Ditemukan 724 data
Hidayat
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
PT. BOLA DUNIA MANDIRI
400 — 906
KONKRIT, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaituberupa KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/201TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHAPERTAMBANGAN OPERAS! PRODUKSI PT. BOLA DUNIA MANDIRI,Tanggal 12 Juni 2014 ; b. INDIVIDUAL, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujukanKepada PT. BOLA DUNIA MANDIRI, c. FINAL, karena Objek Sengketa sudah tidak membutuhkan persetujuandari instansi atasan atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum;Ill.
Terbanding/Terdakwa : Drs. DATLIN TAMALAGI
73 — 32
., sebagai DIREKTUR OPERAS ; Berdasarkan SK Bupati tersebut di atas, Sdr.
HENI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
AGUS TRIHEKSO MERDIKO Alias BAWES Bin ANWAR SUDIONO
102 — 10
tersebut, kemudian seseorang tersebutberjalan ke arah petugas, sekira jarak 2 (dua) meter ,orang tersebut yangternyata merupakan target operasi membuang sesuatu/oungkusanmenggunakan tangan kiri ke arah rerumputan di sekitar pos kamling; Bahwa sewaktu akan Saksi dan tim amankan, orang tersebut melawandan mematahkan Hp Samsung warna gold yang dibawanya sehingga Hptersebut melengkung dan layar LCDnya rusak sehingga tidak bisadigunakan lagi; Bahwa setelah diamankan orang tersebut ternyata benar target operas
69 — 10
ANDIADE FIRDAUS bin PETTA WOLONG, tanggal 16 Juni 2015 yangtelah dilegalisasi dan dicocokkan dengan aslinya sertatelah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T24 ;Fotocopy dari fotocopy REKOMENDASI KEPADA DINAS PSDA,ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN WAJO Nomor610/009/PSDAESDM/RIUPOPKPP/VIII/2013 Tentang PEMBERIANIZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERAS I PRODUKSI KHUSUSPENGANGKUTAN DAN PENJUALAN KEPADA PT HATIRIL, yang telahdilegalisasi dan bermaterai cukup akan tetapi aslinyatidak dapat diperlihatkan
33 — 9
Mansyur Wiiayah KecamatanSuwawa, nomor: 01/AJBA/I/2013 tanggal 05 Juli 2013, telah memenuhiKetentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis DanTarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beriaku PadaBadan Pertanahan Nasionai serta Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang StandarPelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang rnerupakan pengganti dariKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005tentang Standar Prosedur Operas
124 — 35
Dan saya sebagai ahli bedahumum mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan SOP PABI.Bahwa RSDKT merupakan RS type D sesuai dengan PERATURANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT, harus dimengertifasilitas serta sumber daya manusia yang ada di RSDKT tidak bisadisejajarkan/disetarakan dengan type RS diatasnya.Bahwa PROSEDUR OPERAS!
PT. CETARA BANGUN PERSADA
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
312 — 681
Bahwa mengenai objek sengketa Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor : 541/SK.018/DESDMI/III/2014, Tentang PENCABUTAN IZINUSAHA PERTAMBANGAN OPERAS! PRODUKSI PT.
Terbanding/Terdakwa : Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, M.M
55 — 29
tanggal 8 Agustus 2011; 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibahkepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangkaHalaman 97 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2015/PT PALpengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakartasebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tertanggal 20Agustus 2011; 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibahkepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi Izin Operas
Jakarta sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tanggal 8 Agustus 2011; 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibahkepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangkapengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakartasebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) tertanggal 20 Agustus2011; 1 (satu) bundel kwitansi untuk pembayaran biaya bantuan hibahkepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangkakoordinasi Izin Operas
1.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
2.ARI SUPANDI, SH
Terdakwa:
Nguyen Van Quan
118 — 116
disumpah menurut agama yang ahli anut yaituagama Islam untuk menguatkan pendapat yang ahli berikan dalampersidangan.Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas PerikananKabupaten Natuna dan ahli berdinas sebagai Pegawai Negeri Sipilsejak Maret 2009.Tugas dan tanggung jawab saksi di Dinas Perikanan Kabupaten Natunaadalah sebagai Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yangdipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operas
607 — 2053 — Berkekuatan Hukum Tetap
Capaian Sistem Antrian elektronik, Display tempattidur perawatan, dan Display Tindakan operas!RISES ISNKomitmen Mutu Pelayanan CEE Be PeKesehatan VTP al Mg Ill alyvy) Ti A) iaSistem Antrian Elektronik 1,856 2.203 1.864 85% 1.867 85% 0% 0% Display Tempat Tidur Perawatan 1.851 2.203 1.855 84% 1.861 84% 0% 0%Display Tindakan Operasi 238 258 243 94% 255 99% 0% 0% 18.Lima fokus utama pembenahan sistem jaminan kesehatan padatahun 2020:a.
