tenaga yang membantu apotekerdalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yang terdiridari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasidan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker;Bahwa apoteker dan tenaga teknis kefarmasianmenyediakan fasilitas pelayanan di apotek, instalasifarmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat danpedagang besar farmasi (PBF);Bahwa obat jenis Dekstrometorphan termasuk obat daftarW dan Pasal 1 angka 6 dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES

:e Bahwa obat jenis Dekstrometorphan termasuk obat daftarW dan Pasal 1 angka 6 dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 menyatakan pedagang eceran obat adalahorang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izinuntuk menyimpan obatobat bebas dan obatobat bebasterbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempattertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;e Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENITH olehBadan POM RI sudah dicabut ijin edarnya berdasarkanSurat

:e Bahwa obat jenis Dekstrometorphan termasuk obat daftarW dan Pasal 1 angka 6 dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 menyatakan pedagang eceran obat adalahorang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin19untuk menyimpan obatobat bebas dan obatobat bebasterbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempattertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;e Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENITH olehBadan POM RI sudah dicabut ijin edarnya berdasarkanSurat

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahgunaNarkotika Golongan " tidak terpenuhi mengingat pemeriksaan urine Terdakwadi Staf Kodim 0109/Singkil tanggal 2 Maret 2015 tidak sesuai denganKeputusan Menkes Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/V1I/2012tanggal 15 Juni 2012 karena Staf Kodim 0109/Singkil tidak termasuklembaga penyelenggara Laboratorium penguji Narkotika.2.

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/23/IV/2006 tanggal 22April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX,Kabupaten Karanganyar,yang bermeterai cukup, dilegalisir dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2 ;Bs Potokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / jinperceraian Nomor : Kp.04.02/MENKES/54/2019 atas nama Pemohon :XXXXXXXXXX, SE dengan XXXXXXXX tertanggal 17 Januari 2019 yangdikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, yang bermeterai cukup, dilegalisirdan telah dicocokkan

Kp.04.02/MENKES/54/2019 tertanggal 17 Januari 2019 ( bukti P3 )sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diteruskan untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohondan Termohon maupun memerintahkan untuk mediasi sebagaimanadiamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2016 karena Termohon tidak hadir dipersidangan, namun demikian Hakim telahberusaha memberi nasehat secukupnya agar Pemohon tetap rukun dan utuhdalam rumah tangganya dengan Termohon

Menetapkan barang bukti berupa:1. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1161/MENKES/SK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008yang ditandatangani oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SP.JP (kK),tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberiwewenang dan tanggung jawab untuk atas Nama MenteriHal. 4 dari 20 hal. Put.

seharusnya tidak dapat diedarkanatau. dikeluarkan, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan baikkeamanan, mutu dan kemanfaatannya;Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan KeputusanPresiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 yaitu Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) juga bertentangandengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MENKES

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan Para Terdakwa ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa :1. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 1161/MENKES/SK/XII/2008 tanggal 15Desember 2008 yang ditandatangani oleh Dr. dr.

iainSaksi menjelaskan bahwa pengertian didalam pasal 196 UU RI Nomor36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan setiap orang yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan1212atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu memproduksiadalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyakmelalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (cara pembuatanobat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes

mulai dari mutu bahari baku, mutuproses produksi, mutu keamanan sesuai peraturan perundang1313Saksi menjelaskan bahwa pengertian di dalam Pasal 197 UU RI Nomor36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan setiap orang yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar yaitu Memproduksi adalah membuat sediaanfarmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasiyang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yangditetapbkan oleh peraturan Menkes

, dan mengedarkan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan harus sesuai peraturan Menkes Sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, Sedangkan alat kesehatanadalah instrumen, aparatus, mesin dan atau impian yang tidakmengandung obat yang yang digunakan untuk mencegah,mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit, memulinkan kesehatan pada

Laboratorium Forensik Cabang Semarang yangdibuat oleh Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO,MH, dan AKP Ibnu Sutarto, ST,EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK,ST masingmasing selakupemeriksa dan yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik CabangSemarang yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Drs, KARTONO, disimpulkanbahwa Barang bukti nomor BB5416/2020/NNF berupa irisan daun tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftardalam golongan (satu) nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalamPeraturan Menkes

Laboratorium Forensik Cabang Semarang yangdibuat oleh Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO,MH, dan AKP Ibnu Sutarto, ST,EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK,ST masingmasing selakupemeriksa dan yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik CabangSemarang yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Drs, KARTONO, disimpulkanbahwa Barang bukti nomor BB5416/2020/NNF berupa irisan daun tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftardalam golongan (Satu) nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalamPeraturan Menkes

