tahunan PPh BadanTahun 2008, Audit Report tahun 2008, General Ledger(softcopy), Manufacturing Agreement, Financial Statementdan Akte Pendirian namun tidak disertai dengan TransferPricing documentation termasuk di dalamnya ComparabilityAnalysis yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajarandan Kelaziman Usaba

keberatan, atas SuratPermintaan Data/Dokumen Nomor : S2579/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 24 Mei 2010 direspon oleh TermohonPeninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) denganmemberikan data fotocopy berupa SPT Tahunan PPh BadanTahun 2008, Audit Report Tahun 2008, General Ledger(softcopy), Manufacturing Agreement, Financial Statementdan Akte Pendirian namun tidak disertai dengan TransferPricing documentation termasuk didalamnya ComparabilityAnalysis yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajarandan Kelaziman Usaba

Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalamPasal 1 angka 10 UndangUndang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaba Negara ; . Bahwa ketentuan Pasal 47 UndangUndang RI Nomor : 5 Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa PengadilanTata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; nn.

desa kepada masyarakat atau warga desadan setelah sosialisasi tersebut perarem desa tersebut baru bisadisahkan ;> Bahwa Dalam sebuah desa pekraman, ada beberapa kegiatan yangdiselenggarakan oleh masyarakat terkait dengan desa tersebut, yangdipimpin oleh Bendesa Adat itu sendiri ;> Bahwa yang termasuk dalam unsur Desa Adat khususnya di DesaKeramas yang dipimpin oleh seorang Bendesa Adat, Wakil Bendesa,Penyarikan, Petengen / Bendahara ;> Bahwa di Desa Adat Keramas terdapat suatu lembaga yangbernama Usaba

Desa dan saksi sendiri sebagai bagian dari UsabaDesa tersebut ;> Bahwa tugas dari usaba Desa adalah membantu prajuru Desa untukmemberikan masukan / saran ;> Bahwa tugas dari Kerta Desa adalah menyelesaikan permasalahanadat yang timbul di wilayah Desa Adat ;> Bahwa dengan paruman Paruman desa yang berlaku di Desa AdatKeramas adalah mengenai masalah kehadiran prajuru desa, UsabaDesa, Kerta Desa, utusan / perwakilan dari masingmasing banjar,Kelian Subak, perwakilan dari masingmasing Subak yang dipilin

Bahwa alasan hukum tersebut di atas dikuatkan dengan fakta bahwaPenggugat (PAMMASE ASANG) dan kerabat Penggugat Il ikut bermohonpensertpikatan tanah dalam Proyek Nasional Pertanahan Tahun Anggaran2007; Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka jelas menurut hukum Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (SembilanPuluh) hariseperti yang ditentukan dalam Pasal55 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaba Negara jo.

keberatan, atas surat PermintaanData/Dokumen Nomor : S2579/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 24Mei 2010 direspon oleh Termohon Peninjauan Kembali(semulaPemohon Banding) dengan memberikan data fotocopyberupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008, Audit Report tahun2008, General Ledger (softcopy), Manufacturing Agreement,Financial Statement dan Akte Pendirian namun tidak disertaidengan Transfer Pricing documentation termasuk di dalamnyaComparability Analysis yang menjadi dasar penerapan PrinsipKewajaran dan Kelaziman Usaba

ZaenabUsman Balo, Zabrina Hanaya Usba, Ade Brahmana Putra, anandaKherunnisa Usaba, yang terletak di Jl. Toddopuli IV No. 10, Kel.Pandang, Kec.

, atas suratPermintaan Data/Dokumen Nomor : S2579/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 24 Mei 2010 direspon olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan memberikan data fotocopy berupa SPT TahunanPPh Badan Tahun 2008, Audit Report tahun 2008, GeneralLedger (softcopy), Manufacturing Agreement, FinancialStatement dan Akte Pendirian namun tidak disertai denganTransfer Pricing documentation termasuk di dalamnyaComparability Analysis yang menjadi dasar penerapanPrinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaba

keberatan, atas SuratPermintaan Data/Dokumen Nomor S2579/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 24 Mei 2010 direspon oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) denganmemberikan data fotocopy berupa SPT Tahunan PPh BadanTahun 2008, Audit Report tahun 2008, General Ledger(softcopy), Manufacturing Agreement, Financial Statementdan Akte Pendirian namun tidak disertai dengan TransferPricing documentation termasuk didalamnya ComparabilityAnalysis yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajarandan Kelaziman Usaba

sediakala ;Pada tanggal 18 Juli 2004 anak Daud Jahja menikah secara sah dengan Tergugatmelewati Penggugat II kakaknya yang sampai sekarang belum menikah sesuai denganregister Akte Perwakilan Kantor Catatan Sipil Surabaya berdasarkan persetujuanbersama sebelumnya antara Daud Jahja dengan Para Penggugat yaitu supaya hartabawaan (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah diatas tercantum No.I Sub.bdipinjam pakai kedalam perkawinan bersama 1 (satu) buah mobil tersebut oleh Tergugatsambil melanjutkan usaba

Oleh karena jtu gugatan mengenai sengketa perdata hak milik danHalaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt/2019/PTMDNperbuatan melawan hukum tidak dapat dicampur/digabungkan dengan sengketatata usaba negara dalam satu gugatan, yang menyebabkan gugatan Penggugatdalam Perkara Nomor : 56iPdt.G/2013/PNPms di Pengadilan NegeriPematangsiantar seharusnya diputus dengan amar putusan tidak dapatditerima (niet onvantkelijke verkiaard);4) Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum pada halaman 24 sebagaidasar

Oleh karena jtu gugatanHalaman 31 dari 39 Putusan Nomor : 95/PDT.BTH/2018/PN Pmsmengenai sengketa perdata hak milik dan perbuatan melawan hukum tidak dapatdicampur/digabungkan dengan sengketa tata usaba negara dalam satu gugatan,yang menyebabkan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor56iPdt.G/2013/PNPms di Pengadilan Negeri Pematangsiantar seharusnyadiputus dengan amar putusan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verkiaard);4) Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum pada halaman 24 sebagai dasarPutusan

ayat (5)tersebut, maka terhadap lokasi areal tanah yang sebelumnya berasal dariAreal Penggunaan Lain (APL) (T12), berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 410 Tahun 1986 yang selanjutnya areal/lokasi tanahtersebut pada tahun 1993 diberikan Kuasa Pertambangan kepada PemohonKasasi semula Tergugat/Terbanding, berdasarkan bukti (T2), (T3), (T4)maka terhadap areal/lokasi tanah tersebut tidak boleh diberikan lagi sesuatuhak diatasnya kecuali atas persetujuan Menteri, oleh karenanya pemberianHak Guna Usaba

berubah bentuk badan hukum, yaitusebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkanPP .No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkanPP.No.10/1990 menjadi Perusahaan Umum (PERUM) (sekarang PP No. 103/2000)hingga sekarang.Berdasarkan PP.No.103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian didalam Bab I mengenaiKetentuan Umum dalam Pasal 1disebutkan:"Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, yang selanjutnya dalam PeraturanPemerintah ini disebut Perusabaan, adalah Badan Usaba

Calon debitur adalah pengusaha mikro/pengusaha kecil yang memiliki usahaproduktif dan mempunyai barang sebagai objek jaminan kredit, jika calon debiturmempunyai lebih dari satu jenis usaha misalnya wartel dan bengkel maka keduausaha tersebut dapat diberikan kredit kreasi asalkan masingmasing usaba di back updengan barang jaminan yang ada;b. Identitas calon debituryangjelas :1. WNI dibuktikan dengan copyKTP2.