Ditemukan 6409 data
Hj. HERLINA, S.H.
Terdakwa:
1.MOHAMMAD IKHSANUL JANUAR Als ICUN Bin RUDI TAVIAKARA
2.FREDI NUGROHO Bin DIDING
3.FAJRI YUSUP SOPYAN Bin APIPUDIN
102 — 22
setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Mr. lwa KusumaSumantri Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, ia para terdakwa telah mengancam dengan kekerasan terhadapOrang atau barang secara terangterangan dengan tenaga bersama, dengansuatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang ataubarang, dengan perkosaan
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
Drs. I Gusti Rai Tantra
195 — 113
Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompokkejahatan terhadap Negara/ketertiban umum;Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadapjaminan/kepercayaan dalam hal mana (Anwar, 1990:190);a.
SEFTANIA EKA PEZA.,SH
Terdakwa:
DELIFATI LAWOLO Als AMA JAYA
161 — 221
pelatinan Ahli di UIRpada Desember 2019 untuk sertifikat menjadi ahli, ada berkaitan denganPsikologis Forensik; Bahwa validitas dari hasil pemeriksaan Ahli dapat dinilai oleh IPKkarena Asosiasi Psikologis Forensik di Pekanbaru belum terbentuk; Bahwa ingatan palsu atau false memory, adanya akibat faktor dari luaryang kemudian suatu kejadian tidak ada, lalu merasa seakanakan terjadi; Bahwa PTSD atau post traumatic syndrome, intinya trauma yang diarasakan setelah kejadian, contoh setelah suatu jadian perkosaan
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyimpang dari itu,dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usahapenegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diriterdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenalsesuatu yang tidak didakwakan kepadanya;Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategisdalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena ituSurat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaanHalaman 23 dari 170 halaman. Putusan Nomor 1191/B/PK/PJK/2015tugas penuntutan;Prof.
285 — 97
artikel/tulisan yang sama dengan karikatur sebelurnnya dengandisertai tulisan "Pelecehan" denganjudul "saksi Kasus SMW digerilya"Menimbang, bahwa pemuatan karikatur sebagai caption dari berita /tulisan/artikelyang menggambarkan seorang wanita muda yang sedang digerayangiat.au dipegang pinggangnya, pinggulnya dan pantatnya oleh seorang lelaki tua agakbotak dan berjambang disertai tulisan "pelecehan" juga dimuat oleh surat kabarRadar Jogja:Edisi Jum' at tanggal 31 Mei 2002 dengan judul SBPY " itu Perkosaan"halarnan
122 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana juga berlaku bagilembaga penegak hukum lainnya yang diberi Kewenangan untukmelakukan penyidikan dan penuntutan, seperti KomisiPemberantasan Korupsi, Pejabat Penyidiknya berbeda denganpejabat Penuntutnya ;Pelanggaran terhadap asas tersebut merupakan perkosaan danpelanggaran terhadap hak asasi Terdakwa yang dihormati dandilindungi oleh KUHAP.
Terbanding/Tergugat : DEVI TAURISA,
267 — 182
Meminta Maaf Melalui 3 (Tiga)Media Cetak Nasional dan 3 (Tiga) Media Online Nasional padaprinsipnya merupakan Argumentum Ab Imposibili Valet In Legedan/atau merupakan Alasan Mustahil & Perkosaan Terhadap Hukum,sehingga model tuntutan yang demikian wajio demi hukum ditolakuntuk seluruhnya !!!
81 — 50
Dalam praktek, Kuasa Mutlak, selalumengandung perkosaan dan manipulasi terhadao pemberi kuasa (i.e. pemiliktanah). (pasal 39 huruf(d) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997);Bahwa selain hal tersebut diatas, surat kuasa mutlak biasanya lahir dari atauakibat dari perjanjian yang telah diadakan sebelumnya, dan bisa jadi munculdalam kondisi sipember kuasa dalam keadaan Terjepit atau tidak memiliki pilinanlain. Misalnya seorang debitur meminjam uang kepada kreditur disertai denganobjek jaminan.
LAODE SINARWAN ODA, SE
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
109 — 68
Tidak berteletele dan berbelitbelit.Apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa tindak pidana itudisengaja, sudah barang tentu merupakan perkosaan tehadap hukum danmartabat manusia.
92 — 11
Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi akanmelakukan perkosaan apabila Penggugat Rekonvensi bersikap mesra. DanPenggugat Rekonvensi patut menduga bahwa Tergugat Rekonvensimelakukan perselingkuhan;Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormatkepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan:A. Dalam KonvensiDalam pokok perkara1.
