Bahwa pasal 13 tersebut mengurai tentang kKewenangan dan kewajibanTergugat dalam Pemilihan walkota dan Wakil walikota Palopo Tahun2018, bahwa dalam ketentuan a quo tidak mengatur secaraHalaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Padt.G/2018/PN Pipkhusus/spesifik ketentuan menindaklanjuti putusan PANWAS denganharus melaksanakan isi rekomendasi;Bahwa pasal 13 huruf p UU No. 1 Tahun 2015 tersebut haruslahdiletakan konteksnya sesuai pasal 140 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015yang mengatur bahwa Rekomendasi

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (sat) mbar phoincopy Suat Keouiusan Walkota Pangkalbinang Nomor :044 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan Yang Dibiayai Melalu Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiranterlampir);2. 1 (satu) set photocopyPenyampaianSK Walikota Pangkalpinang Nomor:044 Tahun 2003 Nomor :0452804Bappeda/2003 fbuan Jui 2008;3.

Kepala Desa kepada BadanPermusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktobertahun berjalan.Pasal 21(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakatibersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikanoleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutanlain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.(2) Bupati/Walkota

Sebagai CalonPegawai negeri Sipil.10.214Copy petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.221.134313 tanggal 28 Oktober 1998 tentang Pengangkatan Yusiiffar Artadi, ST.Sebagai Pegawai negeri Sipil.Copy petikan Surat Keputusan Walkota Mataram Nomor824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang PengangkatanYusifar Artadi, ST.

Sebagai Kasi Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum KotaMataram.Copy petikan Surat Keputusan Walkota Mataram Nomor800/821. 2/372/BKD/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang PengangkatanYuslffar Artadi, ST.

Sebagai Kepala Bidang Pengairan pada Dinas PekerjaanUmum Kota Mataram.Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 215/III/2012 tanggal 10Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat selaku Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang lingkup Pemerintah Kota MataramTahun Anggaran 2012.Copy Surat Keputusan Walkota Mataram Nomor : 6/1/2010 tanggal 4Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Benadahara Penermaan,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penermaan Pembantu, BendaharaPegeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

Satuan Kerja PengelolaKeuangan Daerah pada masingmasing SKPD lingkup Pemerintah KotaMataram Tahun Anggaran 2010.Copy Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 115/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Penunjukan Pengganti Pejabat BenadaharaPenermaan, Bendahara Pegeluaran Pembantu pada Dinas Pekefjaan UmumKota Mataram Tahun Anggaran 2011Copy Surat Keputusan Walkota Mataram Nomor : 03/1/2012 tanggal 2Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Benadahara Penerma,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerma

tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati dan atau Walikota dan Wakil Walkota yang berbunyi dilarangmelakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannyaberakhir.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (Satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walkota PangkalpinangNomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan BiayaAdministrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01April 2003 (lampiran terlampir);2. 1(satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota PangkalpinangNomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 04523804/Bappeda2003 bulan Jul2008;3.

Penetapan/Pengangkatan Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEKSP)Program Pemberdayaan Desa (PPD) berdasarkan musyawarah kelurahan BukitBatrem.e Bahwa Mekanisme penyerahan atau penyaluran Dana Usaha Kelurahantersebut dari APBD ke Kelurahan Bukit Batrem khususnya masyarakatkelurahan bukit batrem, Dumai adalah dengan cara awalnya WalikotaDumai membuat Surat Keputusan tentang penetapan Lokasi Programlembaga Ekonomi pedesaan/bantuan dana usaha desa/kelurahan tahun2010 yang mana Surat Keputusan Walkota

Penetapan/Pengangkatan Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEKSP)Program Pemberdayaan Desa (PPD) berdasarkan musyawarah kelurahan BukitBatrem.Bahwa Mekanisme penyerahan atau penyaluran Dana Usaha Kelurahantersebut dari APBD ke Kelurahan Bukit Batrem khususnya masyarakatkelurahan bukit batrem, Dumai adalah dengan cara awalnya WalikotaDumai membuat Surat Keputusan tentang penetapan Lokasi Programlembaga Ekonomi pedesaan/ bantuan dana usaha desa/kelurahan tahun2010 yang mana Surat Keputusan Walkota

