Ditemukan 1362 data
105 — 66
Seolaholah telah ada kesepakatan antara Jaksa PenuntutUmum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara aquo sebelum putusan tersebut dibacakan.Sangat beralasan jika Terdakwa II Muammar Mauladi Bin Mulyadimenyatakan dirinya merupakan korban daripraktik mafia hukum yangdibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, terutamaoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara a quo.Indikasi kecurigaan tersebut semakin kuat dengan dipretelinya faktafaktayang terungkap
123 — 29
Pemberitahukan, pihak klien telah melaporkan ke Kepolisian RI sesuai(vide bukti P4.a s/d P4.d) terhadap barang siapa dalam hal ini didugadilakukan oleh Syamsul Hilal Ginting, Amiruddin, Steven,Dharmawati, Alwi, SH, dll/ (saat ini masih disidik Penyidik POLDASU)yang diduga pelaku mafia peradilan, pemalsuan GS 415, GS 260, GS257, 258 dan GS lainnya, mafioso jual beli tanah terperkara, karenalogikanya banyak orang merasa berhak atas tanah terperkara denganalasan pemilik GS hingga seluas 10, 8 Hektar
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DONGAN TORANG PANGARIBUAN Diwakili Oleh : DICKY SYAHFRIZAL LUBIS SH
59 — 44
Keterangan Terdakwa;Analisis Yuridis Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas unsurunsurpasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, hal ini Sesuaidengan pembahasan analisa alat bukti ditambah dengan fakta realitayuridis yang terjadi dari Kami (penasehat Hukum), sehingga Terdakwamerupakan korban dari praktik mafia hukum yang dibangun aparatpenegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terutama oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo;Tidak Sempurma dan Tidak Lengkapnya
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Banding Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta, maka Majelis Hakim Banding telah melegalkantindakan sewenangwenang dan diluar kKewenangan yang diberikan dandilakukan Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat dalamhal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi.Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Banding Pembanding /Termohon Kasasi / Tergugat oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta, maka Majelis Hakim Banding telahmembiarkan adanya praktekpraktek mafia
Melalui pengakuandari beberapa orang Kuasa Hukum Termohon Kasasi / Pembanding /Tergugat secara tersirat dan tersurat selama dalam prosespersidangan, adanya praktek mafia penerbitan SK Mendagri di BiroHalaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 145K/TUN/2015Otonomi Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam NegeriRI, setelah timbul sengketa khususnya di Pengadilan Tata UsahaNegara maka Biro Hukum Dirjen Otonomi Daerah yang harusmenyelesaikan di Pengadilan sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.12.3
104 — 75
Yang Mulia, patut diduga ketiga Gugatan yang dilakukan Penggugatterhadap Tergugat Il Intervensi adalah rekayasa jahat, denganmengunakan proses peradilan (abuse of court process), yang dilakukanPenggugat dengan dibeking oleh Mafia Tanah, untuk memeras TergugatIl Intervensi;33. Karena itu merujuk Pasal 19 Ayat (2) Huruf c UUPA, dan Pasal 4 Ayat (1)Juncto Pasal 3 Huruf a PP No.24 Tahun 2007.
;XIl.54.55.56.Penggugat telah dibekingi oleh mafia tanah untuk merampas hakTergugat II Intervensi atas sebagian bidang Tanah SHGB No.5585/Joglo,dengan menggunakan alasan perhitungan luas bidang tanah SHGBNo.5585/Joglo.
