SPPLS / DAK / 53.17 / IX / 2014 diproses tanggal 22September 2014 setelah di proses SPP nomor : PU.600 / 97 / SPPLS /DAK / 53.17 / IX / 2014 dikroscek kelengkapan SPP oleh penelitikelengkapan dokumen setelah itu ditandatangani oleh PPK, setelah PPKditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran terakhir baru SPP nomor: PU.600 / 97 / SPPLS / DAK / 53.17 / IX / 2014 ditandatangani olehsaksi, kKemudian SPP nomor : PU. 600 / 97 / SPPLS/ DAK / 53.17 / IX/2014 diverifikasi di kKeuangan oleh team verifikasi PPKAD

pisik dan beritaacara pemeriksaan pisik yang ditandatangani oleh PPK,KonsultanPengawas, Pengawas Lapangan dan Pihak ketiga, selanjutnya SPPNomor : PU.600/247/SPPLS/ DAK/53.17/XI/2014 termin diproses tanggal10 Nopember 2014, diperiksa kelengkapan dokumen oleh penelitikelengkapan dokumen setelah itu. diserahkan ke PPK untukditandatangani, setelah itu Kuasa Pengguna Anggaran yang tandatangankemudian baru saksi yang tandatangani, kemudian SPP Nomor : PU.600/ 247 / SPPLS / DAK / 53.17 / Xl / 2014 dibawa PPKAD

Nopember 2014 sebesar Rp. 424.393.125, ;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 masuk surat permohonanpencairan dana 100% oleh pihak ketiga, PPk memerintahkan untukmemproses SPP Nomor PU:600 / 484 / SPPLS / DAK / 53.17 / XII /2014, saksi meminta kelengkapan berupa jaminan pemeliharaan, beritaacara PHO, foto dan laporan, kemudian SPP Nomor PU:600 / 484 / SPPLS / DAK / 53.17 / XII / 2014 diproses tanggal 15 desember 2014,selanjutnya SPP Nomor PU :600 / 484 / SPPLS / DAK / 53.17 / XII /2014 diverifikasi di PPKAD

Manggarai Barat ;Bahwa kronologis mulai dari proses pengajuan anggaran kegiatan fasilitasihansip/linmas tahun 2010 sampai dengan pelaksanaan pencairannyaBadan Kesbangpol dan linmas menyusun DPA (Daftar PenggunaanAnggaran) tahun 2010 untuk disampaikan ke Dinas PPKAD (PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan telah mendapatkanpersetujuan dari Dinas PPKAD yang dituangkan didalam DPPA SKPDBakesbangpol dan Linmas ta.2010 sebesar Rp. 1.234.000.000..Rinciannya sebagai berikut :Belanja transportasi

Donorejo KecamatanLimpung sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)Bahwa Selanjutnya setelah proposal tersebut diproses melalui aspirasidewan danterdakwa tahu tanggal pencairan dana BP3D untuk tahap pertamayaitu tanggal 15 Juni 2011, kemudian terdakwa Agus Kholil bin Jurionomenanyakan kepada saksi Supriyono yang dipinjam nama kelompoknya yaituKelompok Usaha Perikanan Darat Mina Mulya dan Kelompok UsahaPertukangan Mandiri, apakah sudah mendapatkan undangan dari Camat untukmengambil uang di PPKAD

Donorejo KecamatanLimpung sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)Bahwa Selanjutnya setelah proposal tersebut diproses melalui aspirasidewan dan terdakwa tahu tanggal pencairan dana BP3D untuk tahap pertamayaitu tanggal 15 Juni 2011, kemudian terdakwa Agus Kholil bin Jurionomenanyakan kepada saksi Supriyono yang dipinjam nama kelompoknya yaituKelompok Usaha Perikanan Darat Mina Mulya dan Kelompok UsahaPertukangan Mandiri, apakah sudah mendapatkan undangan dari Camat untukmengambil uang di PPKAD

b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur Kepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs.