113 — 44
Bagir Manan Mantan Ketua Mahkamah Agung dalamtulisannya pada Varia Peradilan tahun XXI No. 249 Agustus 2006 yang berjudul HAKIMdan PEMIDANAAN menyebutkan bahwa keseimbangan antara kepentinganmasyarakat dan kepentingan terdakwa, tidak selalu berjalan paralel, dapat berbedanbahkan bertentangan satu sama lain , acapkali diperdengarkan agar para terdakwayang terbukti melakukan tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat sepertiKorupsi, perkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya dituntut agar dijatuhi
494 — 259
terdakwa HENRYBOEDORO (mantan Bupati Kabupaten Kendal) dan perkaraNo.07/PID.B/TPK/2007/PN.JAK.PST atas nama terdakwa WARSA SUSILOmantan Kepala DPKD (Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah) KabupatenKendal .25lkonsistensi antara substansi pokok peristiwa kedua perkara a quo yangtelah diputus oleh Judex yuri ditingkat kasasi dan berkekuatan hukum tetap,dengan substansi pokok peristiwa dalam dakwaan kesatu perkara ini tidak sajatelah berakibat timbulnya kesewenangwenangan proses penegakkan hukumtetapi juga perkosaan
212 — 40
Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan(pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP). Kejahatan :Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undangundangmenjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalahkejahatan dan patut dipidana, istilannya disebut rechtsdelict (delik hukum).Dimuat didalam buku Il KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488.
Terbanding/Tergugat I : GUNAWAN MAKMUR
Terbanding/Tergugat II : MISNAWATI alias ATIK binti S. NAWAWI
Terbanding/Tergugat III : Ny. NURMA NK
Terbanding/Tergugat IV : Jauhari Chandra
Terbanding/Tergugat V : H. Adnan
Terbanding/Tergugat VI : Camat Tampan
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kelurahan Simpang Baru
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kelurahan Bandaraya
Terbanding/Tergugat IX : Camat Payung Sekaki
Terbanding/Tergugat X : Walikota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat XI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Turut Tergugat I : SINGGIH SUSILO,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : H. warman SH
Terbanding/Turut Tergugat III : THERESIA LUSIATISITI RAHAYU,SH
140 — 79
PutusanMahkamah Agung No.1596 K/ Pdt/ 2016, tertanggal 23 Agustus 2016yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) tidak dapatdipermasalahkan atau diperdebatkan kembali olen Penggugat demiterciptanya kepastian dan keadilan hukum dan apabila terhadapperkara tersebut terus diperiksa dan diadili olen Majelis Hakim a quomaka dapat terjadi perkosaan terhadap kepentingan hukum (scheidingvan de door het recht erkende belengen) dan membahayakankepastian hukum (een gevaar zootr rechtsgoederen
67 — 18
demikian juga dengan Pembelaan Penasihat HukumTerdakwa halaman 31 yang menyatakan unsur memaksa seseorang tidakterpenuhi dengan alasan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 285 dan pasal289 KUHP suatu perbuatan di kategorikan memaksa, yaitu harus adanyaperbuatan dalam bentuk tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasa,Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebutdengan alasan kontek unsur memaksa dalam pasal 285 dan pasal 289 KUHPadalah memaksa dalam tindak pidana perkosaan
82 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kata setiap orang atau barang siapa itubukan unsur delik, tetapi subjek yang dituju oleh suatu delik,karena memang pada setiap kasus bisa berbeda maksudnya;Bahwa sebagai ilustrasi dengan mengambil salah satu pasal didalam KUHP mengenai perkosaan,yang bunyi rumusannya adalah"parang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasanmemaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh".
91 — 173
Mahkota Ulfa Sejahtera tetapimelalui broker yang ada di PUTKI dan yang dipertanggungkan sekitar + 30 orangBahwa syaratsyaratnya untuk menjadi Nasabah Asuransi, Sesuai ketentuan dariDepnaker dan penyeleksian TKI ada daftar namanama PJTKI dan melampirkan KTPBahwa saksi hanya menerima namanama TKI dari Perusahaan, dengan membayarpolisnya Rp.400.000, ini untuk asuransi Meninggal dunia, dipecat dari pekerjaan,bunuh diri, perkosaan dan cacatBahwa Asuransi bunuh diri karena dimintakan oleh Depnaker dan
136 — 497
Dalam Putusanini MA telah menyatakan kesalahan para terdakwa tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan karena tidak ada seorang saksidibawah sumpah yang dapat dipergunakan sebagai alat buktiyang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa baikmengenai dakwaan perkosaan maupun mengenai dakwaanpersetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
264 — 197
Angkatan Perang menyatakn seluruhatau sebagian dari wilayah Negara RepublikIndonesia dalam keadaan bahaya dengantingkatan keadaan darurat sipil, atau keadaandarurat militer atau kKeadaan perang, apabila:1) Keamanan atau ketertiban hukum diselurun wilayah atau disebagian wilayahNegara Republik Indonesia terancam olehpemberontakan, kerusuhan atau akibatbencana alam, sehingga dikhawatirkantidak dapat di atasi oleh alatalatperlengkapan secara biasa,2) Timbul perang atau bahaya perang ataudikhawatirkan perkosaan
484 — 1228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penumpang Transportasi Online Nyaris Diperkosa diMakasar:(Antara News) Seorang penupang angkutan berbasisaplikasi GrabCar nyaris menjadi korban perkosaan di JalanHalaman 36 dari 148 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2018Kemuning Nomor 15, Perumahan Taman Kayangan,Makassar;Korban saat itu memesan mobil melalui aplikasi GrabCar,lalu datang mobil menjemputnya namun dengan ciri berbedadengan yang dia pesan.