Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayahprovinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernurdan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan;Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3)Pemegangan JIUP yang bermaksud mengusahakan mineral lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukanpermohonan IUP baru kepada menteri, gubernur danbupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48IUP operasi produksi diberikan olehBupati/Walokota

K.25/I/PW.01/18/X/95 tanggal 10Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan margacinta;2) Kutipan Akta Kelahiran No. 13.657/1995 tanggal 7 Nopember 1995 dariDisdukcapil Kabupaten Dati II Bandung ;3) Surat Keterangan Ahli Waris No.474 3/1908/1995BagPem tanggal 17Juli 1996 ;4) Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No. 129/KAC/VII/1996 tanggal 17Juli 1996, tertera ditandatangani Walokota Cimahi ;Dirampas untuk dimusnahkan.Bahwa amar Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04082003 No. 184

GR.821.29.922005, tanggal 03 Agustus 2005tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanKepala Sekolah Menengah Pertama atas nama Drs MuhammadIlyas sebagai Kepala SMP Negeri No. 31 Makassar.. 1 (Satu) lembar tanda terima Buku Bahasa Indonesia jilid tertanggal 04 Juni 2013.. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walokota Makassar No.425.05/088/Kep/1/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentangPembentukan Tim Manejemen Bantua Operasional Sekolah (BOS)Kota Makassar Tahun Anggaran 2012.Hal. 57 dari 51 hal, Put.No

GR.821.29.922005, tanggal 03 Agustus 2005 tentangpengangkatan . .42pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala SekolahMenengah Pertama atas nama Drs Muhammad llyas sebagai KepalaSMP Negeri No. 31 Makassar.7. 1 (satu) lembar tanda terima Buku Bahasa Indonesia Jilid tertanggal04 Juni 2013.8. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walokota Makassar No. 425.05/ 088/Kep/1/ 2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pembentukan TimManejemen Bantua Operasional Sekolah (BOS) Kota Makassar TahunAnggaran 2012.9

Berita AcaraPenyerahan Surat Keputusan Walokota BimaNomor 862/147/BKD/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 a.nSyahruddin, S. Sos. Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentangPenguatan Hukuman Disiplin a.n. Syahruddin AR, S. Sos. ;Him. 19 dari 39 him.

GR.821.29.92-2005, tanggal 03 Agustus 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanKepala Sekolah Menengah Pertama atas nama Drs Muhammad Ilyas sebagai Kepala SMP Negeri No. 31 Makassar.7. 1 (satu) lembar tanda terima Buku Bahasa Indonesia Jilid I tertanggal 04 Juni 2013.8. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walokota Makassar No. 425.05/088/Kep/1/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Manejemen Bantua Operasional Sekolah (BOS) Kota Makassar Tahun Anggaran 2012

Fioni Ping Astono (anak), untuk 1/6 (satu per enam) bagian.Diatas bagian tersebut, Alamarhnumah Nonya Magdalena juga memiliki suratizin bangunan yang dikeluarkan oleh Walokota Jakarta Raya No. 1131/RBtertanggal 19 Juni 1954.2. Bahwa Pembanding semula Penggugat memperoleh tanah dan bangunanyang terletak di Jl.Menteng Wadas Selatan No. 20, Kecmatan Setiabudi,Keluarahan pasar Manggis, Jakarta Selatan, memperolehnya dengan uraiansebagai berikut:A.

yang belakangandiketahui kertas kosong yang pernah ditandatangani telah dibuat menjadiSurat Pernyataan Menjual Rumah dan Surat Permohonan Persetujuankepada Walikorta Surabaya, padahal surat surat aquo tidak pernah dibuatdan tidak dikehendaki oleh PENGGUGAT, karena yang diketahui suamiPENGGUGAT hanya bermaksud untuk meminjam uang;Bahwa tujuan dan maksud Para TERGUGAT mengambil IMB milikPENGGUGAT tanpa sepengetahuan suami PENGGUGAT, serta mengurussendiri dan untuk mendapatkan surat persetujuan dari Walokota