Laboratorium Forensik CabangSemarang yang dibuat oleh Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO,MH, dan AKPlbnu Sutarto, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK,STmasingmasing selaku pemeriksa dan yang diketahui oleh KepalaLaboratorium Forensik Cabang Semarang yaitu Ajun Komisaris BesarPolisi Drs, KARTONO, disimpulkan bahwa Barang bukti nomor BB5416/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalam golongan (satu)nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalam Peraturan Menkes

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 533/Menkes/SK/V/2010, tertanggal 3 Mei 2010, tentangPenetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Karawang milik YayasanSingaperbangsa Karawang Provinsi Jawa Barat;10.3. Izin Pembuangan Limbah Cair dari Kepala Badan PengelolaanLingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 658.31/Kep.15/Wasdal, tertanggal 10 Januari 2011;10.4.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:533/Menkes/SK/V/2010, tertanggal 3 Mei 2010, Tentang PenetapanKelas Rumah Sakit Umum Islam Karawang milik YayasanSingaperbangsa Karawang Provinsi Jawa Barat;4.4. Izin Pembuangan Limbah Cair dari Kepala Badan PengelolaanLingkungan Hidup Kabupaten Karawang Nomor 658.31/Kep.15/Wasdal, tertanggal 10 Januari 2011;4.5.

Menyatakan sah menurut hukum:4.1 Akta Pernyataan Nomor 41, tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat olehNotaris/PPAT Ida Rosida Suryana, S.H;4.2 Surat izin penyelenggaraan Rumah Sakit dari Dinas KesehatanKabupaten Karawang Nomor: 503/1219/Dinkes, tanggal 10 Maret 2009;4.3 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:533/Menkes/SK/V/2010, tanggal 3 Mei 2010, Tentang Penetapan KelasHalaman 16 dari 22 hal. Put.

Terlebih lagi, Pejabat Tata UsahaNegara yang menerbitkan produk hukum tersebut tidak menjadi pihakdidalam perkara a quo;Bahwa, dengan diterbitkannya izin pengelolaan Rumah Sakit IslamKarawang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidak dengansendirinya (secara otomatis) menjadikan Termohon Kasasi menjadi pemilikdari tanah dimana bangunan Rumah Sakit Islam Karawangberikutturutannya berdiri;Bahwa, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 533/Menkes/SKV/2010, tertanggal 3

pelatinanpengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh badanPOM Jakarta;Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan kosmetika adalahbahan atau sediaan yang dimasud untuk digunakan pada bagianluar tubuh manusia (Epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organgenital lainnya) dan yang dimiliki dan diedarkan terdakwatermasuk dalam katagori tersebut;Bahwa berdasarkan penelitian ahli sediaan kosmetika yangdiedarkan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari BadanPengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Permenkes RI No1176/Menkes

1paket, Sabun susu domba thailand sebanyak 2 batang;e Bahwa benar terdakwa membeli Kosmetik yang salah satunyaadalah QWEENA tersebut melalui TOKOPEDIA.COM dengan carapembayaran melalui trasnfer di rekening BCA dan selanjutnya olehterdakwa obatobatan berupa kosmetik tersebut dijual on line olehterdakwa melalui situs OLX;e Bahwa benar pada saat terdakwa membeli dan menjual obatobatan berupa kosmetik tersebut tidak mempunyai ijin dari BadanPengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Permenkes RI No1176/Menkes

sebanyak 1 pak,Deonard Transparant Soap sebanyak 1 buah, Baby lips sebanyak 1 Pot, CreamAlis sebanyak 1 Pot, Body lotion sebanyak 1 pot, Milky white 7 days sebanyak 1botol, FPD 7 days sebanyak 1 botol, Masker Vitamin sebanyak 1 botol, Lulursusu domba sebanyak 1 paket, Sabun susu domba thailand sebanyak 2 batang;Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli dan menjual obatobatan berupa kosmetik tersebut tidak mempunyai ijin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Permenkes RI No 1176/Menkes

Farm,Apt disebutkan bahwa pada saat terdakwa membeli dan menjual obatobatanberupa kosmetik tersebut tidak mempunyai ijin dari Badan Pengawas Obat danMakanan sesuai dengan Permenkes RI No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 dankosmetik QWEENA serta produk lain yang dijual atau diedarkan oleh terdakwatersebut tidak terdaftar di BPOM dan patut diduga jika obat atau kosmetiktersebut mengandung kimia berbahaya untuk kesehatan karena pada labelkemasan tidak mencantumkan kode nomor izin edar dan di dalam WebsiteBadan

Menetapkan agar alat bukti/barang bukti, berupa :1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012

Menyatakan barang bukti berupa;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VIIV2012 tentang Perubahan KeduaatasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/V/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal6 Agustus 2012;2.

