Ditemukan 1362 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 262/PID/2020/PT BNA
Tanggal 12 Nopember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
10566
  • Seolaholah telah ada kesepakatan antara Jaksa PenuntutUmum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara aquo sebelum putusan tersebut dibacakan.Sangat beralasan jika Terdakwa II Muammar Mauladi Bin Mulyadimenyatakan dirinya merupakan korban daripraktik mafia hukum yangdibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, terutamaoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara a quo.Indikasi kecurigaan tersebut semakin kuat dengan dipretelinya faktafaktayang terungkap
Register : 25-10-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 630/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 2 Nopember 2017 — - INDRA KESUMA (PENGGUGAT), DKK - PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN .TOL .MEDAN.-.BINJAI (TERGUGAT)
12329
  • Pemberitahukan, pihak klien telah melaporkan ke Kepolisian RI sesuai(vide bukti P4.a s/d P4.d) terhadap barang siapa dalam hal ini didugadilakukan oleh Syamsul Hilal Ginting, Amiruddin, Steven,Dharmawati, Alwi, SH, dll/ (saat ini masih disidik Penyidik POLDASU)yang diduga pelaku mafia peradilan, pemalsuan GS 415, GS 260, GS257, 258 dan GS lainnya, mafioso jual beli tanah terperkara, karenalogikanya banyak orang merasa berhak atas tanah terperkara denganalasan pemilik GS hingga seluas 10, 8 Hektar
Register : 18-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1757/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 12 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : PUTRA RAJA R SIREGAR SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DONGAN TORANG PANGARIBUAN Diwakili Oleh : DICKY SYAHFRIZAL LUBIS SH
5944
  • Keterangan Terdakwa;Analisis Yuridis Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas unsurunsurpasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, hal ini Sesuaidengan pembahasan analisa alat bukti ditambah dengan fakta realitayuridis yang terjadi dari Kami (penasehat Hukum), sehingga Terdakwamerupakan korban dari praktik mafia hukum yang dibangun aparatpenegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terutama oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo;Tidak Sempurma dan Tidak Lengkapnya
Register : 19-03-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 22-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — H. ARUDJI KARTAWINATA VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
3525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim Banding Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta, maka Majelis Hakim Banding telah melegalkantindakan sewenangwenang dan diluar kKewenangan yang diberikan dandilakukan Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat dalamhal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi.Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Banding Pembanding /Termohon Kasasi / Tergugat oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta, maka Majelis Hakim Banding telahmembiarkan adanya praktekpraktek mafia
    Melalui pengakuandari beberapa orang Kuasa Hukum Termohon Kasasi / Pembanding /Tergugat secara tersirat dan tersurat selama dalam prosespersidangan, adanya praktek mafia penerbitan SK Mendagri di BiroHalaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 145K/TUN/2015Otonomi Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam NegeriRI, setelah timbul sengketa khususnya di Pengadilan Tata UsahaNegara maka Biro Hukum Dirjen Otonomi Daerah yang harusmenyelesaikan di Pengadilan sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.12.3
Register : 01-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 206/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 6 April 2016 — ROSIDAH BINTI TIDI ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. dkk
10475
  • Yang Mulia, patut diduga ketiga Gugatan yang dilakukan Penggugatterhadap Tergugat Il Intervensi adalah rekayasa jahat, denganmengunakan proses peradilan (abuse of court process), yang dilakukanPenggugat dengan dibeking oleh Mafia Tanah, untuk memeras TergugatIl Intervensi;33. Karena itu merujuk Pasal 19 Ayat (2) Huruf c UUPA, dan Pasal 4 Ayat (1)Juncto Pasal 3 Huruf a PP No.24 Tahun 2007.
    ;XIl.54.55.56.Penggugat telah dibekingi oleh mafia tanah untuk merampas hakTergugat II Intervensi atas sebagian bidang Tanah SHGB No.5585/Joglo,dengan menggunakan alasan perhitungan luas bidang tanah SHGBNo.5585/Joglo.
