Ditemukan 6407 data
INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
1.Ir.MAHPUD JABIR
2.MAURITS PANJAITAN
3.S.SOEDIBYO ADHI NUGROHO
4.JAMES MAAHENGKE
5.H.SOAM SAPUTRA
6.DAYAT KURNIA
7.H.GUNAWAN
8.H.SALAM
9.GUGUN GUNAWAN
10.SURIANATA SUHADA
11.BARHUM
12.H.UJANG BIN SANUSI
13.IVAN SAHAT H PANJAITAN
14.IYOS.S
15.UKAR SUKARA
16.AMIR BIN JAFAR
17.ROHIM
18.AGUS BIN AJAM
19.PENDI
72 — 27
Soal kesalahan initerletak pada suatu perhubungan kerohanian antara alam pikiran danperasaan si subject dan suatu perkosaan kepentingan tertentu (Vide.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Mahkamah Konstitusi memutuskan demi kepastian hukumyang dijamin konstitusi, pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 UUPTPKhanya mengenai delik asli korupsi yaitu Pasal 2 danPasal 3 UUPTPK, itupunterbatas pada korupsi yang sangat serius, seperti kasus BLBI yang menyangkutratusan trilyun rupiah dan kasus Bank Century yang menyangkut 6, 7 trilyun.Sistematika KUHP hanya delik membahayakan negara yaitu terhadap keamananNegara, tidak termasuk delik serius lain dalam KUHP seperti pembunuhan,perampokan, perkosaan
43 — 6
Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agungdalam tulisannya pada Varia Peradilan tahun XXI No. 249 Agustus 2006 yangberjudul HAKIM dan PEMIDANAAN menyebutkan bahwa keseimbangan antarakepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, tidak selalu berjalanparalel, dapat berbeda bahkan bertentangan satu sama lain, acapkallidiperdengarkan agar para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yangmenarik perhatian masyarakat seperti Korupsi, perkosaan dan lain sebagainyadituntut agar dijatuhi pidana yang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : I Putu Eka Suyantha,SH.MH
162 — 53
Terutama mengenai kejahatankejahatan terhadap keamanan jiwa danharta benda, tindak pidana Ekonomi, Korupsi, dan subversi, perkaraperkaraNarkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilanTinggi menjatuhkan pidana yang sungguhsungguh setimpal dengan beratnya dankejahatankejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itumenyinggung perasaan maupun pendapat umum.Bahwa selama jalannya proses persidangan, TERDAKWA telah terbuktisebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar
2373 — 3616 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika diberi hak, (1) putusan bebas kehilangan kepastian hukum, (2)bertentangan dengan fungsi hukum pidana & tujuan negara hukum,(3) perkosaan terhadap oprinsip peninjauan kembali (untukmemulihkan hak terhukumnya yang terlanjur dirampas negara).e Bahwa Mahkamah Agung (MA) telah melakukan empat pelanggaran bilayang menerima peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu:108d)Melanggar Pasal 263 (1), yang tidak membenarkan pihak lainmengajukan peninjauan kembali.Melanggar Pasal 263 (2), yang hanya
Jika diberi hak, (1) putusan bebas kehilangan kepastian hukum, (2)bertentangan dengan fungsi hukum pidana & tujuan negara hukum, (3)perkosaan terhadap prinsip peninjauan kembali (untuk memulihkanhak terhukumnya yang terlanjur dirampas negara).Bahwa Mahkamah Agung (MA) telah melakukan empat pelanggaran bilayang menerima peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu :a)b)Cc)d)Melanggar Pasal 263 (1), yang tidak membenarkan pihak lainmengajukan peninjauan kembaii.Melanggar Pasal 263 (2), yang
334 — 214
keluarga saksiyang dibantai yang sampai saat ini pelakunya belum ditangkap.e Bahwa benar pembantaian terjadi selain di pesantren walisongo juga terjadi dikilometer 9.e Bahwa benar apa yang dilakukan oleh para Terdakwa itu tidak ada apaapanyadibanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaum nasrani.e Bahwa benar setelah terjadinya kasus mutilasi dan lainlainnya keadaan di Posobiasabiasa saja dan tidak ada pengungsian.e Bahwa benar saksi mengetahui ada perjanjian Malino tetapi menyangkutpembantaian, perkosaan
183 — 284
olehTerdakwa I dan Terdakwa II merupakan perbuatan yang turut serta melakukan perbuatansebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka dengan demikianunsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum para terdakwaMajelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :195 Tentang perkara ini telah ditangani secara tidak obyektif lagi menyangkut halhalsebagai berikut :196a Unsur Perkosaan
dalam perkara ini telah ditiadakan padahal pada tubuh mayatkorban ada meninggalkan bukti perkosaan ;Bahwa terhadap keberatan ini maka Majelis akan mempertimbangkannyasebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwakanpara terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative dimanadakwaan pertama para terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yangdiancamkan dengan pidana pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPatau Kedua pasal 351 ayat 3 KUHO Jo pasal 55 (1) ke
81 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyimpangdari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukumHal. 209 dari 240 hal. Put. No. 2274 K/Pid.Sus/2014serta mengakibatkan perkosaan kepada diri Terdakwa karena kepadanya dilakukanpemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya. Lebih tegas lagi padahalaman berikutnya, halaman 390 Harahap menyatakan bahwa Surat Dakwaanmerupakan Dasar Pemeriksaan Hakim.
