Ditemukan 604 data
1.PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
2.PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
3.MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA
4.MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
5.ASOSIASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Kesehatan RI
642 — 1172
,M.H. dan 1 (Satu) orangsaksi fakta bernama Sundoyo, S.H.,M.KM., M.H., yang yang masingmasing telahmenerangkan dibawah disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :1. (Ahli) Sony Maulana, S.H.,M.H.Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundangundangansecara teoritis selain juga ada yang sebutkan di dalam UndangUndangNomor 12 Tahun 2011.
Konsideran menimbang sering kali tidakdipergunakan sebagai dasar keabsahan menentukan suatu peraturan;bahwa Ahli berpendapat jika dalam surat keputusan ada nama si A yangmerupakan wakil dari A, tetapi perwakilan A tidak pernah memberikansemacam surat usulan atau tidak ada usulan kepada si A, dan dinyatakanbenar bahwa si A adalah wakil dari A, secara umum tidak, tetapi kita harusmelihat konteks dimana ketika organisasinya tidak mengusulkan makaorganisasi itu tidak menggunakan wewenangnya;2 (saksi) Sundoyo
2614 — 4857 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 7 P/HUM/2020Menteri Kesehatan RI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.05.04/Menkes/ 46/2020 tanggal 31 Januari 2020, memberikanKuasa kepada Sundoyo, SH, MKM, M.Hum, Kepala Biro Hukum danOrganisasi, dan kawankawan, yang beralamat di Jalan H.R.
115 — 31
SUNDOYO Jabatan Kasi Pembangunan Kec Gratig. Sdr. ARIFIN Jabatan Kasi Trantib Kec Grati. Bahwa bakal calon Kepala Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan terdiridari:. Saksi SUMBAR, lakilakii TTL Pasuruan, 05 Desember 1979, pendidikan terakhirSMP/sederajat, pekerjaan Swasta (jagal sapi), alamat Dsn. Salaran Rt. 02 Rw. 06Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan..
373 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Kuasa Subtitusi dari Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: HK.05.04/Menkes/60/2020 tanggal 31 Januari 2020kepada: Sundoyo, SH, MKM, M.Hum, dan kawankawan,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, adalah PenerimaKuasa Subtitusi Menteri Kesehatan RI yang beralamat di JalanH.R.
Turut Tergugat:
1.Pdt. Em. Drs. Bambang Irianto, S. Th., M. Min.
2.Pdt. Sediyoko, S. Si., M. Si.
3.Pdt. Didik Yulianto, S. Si-Teol.
4.Dr. Mugiyo Hartono, M. Pd.
5.Pdt. Novembri Choeldahono, S. Th., M. Th.
6.Pdt. Hari Prasetyo, S. Th.
35 — 31
Sundoyo, S. Si., MBA.
Turut Tergugat:
1.Pdt. Em. Drs. Bambang Irianto, S. Th., M. Min.
2.Pdt. Sediyoko, S. Si., M. Si.
3.Pdt. Didik Yulianto, S. Si-Teol.
4.Dr. Mugiyo Hartono, M. Pd.
5.Pdt. Novembri Choeldahono, S. Th., M. Th.
6.Pdt. Hari Prasetyo, S. Th.
Drg. Liliana Lazuardy, MKes
Tergugat:
Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
151 — 222
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum. (Kepala BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan);2. Drg. Rarit Gempari, MARS, QIA., (InspekturInvestigasi Kementerian Kesehatan);Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUNJKT.3. Purwanta, SH, MH, M.Kes. (Kepala BagianAdvokasi Hukum, pada Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Kesehatan);4. Dede Mulyadi, SKM, M.Kes. (Kepala BagianTata Usaha, Hukum dan Kepegawaian padaSekretariat Inspektorat Jenderal KementerianKesehatan);5. Rahmat, SH, MH.
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti telah salah menafsirkan keterangan ahli Sundoyo dan Sugiyantodari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwakontrak lumsump artinya kontrak yang berpedoman pada gambar yaitugambar yang harus dipedomani dan dikerjakan adalah gambar yang dibuatoleh konsultan perencana yaitu CV Asca Amoghasida.
Turut Tergugat:
1.Pdt. Em. Drs. Bambang Irianto, S. Th., M. Min.
2.Pdt. Sediyoko, S. Si., M. Si.
3.Pdt. Didik Yulianto, S. Si-Teol.
4.Dr. Mugiyo Hartono, M. Pd.
5.Pdt. Novembri Choeldahono, S. Th., M. Th.
6.Pdt. Hari Prasetyo, S. Th.
41 — 23
Sundoyo, S. Si., MBA.
Turut Tergugat:
1.Pdt. Em. Drs. Bambang Irianto, S. Th., M. Min.
2.Pdt. Sediyoko, S. Si., M. Si.
3.Pdt. Didik Yulianto, S. Si-Teol.
4.Dr. Mugiyo Hartono, M. Pd.
5.Pdt. Novembri Choeldahono, S. Th., M. Th.
6.Pdt. Hari Prasetyo, S. Th.
512 — 1417 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rasuna Said Blok X 5, Kavling 4 9, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Sundoyo, S.H., MKM., M.Hum., jabatanKepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal KementerianKesehatan RI, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor HK.05.04/Menkes/101/2021, tanggal 4 Februari 2021;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 23 November 2020, yang diterima
277 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sundoyo, S.H., MKM.,M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Organisasi pada KementerianHalaman 1 dari 93 halaman.
