tanggal 7 Juli 2010 menyebutkan bahwa terhadapPIB Nomor Aju: 00000010092420081005000284 tanggal 5 November2008 telah diberikan perpanjangan kewajiban ekspornya sampai dengantanggal 31 Desember 2009, namun sampai dengan tanggal 22 Maret 2010atas PIB dimaksud belum ada laporan realisasi ekspor/laporan BCLKT01;Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang TatalaksanaKemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, dalam jangka waktu12

bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga menghasilkanputusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan alasanalasan hukum sebagai berikut:2.1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangatkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajakpada alinea kedua halaman ke 18, yang berbunyi:Bahwa karena Terbanding tidak memproses lebih lanjut SuratKeberatan tersebut dan tidak memberi keputusan dalam jangka waktu12

selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :Bahwa alasanalasan Peninjauankembali tidak dapat dibenarkan karenaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal91 huruf e Undangundang Nomor. 14 Tahun 2002), dengan pertimbangan :bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak oleh Terbanding telah melewati jangka waktu12

PALALANGAN, diketahuibahwa Penggugat akan menerima keuntungan / profit dari Tergugat sebesarHalaman 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor 199/Padt.G/2020/PNMakRp.27.200.000, (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannyadalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan Penggugat akanmenerima pengembalian uang modal investasi dari Tergugat sebesarRp.272.000.000, (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) setelah jangka waktu12 (dua belas) bulan ;Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, diketahui

dipergunakan untuk keperluan tambah modal kerjayaitu dagang batu bata merah dan memproduksi batu bata merah :3 Bahwa selanjutnya mendasar pada Surat Penawaran Putusan Kredit(SPPK) tertanggal 31102006, dengan nomor : B.549IX/KCP/ADK/10/2006, keduabelah pihak antara PARA PELAWAN dan TERLAWAN I mengadakanperpanjangan dan perubahan perjanjian kredit ini berlaku untuk kredit sebesarRp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) : 4 Bahwa perpanjangan dan perubahan kredit ini berlaku untuk jangka waktu12

No.517 K/Pdt/2009Kerugian MateriilKerugian yang nyatanyata dialami Penggugat berupa hilangnyakeuntungan dari Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan uang modalyang tertahan pada Tergugat terhitung sejak 19 Desember 2006 (JanjiPembayaran Terakhir) sampai diajukannya gugatan ini sudah berjalan 4(empat) bulan 7 hari, dengan perincian perhitungan sebagai berikut :Harga total 15 Unit Sepeda Motor x Suku Bunga Bank (%) x waktu12 Bulanketerlambatan = Rp. 174.600.000. x 18 % x 4 Bulan 5 hari12 Bulan(127

Kerugian Materil Sebesar :Harga total 15 Unit Sepeda Motor x Suku Bunga Bank (%) x waktu12 Bulanketerlambatan = Rp.174.600.000. x 18 % x 4 Bulan 5 hari (127 hari) =12 BulanRp 11.087.100. (Sebelas juta delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;Jumlah ini akan terus bertambah/berkembang dalam setiap harinyaterhitung mulai tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Hal. 13 dari 32 hal. Put. No.517 K/Pdt/2009Kerugian Immateriil : Rp. 100.000.000.

Poin 1.1. yaitu Plafon kredit Rp. 73.072.850, ( tujuh puluh tiga jutatujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah),, dengan jakwa waktu12 bulan, dimulai tg 06 Juni 2013 s/d 06 Juni 2015, e Sehingga berbunyi sebagai berikutPasal 1.

tanggal 7 Juli 2010 menyebutkan bahwa terhadapPIB Nomor Aju: 00000010092420081016000276 tanggal 16 Oktober2008 telah diberikan perpanjangan kewajiban ekspornya sampai dengantanggal 31 Desember 2009, namun sampai dengan tanggal 22 Maret 2010atas PIB dimaksud belum ada laporan realisasi ekspor/laporan BCLKT01;Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang TatalaksanaKemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, dalam jangka waktu12