CPNS daerah adalah Pejabat Pembuat Komitmen yaituBupati, Walokota dan Gubernur sedang yang berhak menetapkan SK.CPNS Pusat adalah Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementrian, pihakBadan Kepegawaian Negara (BKN) hanya menerima berkasberkas usulanyang telah dinyatakan lulus dalam Seleksi Nasional untuk menetapkan NIP(Nomor Induk Pegawai) dan setelah NIP ditetapkan oleh BKN diserahkankembali kepada Pejabat Pembuat Komitmen Tingkat Daerah dan Pusat(Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri dan Kepala Lembaga

CPNS daerah adalah Pejabat Pembuat Komitmenyaitu Bupati, Walokota dan Gubernur sedang yang berhak menetapkan SK.CPNS Pusat adalah Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementrian, pihakBadan Kepegawaian Negara (BKN) hanya menerima berkasberkas usulanyang telah dinyatakan lulus dalam Seleksi Nasional untuk menetapkan NIP(Nomor Induk Pegawai) dan setelah NIP ditetapkan oleh BKN diserahkanHalaman 43 dari 62 halaman,Putusan Pidana Nomor:1293/Pid.B/2015/PN.BdgNOKNN Wkembali kepada Pejabat Pembuat Komitmen Tingkat

K.25/I/PW.01/18/X/95 tanggal 10Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan margacinta;Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pat.G/2019/PNJKT.SEL11.12.13.14.15.2) Kutipan Akta Kelahiran No. 13.657/1995 tanggal 7 Nopember 1995dari Disdukcapil Kabupaten Dati II Bandung ;3) Surat Keterangan Ahli Waris No.474 3/1908/1995BagPem tanggal17 Juli 1996 ;4) Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No. 129/KAC/VII/1996 tanggal17 Juli 1996, tertera ditandatangani Walokota Cimahi ;Dirampas untuk dimusnahkan.Bahwa

jikadilihat dari videonya jumlahnya banyak;Halaman 10 Dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/Pn Mad Bahwa saat ini di Negara Indonesia telah terjadi penyebaranwabah Covid19 dan tingkat penyebarannya tergolongsignifikan; Bahwa berkaiatan dengan hal tersebut Mendagri, diikuti olehGubernur dan diikuti oleh Walikota Madiun menginstruksikanPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)untuk mengendalikan penyebaran virus Covid19 ini; Bahwa peraturan Walikota Madiun tersebut tertuang dalamInstruksi Walokota

Viensboys;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, tetapi jikadilihat dari videonya jumlahnya banyak;Bahwa saat ini di Negara Indonesia telah terjadi penyebaranwabah Covid19 dan tingkat penyebarannya tergolongsignifikan;Bahwa berkaiatan dengan hal tersebut Mendagri, diikuti olehGubernur dan diikuti oleh Walikota Madiun menginstruksikanPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)untuk mengendalikan penyebaran virus Covid19 ini;Bahwa peraturan Walikota Madiun tersebut tertuang dalamInstruksi Walokota

akan bisa melakukan kegiatan apapun lagike depannya untuk anggaran tahun 2008 yang masih tersisa sekitar 6 bulan lagi,sehingga atas dasar hal tersebut ditambah lagi menurut saksi Syamsul Bahri seteah adatelepon yang mengakui dari orang Inspetorat Kota P.Sidimpuan maka terpidanamenanda tangani berkas pertanggung jawabannya tanpa meneliti dan memfadilasi akanbuktibukti kebenaran atas pengeluaran anggaran tersebut lagi;Menimbang bahwa Majelis PK PN Medan menilai bahwa PS Sidimpuan yangdibentuk oleh Walokota

Bahwapemberhentian a quo tidak menjalankan ketentuan pasal 266 olehkarena dalam Keputusan Walokota Gunung Sitoli Nomor 800228Tahun 2019 tidak dijelaskan atau tidak dicantumkan dalamkonsiderans pertimbangan pemberhentian Penggugat;KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITUBERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHANYANG BAIK ;46.

