Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tanggal 23 Juli1999 yang dibuat oleh Bendesa Adat Temen I Wayan Simpen ; 2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1 / 188/ II / 2012tanggal 28 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Perbekel Desa Penglumbaran ;3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh Bidan NIWAYAN KARIASIH tertanggal 7 April 2005 Nomor : 015 / BPS /IV / 2005 ; 4.

Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal23 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kelian Adat/Bendesa Adattanda B.3 ;4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1 / 188/ IT /2012 tertanggal 28 Pebruari 2012 yang dikeluarkan olehPerbekel Desa Penglumbaran.....................eeeeeeee eee eeeatone sas sae 008548 diberi tanda P.4 ;5.

JRO MANGKU DALEM bertempat di Banjar Temen,Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu yang dikeluarkan oleh Kelian Adat/Bendesa Adat Temen pada tanggal 23 Juli 1999 (bukti P3) ; Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi, dan bukti surat P4,P5, dan P6, bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu; 1.

Bahwa perbuatan terdakwa menciderai hati umat beragama khususnyaumat Islam di Sumatera Barat yang menjunjung tinggi falsafah adatbasandi sara, sara basandi kitabullah. Karena kitab suci AlQuranmerupakan Rukun Iman yang ke3 yaitu Iman Kepada KitabKitab Allahyaitu AlQuran. Oleh umat Islam AlQuran dijadikan sebagai pedomandalam kehidupan didunia telah dinilai rendah oleh perbuatan terdakwa;4.

Pidana penjara 1 (Satu)Tahun belumlah dipandang adil atas perbuatan yang telah dilakukan olehterdakwa mengingat perbutan terdakwa bermuatan rasa benci dan bersifatpermusuhan terhadap umat Islam;Halaman 6 dari 9 halaman, putusan nomor 182/PID. /2020/PT PDG.Berdasarkan halhal yang kami kemukakan diatas adalah sangat tidak adilapabila terhadap terdakwa hanya dijatuhi hukuman 1 (Satu) Tahun.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon yang kedua dengan Patricia Rianita Puspitaningrum dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 11 Maret 2019 Sesuai surat keterangan perkawinan umat hindu/Budha dengan nomor 474.2/58/KPPDK/IV/2019;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melaporkan

PerkawinanNomor:474.2/53/IV/2019 Tertanggal 4 April 2019;Bahwa setelah tidak ada yang keberatan dan mengikuti prosedursesual ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, makapemohon melangsungkan pernikahan dengan Patricia RianitaPuspitaningrum secara agama hindu berdasarkan tata cara adat balipada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Lingkungan BanjarGenteng,Kelurahan Subagan,Kecamatan Karangasem yang dipuputoleh Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede NyomanManuaba sesuai surat keterangan perkawinan umat

Menyatakan sah perkawinan pemohon yang kedua dengan PatriciaRianita Puspitaningrum dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakansecara agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 11Maret 2019 Sesuai surat keterangan perkawinan umat hindu/Budhadengan nomor 474.2/58/KPPDK/IV/2019;Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor35/Pdt.P/2019/PN Amp3.

Nasional Sekolah Menengah Pertama, No.DN22 DI 2292527, tanggal 30 Juni 2005, atas nama I KOMANG ADHE SURYAPURWITA, diberi tanda bukti P3 ;Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 19 Dd. 0032350 tanggal 1Juli 2002, atas nama I KOMANG ADHE SURYA PURWITA, diberi tanda buktip4 ;Fotocopy Lampiran Ijazah No. 422.1/571/SMA7/2008, tanggal 14 Juni 2008, atasnama I KOMANG ADHE SURYA PURWITA, diberi tanda bukti P5 ;Hal 3 dari 11 Penetepan Nomor 309/Pdt.P/2015/PN Dps6 Foto Copy Akta Perkawinan Umat

mengeluarkanPenetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan denganketerangan saksisaksi dan buktibukti surat pemohon tersebut di atas, makaPengadilan telah memperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang sah INYOMAN SUDAN dan NI PUTU SUKANADHI (pasangan ini menikahsecara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 17 Desember 1982, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Umat