Penetapan/Pengangkatan Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEKSP)Program Pemberdayaan Desa (PPD) berdasarkan musyawarah kelurahan BukitBatreme Bahwa Mekanisme penyerahan atau penyaluran Dana Usaha Kelurahantersebut dari APBD ke Kelurahan Bukit Batrem khususnya masyarakatkelurahan bukit batrem, Dumai adalah dengan cara awalnya WalikotaDumai membuat Surat Keputusan tentang penetapan Lokasi Programlembaga Ekonomi pedesaan/bantuan dana usaha desa/kelurahan tahun2010 yang mana Surat Keputusan Walkota

Bukti T4 : Keputusan Walkota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2018Tentang Penetapan Nilai Jabatan Dan Harga JabatanTambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu (Fotokopisesuai dengan asili);5. Bukti T5 : Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor823/BKDDKK/SK/10, tanggal 2 Oktober 2014. (Fotokopidari fotokop)l) ;Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo6. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011.

Bukti T4 : Keputusan Walkota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2018Tentang Penetapan Nilai Jabatan Dan Harga JabatanTambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu (Fotokopisesuai dengan asili);5. Bukti T5 : Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor823/BKDDKK/SK/10, tanggal 2 Oktober 2014. (Fotokopidari fotokop)l) ;Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo6. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011.

Bukti T 17 : Photocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum RepublikIndonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 TentangPerubahan Ketiga atas PKPU Nomor : 15 Tahun 2019Tentang Tahapan Program dan jadwal penyelenggaraanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walkota tahun2020. Selanjutnya diberi tanda bukti T 17;18.

Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota AdmonistrasiSelatan sebagalmana tersebut dalam Keputusan Walkota JakartaHal. 15 Put. No36/ Pdt/2020/PT.DKIselatan Nomor: 101 Tahun 2009 Tentang Panita Pengadaan TanahUntuk Kepentirgan Umum Kota Admonistrasi Jakarta Selatan"(Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Jakarta Selatan),b.

dikabulkan oleh Majelis Hakim danpersidanga dilanjutkan pada tahap berikutnya, tibatiba tanggal 12 April2018 PENGGUGAT menyampaikan surat untuk mencabut gugatannya danpada tanggal 23 April 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogormembuat Penetapan sebagaimana Bukti TI. 7 ;Bahwa benar Pasar Teknik Umum belum menjadi Penyertaan ModalPemerintah Kepada PD Pasar Pakuan Jaya, akan tetapi PD Pasar PakuanJayapunya dasar yang kuat untuk melakukan Pengelolaan di Pasar TeknikUmum yaitu dengan mengacu kepada SK Walkota

sehingga harusdinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterimauntuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaipokok sengketa, sebagai berikut : DALAM POKOK SENGKETA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan dalam pertimbangan tentang duduknya perkara tersebut di atas; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahTergugat dalam menerbitkan Keputusan Walkota

Saksitandatangai oleh Wakil Walkota Bpk Yusman Kasim. ;Mengisi persyaratan antara lain berupa fotocopy akte perusahaan ,fotocopy IMB , Fotocopy KTP yang mengajukan permohonan , Pas foto3x4 sebanyak 2 lembar . :Bahwa saksi melihat SITU PT. Alam Rimba Sumatera (ARS) ada Pas fotoditempelkan yang berarti Orang tersebutlah yang mengajukanpermohonan SITU dan terhadap SITU PT. Alam Rimba Sumatera (ARS)foto yang ditempelkan pada SITU tersebut adalah Foto TerdakwaH.Hendri Pgl H.An Rasyid . ; XXV : Drs.