Majelis Pengadilan Pajak melihat alat bukti dari Termohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) hanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor:580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Tentang TatalaksanaKemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, dalam jangka waktu12 bulan sejak tanggal pendaftaran PIB.Bahwa Majelis Pengadilan Pajak membaca Keputusan Menteri KeuanganNomor: 580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tidak tuntas sampai kedalil hukumnya yang mengakibatkan salah menafsirkan dan tetapberpendapat

judul Desain Industri; dangambar atau foto Desain Industri.ao oPrh (3) Dalam hal Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkanatas putusan pengadilan, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)dilakukan setelah Direktorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut.(4) Pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon dapat meminta secara tertulis agarpengumuman Permohonan ditunda.(5) Penundaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak boleh melebihi waktu12

(dua muilyarrupiah), harus dibayar lunas selambatlambatnya dalam waktu12 bulan karenanya harus sudah dilunasi selambatlambatnyatanggal 28 Januari 2000 ; Dalam bentuk Installment berupa uang sampai sejumlahRp.4.400.000.000. (empat milyar empat ratus juta rupiah) danharus dibayar lunas secara cicilan maupun sekaligus dalamjangka waktu 40 bulan dan harus dilunasi selambatlambatnya pada tanggal 28 April 2003 ;. Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran hutang TermohonDebitur : PT.

Pengambil Kredit telah setuju dansemupakat untuk menambah jumlah kredit, menambah jaminan dan memperpanjangjangka waktu kredit, jumlah kredit yang semula berjumlah Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah) ditambah Rp. 500.000.000, dima ratus juta rupiah) sehingga kredityang berjalan dalam suatu rekening korant dengan maksimum CO tetap seluruhnyaRp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan bunga 16 % pertahun, yang sedianyawajib dilunasi pada tanggal 7 Mei 2006 selanjutnya diperpanjang dalam jangka waktu12

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kediri tanggal29 September 2003, Nomor : B.897/KCIX/ADK/09/2003 dan Akta PersetujuanPenambahan / Suplesi Kredit tanggal 2 Oktober 2003, antara Bank danPengambil Kredit oo...Kredit telah setuju dan semupakat untuk menambah jumlah kredit dengan COtetap dari Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ditambah sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sehingga total kredit Para Penggugat menjadiRp.500.000.000, (ima ratus juta rupiah) dengan bunga 18 % pertahun dalam waktu12

telah setuju dansemupakat untuk menambah jumlah kredit, menambah jaminan dan memperpanjangjangka waktu kredit, jumlah kredit yang semula berjumlah Rp. 500.000.000, (imaratus juta rupiah) ditambah Rp. 500.000.000, dima ratus juta rupiah) sehingga kredityang berjalan dalam suatu rekening korant dengan maksimum CO tetap seluruhnyaRp. 1.000.000.000, (satu. milyar rupiah) dengan bunga 16 % pertahun, yangsedianya wallb ..... eewajib dilunasi pada tanggal 7 Mei 2006 selanjutnya diperpanjang dalam jangka waktu12

Bahwa hutang uang tunai tersebut harus dilunasi atau dibayar kemballioleh Terlawan Ill dan Terlawan IV kepada Pelawan dalam tenggang waktu12 (dua belas) bulan atau 1 (Satu) tahun, yaitu jatuh tempo pembayaranpada tanggal 21 (dua puluh satu) April 2015, sebagaimana tertulis di dalamPasal 2 (dua) Akta Pengakuan Hutang Nomor 89/2014tersebut ;5.