1.YERIZA ADHYTIA, S.H.
2.GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
3.BRIAN KUKUH MEDIARTO, S.H.
4.INDRA SUMARNO, SH.
5.FERDY SETIAWAN, S.H.
Terdakwa:
BAYU MUHAMAD RAMDAN bin DAMAN SUJATMAN
49 — 10
ATROK (DPO) mengenai tempatpenyimpanan shabushabu;Bahwa setelah skenario kedua siap, lalu saksi ANGGI melaporkepada saksi SUKARNO selaku Kepala Urusan Pembinaan Operas!
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertamina dan Kontraktor PSC)DD Pertamina O@arnax Perusahaan (AP)eaPELAPORAN KEUANGAN PELAPORAN KEUANGAN PELAPORAN KEUANGANNeraca dan Laporan Laba Rugi Operas
160 — 75
MITRA BERSAMA, dalam Surat Keputusan Bupatiyang dipalsukan oleh Penggugat tersebut tertulis Pemegang Saham TASDIKdan MASNIAH;wnn= Bahwa diketahui KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATANIZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHAPERTAMBANGAN OPERAS! PRODUKSI KEPADA CV.
119 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian secara umum, yang diatur dalam KEP.305/KU.20/1992 adalah suatu kerjasama yang secara lebih khususdimaksudkan UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN FASILITAS UNTUKMENUNJANG KEPENTINGAN OPERAS! BANDAR UDARA YANG MATAANGGARANNYA, BELUM TERCAKUP DI DALAM RKAP ATAUTERCAKUP NAMUN PENDANAANNYA TIDAK DISEDIAKAN8. Bahwa dengan demikian jelas bahwa untuk melaksanakan kerjasamadengan pola kompensasi' tersebut berdasarkan KEP. No.305/KU.20/1992 harus terpenuhi kondisikondisi sebagai berikut :1.
107 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwaberpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yangdidakwakan;Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Komputer Mainframe/Servermelakukan penyimpangan dengan menyalahgunakan kewenangan yangbertentangan tugas dan kewajibannya, dilakukan dengan modus operas yaitumenghubungi
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah â Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
546 — 624
Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga)tahun terakhir.c) Standar Operating Procedure (SOP) Direktorat JenderalMineral dan Batubara Nomor 1393/30/DJB/2015terkaitevaluasi penerbitan IUP Operasi Produksi Mineral danBatubara serta perpanjangannya.STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERAS PRODUKS!
Position,seluas 4.047 Ha, dengan 68 titik koordinat ;f. 10 Maret 2017, Kepala BKPM menerbitkan SuratKeputusan No. 10/1/IUP/PMA/2017 tentang PenciutanWilayah Izin Usaha Pertambangan Kegiatan EksplorasiDalam Rangka Penanaman Modal Asing Kepada PTPosition, yang semula seluas 4.047 Ha menjadi 4.017Ha, dengan 70 titik koordinat ;g. 12 Desember 2017, Kepala BKPM menerbitkanSurat Keputusan No. 61/1/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambahanEksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operas
PT.PANDU CITRA MULIA
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA
300 — 146
Persiapandan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita AcaraPemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuantidak terpisahkan dengan Putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telahdiuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusan ini; Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini ialah: KEPUTUSANBUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/199 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTANIZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERAS
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Panca Pelita Wibowo
219 — 2286
yang satu dengan yang lainnya,maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :iL, Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNIAD melaluipendidikan Secata PK tahun 1995 di Rindam VI/Tpr selama 3 (tiga) bulan,kemudian dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri di Banjarmasintahun 1995 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif611/Awl pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 tugas operasiTimortimur, selesai tugas operasi pindah tugas ke yonif 613/Rja masihtahun1997 kemudian tugas operas
547 — 171
KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Tanggal 03 Januari2014 Nomor: 545/01PS/IUPOP/DISTAM/V201 4 TentangPERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)EKSPLOITAS MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)OPERAS! PRODUKSI KEPADA PT.
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
144 — 82
Melaksanakan seluruh yang dipersyaratkan dalamSurat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Banten Nomor570/16/IUP.OPDPMPTSP/V/2017 tertanggal 26 Mei 2017tentang Pemberian Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operas!Produksi Komoditas Tambang Batuan Kepada KoperasiPegawai Maritim Tanjung Priok (KOPEGMAR), termasuknamun tidak terbatas pada Penyusunan Dokumen RencanaKerja Anggaran Dan Biaya (RKAB) Tahun 2018 (Bukti T5a);b.