Ditemukan 604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ceria cerat centa certai cera carta cerita cirta cetta
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
519 — 292
  • kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi, berdasarkan uraian tersebut di atas dan denganmemperhatikan rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, mengandung arti bahwa seorang pelaku tindak pidanakorupsi haruS mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukantertentu, hal ini sejalan dengan alasan pengaturan Pasal 3 yangharus dimaknai secara spesifik (khusus), bukan bersifat multitafsir(lex certa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA -ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM -ATIM BIN SUKARYA
92 — 10
  • Selainitu karena ketentuan hukumHalaman 285 Nomor : 77/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.pidana harus ditafsirkan secara tertulis (lex scripta), tidak bersifat multitafsir (lex certa),dan harus ditafsirkan secara ketat (lex stricta) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22 November 2012, halaman 25 nomor 11,halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat(
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2586 — 4269 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan tidak ada satupun penjelasan umum atau penjelasan pasal dalam UU No. 8Tahun 2010 yang memberikan kewenangan kepada PenuntutUmum pada KPK untuk melakukan penuntutan tindak pidanapencucian uang.e Bahwa rumusan terbaik dalam UU Pidana adalah berpijak padaasas lex scripta, lex stricta, dan lex certa, termasuk dalampenyusunan UU TPPU, sehingga dengan ketiadaan penegasanbahwa Penuntut Umum pada KPK diberikan wewenangpenuntutan perkara TPPU berakibat pada TIDAK ADA DASARHUKUM YANG SAH bagi Penuntut
    (d) asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu "asas undangundang yang berlaku kemudian membatalkan undangundang terdahulu, sejauh undangundang itu mengaturobjek yang sama";e) asas Nullum crimen, noella poena sine lege certa, yangartinya: "tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya aturanundangundang yang jelas."
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
421 — 425 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1964 K/Pid.Sus/2015Undang Pengenaan kwalifikasi uang pengganti dalam Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimerupakan hukum pidana materiil yang bersifat lex certa dan lexscripta.