Menetapkan agar alat bukti/oarang bukti, berupa;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : 1U.01.02//1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 271/Menkes/SK/VIIV2012 tentang Perubahan Keduaatas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor008/Menkes/SK//2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau KotaTahun Anggaran 2012 tanggal 6 Agustus

MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/JasaPemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/IV/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan

Murjani Sampit adanyaprogram Pemerintah Khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesiauntuk pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuaidengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/V2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi DanKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/IV2012 untukmendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Menetapkan agar alat bukti/oarang bukti, berupa :1.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor :TU.01.02//1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VII/2012 tentang Perubahan Kedua atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/l/2012 tentang AlokasiAnggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal

Dan berdasarkan keterangan AHLI Hifdziulil azmi, s.Farm, Apt Bin Munajah Abdullah Sudjak, menerangkan bahwa : ObatMerk Samcodin termasuk sediaan Farmasi Obat bentuk Tablet, bahwa Obatsediaan Farmasi di Golongkan menjadi 5 Golongan antara Lain , Narkotika,Psikotropika , Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas, yangmenggolongkan sediaan Farmasi atau obatobatan tersebut di atur dalamPeraturan Mentri Kesehatan nomor 949/MENKES / VI / 2000, Tentang RegistrasiObat Jadi, dan juga di atur oleh Badan

POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017tentang kreteria dan tata laksana Registrasi obat serta juga diatur dalamperaturan Mentri Kesehatan Nomor 1010 / MENKES / PER / XI / 2008 TentangRegistrasi Obat, Obat Merk Samcodin termasuk dalam Golongan Obat BebasTerbatas yang ditunjukan dengan nomor Registrasi obat DTL dan Lingaran Biruyang tertera di Bungkus Obat, Obat Bebas terbatas yaitu Obat Keras yang bisadiperoleh tanpa Resep Dokter, Kandungan yang terdapat didalam Obat SamcodinTablet tersebut yaitu Dextromethorpahane

Untuk Penggunaan obat yang boleh di konsumsi untuk 1 (satu) kalipemakaian bisa dilihat pada dosis yang tercantum di label / Kemasan obat ;Bahwa menurut ahli keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang perubahan atas peraturan mentri keehatanRepublik Indonesia No. 167 / KAB / B.VIII / 1972 Tentang Pedagangan EceranObat. bahwa Pedagang Eceran Obat harus memiliki tenaga teknis kefarmasiansebagai penanggung jawab dan hanya bisa menjual obat bebas dan obatbebas terbatasBahwa

Esa Medika Mandiri berupa Berita Acara Uji Fungsi atas 5 (lima) unit Vital Sign Monitor merk Welch Allyn type CVSM 6400 NIBP & Sp 02 negara asal Swedia tertanggal 03 Januari 2013;92. 1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 095 / Menkes / SK / II / 2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 008 / Menkes / SK / I / 2012 tentang alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten / Kota tahun anggaran 2012;93. 1 (satu) bundel photo copy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2425/Menkes/SK/XII/2011 tentang pelimpahan wewenang penetapan pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pengelolaan anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingat Kabupaten

Esa Medika Mandiri berupa Berita AcaraUji Fungsi atas 5 (lima) unit Vital Sign Monitor merk Welch Allyn typeCVSM 6400 NIBP & Sp 02 negara asal Swedia tertanggal 03 Januari2013;1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir bermeterai Rp. 6.000,Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 095 /Menkes / SK / Il / 2012 tentang perubahan atas Keputusan MenteriKesehatan nomor : 008 / Menkes / SK / / 2012 tentang alokasianggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pelaksanaanProgram

Kumpulan Pane pada tanggal 19 Februari 2012sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah); Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor095/MENKES/SK/II/2012 tentang Perubahan Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 tanggal 23 Februari 2012 RSUD dr. H.

Kumpulan Pane pada tanggal 19 Februari 2012sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah);Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor095/MENKES/SK/II/2012 tentang Perubahan Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten/Kota TahunHalaman 43 dari 242 Putusan Nomor 81/Pid.Sus. TPK/2016/PN.MdnAnggaran 2012 tanggal 23 Februari 2012 RSUD dr. H.