Hindu No. 16 / 1984, tanggal 4Pebruari 1984, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat AktaPerkawinan/ Perceraian Umat Hindu Denpasar barat (vide bukti P6) ; Bahwa benar pemohon ( I KOMANG TRI ADHE SURYA PURWITA)tersebut, lakilaki lahir di Denpasar pada tanggal 26 Maret 1991 (vide bukti P2)e Bahwa benar oleh karena ketidaktahuan Pemohon telah terjadi kesalahan namaPemohon pada akte kelahirannya tersebut yang tertulis namanya I KOMANGTRI ADHE SURYA PURWITA, dan yang benar a nama Pemohon

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 30 Januari 1980 berdasarkan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor 50/1980 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2013 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal Mengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat

TabDinas Tegal Mengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb, KecamatanSelemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu nomor : 01TMK2013;2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagaiPredana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudahdikaruniai Seorang anak perempuan, yang bernama Ni Putu Siska Dewi,lahir di Tabanan tanggal 27 September 2013 ;4.

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 01TMK2013,tanggal 22 Maret 2013;3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2013 bertempat dirumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal Mengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb,Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sesuai dengan SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor : 01TMK2013, putus karenaperceraian ;4.

Giliran umat muslim Uyghur dianiaya Komunis Cina diem aje ...?!?Kan goblok..Kemudian pada tanggal 22 Desember 2018 terdakwa memposting lagidengan konten sebagai berikut :Kmrnz2 lo bilang : Jangan mensuriahkan Indonesia ...?!?Klo gw bilang : Jgn menCinakan Indonesia ...!!!Selanjutnya 23 Desember 2018 terdakwa memposting kembali kontendengan narasi sebagai berikut :Yang GOBLOK bkn bocahnya...tapi APARAT yg GOBLOK ...?!?

jawabannya adalah : KarenaSantoso itu seorang Muslim , benar saudara posting;7. pada tanggal 21 Deember 2018 postingan begini Jadi Imandibanggain sampe di postingsono sini, Giliran umat muslimUyghur dianiaya komunis cina diam aje...?!2 Kan goblok. janganmenSuriahkan Indonesia..?!?

Giliran umat muslim Uyghur dianiaya Komunis Cina diemaje ...?!2 Kan goblok. Kalimat tersebut bermakna bahwa adanya perlakuandiskriminatif terhadap umat Islam dan etnis China. Perbandingan tersebutmenempatkan umat Islam secara inferior dan etnis China secara superior.Menimbang bahwa unggahan (postingan) Terdakwa HERLY GUSJATIRIYANTO pada tanggal 23 Desember 2018: Yang GOBLOK bknbocahnya...tapi APARAT yg GOBLOK ...?!

dan telah sampai proses Penyidikan dan padatanggal 6 Maret 2019 telah ditetapkan 1 (satu) orang Tersangka yaknibernama Gresia Dedena Yakub sebagai Ketua Yayasan Barokah SuryaNusantara; Bahwa saksi mengetahui kegiatan Army Dock dimaksud pada Kamis,tanggal 21 Februari 2019; Bahwa saksi mengetahui, tindakan yang dilakukan Kepolisian ataskegiatan Army Dock pada Kamis, tanggal 21 Februari 2019 dimaksud, setelahdi adukan Pemda Kabupaten Pulau Morotai dengan surat Aduan tanggal 23Februari 2019 dan Forum Umat

Hair, Jumati Eso,Arif Kautjil, M.Iksan, Mustafa Lasidji alias Don dan masih banyak lagi yang lainsaksi tidak dapat sebutkan satu persatu; Bahwa saksi mengetahui hasil musyawarah tersebut adalah akandilakukan aksi unjuk rasa yang rencananya dilakukan pada hari Senin, tanggal18 Maret 2019 dengan tujuan menanyakan proses hukum terkait kejadianArmy Dock oleh karena kami tidak diberikan informasi sesuai dalam laporanaduan Front Umat Islam Bersatu tanggal 28 Maret 2019 yang sudah kami tulispada poin 7

