Ditemukan 741 data
31 — 13
KUSUMA WIJAYA (penggugat Ill /terbanding III), demikian selanjutnya sehingga karena itu akhirnya AktaJual Beli No. 1262 / 2005, tanggal 05 Desember 2005 dinyatakan tidaksah ;Bahwa kalau demikian halnya tampak jelas bahwa terkait denganperbuatan hukum jual beli atas tanah obyek sengketa sebagaimanatertuang dalam Akta Jual Beli No. 1262/2005, tanggal 05 Desember2005, ~ serta perbuatan hukum ini sebagai pangkal timbulnyaB.perbuatanperbuatan hukum berikutnya yang juga dinyatakan tidaksah, maka ketidak absahan
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Surat Kuasa Prinsipal kepada Ir.Tjaja Jontah,SE dan SuratKuasa Substitusi kepada Basri Oner,MH, cacat yuridis/tidak sah.Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku serta lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanperaturan perundangundangan, yakni menerima dan membenarkan begitusaja kesalahan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassarmengenai ketidak absahan/cacat yuridis Surat Kuasa Prinsipal kepada TjajaJontah,SE dan surat Kuasa Substitusi
Terbanding/Penggugat I : MUHAMAD RIZA
Terbanding/Penggugat II : HJ ERLY MARLYA
Terbanding/Penggugat III : HANIBALDY SUKARNA
Terbanding/Penggugat IV : HJ SHINTA MUTIARA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA SUKAMANAH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : IDA DAHLIA TEDDY SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : TINTIN HERTIWI
Terbanding/Turut Tergugat V : HJ YAYA SUKARNA
Turut Terbanding/Tergugat I : BATH AHMAD ALIAS AHMAD SLAMET
197 — 78
Hal mana pula, PEMBANDINGsemula TERGUGAT Il, mohon kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi pemeriksa perkara a quo, agar dapat sedapatdapatnyamemeriksa berita acara sidang (vide, Pasal 322 ayat (1) HIR, Pasal197 ayat (1) RBG), atas kemungkinan memanipulasi halhal yangterungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo, seolaholahtidak ada pelanggaran, atas tindakan ketidak absahan pembuatanberita acara sidang oleh Hakim pemeriksa perkara a quo, melaluijustifikasi keautentikan berita acara sidang.
Sevi Erawati
Tergugat:
1.Warsudin
2.Roni
Turut Tergugat:
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu
3.Nedi Prasetyo
4.Doddy Saiful Islam, S.H.
108 — 32
Bahwa yang menjadi substansi hukum adalah measalah ke absahan jualbelis adalah kKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan KantorPertanahan Nasional Kabupaten Indramayu dan Camat /PPAT KecamatanLosarang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melakukanperbuatan hukum membuat akta jual belii yang sekarang sedang di mohon bukusertipikat Hak milik oleh Tergugat 2 kepada Turut Tergugat 1 tetapi di blokiroleh Penggugat .Seharusnya Akta Jual Beli yang di keluarkan Camat Losarangharus di
125 — 69
Nuh5 Bahwa perbedaan namanama yang ada dalam Akte Kuasa No. 33 dengan yang adadalam Surat Pernyataan masingmasing secara pribadi sebagaimana diuraikan diatas, cukupmerupakan "persangkaan" untuk membuktikan ,, ketidak benaran dan ketidak absahan SuratPernyataan dan atau Akte Kuasa No. 33 tanggal 6 Mei 1985 tersebut atau setidaktidaknyaadalah tidak sah menurut hukum melainkan hanya dibuat secara akalakalan dengan maksudtertentu untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal
263 — 113
sebagaimana disyaratkan dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor.21/ PUUXIV/2014 tanggal 28 April 2015.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaPermohonan Pemohon yang memohon agar Penetapan Status Tersangka olehTermohon Praperadilan terhadap Pemohon Prapoeradilan adalah Tidak Sah, TidakMengikat dan Batal Demi dinyatakan ditolak.halam 70 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.SmgMenimbang, bahwa terhadap petitum selebihnya yaitu petitum angka 3 yangmendasarkan pada ketidak absahan
Pembanding/Tergugat II : Jusniar Batubara
Terbanding/Penggugat : Martua Naek Sianipar
Terbanding/Turut Tergugat I : Sahang Nadapdap
Terbanding/Turut Tergugat II : Saorlinda Simarmata
Terbanding/Turut Tergugat III : Lindon Nadapdap
Terbanding/Turut Tergugat IV : Heldiana Nadapdap
Terbanding/Turut Tergugat V : Asmina Nadapdap
Terbanding/Turut Tergugat VI : Lurah Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang siantar
Terbanding/Turut Tergugat VII : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar
61 — 25
Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat atau tidak mampumembuktikan dalil gugatannya, yang mana dalam agenda sidangPembuktian, Terbanding/Penggugat tidak dapat menghadirkan saksisaksi yang dapat membuktikan kebenaran dan ke absahan dari Bukti P1 Yang menjadi dasar Terbanding/Penggugat dalam membuat ataumengajukan Gugatannya;.