TPK/2016/PN.MdnProgram Pembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten / Kotatahun anggaran 2012, yang kemudian dirubah pada Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 095 / MENKES / SK / II / 2012 tanggal 23Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 008 / MENKES / SK / I / 2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten / Kota tahunanggaran 2012, dimana dalam Keputusan Menteri tersebut

Kumpulan Pane KotaTebing Tinggi ditetapkan sebagai penerima Dana Tugas Pembantuan TA 2012 adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :095 / MENKES / SK / II / 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 008 /MENKES / SK /I / 2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatandi Propinsi dan Kabupaten / Kota tahun anggaran 2012, dimana RSUDDr. H.

BB3869/2020/NPF berupa tablet kKemasan warnahijau bertuliskan PROHIPER 10 METHYLPHENIDATEHCl 10 mg tersebut diatas adalah mengandungMETILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomorurut 2 dalam Peraturan Menkes RI No.49 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dalamlampiran Undangundang Republik Indonesia No.05 Tahun1997 tentang Psikotropika3.

Pengetahuan danHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.SDAkehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi iin untuk mendistribusikan

Surabaya, tertanggal 20 Juni 2019;Bahwa benar tablet putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Dobel L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untukmengedarkan atau menyimpan obat keras atau obat daftar G;Bahwa benar akibat dari penggunaan obat dobel L tanpa resep doktermembahayakan karena apabila digunakan secara berlebihan / over dosisbisa mengakibatkan

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil Dobel L adalah tablet putin berlogo LL yang diilinkan resm BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesualdengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

operasi;Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barangbukti yang didapat ketika penangkapan terdakwa;Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwaketerangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan ahliSugiyanti, S.Si, Apt, yang mana keterangan ahli tersebut diterangkan dibawahsumpah ketika ia diperiksa dipenyidik, pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, penggolongan obat menurut Permenkes Rl No.917/Menkes

/Per/X/1993 yang telah diperbaharui dengan Permenkes/ RINo. 949/Menkes/Per/VI/2000 dimaksudkan untuk peningkatan keamanandan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi dan penggolonganobat;Bahwa, berdasarkan Permenkes tersebut ada 5 (lima) golongan yaitu ObatBebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Obat Psikotropika dan ObatNarkotika;Bahwa, berdasarkan Permenkes tersebut bahwa Obat Tramadol danTriheksifenedil (THD) di golongkan sebagai obat keras, dulu disebut obatdaftar G, dari Bahasa Belanda

Apt. yangdibacakan menerangkan:Bahwa, menurut Permenkes RI No. 917/Menkes/Per/X/1993 yang telahdiperbaharui dengan Permenkes/ RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 ada 5(lima) golongan yaitu Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, ObatPsikotropika dan Obat Narkotika;Bahwa, berdasarkan Permenkes tersebut bahwa Obat Tramadol danTriheksifenedil (THD) di golongkan sebagai obat keras, dulu disebut obatdaftar G, dari Bahasa Belanda disebut Gevaarlijk yang artinya berbahaya;Bahwa, apabila termasuk Obat Keras

Dextromethorphan termasukGolongan Obat Bebas Terbatas yang hanyak boleh disimpan dan disalurkanterhadap pasien oleh Apotek dan Toko Obat oleh Tenaga Farmasis menurutPP 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian, Kepmen Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KesehatanRI, Nomor : 992/MENKES/PER/X/1992 Tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Apotek. Kepmenkes.

No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang IzinTOKO Obiat. 2 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn en nn nn nnn nn nn nn nn nn en ence nesPerbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangPOSS EVA mn nm mmm en neces ene npn ieKEDUA:Primair :wonceenee Bahwa ia, Terdakwa Dedih Junaedi alias Dedih bin Tik Tik Suhada padahari Jumat tanggal 01 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Ahli menyatakan bahwa untuk mengetahui secara pastiapakah benar seseorang telah mengkonsumsi narkotika atautidak maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan kelaboratorium forensik polri (Labfor POLRI) atau badanpemeriksaan obat dan makanan (Badan POM) yang ditunjuksesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.10.

Putusan Nomor 96K/PM III16/AD/IX/2018Menimbangpenyidik tidak melakukan tes lanjutan (Konfirmasi) terhadaphasil test urine dengan menggunakan alat MultiDrug 6Parameter yang dinyatakan positif mengandung Amphetamindan Methamphetamin maka harus dikesampingkan karenabertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustitia.14.

