Ditemukan 61 data
Terbanding/Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ir. H. Joko Widodo
87 — 46
GarudaMas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, PresidenDirektur PT. Trikora Lloyd.Dengan susunan Majelis : 1. Prof. Dr. R. Subekti, SH. 2.Indroharto, SH. 3. Bustanul Arifin, SH.Berdasarkan argumentasi hukum diatas, sudah cukup alasanhukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa guo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd)untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).DALAM POKOK PERKARA1.
47 — 6
tidak mempunyaikwalitas satu sama lainnya, karena dalam fundamentumpetendinya tidak searah dengan petitum Surat gugatanPenggugat yang pada akhirnya gugatan Penggugat menjaditidak sempurna;Bahwa gugatan yang tidak sempurna, karena tidak secarajelas menyebutkan apa yang dituntut oleh oleh Penggugat,haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimanaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 21 November 1970 No. 492.K/Sip/1970 dalam PerkaraLumakso, Presiden direktur Garuda Mas Veem
tidak mempunyai kwalitas satu samalainnya, karena dalam fundamentum petendinya tidak searahdengan petitum Surat gugatan Penggugat yang pada akhirnyagugatan Penggugat menjadi tidak sempurna;Bahwa gugatan yang tidak sempurna, karena tidak secara jelasmenyebutkan apa yang dituntut oleh oleh Penggugat, haruslahdinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21November 1970 No. 492.K/Sip/1970 dalam Perkara Lumakso,Presiden direktur Garuda Mas Veem
385 — 198
DUHITA VEEM 215.522.600,0021. PT. KONONA 211.879.417,2022. PT. HARFI INTENUSA MANDIRI 249.300.699,00 Halaman 19 dari44 Putusan Keberatan Daftar Pembagian No.01/PembatalanPerjanjianPerdamaian/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. 23. PT. REZALINDO USAHA BERSAMA 30.596.153.0024. PT. INTERDOMESTICATAMA FORWARDINDO 5.190.930,0025. PT. KARYA INDAH MULTI GUNA 137.383.044,0426. HO SEI MACHINERY 211.250.000,0027. LYNDA HOTMA 30.384.187,2428. PT. BOSUNG INDONESIA 194.449.371,6429. PRIMA KARYA 145.992.000,0030. CV.
126 — 155
Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci dan tidakmemiliki dasar hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamyurisprudensinya berpendapat sebagai berikut:PerkaraGugatan Perbuatan Melawan Hukum: PT Garuda Mas Veem vs.
110 — 23
positadan petitumnya Penggugat mencampuradukkan antara PenyelengaraanPemilu dan Perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebutmenjadi gugatan yang tidak sempurna sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 83 ayat 2 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 makaseharusnya disempumakan dahulu, karena tidak menyebutkan denganjelas apa yang dituntut, harus dinyatakari tidak dapat diterima(Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970No. 492 K/Sip/1970 dalam perkara: Lumakso, Presiden Direktur PT.Garuda Mas Veem
113 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Garuda Mas Veem vs PT.Perusahaan Pelayaran Samodera Trikora Lloyd), menyatakan:Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soalmengesampingkan keberatankeberatan yang diajukan dalammemori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkatkasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenaifaktafaktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnyaterus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan begitusaja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung. selainkurang tepat juga kurang
1.Irawati Binti Ismail
2.Zaelani Bin M. Saleh
3.Mardani Bin M. Saleh
4.M. Yusuf Bin M. Saleh
5.Suryani Binti M. Saleh
6.Rahmah Binti M. Saleh
7.Rusli Bin M. Saleh
8.M. Kadri Bin M. Saleh
9.Zulfitri Bin M. Saleh
10.Suratnawati Binti M. Saleh
11.Syahrul Rizki Bin M. Saleh
Tergugat:
1.M. Nasir Bin M. Thaib
2.Adnan Bin M. Thaib
3.Faisal Bin M. Thaib
4.Mainar Binti M. Thaib
5.Sulaiman Bin Alatif
6.Muksal Mina
7.Taufiq Suganda Bin M. Nasir
8.Riska Yanti Binti Marwan
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Bireuen Cq Bupati Bireuen Cq Camat PPAT Kecamatan Kota Juang Cq Keuchik Mns Reuleut Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen
2.Pemerintah Kabupaten Bireuen Cq Bupati Bireuen Cq Camat PPAT Kecamatan Kota Juang Kab. Bireuen
147 — 51
Garuda Mas Veem lawan BudihardjoSastrohadiwirjo, Presiden Direktur P.T.