alat bukti surat Penggugat P1 s/d P9dan alat bukti surat Tergugat berupa T 1 s/d T 4 dan alat bukti suratTergugat Il berupaT Il 1 s/d T Il 5, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan PerjanjianPembangunan Ruko Tertanggal 21 januari 2016 (vide bukti P2 dan T I1)di atas tanah milik Penggugat seluas 119 M2, dengan ketentuanpengurusan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) menjadi tanggung jawabTergugat , spesifikasi teknis bangunan telah ditentukan dan dalam waktu12

Majelis Pengadilan Pajak melihat alat bukti dari Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) hanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang TatalaksanaKemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, dalam jangka waktu12 bulan sejak tanggal pendaftaran PIB.Bahwa Majelis Pengadilan Pajak membaca Keputusan Menteri KeuanganNomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tidak tuntas sampai kedalil hukumnya yang mengakibatkan salah menafsirkan dan tetapberpendapat

tanggal 7 Juli 2010 menyebutkan bahwa terhadapPIB Nomor Aju: 00000010092420081015000275 tanggal 15 Oktober2008 telah diberikan perpanjangan kewajiban ekspornya sampai dengantanggal 31 Desember 2009, namun sampai dengan tanggal 22 Maret 2010atas PIB dimaksud belum ada laporan realisasi ekspor/laporan BCLKT01;Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang TatalaksanaKemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, dalam jangka waktu12

1990 dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipilyang bercerai yang mempunyai anak, adalah layak dan adil serta sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonvensi, atau dengan kata lain dipandang maruf, apabilaHal 11 dari hal 18 Put.No.10/Pdt.G/2016/PTA .MksTergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensiyang diperhitungkan perbulan sebesar 1/3 dari gaji bersih/take home pay yang diterimaoleh Tergugat Rekonvensi yaitu 1/3 x Rp9.000.000,00 = Rp3.000.000,00, atau dalam waktu12

2015/PN Skt, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan perjanjian kredit No.2013/007 yang dibuat dibawahtangan tertanggal 13 Juni 2013, Para Penggugat telah mendapatkanfasiltas pinjaman modal kerja dari Tergugat dengan PlafonRp.1.000.000.000, ( satu milyard rupiah ), suku bunga 16 % ,p.a.pertahun, jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan terhitung sejak 13Juni 2013 sampai dengan 13 Juni 2014 , dan telah diadakan PersetujuanPerubahan Perjanjian kredit Nomor (1) 2013/007 dengan jangka waktu12

Berdasarkan ketentuan dalam Sertifikat Asuransi Primajaga 100 sebagai berikut:Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 19/Pdt.SusBPSK/2017/PN Mare Pasal 3 Pembayaran Manfaat ayat (7): Manfaat Pertanggungan tidak akandiberikan dalam hal Tertanqgung meninggal dunia dan/atau menderitaketidakmampuan total tetap dalam waktu12 bulanpertamasejaktanggal masuk, kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan.e Pasal V Pengecualian ayat (9): Manfaat dari Polis ini tidak dibayar jikaTertanqqung mengalami kematian dan/atau

Bahwa dalam Syarat dan Ketentuan UmumPasal D Pembayaran Premi danManfaat Pertanggungan ayat (5): Manfaatpertanggungan tidak akandiberikan dalam hal Tertanggung mengalamikematian/ketidakmampuantotal tetap salam waktu12 bulan pertama sejak perlindungan Asuransiberlakuefektif, kecuali jika kematian/ketidakmampuantotaltetapdiakibatkan oleh Kecelakaan.5.

memberikan pinjaman uang kepadaTergugat sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), sebagaimanadituangkan bukti P1 dalam Pasal 1 berupa berupa Surat Perjanjian KreditNomor 297/SPK/BPRPT/BTG/07/2015, tanggal 15 Juli 2015 dan berdasarkanketerangan saksi SITI KOMARIAH bahwa surat perjanjian tersebut telahdilakukan waarmerken di kantor Notaris atas nama WINARTI WILAMI;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P1 tersebutdinyatakan dalam Pasal 2 bahwa pinjaman uang tersebut dalam jangka waktu12