ResikKota Tasikmalaya No.001/Kep.923DIROP/2012, tanggal 20 Januari 2012,tentangpencabutan surat keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota TasikmalayaNo.001/kep.923DIROP/2011 dan memberi izin pengelolahaan pelayanan fasilitas MCK/milik perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikamalaya kepada OMANABDURAHMAN (vide bukti P.11=,T.6=T.II INT) sangat merugikanPenggugat,dikarenakan tindakan Tergugat tersebut melanggar peraturan Perundangundangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan Peraturan Walokota

(Titipan Kejaksaan Agung R.1) 243/Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran AGNES(DPPA) Tahun 2015, Badan Penanggulangan GREYCEBencana Daerah Pemerintah Kota Manado GUMALANG,Amd 244 Asli Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016,Badan Penanggulangan Bencana DaerahPemerintah Kota Manado 2A5/Asli Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Tahun 2016, Badan Penanggulangan BencanaDaerah Pemerintah Kota Manado 246/Copy Legalisir Keputusan Walokota ManadoNomor : 131a/KEP/LT.12/BPBD/ 2015 Tanggal 7September 2015

(Titipan Kejaksaan Agung R.1) 243/Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran AGNES(DPPA) Tahun 2015, Badan Penanggulangan GREYCEBencana Daerah Pemerintah Kota Manado GUMALANG,Amd 244 /Asli Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016,Badan Penanggulangan Bencana DaerahPemerintah Kota Manado 2A5/Asli Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Tahun 2016, Badan Penanggulangan BencanaDaerah Pemerintah Kota Manado 246/Copy Legalisir Keputusan Walokota ManadoNomor : 131a/KEP/LT.12/BPBD/ 2015 Tanggal 7September 2015

Prk.02.021190 Tanggal 24 Oktober 2003 Perihal:Pengiriman Salinan Penetapan Nomor: 04/PEN.EKS/2003/PTUNBDGyang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung diBandung; : Surat Izin Walokota Bandung Nomor: 503.649/SI0756Disbang/2003tanggal 28 Maret 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan;: Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Barat Nomor: 5001989 tanggal 26 Oktober 2004, Perihal:Pelaksanaan Putusan PTUN Bandung No. 55/G/2003/PTUNBDG,tanggal 19082003 yang ditujukan

(Titipan Kejaksaan Agung R.1) 243/Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran AGNES(DPPA) Tahun 2015, Badan Penanggulangan GREYCEBencana Daerah Pemerintah Kota Manado GUMALANG,Amd 244 Asli Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016,Badan Penanggulangan Bencana DaerahPemerintah Kota Manado 2A5/Asli Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Tahun 2016, Badan Penanggulangan BencanaDaerah Pemerintah Kota Manado 246/Copy Legalisir Keputusan Walokota ManadoNomor : 131a/KEP/LT.12/BPBD/ 2015 Tanggal 7September 2015

(Titipan Kejaksaan Agung R.1) 243/Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran AGNES(DPPA) Tahun 2015, Badan Penanggulangan GREYCEBencana Daerah Pemerintah Kota Manado GUMALANG,Amd 244 /Asli Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016,Badan Penanggulangan Bencana DaerahPemerintah Kota Manado 2A5/Asli Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Tahun 2016, Badan Penanggulangan BencanaDaerah Pemerintah Kota Manado 246/Copy Legalisir Keputusan Walokota ManadoNomor : 131a/KEP/LT.12/BPBD/ 2015 Tanggal 7September 2015

Bahwa alinea kedua Butir 2pertimbangan hakim banding, jelas bertentangan dengan prinsip Hierarkiedan Stufenbau Theory, sehingga Surat Izin Keputusan Walokota MakassarHalaman 40 dari 44 halaman.

Walokota MustajabNo.33 Surabaya tersebut adalah diperkirakan sejumlah Rp.751.000.000, ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang dipertimbangkan tersebut yaitu harga tanahdan bangunan di Jl.