(tujuh) Apabila dalam waktu 7 x 24 jam pernyataan sikap itu tidakdi tindak lanjuti maka Front Umat Islam Bersatu akan melaksanakan langkahlangkah strategis dan hukum lainnya dengan memobilisasi seluruh umat islamyang berada di Morotai, sehingga berdasarkan kesepakatan tersebutkemudian saudara Mustafa Lasidji alias Don membuat surat pemberitahuanyang ditanda tangani oleh 5 (lima) Koordinator Aksi yaitu Saksi, Abdul Hair,Jumati Eso, Arif Kautjil dan M.Iksan, dengan menggunakan nama aliansibarisan pengawal

kasus Army Dock; Bahwa saksi mengetahui yang mengkoordinir aksi unjuk rasa dimaksudoleh Forum Umat Muslim Bersatu (FUMB); Bahwa saksi mengetahui sebelum musyawarah tersebut saksimenghubungi saudara Hi.

Arsad Haya selaku Ketua Forum Umat MuslimBersatu (FUMB) melalui telepon menanyakan perkembangan laporan dan Hi.Arsad Haya menyatakan belum ada perkembangan dan juga saksimenanyakan saudara Mustafa Lasidji alias Don menyatakan belum adaperkembangan, sehingga dari informasi tersebut kami melakukan musyawarahpada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019; Bahwa saksi pernah mengetahui penanganan Kasus Army Dock dariKapolres pada saat saksi bersama dengan Abd.

NusaTenggara (GMAHK DNT) bukanlah Badan Hukum Perdata atau Pengusaha yangmemberikan pekerjaan pada Penggugat; KetuaGereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHKDNT) adalah Badan Hukum Keagamaan yang memberian misi pelayanan pada Umatmelalui unit pelayanan kesehatan dan unit pelayanan pendidikan, oleh karenanyahubungan hukum antara Penggugat dengan Ketua Gereja Masehi Advent Hari KetujuhDaerah Nusa Tenggara (GMAHK DNT) bukanlah hubungan ketenagakerjaan tetapihubungan pelayananan pada umat

dimana Penggugat dan Karyawan Gereja lainnyaadalah para Pembantu Pelayanan Umat;Argumentasi ini didasarkan pada Contitution Working Policy For Sevent DayAdvent (Hukum Dasar atau Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari KetujuhDaerah Nusa Tenggara GMAHK) yang juga mengatur bahwa Klinik Kesehatan13adalah Unit Pelayananan Umat bukanlah Badan Usaha yang memiliki visi Profitatau Keuntungan;Dalam hal ini Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa UniIndonesia Kawasan Barat yang berkedudukan di Jakarta

sempurna;1 Bahwa berdasarkan eksepsi point 1 di atas maka haruslah dapatdipahami oleh Penggugat bahwa:e Penggugat adalah pembantu pelayanan bukanlah Pekerja yangberorientasi Penghasilan atau Gaji sebagai Pekerja;e Klinik Kesehatan tidak memiliki dana profit untuk memenuhi tuntutan Pengugat; Bahwa Penggugat mengetahui secara persis bahwa Gereja Masehi Advent HariKetujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK DNT) memperoleh dana untuk pembayarangaji seluruh Pembantu Pelayanan adalah bersumber pada pemberian umat

sekarangPemohon Kasasi adalah tidak patut dibenarkan dan haruslah ditolak;Z Bahwa penilaian Pemohon Kasasi terhadap putusan Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut didasarkanpada faktafakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:a Pemohon Kasasi adalah Ketua Gereja Masehi Advent Hari KetujuhDaerah Nusa Tenggara (MAHKDNT) dan Gereja Masehi AdventHari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHKDNT) dalah BadanHukum Keagamaan dengan tujuan misinya adalah = pemberianpelayanan pada umat