Sdri.SRIMULYANI, S.Pd dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.34.Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatanganioleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011beserta Lampirannya sebagai berikut :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD

Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatanganioleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan VV (Empat) Tahun Anggaran 2011beserta Lampirannya sebagai berikut : Halaman 98dari 167Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PT TJK.99a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr.SABKI ALISH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD

Sdri.SRlMULYANI, S.Pd dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.34).Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatanganioleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011beserta Lampirannya sebagai berikut :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD

danmeminta tandatangan PPK.Setelah SPP dan SPM ditandatangani dan diberikan cap basah olehPenyedia Barang/Jasa serta ditandatangani oleh PPK, kelengkapanSPP dan SPM tersebut diserahkan kembali ke saksi lalu saksi ajukanke Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Sumba Barat Dayaselaku Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk dilakukan verifikasidan diserahkan kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya saksiserahkan ke Penyedia Barang/Jasa.Lalu Penyedia Barang/Jasa yang membawa SPP dan SPM tersebutke Dinas PPKAD

senilai Rp. 231.822.624, telah diterima olehYenny Waryanti (Direktur CV Cahaya Sumba) selaku PenyediaBarang/Jasa.Bahwa tidak ada perubahan jangka waktu kontrak (addendum).Bahwa prosedur pencairan uang muka diawali dengan adanyapermohonan pembayaran uang muka kerja dari pihak ketiga(kontraktor) kepada Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian PPKmengajukan permohonan lewat SPP (Surat Perintah Pembayarankepada Pengguna Anggaran, lalu Pengguna angaran menerbitkanSurat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya PPKAD

TITAMAKMUR CAHAYA .j) Berita Acara Pembayaran .k) Surat Kepala Dinas PU kepada Kepala Dinas PPKAD Kab BentengNomor : 6049 / 62 .225/ B.Il / DPU / 2011, Tanggal 28 Oktober 2011,Perihal Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan Desa Bukit .) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tanggal 28 Oktober 2011 .m) Surat Keterangan Pengajuan SPP LS Tanggal 28 Oktober 2011 .Bahwa saksi menerangkan, syarat pengajuan untuk dapat mencairkan danauang muka sebesar 30 % adalah :a.

Dinas pekerjaan umum dan sdra INDRA WIBAWAPihak Kedua CV TITA MAKMUR CAHAYA , dengan NilaiRp.381.961.500,Kwitansi Pembayaran Dengan Nilai Rp.381.961.500, untukuang muka kerja (30%) yang di tanda tangani oleh penggunaAnggaran , PPTK , Bendahara Pengeluaran dan pihak yangmenerima Sdra INDRA WIBAWASurat keterangan pengajuan SPPLS yang di tanda tangani olehPengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011.Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011Surat Pengguna Anggaran kepada Kepala Dinas PPKAD

Surat Pengguna Anggaran kepada Kepala Dinas PPKAD CqKabid Aset Daerah Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011Tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani olehpengguna Anggaran.. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 86.281.d /B.Ill / DPU / 2011 Tanggal 29 Desember 2011 , yang di tandatangani oleh saya selaku PPTK dan Sdra INDRA WIBAWA CVTITA MAKMUR CAHAYA dan di ketahui / di setujui olehPengguna Anggaran..

KEP.154/ PHIJSK/PPKAD/XII/2009tanggal 23 Desember 2009 yang menyatakan bahwa PKB telah habis masaberlakunya sejak tanggal 19 Mei 2011. Fakta ini diperkuat oleh Sdr. M. YusufHadi dalam kesaksiannya bahwa PKB sudah tidak berlaku lagi (sejak 19 Mei2011) dan belum pernah diperpanjang, sehingga pada saat itu SPIF sedangberunding dengan pihak Perusahaan untuk menyepakati PKB. SPIF pada saatitu sedang melakukan pembelaan atas di PHKnya Sdr.

dikirimke dalam Rekening atas nama Surandi pada tanggal 24Desember2008; Bahwa benar yang bertanggung jawabatas penggunaan bantuan danauntuk Paguyuban Maharani dan Paguyuban Mandiriadalah penerima bantuan dana;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan ; 14.DAHLIA,SE ; 222 eee eee eee Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kepala BidangAnggaran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah di Pemerintah Daerah Kab.Sukoharjo, yaitumelaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas PPKAD

SAKSI JOHANNA SEKEWAEL Berita Acara Pemeriksaan tahappenyidikan di bawah sumpahfanji dibacakan di depan persidangan, padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Tinggi Papuadalam masalah dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan PembangunanJ alan Boldon Sesor Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sorong Selatan; Bahwa benar J abatan saksi adalah sebagai Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( PPKAD ) kab.