39 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
, LL.M. dalam bukunya "Teori HukumPembuktian Pidana dan Perdata" (2012: 4) disebutkan bahwa baik dalam bidanghukum pidana maupun dalam bidang hukum perdata, yang menyebabkan pencarianNH nr fF W WY12keadilan tidak selamanya direalisasi dikarenakan adanya kelemahankelemahansebagai berikut:Alat bukti yang palsu;Alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka atau dugaan saja;Kebohongan/ kelicikan;Keterbatasan para pihak untuk membuktikan;Keterbatasan Hakim dalam menafsirkan penggunaan dari alat bukti;Mafia
51 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan sangat sumir, dan tanpa dasar, Pengadilan Tinggi Surabayamenguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 56/Pdt.G/2007/PN.Malangterbukti dengan sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding PemohonKasasi/Pembanding yang mana dalam memori banding tersebut jelasjelas telahdiuraikan dengan gamblang dan nyata adanya tindak pidana penipuan danpengelapan yang dilakukan oleh sindikat mafia tanah, yang dimanfaatkan olehTermohon Kasasi, untuk memanipulasi jualbeli tanah (obyek sengketa
46 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalagi pengetahuan MajelisHakim terhadap berbagai hal yang muncul dipersidangan merupakan salahsatu alat bukti untuk mewujudkan kebenaran materil itu;Keputusan Majelis Hakim sangat membahayakan terhadap penguatankeadilan yang lebih responsifAlasannya, keputusan ini memberi ruang yang lebih lebar para mafia tanahuntuk melakukan berbagai rekayasa secara admistratif tanpa mempersoalkankonteks dan proses hukum yang menjelujurinya.
Terbanding/Penuntut Umum : Jan Maswan Sinurat, SH
29 — 21
Bahwa dalam persidangan perkara ini AL FAHMI ARYA ALS FAHMItidak memiliki hubungan dengan Jaringan mafia Narkoba yang adatetapi Terdakwa hanya merupakan korban dari Jaringan peredaranNarkotika.
1.H. Sugianto
2.PT. Sinar Mega Indah Persada
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur
Turut Tergugat:
1.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur
2.Pemerintah Kabupaten Sumenep qq. Bupati Sumenep
134 — 17
Ada aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi yangmenjuluki para Penggugat sebagai maling, disebut pula sebagai mafia tanah,dan sebutan negatif lainnya. Penggugat II juga digugat oleh perwakilan wargamasyarakat di Pengadilan Negeri Sumenep dengan tuduhan telah melakukanHalaman 3 Putusan Sela No.176/Pdt.G/2021/PN. Sby.pelanggaran hukum yakni dituduh tidak memberikan ganti tanah TKD kepada 3(tiga) desa tersebut.
1.H. Sugianto
2.PT. Sinar Mega Indah Persada
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur
Turut Tergugat:
1.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur
2.Pemerintah Kabupaten Sumenep qq. Bupati Sumenep
86 — 13
Ada aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi yangmenjuluki para Penggugat sebagai maling, disebut pula sebagai mafia tanah,dan sebutan negatif lainnya. Penggugat II juga digugat oleh perwakilan wargamasyarakat di Pengadilan Negeri Sumenep dengan tuduhan telah melakukanHalaman 3 Putusan Sela No.176/Pdt.G/2021/PN. Sby.pelanggaran hukum yakni dituduh tidak memberikan ganti tanah TKD kepada 3(tiga) desa tersebut.