Putus : 24-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 K/Pid/2014
Tanggal 24 Maret 2014 — SUNU ADIWIJAYA, ST bin UJANG ROSYID
3952 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , LL.M. dalam bukunya "Teori HukumPembuktian Pidana dan Perdata" (2012: 4) disebutkan bahwa baik dalam bidanghukum pidana maupun dalam bidang hukum perdata, yang menyebabkan pencarianNH nr fF W WY12keadilan tidak selamanya direalisasi dikarenakan adanya kelemahankelemahansebagai berikut:Alat bukti yang palsu;Alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka atau dugaan saja;Kebohongan/ kelicikan;Keterbatasan para pihak untuk membuktikan;Keterbatasan Hakim dalam menafsirkan penggunaan dari alat bukti;Mafia
Putus : 17-12-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1333 K/PDT/2009
Tanggal 17 Desember 2009 — Drs. R. JOEDO ASMORO, NY. FRANSISCA SRI BAGIARTI ASMORO, ; LETJEND TNI PUR. HADI WALUYO,
5140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan sangat sumir, dan tanpa dasar, Pengadilan Tinggi Surabayamenguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 56/Pdt.G/2007/PN.Malangterbukti dengan sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding PemohonKasasi/Pembanding yang mana dalam memori banding tersebut jelasjelas telahdiuraikan dengan gamblang dan nyata adanya tindak pidana penipuan danpengelapan yang dilakukan oleh sindikat mafia tanah, yang dimanfaatkan olehTermohon Kasasi, untuk memanipulasi jualbeli tanah (obyek sengketa
Putus : 24-07-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2012
Tanggal 24 Juli 2012 — H. DARWIS TAYANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, dk
4660 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apalagi pengetahuan MajelisHakim terhadap berbagai hal yang muncul dipersidangan merupakan salahsatu alat bukti untuk mewujudkan kebenaran materil itu;Keputusan Majelis Hakim sangat membahayakan terhadap penguatankeadilan yang lebih responsifAlasannya, keputusan ini memberi ruang yang lebih lebar para mafia tanahuntuk melakukan berbagai rekayasa secara admistratif tanpa mempersoalkankonteks dan proses hukum yang menjelujurinya.
Register : 10-02-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 169/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 13 April 2020 — Pembanding/Terdakwa : Al Fahmi Arya Alias Fahmi Diwakili Oleh : LBH Trisila Sumatera Utara
Terbanding/Penuntut Umum : Jan Maswan Sinurat, SH
2921
  • Bahwa dalam persidangan perkara ini AL FAHMI ARYA ALS FAHMItidak memiliki hubungan dengan Jaringan mafia Narkoba yang adatetapi Terdakwa hanya merupakan korban dari Jaringan peredaranNarkotika.
Register : 18-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Sby
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
1.H. Sugianto
2.PT. Sinar Mega Indah Persada
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur
Turut Tergugat:
1.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur
2.Pemerintah Kabupaten Sumenep qq. Bupati Sumenep
13417
  • Ada aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi yangmenjuluki para Penggugat sebagai maling, disebut pula sebagai mafia tanah,dan sebutan negatif lainnya. Penggugat II juga digugat oleh perwakilan wargamasyarakat di Pengadilan Negeri Sumenep dengan tuduhan telah melakukanHalaman 3 Putusan Sela No.176/Pdt.G/2021/PN. Sby.pelanggaran hukum yakni dituduh tidak memberikan ganti tanah TKD kepada 3(tiga) desa tersebut.
Register : 18-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Sby
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
1.H. Sugianto
2.PT. Sinar Mega Indah Persada
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur
Turut Tergugat:
1.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur
2.Pemerintah Kabupaten Sumenep qq. Bupati Sumenep
8613
  • Ada aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi yangmenjuluki para Penggugat sebagai maling, disebut pula sebagai mafia tanah,dan sebutan negatif lainnya. Penggugat II juga digugat oleh perwakilan wargamasyarakat di Pengadilan Negeri Sumenep dengan tuduhan telah melakukanHalaman 3 Putusan Sela No.176/Pdt.G/2021/PN. Sby.pelanggaran hukum yakni dituduh tidak memberikan ganti tanah TKD kepada 3(tiga) desa tersebut.