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatanganioleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011beserta Lampirannya sebagai berikut :a) 1 (satu) lembar Surat Perintahn Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13Desember 2011

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatanganioleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011beserta Lampirannya sebagai berikut :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13Desember 2011

Halaman 147 dari 167Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PT TJK.148b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13Desember 2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs.

Maret 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteraicukup,selanjutnya ditandai dengan bukti T9;Foto copi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Haji Husni Nomor:52.01.020.004.010.0258.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PendapatanKabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2013 telah dicocokkan denganaslinya dan bermeterai cukup, selanjunya ditandai dengan bukti T.10;Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Rahmah Nomor:52.01.030.004.010.025 yang dikeluarkan oleh Dinas PPKAD

M.Si selakuPelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai hingga diangkatmenjadi Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai berdasarkan Keputusan BupatiKabupaten Dogiyai Nomor : SK. 821.201, tanggal 11 Mei 2013, telah melakukan atauturut melakukan bersamasama dengan Drs.

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;3) Fotokopi Kartu Pengenal NPWPD Usaha Mebel Ayu Nurmala/AntonNomor: yang dikeluarkan Dinas PPKAD Kabupaten Muna. Bukti surattersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicappos dan tidak ada aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggaldan paraf Ketua Majelis;4) Fotokopi Tanda Terima Tagihan PLN Nomor : tanggal 18 Desember2021 yang dikeluarkan PT Pos Indonesia Kantor Kecamatan Wakuru. BuktiHal. 22 dari 64 Hal.

BLJ Bengkalis) berdasarkanPerda Nomor 46 Tahun 2001, kemudian mengacu pada RPJM(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten BengkalisTahun 20102015, DPA PPKAD 1.20 1.20.03.00.000.6.2.Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, serta kedudukanatau posisi Terdakwa/ Pemohon Kasasi sebagai Bupati KabupatenBengkalis yang berkeinginan untuk melaksanakan programpembangunan pembangkit listrik PLTG dan PLTU yang ditetapkanuntuk dilaksanakan oleh BUMD yaitu PT. Bumi Laksamana JayaBengkalis (PT.

RekomendasiCamat dan Kepala Desa tersebut diajukan kepada kepala BPMPD KabupatenBekasi.Bahwa hasil verifikasi data proposal permohonan perbaikan rumah bagimasyarakat berpenghasilan rendah oleh (badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa (BPMPD) diajukan ke PPKAD (Pejabat pengelolaanKeuangan Daerah (PPKAD) dan selanjutnya BPKAD (Badan pengelolaankeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bekasi meneribitkan surat perintahPencairan dana (SP2D) dan dana tersebut langsung ditransfer ke masingmasing

Kecamatan (PK) ditunjukatau rekomendasi dari Camat masing masing, sedangkan untuk Tim Pokjatingkat Desa (PK) ditunjuk atau rekomendasi dari Kepala Desa masing masing kemudian rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa tersebutdiajukan kepada kepala BPMPD Kabupaten Bekasi.Bahwa hasil verifikasi data proposal permohonan perbaikan rumah bagimasyarakat berpenghasilan rendah oleh (badan Pemberdayaan MasyarakatHalaman 60 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/201 7/PN.Bdgdan Pemerintahan Desa (BPMPD) diajukan ke PPKAD

(Pejabat pengelolaanKeuangan Daerah (PPKAD) dan selanjutnya BPKAD (Badan pengelolaankeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bekasi meneribitkan surat perintahPencairan dana (SP2D) dan dana tersebut langsung ditransfer ke masingmasing rekening penerima manfaat atau penerima bantuanBerdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 970/kep.200BPMPD/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pembentukan POKJA (KelompokKerja) Fasilitas Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah di Kabupaten