88 — 38
bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu. dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan pada diri Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat banyak yang memerlukan BBMbersubsidi jenis premium; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung' program pemerintah dalampemberantasan mafia
57 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, sertauntuk mencegah adanya mafia tanah yang berkembang di KabupatenBanjar khususnya dikecamatan Gambut yang akan merugikan pihakPenggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara yang menangani perkara a quo dapat menunda objek sengketatersebut.Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas maka dengan melihatketentuan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:Pasal 67 ayat (2)"Penggugat dapat mengajukan
298 — 484
Bar tanggal 10 Juli1995 yang didaftarkan pada tanggal 5 Juni 1995 dan diputus pada tanggal 10 Juli 1995 hanya dalam kurun waktu 25(dua puluh lima) hari, sudah diputus sedang ketentuan yang berlaku pada umumnya 11 (sebelas) minggu atau kurang lebih4(tiga) bulan hari persidangan dan atau 11 (sebelas) kali persidangan.Hal ini merupakan perbuatan penyelundupan hukum diduga adanya mafia peradilan.Bahwa putusan aqou semu merupakan rekayasa mafia peradilan yang merugikan Para Penggugat dan produkputusanyang
Bar tanggal 10 Juli 1995 yang SEMU/rekayasa dan atau kategori produk mafia peradilan.16 Bahwa Tergugat dan Tergugat II mempunyai alasan / dasar hukum apa membatalkan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 3056/Tomang dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3057/Tomang yang adalah produk Tergugat dan TergugatIl sendiri, justru yang membuat cacat hukum adalah Tergugat dan Tergugat II dengan mencantumkan tuilisan BahwaPemohon tidak menguasai secara phisik tetapi dikuasai oleh Yayasan Sawerigading pada lembar
Intervensi 1 membuktikan adanya mafia peradilan bahwa perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN. Jak. Bartanggal10 Juli 1995 yang didaftarkan pada tanggal 5 Juni 1995 dan diputus pada tanggal 10 Juni 1995 hanya dalam kurun waktu 25(dua puluh lima) hari, sudah diputus sedangkan ketentuan yang berlaku pada umumnya memakan waktu 11 (sebelas)minggu atau kurang lebih 3 (tiga) bulan hari persidangan dan atau 11 (sebelas) kali persidangan.
Hal ini merupakanpenyelundupan hukum diduga adanya mafia peradilan.Bahwa putusan aqou semu merupakan rekayasa mafia peradilan yang merugikan Penggugat / Tergugat Intervensi danPenggugat11 / Tergugat Intervensi Il merupakan produk putusan yang semua/rekayasa dijadikan dasar oleh Tergugat / TergugatIntervensi Ill yang putusannya semu atau putusan rekayasa yang dijadikan alat untuk membatalkan Sertifikat HGB No. 3056/Tomang dan HGB No. 3657/Tomang.Bahwa Vide Bukti P.
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD MALIK
Terbanding/Tergugat II : HASRINAH
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
Turut Terbanding/Penggugat I : Ir. MUHAMMAD ASHAR
74 — 62
Manda hal ini dapat dicocokkan dengan keterangan saksi Suryanto (Saksi yang di hadirkanoleh Penggugat/Pembanding) yang merupakan anak dari laki laki LaTanga menyatakan bahwa adapun jjin untuk menggarap tanah lokasiobjek sengketa adalah bapak Bunyamin Mattaliti ;Bahwa kami para Penggugat/Pembanding berharap bahwa majelisHakim yang memeriksa pada tingkat banding pada Pengadilan TinggiMakassar tidak sekedar mempertimbangkan secara fomil belaka dalamperkara aquo mengingat pada masa sekarang ini praktek mafia
67 — 28
Client kami datang dari Pekanbaru dankeluarga naik pesawat dan menginap dihotel medan tapi hasilnya nolmalah lawan client kami mengajak secara mafia mengajak berkelahiclient kami mempunyai dedikasi yang tinggi dan intelektual tinggi tidakmau berkelahi jika diuangkan semua kerugian client kami Rp.100.000.000e.
105 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu untukmenghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk mencegahadanya mafia tanah yang berkembang di Kabupaten Banjar khususnyaHalaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor. 40K/TUN/2015dikecamatan Gambut yang akan merugikan pihak Para Penggugatmohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yangmenangani perkara a quo dapat menunda obyek sengketa tersebut.4.