Register : 02-10-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PN RUTENG Nomor 119/PID.B/2014/PN.RUT
Tanggal 20 Nopember 2014 — MAKSIMUS SANTUS alias NARSI
8838
  • bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu. dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan pada diri Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat banyak yang memerlukan BBMbersubsidi jenis premium; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung' program pemerintah dalampemberantasan mafia
Putus : 21-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — Hj. SITI RATNA ALM VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR., II. TONNY SURYADI, DKK
5747 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, sertauntuk mencegah adanya mafia tanah yang berkembang di KabupatenBanjar khususnya dikecamatan Gambut yang akan merugikan pihakPenggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara yang menangani perkara a quo dapat menunda objek sengketatersebut.Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas maka dengan melihatketentuan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:Pasal 67 ayat (2)"Penggugat dapat mengajukan
Register : 22-12-2010 — Putus : 06-12-2011 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 566/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Desember 2011 — PT.KUSUMA RAYA UTAMA,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional Rl, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta,Cs
298484
  • Bar tanggal 10 Juli1995 yang didaftarkan pada tanggal 5 Juni 1995 dan diputus pada tanggal 10 Juli 1995 hanya dalam kurun waktu 25(dua puluh lima) hari, sudah diputus sedang ketentuan yang berlaku pada umumnya 11 (sebelas) minggu atau kurang lebih4(tiga) bulan hari persidangan dan atau 11 (sebelas) kali persidangan.Hal ini merupakan perbuatan penyelundupan hukum diduga adanya mafia peradilan.Bahwa putusan aqou semu merupakan rekayasa mafia peradilan yang merugikan Para Penggugat dan produkputusanyang
    Bar tanggal 10 Juli 1995 yang SEMU/rekayasa dan atau kategori produk mafia peradilan.16 Bahwa Tergugat dan Tergugat II mempunyai alasan / dasar hukum apa membatalkan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 3056/Tomang dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3057/Tomang yang adalah produk Tergugat dan TergugatIl sendiri, justru yang membuat cacat hukum adalah Tergugat dan Tergugat II dengan mencantumkan tuilisan BahwaPemohon tidak menguasai secara phisik tetapi dikuasai oleh Yayasan Sawerigading pada lembar
    Intervensi 1 membuktikan adanya mafia peradilan bahwa perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN. Jak. Bartanggal10 Juli 1995 yang didaftarkan pada tanggal 5 Juni 1995 dan diputus pada tanggal 10 Juni 1995 hanya dalam kurun waktu 25(dua puluh lima) hari, sudah diputus sedangkan ketentuan yang berlaku pada umumnya memakan waktu 11 (sebelas)minggu atau kurang lebih 3 (tiga) bulan hari persidangan dan atau 11 (sebelas) kali persidangan.
    Hal ini merupakanpenyelundupan hukum diduga adanya mafia peradilan.Bahwa putusan aqou semu merupakan rekayasa mafia peradilan yang merugikan Penggugat / Tergugat Intervensi danPenggugat11 / Tergugat Intervensi Il merupakan produk putusan yang semua/rekayasa dijadikan dasar oleh Tergugat / TergugatIntervensi Ill yang putusannya semu atau putusan rekayasa yang dijadikan alat untuk membatalkan Sertifikat HGB No. 3056/Tomang dan HGB No. 3657/Tomang.Bahwa Vide Bukti P.
Register : 11-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 13-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 275/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat II : A. AISYAH TENRIAWARU BUNYAMIN, SE
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD MALIK
Terbanding/Tergugat II : HASRINAH
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
Turut Terbanding/Penggugat I : Ir. MUHAMMAD ASHAR
7462
  • Manda hal ini dapat dicocokkan dengan keterangan saksi Suryanto (Saksi yang di hadirkanoleh Penggugat/Pembanding) yang merupakan anak dari laki laki LaTanga menyatakan bahwa adapun jjin untuk menggarap tanah lokasiobjek sengketa adalah bapak Bunyamin Mattaliti ;Bahwa kami para Penggugat/Pembanding berharap bahwa majelisHakim yang memeriksa pada tingkat banding pada Pengadilan TinggiMakassar tidak sekedar mempertimbangkan secara fomil belaka dalamperkara aquo mengingat pada masa sekarang ini praktek mafia
Register : 07-08-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 287/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 13 Desember 2018 — YAHMIN SEMBIRING VS AMIR GURUSINGA
6728
  • Client kami datang dari Pekanbaru dankeluarga naik pesawat dan menginap dihotel medan tapi hasilnya nolmalah lawan client kami mengajak secara mafia mengajak berkelahiclient kami mempunyai dedikasi yang tinggi dan intelektual tinggi tidakmau berkelahi jika diuangkan semua kerugian client kami Rp.100.000.000e.
Putus : 30-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,dk vs ANNA TRISULA/LO TJIOE ING, dk
10561 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu untukmenghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk mencegahadanya mafia tanah yang berkembang di Kabupaten Banjar khususnyaHalaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor. 40K/TUN/2015dikecamatan Gambut yang akan merugikan pihak Para Penggugatmohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yangmenangani perkara a quo dapat menunda obyek sengketa tersebut.4.