DPDF adalah Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal,dana PPD adalah Dana Penguatan Pembangunan Daerah, danaDPIPD adalah DANA PENGUATAN INSFRASTRUKTUR danPrasarana Daerah, dana DPPIP adalah Dana PercepatanPembangunan Infrastruktur Pendidikan.e Bahwa jumlah total dana untuk DPDF, PPD, PPIPD, DPPIP tahun2010 adalah sebesar Rp. 59.203.934.132.000, yang dialokasikandengan 3 (tiga) kegiatan yakni sebesar Rp. 34.517.959.132.000kepada Dinas PU da Dinas Kesehatan, sebesar Rp.23.685.975.000 untuk dinas PU dan PPKAD

;Tempat Lahir : Jakarta;Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Rambutan 6, Nomor 10, RT.06/RW.07, Kelurahan Kraton, KecamatanTegal Barat, Kabupaten Tegal;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Kabid PPOP Dinas PPKAD);Terpidana tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi, karena didakwa :PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa M.

Dana Desa Tahun 2016 :Penyaluran Dana DesaTahap ke1 (Satu) 60 % tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 451.185.000.Tahap ke 2 (dua) 40 % tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.300.790.000.Bahwa diawal terbitnya peraturan Bupati sebagaimana jawaban saksipada pertanyaan diatas, selanjutnya Badan Pemberdayaan masyarakatHal. 91 dari 139 Putusan Pidana Tipikor Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2018/PN AmbDesa Kab.Seram Bagian Timur, mengeluarkan Rekomendasi pencairandana Desa yang ditujukan kepada saksi selaku Kepala Dinas PPKAD

rekomendasi tersebut tercantum Nama Desa NomorRekening Desa Nama Kepala Desa dan Bendahara Desa, maka saksimendisposisikan surat rekomendasi tersebut kepada Kabid Perbendahraanuntuk ditindaklanjuti, Kemudian Bendahara Satuan Kerja PengelolaKeuangan Daerah (SKPKD) menyiapkan SPP (surat PermintaanPembayaran) yang menandatangani adalah bendahara, SPM (SuratPerintah Membayar) saksi yang menandatangani, kemudian terbit SP2D(Surat perintah pencairan dana), selanjutnya kepala Desa atau bendaharadatang ke Dinas PPKAD

,M.Si, di bawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa sepengetahuan saksi, Yayasan Sivia Patuju didirikan pada tahun 2008; Bahwa saksi menjabat bendahara di Yayasan Sivia Patuju bendahara sedangkan dipemerintahan saat ini sebagai Kepala PPKAD; Bahwa susunan organisasi Yayasan Sivia Patuju periode 2008 berdasarkan aktaNotaris Yohanis Yabes Tjiaman, SH.

Sivia Patuju yang dijawab oleh terdakwa bahwa adabeberapa perbaikan dengan menunjukkan surat dari Dirjen Dikti karena minimalpendirian perguruan tinggi harus 2 program studi;Bahwa sepengetahuan saksi, dana Rp.200.000.000,00 yang berasal dari dana hibah2010 digunakan untuk penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju;Bahwa untuk tahun 2011, awalnya Yayasan tidak pernah mengajukan permohonanuntuk dimasukkan APBD, namun Basrin Mohammad selaku bendahara YayasanSivia Patuju sekaligus Kepala Dinas PPKAD

tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi STIE Sivia Patuju belum pernah ada mahasiswanya; Bahwa saksi tidak pernah diundang rapat dan tidak pernah terlibat dalampenyusunan Study Kelayakan STIE Sivia Patuju;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;Saksi FITRIANI MOHAMMAD, SE, di bawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi adalah selaku Bendahara bantuan pada Dinas PPKAD

Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban BencanaAlam ;Halaman 66 dari 73 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.25.26.2/.28.29;30.31.32.33.34.Pedoman Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untukKorban Bencana Alam ;Surat Nomor : 460/519 Sostrans/VV2011 tanggal 13 Juni 2011perihal : Mohon Pengesahan Copy SPMNomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadisos dan TransmigrasiKab.Pulpis dan Surat Nomor:234/DPPKAD/SekVV2011 tanggal15 Juni 2011 Perihal:Pengesahan Copy SPMNomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadis PPKAD Kab.Pulpis