KUSNADI WIDJAJA ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Kesehatan propinsiJawa Timur Kepada Bupati / walkota sejawa timur Nomor444/3991/111.3/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Revisi MPASIdan sewa gudang yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANGGIATNO.R.MPH. ;Hal. 44 dari 94 hal. Put.

Siregar selaku Pemohon/Pemilik Bangunan telah mengajukansurat permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Bahwa setelah persyaratan serta kelengkapan dokumen telah lengkap,maka Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu menerbitkan Surat Jjm Walkota Palembang Nomor640/IMB/909/BPMPTSP/2016 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan NonRumah Tinggal ; Bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman 5 paragraf 1, penggugatmenyatakan, Bahwa

Kepala Desa kepada BadanPermusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktobertahun berjalan.Pasal 21(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakatibersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melaluicamat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakatiuntuk dievaluasi.(2) Bupati/Walkota

disepakati bersama.(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktobertahun berjalan.Pasal 21(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakatibersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melaluicamat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakatiuntuk dievaluasi.Halaman 35 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk(2) Bupati/Walkota

disepakati bersama.(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktobertahun berjalan.Pasal 21(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakatibersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)Halaman 74 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIkdisampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melaluicamat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakatiuntuk dievaluasi.(2) Bupati/Walkota

.; Bahwa............16Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Type CPemasangan Lift pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Cipta Karya danTata Ruang Kota Surabaya Tabun Anggaran 2009 tersebut dilaksanakan oleh GugusTugas Pengadaan IV sesuai Lampiran Keputusan Walkota Surabaya Nomor188.45/90/436.1.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) dan juga dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengadaan VIII sesuaiLampiran Keputusan Walikota

SK Walkota No. 190 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, tentangPenetapan Pokmas Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksiakibat Gempa Bumi tanggal 30 September 2009 yang rumahnya rusak Beratdan Rusak Sedang ;2. Daftar Nominatif Pokmas Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 ;3. Kwitansi Bukti Pembayaran Tahap I ( 50 % ) dan Tahap II ( 100 % ) ( Form144A &14B;4.

SK Walkota No. 190 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, tentang PenetapanPokmas Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat Gempa Bumitanggal 30 September 2009 yang rumahnya rusak Berat dan Rusak Sedang ;2. Daftar Nommatif Pokmas Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 ;3. Kwitansi Bukti Pembayaran Tahap I ( 50 % ) dan Tahap II ( 100 % ) ( Form 14 A &14B4.

SK Walkota Padang No.190 tahun 2010 tertanggal 09 Desember 2010tentang Penetapan Kelompok Masyarakat ( Pokmas ) Penerima Dana BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Gempa tanggal 30 September 2009,yang Rumahnya Rusak Berat dan Rusak Sedang ;Kemudian hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 pada jam yang tidak ingat,dokumen dokumen tersebut diserahkan kepada terdakwa Wisman.dengan mempergunakan Daftar Rincian Penarikan Rekening Dana Rehabilitasidan Rekonstruksi Tahap I / If Rumah Rusak Pasca Gempa

september 2009 di Kota Padangdan 1 (satu) lembar Ash Rekapitulasi Sementara Dana Bantuan Gempa SumateraBarat2009 Posisi 1 Maret 2011.Putusan No. 09/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG hal. 216 dari 22017. 1 (satu) Rangkap Usulan Normatif Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Dana18.19.Gempa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009.1(satu) bundel Surat Tugas dan Perjanjian Kerja Fasilitator Kelurahan DadokTunggul Hitam.1 (satu) bundel Suratsurat dari PJOK Kota Padang, berupa:L.10.11.12.13.14.SK Walkota

Walikota Bogoryang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan Kepala Daerah yangmempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan diluar Pengadilansebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UU Nomor 23 tahun 2014,maka Walikota tidak dapat dimasukan sebagai pihak dalam gugatan, tetapiPemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang memikul tanggung hukumnya didalam dan diluar Pengadilan, karena jabatan Walikota tidak dapat memikultanggung jawab perdata, namun hanya sebatas untuk mewakili daerahnya.Bahwa Walkota