125 — 237
ketelitian dalam memberikan dakwaankepada seseorang yang terlibat dalam persekongkolan pengiriman Tenagakerja ini, yang saya lihat dari Kasus ini orang yang menjual itu sudah dihukumdi Malaysia, ini adalah sebuah rentetan yang tidak bisa dilepaskan dari satudengan yang lainnya maka sebetulnya sejak awal dia memang dalam tanpakutip dia sudah mengetahui karena pasti tidak dilakukan hanya satu kalisebenarnya, jarang jaringan ini yang melakukan hanya satu kali dia biasanyajustru sudah terlibat dalam sistim mafia
ini, yang memang harus dilihat adalahkadar keterlibatan, kadar keterlibatan dalam proses rekrutman ini karena bisajadi yang perlu dilihat begroundnya apakah dia dalam tekanan karenabiasanya perempuan yang terlibat dalam mafia jaringan tindak pidanaperdagangan orang adalah dia juga dalam kondisi yang diintimidasi apakaholeh suamnya, apakah oleh gembong mafianya itu jadi dia tidak berdiri sendiriitulah kemudian jadi tipis batasannya antara dia mengetahui atau sebetulnyasama sekali tidak mengetahui
ini bisa atau tidak, makaitu yang dalam hukum disebut kalau dalam sewa menyewa itu Bapak yangbaik dalam proses kerja sama ini juga dia jadi orang tua yang baik ;Bahwa Sepanjang yang ahli tahu kalau bukti dan saksi cukup lanjut, selamaini menjadi sangat sulit membongkar kasus tindak pidana perdagangan orangitu adalah soal pembuktian dan kesaksian, apalagi saksi korban bisanyaenggan untuk melaporkan sehingga terus terang kami selalu mendorongupayaupaya saksi korban berani melaporkan dan membongkar Mafia
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikutip di atas sangat dan sangat dipaksakan, bahkanbertentangan satu dengan yang lainnya;b Bahwa bukti T.21 yang hanya berupa fotokopi tersebut tanpa adaaslinya merupakan muara dari lelang tanah sengketa yang padadasarnya tidak pernah ada penyerahan kuasa untuk memasanghypotek dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepadaTergugat II/Terbanding/ Termohon Kasasi;Bahwa adanya bukti T.21 hanyalah merupakan triktrik dan rekayasadari Para Tergugat/Terbandingfi"ermohon Kasasi, sehinggaterindikasi adanya mafia
I Gede Kastawa, SE
Tergugat:
I Made Suparya
155 — 133
Bahwa dari rangkaian peristiwa yang TERGUGAT alami maka kuatdugaan TERGUGAT adalah korban dari mafia tanah, sebab terdapat faktafakta yang terangkaian sedemikian rupa yaitu :Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 411/Padt.G/2021/PN.Dps.1) adanya rangkaian katakata bohong dari GEDE PUTU SUARSAalias PUTU SUARTA dan Uang yang TERGUGAT terima hanya Rp.85.000.000, (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) tanpa ada rincianresmi dari GEDE PUTU SUARSA alias PUTU SUARTA, sehinggakuat dugaan ada tindak pidana penipuan
Pengikatan Jual Beli, Nomor 57, tertanggal 18 Februari 2019,sehingga TERGUGAT sangat terkejut sudah ada Akta Jual Beli NO.8/2021, Tertanggal 20 Januari 2021, tanpa sepengetahuanTERGUGAT, dan tanpa pemberitahuan dari PUTU GEDE SUARSA aliasPUTU SUARTA dan NOTARIS yang membuatnya, sebab Notaris MADE WIDIADA juga tidak pernah menyebutkan ada Akta Jual Belitersebut, setiap TERGUGAT meminta dokumen dan data;12) Bahwa dari rangkaian peristiwa yang TERGUGAT alami maka kuatdugaan TERGUGAT adalah korban dari mafia
Bahwa dari srangkaiansperistiwa yang #PENGGUGATREKONPENSI alami maka kuat dugaan PENGGUGAT REKONPENSIadalah korban dari mafia tanah, sebab terdapat faktafakta yangterangkaian sedemikian rupa yaitu :1) adanya rangkaian katakata bohong dari TERGUGAT IlREKONPENSI dan Uang yang PENGGUGAT REKONPENSI terimahanya Rp. 85.000.000, (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) tanpaada rincian resmi dari TERGUGAT II REKONPENSI, sehinggakuat dugaan ada tindak pidana penipuan dan penggelapan yangTERGUGAT I!