556 — 445
Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus lbukotaJakarta 10430, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUNDOYO, SH.,MKM., MHum, PURWANTA, SH., MH., M.Kes., YULIANA SRIWAHYUNI,SH., MH., dr. YUWANDA NOVA, SH., MARS., RAHMAT, SH., MH., dkk,seluruhnya adalah tim hukum dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2019, selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;. BPJS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI, beralamat Komp. RukoCikarang Central City Blok F06, JI.
Ahmad Abdul Hay
Tergugat:
Menteri Kesehatan
426 — 347
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum., Kepala BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan;2. Cici Sri Suningsih, SH, M.Kes., KepalaBagian Advokasi Hukum pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan;3. Rahmat, SH, MH., Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum pada Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Kesehatan;4. Amien Gemayel, SH, MH., Kepala SubBagian Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan;5.
53 — 24
Temanggung dengan dilampiri TBPU untuk ditandatanganiBupati senilai Rp.3.500.000.000, dan TBPU tersebut ditandatanganiBupati;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2004 ada perintah lisan Bupati lewat AspriBupati untuk menarik TBPU yang sudah ditanda tangani Bupati dan sudahsaksi SPJkan, senilai Rp.5.729.080.000, dan Rp.3.500.000.000, untukdiserahkan ke Bupati tetapi saksi tidak mau;Bahwa pada tanggal 11 Mei 2004, 2 orang Aspri Bupati, yaitu Iris Pramonodan Sundoyo menyerahkan beberapa buah SPJ berupa nota dinas
134 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pribadi Bupati), yang selanjutnya oleh saksiFARIED ABDUL RAHMAN uang tersebut diserahkan kepadaTerdakwa di ruang'kerjanya, setelah itu FARIEDmenandatangani kwitansi dinas ;Setelah Terdakwa menerima uang sebesarRp.1.500.000.000, (satu milyar lima = ratus jutarupiah) tersebut, Terdakwa memerintahkan Staf PribadiBupati yang bernama HERI KARDONO untuk mengamplopiuang sebesar Rp.32.000.000, (tiga puluh juta rupiah)sebanyak 20 (dua puluh) amplop, dan dengan dibantuoleh Staf Pribadi Bupati yang bernama SUNDOYO
PT ADIK ABANG QANITA PRATAMA DIWAKILI JUNAIDI B.
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
227 — 316
SUNDOYO, S.H, MKM. M.Hum.Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris JenderalKementerian Kesehatan Republik Indonesia;Halaman 2 Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.PLG. CICI SRI SUNINGSIH, S.H, M. Kes.Jabatan Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum danOrganisasi Sekretariat Jenderal Kementerian KesehatanRepublik Indonesia. Dr. YANTI HERMAN, S.H., M.H.
1.Eko Syahputra, S.H.
2.Dian Megasakti, S.H., M.H.
3.Bimo Mahardhika, S.H.
4.Rio Rilo Satria, S.H.
5.Frans Roito Simalango, S.H.
6.Patar Daniel Panggabean, S.H., M.H.
Terdakwa:
BURHAN BIN TURUNAN RATU
125 — 0
>
- 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00034 atas nama Junaidi;
- 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00039 atas nama Ahmad Fatoni;
- 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00054 atas nama Candra Hansoni
- 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00044 atas nama Mashudi
- 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00117 atas nama Sairin
- 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00168 atas nama Sundoyo
284 — 84
SUNDOYO melakukan peninjauan lapangan, pengukuran,dan pencocokan spesifikasi bahan yang digunakan untuk membangungedung perpustakaan SMA Negeri 3 Salatiga.Bahwa metode yang digunakan adalah peninjauan lapangan,pengukuran, dan pencocokan spesifikasi bahan yang dilaksanakan ataumaterial yang terpasang.Bahwa dasar yang ahli gunakan untuk melakukan pencocokanspesifikasi bahan bahan yang dilaksanakan atau material yangterpasang adalah Surat Perjanjian pemborongan yang didalamnyaterdapat lampiran gambar
54 — 14
tanda tangan pada kontrak dan beritaacara kemajuan fisik, saksi tidak mempunyai hak untuk mengujitanda tangan, tetapi saksi melihat ada tanda tangan padakontrak.Bahwa pembayaran kepada PT lepen ditransfer ke BankMandiri Cabang Siliwangi.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebutsudah diserahkan ke Satker atau belum.Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa, tetapi saksilupa berapa kali.Bahwa berkas yang diserahakan terdakwa adalah berkas PTLepen Kencana Utama.Keterangan saksi XIll SUNDOYO
388 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sundoyo, S.H.,MKM, M Hum, Kepala Biro Hukum dan Organisasi,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.05.04/Menkes/390/2020, tanggal 1 juli 2020;Halaman 1 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/20203.
DPP LSM Lingkar Merah Putih Nasional diwakili oleh Endang Rahayu Natadipura, dkk.
Tergugat:
1.WALIKOTA TANGERANG
3.KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
5.KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
6.RSU BHAKTI ASIH
7.MENTERI KESEHATAN RI
440 — 5248
Nama : SUNDOYO, S.H., M. KM., M.Hum.;Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi;2. Nama : PURWANTA, S.H., M.H., M.Kes.;Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum danOrganisasi;3. Nama =: YULIANA SRIWAHYUNI, S.H., M.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan HubunganMasyarakat, Sekretaria Direktorat Jenderal PelayananKesehatan;4. Nama : RAHMAT, S.H., M.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukumdan Organisasi;5. Nama : SRI HASTUTIK EKOWATI, S.H., M.H.