393 — 157
Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ParaPenggugat, Quod Non, tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial yangdiajukan oleh Para Penggugat tidak terperinci dan tidak memiliki dasar hukumsama sekali ;Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci dan tidak memiliki dasarhukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinyaberpendapat sebagai berikut :Hal 31 dari 51 Hal.Putusan No.566/Pdt.G/2010/PN.JktSelPerkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT.Garuda Mas Veem
60 — 20
Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo,Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 64/PDT/2019PT BNAPresiden Direktur P.T.
Necodemus Djaja Surjadjaja
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN OEI. Diwakili oleh : Khemlan Rani Hassaran
342 — 2080
Perusahaan,Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan, Veem Dan Ekspedisi OE!(N.V. OEI), yang dapat dikutip sebagai berikut:. Nama perseroan jang tertaantum alam pasal 1 dirubah mendjadiN.V. Perusahaan, Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan, VeemDan Ekspedisi Oei, dengan singkat ,,N.V. Oe!.;Bahwa Anggaran Dasar N.V.
116 — 12
Dalam Perkara : Lumakso, Presiden Direktur P.T.Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur P.T.Trikora Lloyd, yang menyatakan "Gugatan yang tidak Sempurna, karena tidakmenyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapatditerima", seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan : "agar dinyatakan syahsemua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkanputusanputusan yang mana", dan "agar dinyatakan sebagai perbuatan yangmelanggar hukum segala
97 — 42
tidak jelas (obscuur libel), maka sudah sepatutnya menuruthukum gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.DKI.Bahwa mengenai hal ini Tergugat sampai dengan Tergugat VI mohondengan menunjuk pada Yurisprudensi putusan kasasi Mahkamah AgungRI sebagai berikut := Putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970No. 492 K/Sip/1970 dalam perkara : Lumakso, Presiden DirekturPT Garuda Mas Veem
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Garuda Mas Veem vsPT.
127 — 92
Dengan tidak terbuktinya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan/atautidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, maka tentunya tuntutan gantikerugian yang didalilkan oleh Penggugat (baik materil maupun imateril) pada angka19 halaman 16 Gugatan merupakan dalil yang tidak relevan untuk dibebankankepada Tergugat dan juga merupakan dalil yang sangat tidak berdasar hukum.Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan atas perkara gugatanperbuatan melawan hukum PT Garuda Mas Veem vs.
122 — 50
Garuda Mas Veem lawan BudihardjoSastrohadiwirjo, Presiden Direktur P.T.
104 — 23
Garuda Mas Veem lawanBudihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur P.T.
1.momon alian omon
2.Asep Sulaeman
3.Dudung
4.Iwan Sobari
Tergugat:
5.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DITJEN BINA MARGA Cq. SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN CISUMDAWU
6.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI â SUMEDANG â DAWUAN
7.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
8.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
Turut Tergugat:
1.CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION (CRBC)
2.Yoyo Iskandar, ST (Kepala Desa Cibeusi)
195 — 36
Garuda Mas Veem lawanBudihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT. Trikora Lloyd;Dengan susunan Majelis : 1. Prof. Dr. R. Subekti, SH. 2.
49 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
disebutkan "perihal : gugatan", makagugatan tersebut menjadi gugatan yang tidak sempurna.Sebagaimana sesuai yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat 2Undang Undang No. 2 Tahun 2004 maka seharusnyadisempurnakan dahulu;"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkandengan jelas apa yang dituntut, harus' dinyatakan tidakdapat diterima, sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi(putusan Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970 No. 492K/Sip/1970 dalam perkara : Lumakso, Presiden Direktur PT.Garuda Mas Veem
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Demak
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS EVI MARIANI GAUTAMA, SH, Sp N, MH
Terbanding/Tergugat III : Hj. MUSTOFIYAH
Terbanding/Tergugat IV : KPKNL SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK
119 — 75
Hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 No.492 K/Sip/1970 dalamperkara antara Lumakso, Presiden Direktur PT Garuda Mas Veem melawanBudihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT Trikora Lloyd, yang padaintinya menyebutkan sebagai berikut:Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apayang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalamperkara ini dituntukan:. agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum segala
141 — 173
Garuda Mas Veem lawanBudihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT Trikora Lloyd,dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :Hal 23 dari 145 Hal Putusan No. 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.SelGugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan denganjelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima,seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :Agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut,tetapi tidak disebutkan putusanputusan yang mana,Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang