Ditemukan 6112 data
52 — 21
Kemudian terkait dengan regulasi maka sejak tanggal Januari 2010untuk pekerjaan penilaian dikerjakan oleh KJPP Immanuel, Johny & Rekansedangkan untuk bidang advisory / kajian dan tekhnologi informasi masihmenggunakan PT.Sucofindo Appraisal Utama 5e Bahwa regulasi maksudnya berdasarkan Keputusan menteri keuangan RI. untukpekerjaan penilaian sejak 1 Januari 2010 tidak bisa dilakukan oleh Perusahaanberbadan hukum jadi harus dikerjakan oleh KJPP ;e Bahwa status saksi di MAPPI adalah atas nama pribadi
49 — 17
Penyusunan dan pelaksanaan peyunjuk operasional pengendalian, pemantauan, ramalan,pemetaan serangan, penganalisaan dan rekomendasi tekhnologi pengendalian sertapenangulangan eksplosi organism pengganggu tanaman.k. Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.Bahwa saksi pernah ke lapangan melihat kegiatan kelompok tani Bina Sejahtera tersebutsebanyak 3 kali bersama dengan anggota Team Tekhnis, katanya terdakwa sapi masih akandibelikan ke Ponorogo.
609 — 475
Oceanic Star Co.Ltd akan menyediakanABK (Anak Buah Kapal) asing untuk diperkerjakan di kapalkapal penangkapikan milik PT Tanggul Mina Nusantara serta bertanggungjawab terhadapupah ABK asing melalui perwakilannya yaitu Surading Salehreh (DPO) yangmengurus penyerahan upah kepada masingmasing ABK asing.PT Tanggul Mina Nusantara memiliki 37 (tiga puluh tujuh) unit kapal diAmbon yang merupakan kapal eksasing dari Thailand sehingga keberadaanmemperkerjakan ABK asing dibutuhkan karena lebin bisamenggunakan tekhnologi
122 — 32
Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan ManarataManik;1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan EdieRizliyanto;1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal 24Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan EdieRizliyanto.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Ilrawan dan Manarata Manik.9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal 24Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan EdieRizliyanto.10)1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus lrawan danManarata Manik.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang,tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Gintingdan Edie Rizliyanto.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
176 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudah menjadihal yang lazim untuk perusahaan multinasional untuk melibatkan indukperusahaan dalam rangka mendapatkan dan memperkuat posisi dalamrangka memenangkan tender proyek, dengan bantuan dari Cegelec makainformasi, keahlian dan tekhnologi yang dimiliki akan dapat diinformasikandengan sempurna dan langsung dapat disampaikan kepada pemilik projek,sehingga pemilik projek memiliki dasar kepercayaan yang kuat bahwaPemohon Banding akan mampu melaksanakan proyek akan diberikan olehpemilik projek;.
80 — 28
M.Si.Bahwa sesuai dengan isi dari Surat Edaran tersebut mengarahkan agardana ADD digunakan untuk tekhnologi tepat guna termasukdidalamnya program EGov;Bahwa yang dibahas dalam rapat salah satunya adalah agar programEGov sebesar Rp.48.000.000, harus dilaksanakan dan menggunakandana ADD, dan hal tersebut dipertegas oleh Kabag. Pemerintahanyaitu terdakwa agar program Simpemdes dimasukan dalam APB Destahun 2008 dengan Fasilitas berupa :100a.
untukmembayar uang muka pekerjaan pengadaanSofware, Hardware dan pelatinan desa yangbersangkutan;e Bahwa setelah program selesai dilaksanakan,saksi mendapatkan uang dari Sekcam yangbesarnya sejumlah Rp.7.500.000, untukoperasional, dan uang tersebut sudahdikembalikan ke Polwil;24.Saksi HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI, dipersidangan di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :Bahwa saksi adalah Direktur PT Eka Matra Perkasa Mandiri yaituperusahaan yang bergerak di bidang Tekhnologi
115 — 30
yangdisampaikan dalam BAP adalah benar keterangan saksi.Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Iklim Usaha dan Kerjasama Industri diKementrian Perindustrian sejak tahun 2010 s/d sekarang.Bahwa tugas pokok Saksi adalah menyiapkan kebijakan yang mendukungbagi petumbuhan dunia usaha atau industri, kemudian sebagai atasanlangsung Saksi adalah Kasubdit Industri Selulosa dan karet.Halaman 71 dari 315Putusan No.95/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnBahwa kaitan Saksi sebagai panitia pengadaan barang dan jasa diPendidikan Tekhnologi
Bahwa kaitan Saksi sebagai panitia pengadaanbarang dan jasa di Pendidikan Tekhnologi Kimia Industri (PTKI) tahunanggaran 2013 berdasarkan surat keputusan kepala unit layananpengadaan kementrian perindustrian nomor 002/SJIND.ULP/Kep/12/2012tentang pembentukan dan penetapan kelompok kerja pelaksanaanpengadaan barang/jasa pada unit layanan pengadaan kementrianperindustrian.
Selain itu saksi pernah menjabat sebagai Anggota POKJAtahun 2013 pada Kementerian Perindustrian.Bahwa kaitan Saksi sebagai Anggota POKJA pada pengadaanbarang dan jasa di Pendidikan Tekhnologi Kimia Industri (PTKI) tahunanggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian RINomor : 596/MIND/Kep/12/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentangPengangkatan Kepala, Sekretaris, Staf Pendukung dan Anggota KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan Kementerian Perindustrian Jo.
EKO DAHANA DJAJAKARTA,S.Sos
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
245 — 136
Mereka melakukan assasment danproses secara internal memanggil beberapa pihak untuk mendengar danmelihat dan kemudian berkomunikasi dengan Komisoner sampai padakesimpulan bahwa ada dua hal yang harus dilakukan, pertama Tata KelolaSumber Daya Manusia dan Tekhnologi Informasi. Itu yang kita dapatkan saat ini.Kemudian mereka lebih jauh melakukan assasment terhadap beberapa stafyang sudah dilakukan proses assasment sebelumnya di LAN.
117 — 14
Pamekasan.Bahwa, alasan saksi menunjuk terdakwa sebagai PPTKdikarenakan terdakwa menjabat Kasubsi yang berada di bawahKepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Tekhnologi Sumber DayaDesa yang pada saat itu dijabat Sentot Sutarko yang jugamenjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Bahwa, setelah kontrak kerja ditanda tangani KPA SentotSutarko yang mewakili Pemkab.
66 — 427
M.Si.Bahwa sesuai dengan isi dari Surat Edaran tersebut mengarahkan agardana ADD digunakan untuk tekhnologi tepat guna termasukdidalamnya program EGov;Bahwa yang dibahas dalam rapat salah satunya adalah agar programEGov sebesar Rp.48.000.000, harus dilaksanakan dan menggunakandana ADD, dan hal tersebut dipertegas oleh Kabag. Pemerintahanyaitu terdakwa agar program Simpemdes dimasukan dalam APB Destahun 2008 dengan Fasilitas berupa :100a.
untukmembayar uang muka pekerjaan pengadaanSofware, Hardware dan pelatihnan desa yangbersangkutan;e Bahwa setelah program selesai dilaksanakan,saksi mendapatkan uang dari Sekcam yangbesarnya sejumlah Rp.7.500.000, untukoperasional, dan uang tersebut sudahdikembalikan ke Polwil;24.Saksi HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI, dipersidangan di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :Bahwa saksi adalah Direktur PT Eka Matra Perkasa Mandiri yaituperusahaan yang bergerak di bidang Tekhnologi
NOVRIKA.SH
Terdakwa:
KUD. PEMATANG SAWIT Yang diwakili oleh Pengurus Kuasa An. HAIRUL PAGAB Bin UDIN
403 — 566
Nomor :98/Permentan/OT.140/09/2013, Perusahaan Perkebunan adalahbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunandengan skala tertentu;Bahwa Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan adalahserangkaian kegiatan pengusahaan tanaman, pemeliharaantanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenistanaman dan diversifikasi tanaman;Bahwa Luasan Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunanyang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman,tekhnologi
61 — 14
jumlah tersebut, bahwadisamping itu terungkap dalam persidangan ternyata menurut keterangan saksi ahli dariBPKP Jawa barat kerugian negara sebesar Rp. 194.086.965,81 (seratus sembilan puluhempat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma delapanpuluh satu sen) Tersebut didalamnya termasuk kerugian pekerjaan GRC dan list plank ,dan setelah dilakukan investigasi struktur bangunan gedung depo arsip oleh TimInvestigasi dari Fakultas Tekhnik Sipil dan Lingkungan Institute Tekhnologi
Perjanjian 189 Pemborongan No. 640/ 133.1/PPKDISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010,yaitu melaksanakan pembangunan gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi tahunanggaran 2010, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya100% baik terhadap konstruksi bangunan maupun penyelesaian akhir keseluruhanterhadap pembangunan Gedung Depo Arsip tersebut hal ini dapat dilihat dari hasilinvestigasi struktur bangunan gedung depo arsip oleh Tim Investigasi dari FakultasTekhnik Sipil dan Lingkungan Institute Tekhnologi
93 — 21
Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan ManarataManik.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang,tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Gintingdan Edie Rizliyanto.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus lrawan dan ManarataManik.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan EdieRizliyanto.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Sumut No.509/Dir/DPrPP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang danTanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan ManarataManik.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.126/Dir/DPrPJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan EdieRizliyanto.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
80 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
.= Menyusun program pengembangan aplikasi sistem yangberbasis pada kemajuan tekhnologi. SOP Pengelolaan Aplikasi.= Menyusun dan mengelola manajemen mutu sebagai upayapeningkatan pembangkit yang andal dan efisiensi.= Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar tertibwaktu dan tertib kerja menuju upaya pencapaianBahwa semula atas permintaan saksi Ir.