Bahwa benar selama ini pihak penyidik tidak pernahmelakukan proses penyidikan dengan mengambil uji sampellanjutan terhadap pemeriksaan urine, darah ataupun rambutTerdakwa untuk dilakukan uji pemeriksaan secara laboratoriumforensik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. keLaboratoriun Forensik Polri yang ditunjuk sebagaimanatertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang menyatakan

Bahwa benar dengan demikian alat tes urine merk MultiDrugs Abuse Tes, Rapites, Monotes dan sejenisnya tidaklahcukup akurat untuk digunakan sebagai alat uji tes urinesehingga untuk itu wajib dilakukan uji lanjutan ke laboratoriumforensik sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sesuai KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika.35.

BB 2417/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode Dberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,70171 gramTersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang daunRepublikIndonesia No

BB2442/2020/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi irisandaun dengan berat bersin keselurunhan irisan daun 14,83187 gram adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangundangdaunRepublik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal114 ayat (2)

BB2413/2020/NNF berupa 2 (dua) botol plastik warna putih kode IIberisi cairan warna biru sebanyak @ 5 ml danBB2424/2020/NNF berupa 1 (Satu) botol plastik bening kode K berisi cairanwarna biru sebanyak 26 mlTersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalamPeraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentangNarkotika.2.

BB 2417/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kode Dberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,70171 gramtersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang daunRepublikIndonesia No

BB2442/2020/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisiirisan daun dengan berat bersin keseluruhan irisan daun 14,83187 gram adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangundangdaunRepublik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112ayat (2) jo

sebagaimana di atas dapatmengajukan permohonan notifikasi produknya dan Badan POM akanmelakukan verifikasi/penilaian terhadap produk yang diajukanPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI NomorHK. 03.1.23.04.11.03724 tahun 2011 Tentang PengawasanPemasukan Kosmetika pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksuddengan Izin Edar, adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetikadalam bentuk notifikasi yang diberikan oleh Kepala Badan POMuntuk dapat diedarkan di Wilayah IndonesiaSesuai Permenkes Nomor 1176/MENKES

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22ayat (1) : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkankedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izinedar dari Menteri.c.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan(2) : setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelahmendapatkan izin edar dari Menteri berupa notifikasi.d.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) :Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh Pemohonkepada Kepala Badan POM RIi.

bahwa barang tersebut diperoleh atau dibelldari beberapa sales atau orang yang datang di toko terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK. 03.1.23.04.11.03724 tahun2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika pada Pasal 1 Ayat (1)yang dimaksud dengan Izin Edar, adalah bentuk persetujuanpendaftaran kosmetika dalam bentuk notifikasi yang diberikan olehKepala Badan POM untuk dapat diedarkan di Wilayah Indonesia, sertaSesuai Permenkes Nomor 1176/MENKES

Prasetyo,S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensikcabang Semarang Dr.Nursamran Subandi,M.Si, terhadap contoh barangbukti dengan Nomor Lab: 355/NOF/2017 berupa 1 (satu) bungkus plastikyang berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi NomorBarang Bukti : BB769/2017/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warnamerah muda berbentuk bulat dan 1 (satu) butir tablet warna merah mudaberbentuk lonjong adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalamgolongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) dalam peraturan Menkes

nyeriyang sangat berat pada pasien pasca operasi itupun harusmenggunakan resep dokter, harus dikonsumsi dengan dosis, jumlahatau takaran yang tepat; Bahwa obat trihexypenid digunakan untuk pasien yang menderitasakit Parkinson; Bahwa efek samping apabila sering menkomsumsi obattrinexipenidyl adalah mulut kering, penglinatan kabur, pusing, mual,muntah, bingung, detak jantung tidak stabil dan dilatasi ginjal; Bahwa sedangkan pil Alprazolam terdaftar dalam golongan IV(empat) nomor urut (2) dalam Peraturan Menkes

, jumlahatau takaran yang tepat; Bahwa benar obat trihexypenid digunakan untuk pasien yangmenderita sakit Parkinson; Bahwa benar efek samping apabila sering menkomsumsi obattrinexipenidyl adalah mulut kering, penglinatan kabur, pusing, mual,muntah, bingung, detak jantung tidak stabil dan dilatasi ginjal; Bahwa benar menurut ahli yang mana keterangan abhliberkesesuaian dengan hasil laboratorium kriminalistik Semarang pilAlprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut (2)dalam Peraturan Menkes

Tegal BaratKota Tegal;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpandan/atau membawa pil Alprazolam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ENY Purwiastuti yangmana keterangan ahli berkesesuaian bukti surat yakni hasil laboratoriumkriminalistik Semarang Nomor Lab: 355/NOF/2017 dimana pil Alprazolamterdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut (2) dalam Peraturan Menkes RINomor 3 tahun 2017 tentang perubahan