PT BINA MUTU SEJAHTERA
Tergugat:
1.FX BAMBANG TRI MARGONO
2.PT TOKYU LAND INDONESIA
3.PT TOKYU PROPERTY MANAGEMENT INDONESIA
808 — 457
., dalam bukunya yangberjudul Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbit: CV Mandar Maju,Cetakan I, 2000, halaman 22, memberikan penjelasan tentang unsurkesalahan ini, sebagai berikut:Soal kesalahan ini terletak pada suatu perhubungan kerokhanian(psychisch verband) antara alam pikiran dan perasaan si subjectdan suatu perkosaan dalam kepentingan tertentu.
70 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 775/B/PK/PJK/2015pihak, apakah Hakim yang memimpin persidangan, penuntutumum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupunpenasihat hukum yang berperan sebagai pendampingterdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan.Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan danperkosaan kepada usaha penegakan hukum sertamengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karenakepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yangtidak didakwakan kepadanya;Bahwa surat Dakwaan menempati posisi
32 — 24
denganPenggugat Konvensi, yang menyebakan hilangnya ikatan emosionalPenggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi, perlakuan TergugatKonvensi tersebut membuat Penggugat Konvensi mengalami tekanan batinyang berat, Tergugat Konvensi juga sering memaksakan untukberhubungan suami istri sekalipun Penggugat Konvensi dalam keadaanmenstruasi/haid tanpa menghiraukan perasaan Penggugat Konvensi yangsudah kehilangan ikatan emosional (cinta) dan hubungan suami istritersebut bagi Penggugat Konvensi layaknya sebuah perkosaan
- Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
supaya melakukan, tidak melakukanatau. membiarkan sesuatu) dengan ancaman pencemaran = ataupencemaran tertulis.(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanyadituntut atas pengaduan orang yang terkena.Pasal 336(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan,barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barangsecara terangterangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatanyang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang,dengan perkosaan
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal semuapihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntutumum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupunpenasihat hukum yang berperan sebagai pendampingterdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan.Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan danperkosaan kepada usaha penegakan hukum sertamengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karenakepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yangtidak didakwakan kepadanya;Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategisdalam
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : H.HAMKA,SH Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HARTAWAN TAHIR,SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD HAMKA HAMZAH SH MH
74 — 47
Dalam Putusan iniMA telah menyatakan kesalahan para terdakwa tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan karena tidak ada seorang saksidibawah sumpah yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yangmendukung keterbuktian kesalahan terdakwa baik mengenaidakwaan perkosaan maupun mengenai dakwaan persetubuhandengan perempuan yang bukan istrinya.Dari rangkaian ketentuanketentuan dalam systemminimum pembuktian serta padanannya dengan beberapaJurisprudensi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidakterdapat
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal semuapihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntutumum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupunpenasihat hukum yang berperan sebagai pendampingterdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan.Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan danperkosaan kepada usaha penegakan hukum sertamengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karenakepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yangtidak didakwakan kepadanya;Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral danstrategis
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103Kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo diHotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnyadibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelahadanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannyayang tidak konsisten tentang apa yang terjadi.
103 — 81
Dalam Putusan iniMA telah menyatakan kesalahan para terdakwe tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan karena tidak ada seorang saksidibawah sumpah yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yangmendukung keterbuktian kesalahan terdakwa baik mengenaidakwaan perkosaan maupun mengenai dakwaan persetubuhandengan perempuan yang bukan istrinya.Dari rangkaian ketentuanketentuan dalam = systemminimum pembuktian serta padanannya dengan beberapaJurisprudensi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidakterdapat
56 — 11
Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam tulisannyapada Varia Peradilan tahun XXI No. 249 Agustus 2006 yang berjudul HAKIM dan PEMIDANAANmenyebutkan bahwa keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganterdakwa, tidak selalu berjalan paralel, dapat berbeda bahkan bertentangan satu sama lain,acapkali diperdengarkan agar para terdakwa yang terbukt' melakukan tindak pidana yang menarikperhatian masyarakat seperti Korupsi, perkosaan dan lain sebagainya dituntut agar dijatuhi pidanayang
143 — 47
Perkara : PDM 32/TMBIL/06/2014 yang dibacakan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ANDI ANTON Als ANTON Bin NGENDREK terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Perkosaan dan Penipuan sebagaimanadirumuskan dalam dakwaan melanggar Kesatu Primair Pasal 285 KUHP danKedua Pasal 378 KUHP..
589 — 245
PRAYITNO,SUMIARSIH, ADISAPUTRO, dan NANO dengan korban Saya lupanamanya yang mana kejadian tersebut terjadi 1989.Pada tahun 1984 Saya pernah dimintai keterangan oleh PengadilanGresik sehubungan pelaku mengalami gangguan kejiawan dan Sayapernah meneliti koroan perkosaan dari sudut pandang kejiwaan.Halaman 73 dari 115 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.