pelayanan kesehatan dan pendidikan, sehinggahubungan hukum antara Termohon Kasasidengan Pemohon Kasasi sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh DaerahNusa Tenggara (GMAHK DNT) bukanlah hubungan ketenagakerjaan yang terikatpada aturanaturan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi lebih pada hubungan pelayanan padaumat, dimana antara Termohon Kasasi maupun karyawan Gereja lainnya, termasukPemohon Kasasi adalah para pembantu pelayanan umat

tidak diketahui keberadaannya karenabersama Tergugat; Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010; Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugatdengan Tergugat terjadi perbedaan pemahaman agama dalam menjalankankeyakinan beragama dalam kehidupan seharihari dimana Tergugat telahmengikuti aliran Global Ikhwan yang hal ini dipandang berbeda olehPenggugat berdasarkan kebiasaan umat

tanpa pamit / tanpa sepengetahuan Penggugatmaupun orangtua Penggugat ;Bahwa setelah tahu Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk kembali keCilacap, Penggugat bersama orangtua dan keluarga besar pernah datangke Cilacap untuk mencari dan mengajak Tergugat agar pulang keDenpasar, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak mau lagi kembali keBali dengan alasan perbedaan Agama di mana Tergugat sudah kembalilagi ke Agama Kristen, Tergugat juga mengatakan tidak maumelaksanakan tugas dan kewajibannaya sebaga umat

rumahorangtuanya di Cilacap, Jawa Tengah ;Bahwa setelah tahu Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk kembali keCilacap, Penggugat bersama orangtua dan keluarga besar termasuksaksi, datang ke Cilacap dengan tujuan untuk menemui orangtuaTergugat dan mengajak Tergugat agar pulang ke Denpasar, akan tetapiTergugat mengatakan tidak mau lagi kembali ke Bali dengan alasanperbedaan Agama di mana Tergugat sudah kembali lagi ke AgamaKristen, Tergugat juga mengatakan tidak mau melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai umat

Hindu ;Bahwa dari hasil musyawarah dengan keluarga besar Tergugat saat diCilacap, karena Tergugat mengatakan tidak mau lagi kembali ke Bali dantidak mau melaksanakan kewajiban sebagai umat Hindu serta sudahkembali menjadi umat Kristen, sehingga keluarga menyetujui sajakeinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai ;Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat dibawa pergi oleh Tergugatsaat sebelum usia sebulan sehingga terhadap anak Penggugat danTergugat belum dilakukan upacara 1 bulan 7 hari sebagaimana

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangansuami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat danAgama Hindu pada tanggal 19 Nopember 1993, yang dilaksanakandi rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimanaPenggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugatberkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Umat Hindu/Budha, Nomor : ;2.

Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat danAgama Hindu pada tanggal 19 Nopember 1993, yangdilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat diKabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagaiPurusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuaidengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha,Nomor : adalah sah dan putus karena perceraian;3.

Foto copy berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor yang dibuat pada tanggal 19 November 1993, yang selanjutnyadiberi tanda P23. Foto copy berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor yangdikeluarkan oleh Kepala Kewilayahan Banjar Dinas KabupatenBangli pada tanggal 29 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda P34.

pokokperceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebin dahulu perludipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadisuatu perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurutPasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinantersebut dilakukan menurut hukum masingmasing agama dankepercayaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dansaksi Saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P2berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat

Akip dan jugamenjadi wewenang Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa danmengadili perkara warisan bagi umat Islam tetapi menjadi wewenangPengadilan Agama Palembang jo Pengadilan Tinggi Agama PalembangUU.No.7 Tahun 1989 ;6. Karena itu, Sita Jaminan No.: 34/Pdt.G/2004/PN.Plg. tanggal 17 Juni 2004atas tanah milik Pembantah seluas 2.000 M2. harus diangkat karena tanahtersebut bukan milik Terbantah IV lagi ;7.