Register : 24-05-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 September 2013 — NIA KUSNIAWATI alias LIA
125237
  • ketelitian dalam memberikan dakwaankepada seseorang yang terlibat dalam persekongkolan pengiriman Tenagakerja ini, yang saya lihat dari Kasus ini orang yang menjual itu sudah dihukumdi Malaysia, ini adalah sebuah rentetan yang tidak bisa dilepaskan dari satudengan yang lainnya maka sebetulnya sejak awal dia memang dalam tanpakutip dia sudah mengetahui karena pasti tidak dilakukan hanya satu kalisebenarnya, jarang jaringan ini yang melakukan hanya satu kali dia biasanyajustru sudah terlibat dalam sistim mafia
    ini, yang memang harus dilihat adalahkadar keterlibatan, kadar keterlibatan dalam proses rekrutman ini karena bisajadi yang perlu dilihat begroundnya apakah dia dalam tekanan karenabiasanya perempuan yang terlibat dalam mafia jaringan tindak pidanaperdagangan orang adalah dia juga dalam kondisi yang diintimidasi apakaholeh suamnya, apakah oleh gembong mafianya itu jadi dia tidak berdiri sendiriitulah kemudian jadi tipis batasannya antara dia mengetahui atau sebetulnyasama sekali tidak mengetahui
    ini bisa atau tidak, makaitu yang dalam hukum disebut kalau dalam sewa menyewa itu Bapak yangbaik dalam proses kerja sama ini juga dia jadi orang tua yang baik ;Bahwa Sepanjang yang ahli tahu kalau bukti dan saksi cukup lanjut, selamaini menjadi sangat sulit membongkar kasus tindak pidana perdagangan orangitu adalah soal pembuktian dan kesaksian, apalagi saksi korban bisanyaenggan untuk melaporkan sehingga terus terang kami selalu mendorongupayaupaya saksi korban berani melaporkan dan membongkar Mafia
Putus : 17-09-2013 — Upload : 15-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1505 K/ Pdt/ 2013
Tanggal 17 September 2013 — NAPSIAH Alias LOK NAPSIAH,. ; ANHAR, dkk
4631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikutip di atas sangat dan sangat dipaksakan, bahkanbertentangan satu dengan yang lainnya;b Bahwa bukti T.21 yang hanya berupa fotokopi tersebut tanpa adaaslinya merupakan muara dari lelang tanah sengketa yang padadasarnya tidak pernah ada penyerahan kuasa untuk memasanghypotek dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepadaTergugat II/Terbanding/ Termohon Kasasi;Bahwa adanya bukti T.21 hanyalah merupakan triktrik dan rekayasadari Para Tergugat/Terbandingfi"ermohon Kasasi, sehinggaterindikasi adanya mafia
Register : 28-04-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 411/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat:
I Gede Kastawa, SE
Tergugat:
I Made Suparya
155133
  • Bahwa dari rangkaian peristiwa yang TERGUGAT alami maka kuatdugaan TERGUGAT adalah korban dari mafia tanah, sebab terdapat faktafakta yang terangkaian sedemikian rupa yaitu :Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 411/Padt.G/2021/PN.Dps.1) adanya rangkaian katakata bohong dari GEDE PUTU SUARSAalias PUTU SUARTA dan Uang yang TERGUGAT terima hanya Rp.85.000.000, (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) tanpa ada rincianresmi dari GEDE PUTU SUARSA alias PUTU SUARTA, sehinggakuat dugaan ada tindak pidana penipuan
    Pengikatan Jual Beli, Nomor 57, tertanggal 18 Februari 2019,sehingga TERGUGAT sangat terkejut sudah ada Akta Jual Beli NO.8/2021, Tertanggal 20 Januari 2021, tanpa sepengetahuanTERGUGAT, dan tanpa pemberitahuan dari PUTU GEDE SUARSA aliasPUTU SUARTA dan NOTARIS yang membuatnya, sebab Notaris MADE WIDIADA juga tidak pernah menyebutkan ada Akta Jual Belitersebut, setiap TERGUGAT meminta dokumen dan data;12) Bahwa dari rangkaian peristiwa yang TERGUGAT alami maka kuatdugaan TERGUGAT adalah korban dari mafia
    Bahwa dari srangkaiansperistiwa yang #PENGGUGATREKONPENSI alami maka kuat dugaan PENGGUGAT REKONPENSIadalah korban dari mafia tanah, sebab terdapat faktafakta yangterangkaian sedemikian rupa yaitu :1) adanya rangkaian katakata bohong dari TERGUGAT IlREKONPENSI dan Uang yang PENGGUGAT REKONPENSI terimahanya Rp. 85.000.000, (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) tanpaada rincian resmi dari TERGUGAT II REKONPENSI, sehinggakuat dugaan ada tindak pidana penipuan dan penggelapan yangTERGUGAT I!