97 — 170
anggota itu untuk di catat didalamlaptop;Page 84 of 130Bahwa struktur kepanitiaan panitia B dasar dari kepanitiaan Itusebenarnya tertera didalam putusan itu bahwa kepanitiaan itukalau tidak salah pasal 13 jelas susunannya jadi dipertegasdengan surat ka kanwil yang nomor dan tanggal nyaTerdakwa lupa;Bahwa dalam rapat kabid survey menyampaikan bahwapermohonan hak ini ibarat sertifikat dan pertanyaan yangdisampaikan bahwa ini lampiran yang kedua disampaikanpatametatik yaitu patametatik itu secara tekhnologi
92 — 13
bantuan ini ditujukan untuk lembaga sosial keagamaan dankemasyarakatan untuk membantu ekonomi masyarakat;e Bahwa Terdakwa tahu tentang LM3 karena bekerja sebagai PNSpada lingkungan Departemen Pertanian tepatnya pada DitjenPengolahan, pemasaran Hasil Pertanian;e Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai PNS pada lingkunganDepartemen Pertanian selama + 22 tahun; Bahwa Terdakwa diangkat sebagai PNS pada Tahun 1990;e Bahwa Terdakwa pernah mengikuti serangkaian pelatihan,antara lain:e SPLT di Batu Malang;e TEKHNOLOGI
102 — 40
Nasri Sebayang (DirekturPerencanaan dan Tekhnologi., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. HengkyWibow (General Manajer PT.PLN (Persero) IKITRING JBN., Pejabat PenerbitSPM Sdr. Agus Heri Susanto (JF ADM Keuangan)., Bendahara Sdr. Meilyana R(JF Pengelola Kas) ; nnnnn nnn nnn nn nnn nnn nme nnn nnn nn cane nennncnncnsBahwa sepengetahuan saksi besarnya alokasi nilai kontrak Pembangunan 21(dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan danJaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT.
81 — 80
Bahwa sesuai dengan isi dari Surat Edaran tersebut mengarahkanagar dana ADD digunakan untuk tekhnologi tepat guna termasukdidalamnya program EGov;24. 71 Bahwa yang dibahas dalam rapat salah satunya adalah agar programEGov sebesar Rp.48.000.000, harus dilaksanakan dan menggunakandana ADD, dan hal tersebut dipertegas oleh Kabag. Pemerintahanyaitu terdakwa agar program Simpemdes dimasukan dalam APB Destahun 2008 dengan Fasilitas berupa :a. Seperangkat komputer.b.
untuk membayar uang muka pekerjaan pengadaanSofware, Hardware dan pelatihan desa yang bersangkutan;Bahwa setelah program selesai dilaksanakan, saksi mendapatkanuang dari Sekcam yang besarnya sejumlah Rp.7.500.000, untukoperasional, dan uang tersebut sudah dikembalikan ke Polwil;Saksi HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI, di persidangan di bawahsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah Direktur PT Eka Matra Perkasa Mandiri yaituperusahaan yang bergerak di bidang Tekhnologi
50 — 9
luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi
lebih luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektifMenimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi
luas daripada elemen tanpa hak yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif ;Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi
48 — 19
RAFFI (terdakwa berkas terpisah) tersebuttidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu serta nyatanyata bukan untuk suatutujuaan penelitian ilmu pengetahuan dan tekhnologi, melainkan untuk terdakwaserahkan kepada saksi AGUNG ADIYAKSA dan sebagian untuk dikonsumsi terdakwabersamasama dengan saksi AGUNG ISMAIL, MOCH RAFFI dan HENDRAAGUSTINA;Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor: 1472/Pid.Sus/2015/PN. Jkt.