Majelis Hakim Tinggi Palembang yang mengambil alih semuapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telahsalah dalam penerapan hukum karena putusan Pengadilan NegeriPalembang No. 34/Pdt.G/2004/PN.Plg. tanggal 11 November 2004 joputusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 56/PDT/2005/PT.PLG tanggal14 Desember 2005 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1853 K/Pdt/2005tanggal 16 Agustus 2005 yang mengadili masalah warisan bagi umat Islamdan memutuskan serta mengabulkan gugatan Penggugat cacat

hukumkarena masalah warisan bagi umat Islam sesuai menurut UndangUndangNo. 7 tahun 1989 masuk wewenang Pengadilan Agama dan bukanwawenang Peradilan Umum.2.

atas nama Mastakomah, dimana di atas tanah tersebut berdiri tempat ibadahbagi umat Islam (Mushola);Bahwa di atas tanah berSertifikat Hak Milik No. 570/Tamanrejo, tanpamemberi kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri jaminannya danHal. 19 dari 22 hal. Put.

No. 371 K/Pdt/201420telah menetapkan harga limit atas obyek sengketa sangat murah, sehingga lelangatas jaminan tersebut sangat merugikan para Penggugat; Bahwa terlebih lagi di atas tanah HM No. 570/Temanrejo tersebut berdiritempat ibadah bagi umat Islam (Mushola), sehingga dengan menjual sendiridimaksudkan agar pembelinya juga umat Islam yang taat dan peduli dengankebutuhan umat Islam akan perlunya tempat ibadah, agar tidak melukai hatiumat Islam; Bahwa tanpa memperhatikan perasaan umat Islam, Tergugat

I telah menjualtanah dimana di atasnya beridiri Mushola kepada Turut Tergugat yang ternyataadalah orang yang berorientasi bisnis murni yang hanya melihat dari keuntunganfinansial belaka dengan tidak mempedulikan perasaan umat Islam; Hal tersebutterbukti karena keinginan para Penggugat untuk membeli kembali tanah danbangunan yang dijual lelang tersebut, Turut Tergugat meminta hargaRp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), apakah ini seimbangdengan pembeliannya yang hanya Rp92.500.000,

Kemudian Terdakwa pun menerangkan tidakmemiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal memiliki,menguasai Nakotika Golongan I jenis shabushabu.PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM ~ PIDANASEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 112 Ayat (1)UU No. 35 TAHUN2009 TENTANG NARKOTIKA.ATAU KEDUABahwa ia Terdakwa DANI MARDIANA Als DANUL Bin MAMANSUPRIATMAN pada hari J umat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul22.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasukdalam bulan Februari tahun 2017 bertempat

Ervin (DPO) pada hari J umat tanggal 24 Februari2017, pada saat itu Terdakwa dengan Sdr. Ervin (DPO) mengobroltentang mencari pekerjaan kemudian Sdr. Ervin (DPO)memperlihatkan 1 paket shabushabu kepada Terdakwa danmenawari Terdakwa untuk menggunakan shabushabu tersebutsambil berkata coba dulu ini barangnya bagus, kalau mau tinggalhubungi saya Ssaja:. Bahwa Sdr. Ervin (DPO) telah menyiapkan alat bantu hisap berupabong untuk menggunakan shabushabu kemudian Sdr.

Ervin (DPO) pada hari J umat tanggal 24 Februari2017, pada saat itu Terdakwa dengan Sdr. Ervin (DPO) mengobroltentang mencari pekerjaan kemudian Sdr. Ervin (DPO)memperlihatkan 1 paket shabushabu kepada Terdakwa danmenawari Terdakwa untuk menggunakan shabushabu tersebutsambil berkata coba dulu ini barangnya bagus, kalau mautinggal hubungi saya saja:;Bahwa saat itu Sdr. Ervin (DPO) telah menyiapkan alat bantuhisap berupa bong untuk menggunakan shabushabu kemudianSdr.