1.MUNISIH binti REKSADIKRAMA RASMAD
2.MUHEN binti REKSADIKRAMA RASMAD
3.SUYANTI binti WAHAD
4.IDIN PAMUJI bin WAHAD
Tergugat:
1.FATMAH
2.SUYITNO bin SUHARTO
3.SUMBARTI binti SUHARTO
4.TARYONO bin SUHARTO
5.HERI PRAYITNO
6.SAUMI
Turut Tergugat:
MUHARSO alias MUHRAD bin SAKUM
113 — 12
yangtimbul dalam perkara. ini.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex acquo et bono);Menimbang, terhadap Eksepsi / Jawaban Para Tergugat, Kuasa ParaPenggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Mei 2018 ;Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Para Tergugatmengajukan Duplik tertanggal 24 Mei 2018 ;Menimbang, bahwa terhadap Duplik dari Para Tergugat yang memohonkepada Majelis Hakim untuk memeriksa ke absahan
1.HJ Marliyah
2.Mulyono
3.Hj. Nina Marlena
Tergugat:
1.Siti Mulazimah
2.H. Musa Adam
3.PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA
4.Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan lelang pekalongan
35 — 13
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan pulabahwa :"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang.".
72 — 18
BAGONG selamahidupnya tidakpernah menikah dan tidak punya anak, sehingga seharusnya hartapeninggalannya menjadi milik saudara saudaranya termasuk saksi, namunoleh terdakwa SUGENG SUGIARTO harta peninggalan YONGKY IRAWANsemuanya di buat atas nama dia dengan alasan jual beli, sehingga akhirnyasaksi menunjuk saudara TONNY GUNAWAN sebagai Kuasa untuk melakukangugatan terhadap ke absahan sertifikat yang telah di balik nama olehterdakwa SUGENG SUGIARTO tersebut.Bahwa saksi tidak mengetahui siapa So Go
60 — 14
laporan pertanggung jawaban (LPJ) pembangunan balai desaSumberejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, tertanggal 17Maret 2011, yang dibuat oleh Kusnan, Ketua LPMD Desa Sumberejo selakuPenanggung Jawab Pembangunan Balai Desa Sumberejo, dana yang diterima dariBendahara Umum Desa sebesar Rp. 306.884.000,(tiga ratus enam juta delapanratus delapan puluh empat juta rupiah) dan semuanya dimanfaatkan gunapembangunan balai desa Sumberejo tersebut, dan dalam hal ini bilamana adaterjadi ketidak absahan
SUNYOTO
Tergugat:
1.SYAFTEN ZAIDT Alias CACA
2.SUGITO
Turut Tergugat:
2.KANTOR DESA BOJONG KONENG
3.KANTOR KECAMATAN BABAKAN MADANG
4.KANTOR DISPENDA BOGOR
73 — 49
Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat angka 3 (tiga) huruf a,huruf b dan huruf c diatas, maka terlihnat dengan jelas dan terangketidak Absahan Oper Alin Tanah garap aquo dari Rainold Bin Rainirkepada Penggugat serta di perkuat dengan adanya PutusanPengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A dalam perkara pidana Nomor :87/Pdn.B/2015/PN.Cbi tanggal 04 Mei 2015 yang telah BerkekuatanHukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) atas nama Tersangka RainoldBin Rainir, dalam perkara tindak pidana PENCURIAN PohonMacademia
71 — 8
PANTAS KALIMANTAN mengenai ke absahan daripengalaman tersebut Direktur PT. PANTAS KALIMANTAN tidak dapat membuktikankeabsahan dari kontrak tersebut3. PT. RANTAU BAKULA MT yang menawar dengan nilai Rp. 3.739.269.000, ( tiga milyartujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) karenakontraknya meragukan pada saat panitia memanggil keabsahan dari pengalamantersebut Drektur PT.
142 — 60
Bahwa terhadap ke absahan Sertipikat Hak Guna BangunanNo.742/Kebon Melati atas nama Henny Teguh yang tedaftar diKantor Pertanahan Kota Adminitrasi Jakarta Pusat tidak pernahdilaksanakan penelitian terhadap Sertipikat Hak Guna BangunanNo.742/Kebon Melati yang selanjutnya pada bulan November2013, Sdr.
59 — 14
Gereja Santo Andreas, selanjutnya Gereja Santo Andreasmenguasai tanah milik Penggugat seluas 80 M2 dilokasi tanah yangterletak di gadok RT 004/RW 007 Kelurahan Kedoya Kecamatan KebunJeruk Kota Administrasi Jakarta Barat adalah Perbuatan MelawanHukum, karena pemebeliannya bukan dari pemilik tanah ahli waris Minunbin Ridjan;Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat dalam jawabannya padapokoknya mengatakan :TERGUGAT Dalam EksepsiPengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadilinya, karenamenyangkut ke absahan
86 — 73
Pengajuan Gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri SungaiPenuh, perlu Pembuktian Lebih lanjut atas ke Absahan Alas Hakterhadap alatalat Bukti yang di ajukan oleh Para Penggugat. ParaHalaman 31 dari 66 halaman Putusan No. 40/PDT/2018/PT JMBTergugat Berkeyakinan bahwa Para Penggugat tidak memiliki bukti yangkuat.4.
67 — 58
Pstantara Penggugat melawan Tergugat dan Tergugat Il ;10.Bahwa Tergugat V/Lurah Petukangan Utara adalah selaku Anggota11Panitia Pengadaan Tanah, Kecamatan Pesangrahan, KotaAdministrasi Jakarta Selatan yang meneliti ke absahan DokumenHukum Surat Tanah Hak Milik Adat/Girik C yang terkena pembebasantanah dan juga yang turut menyetujui pembayaran atas 2 (dua) bidangTanah Milik Adat No. C 1448 tercatat atas nama Salam dan TanahHak Milik Adat Girik No.
93 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada kenyataannya Tergugat dalam prosesmengeluarkan KTUN Objek Sengketa yang menjadi dasarditerbitkannya Sertifikat HPL No. 2/Pulogebang, tidakmelaksanakan ketentuan yang diatur olen Permendagri tersebutguna verifikasi kKebenaran dan absahan dokumen pelepasan hakgirik C 1286 yang diajukan Perum Perumnas, sehingga kelirumemberikan Hak Pengelolaan kepada pihak yang tidak berhak,karena ternyata Perum Perumnas bukanlah pihak yang berhakatas tanah Girik C 1286 tersebut sebagaimana faktafakta yangdiuraikan
119 — 231
tersebut harus dipertanyakan keabsahan dankebenarannya, disisi lain saksi menerangkan bahwa berlakunya SK landreformtersebut adalah 15 tahun harus sudah membayar uang ganti rugi atau uangpengakuan kepada Negara selambatlambatnya 15 tahun setelah SKLandreform tersebut diterbitkan, keterangan saksi tersebut juga diperkuatdengan syaratsyarat yang tercantum dalam SK Landreform baik tentang hakdan kewajiban peserta landreform, hal mana Majelis Hakim memperolehpersangkaan tentang keberadaan atau ketidak absahan
Dra. SRI WAHYUNI, MM.
Tergugat:
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN
275 — 311
Bahwa ketidak absahan tindakan pemerintahan yang dilakukanoleh Bupati Lampung Selatan menerbitkan Surat ObjekSengketa, yang intinya hendak menegakan hukumadministratif, namun menggunakan azas yang bertentanganhukum administrasi, seperti teori retroaktif dalam konsideran Surat Objek Sengketa ; Asas Kecermatan (Principle of Carefuleness)Bahwa yang sangat fatal Surat Objek Sengketa dikategorikanSurat Objek Sengketa yang cacat yuridis formiil, pada bagianpenulisan Pangkat / Golongan Ruang : (tertulis