Ervin (DPO) pada hari J umat tanggal 24 Februari2017, pada saat itu Terdakwa dengan Sdr. Ervin (DPO)mengobrol tentang mencari pekerjaan kemudian Sdr. Ervin(DPO) memperlihatkan 1 paket shabushabu kepada Terdakwadan menawari Terdakwa untuk menggunakan shabushabutersebut sambil berkata coba dulu ini barangnya bagus, kalaumau tinggal hubungi saya saja:.Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu Sdr. Ervin (DPO)telah menyiapkan alat bantu hisap berupa bong untukmenggunakan shabushabu kemudian Sdr.

/PN..KngMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar kejadiannya pada hari J umat tanggal 24 Februari2017 dan hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 bertempat di SPBUCaracas Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningandan di depan gerbang Perumahan Puri Pelangi Desa GandasoliKecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota Satuan NarkobaPolres Kuningan pada hari Sabtu tanggal 25

v

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2004 bertempat di Desa Sudaji Kecamatan Sawan, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 25 Juli 2004

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, tertanggal 25Juli 2004, selanjutnya diberitanda P 2:Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 780/Pdt.G/2019/PN SgrMenimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelahdicocokkan bukti P1 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P2 adalahcopyan dari Fotocopy, dengan demikian bukti P1 dan P2 dapat dijadikan buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukansaksisaksinya yang bernama Saksi : Gede

menurut ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnyaberbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jugamenerangkan bahwa Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanPerundangUndangan yang berlaku,Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat bukti (P2) berupaSurat Keterangan Perkawinan Umat

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu padatanggal 25 Juli 2004 bertempat di Desa Sudaji Kecamatan Sawan,sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindutertanggal 25 Juli 2004 adalah sah menurut hukum dan dinyatakan putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

kepada I Gede Raka Ardana (Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya (beristri dua orang) dengan seorang perempuan yang bernama Sumiyani;

Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;SUBSIDAIR:Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 11 Maret2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara inidisidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yangmengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo atas permohonanItsbat Nikah tersebut;Bahwa sedianya sidang dilaksanakan pada hari J umat

Penetapan Nomor 11/P dt.P/2020/PA.LbjBahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal,sidang akan digelar kembali pada hari J umat, tanggal 17 April 2020;Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa surat permohonan paraPemohon tertanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya keduanya menyatakanmencabut perkaranya Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj dengan alasan tidak dapatmengikuti sidang guna mencegah dari wabah penyebaran Virus Covid19sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara S idang;Bahwa pada hari sidang

akan tetapi Tergugat tidakdatang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Januari 2016, tanggal 18Januari 2016 dan tanggal 25 Januari 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan telahternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, maka Penggugatdipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:1 Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat

bukti P1sampai dengan P3 dan keterangan saksisaksi serta keterangan penggugat in person,yang dihubungkan satu sama lain maka dapat diperoleh kenyataankenyataan sebagaiberikut: bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adatistiadat dan dihadapan pemuka agama Hindu bernama Jro Mangku Wayan Mustika padatanggal 14 Januari 2013 namun pernikahan tersebut belum dicatatkan pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng hanya tercatat pada SuratKeterangan Perkawinan Umat

Dan kenyataan tersebuttelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19huruf f PP No.9 Tahun 1975.Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan bukti bertanda P1 berupa SuratKeterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 176/AD/XII/2013 tanggal 14 Januari 2013yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa/Klian Adat Tabanan, maka telah dapat dibuktikanbahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agamaHindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Mustika

Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;SUBSIDAIR:Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 11 Maret2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara inidisidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yangmengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo atas permohonanItsbat Nikah tersebut;Bahwa sedianya sidang dilaksanakan pada hari J umat

Menyatakan perkara Nomor 10/P dt.P/2020/PA.Lbj dicabut;Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan AgamaLabuan Bajo tahun 2020 sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluhenam ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari J umat tanggal 17 April2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1441 Hijriyah oleh kamiTommi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo,penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untukumum oleh