Yaitu telah terjadikesepakatan mengakiri pemilikan bersama atas hak bersama tercatatdalam SHM Nomor 43 Desa Tubanan menjadi milik SUTARKAN danSUHANTO;Artinya Penggugat TARA yang aslinya SUWANTARA sama sekalitidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa karenatelah dilepaskan haknya kepada SUTARKAN, sehingga PENGGUGATtidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa;Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo.UndangUndang No.9 Tahun 2004 maka Penggugat tidak dapatmengajukan

O30 Rw. 012 Kelurahan Pasiran,Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN SbsKecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang menuju Pasir Panjang dansekitar pukul 17.50 WIB terdakwa tiba di Pasir Panjang dan langsungmenghubungi saudara JHON (dalam daftar pencarian orang/DPO PolresSambas) melalui handphone sehingga terjadi perkacapan diantara keduanya,yaitu:Terdakwa : Saya udah di Pasir PanjangSaudara JHON : DimananyaTerdakwa : Ditepi jalanterdakwa lalu mengakiri percakapannya dan tidak beberapa

O30 Rw. 012 Kelurahan Pasiran,Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang menuju Pasir Panjang dansekitar pukul 17.50 WIB terdakwa tiba di Pasir Panjang dan langsungmenghubungi saudara JHON (dalam daftar pencarian orang/DPO PolresSambas) melalui handphone sehingga terjadi perkacapan diantara keduanya,yaitu:Terdakwa : Saya udah di Pasir PanjangSaudara JHON i DimananyaTerdakwa : Ditepi jalanterdakwa lalu mengakiri percakapannya dan tidak beberapa lama kemudiandatang saudara JHON menghampiri terdakwa

keterangannya;0 Saksi EMY PUASA HANDAYANI, SH.MH.dibawah sumpah menerangkan .0 Bahwa saksi kenal dengan terdakwakarena saksi pernah ditunjuk untukmendampingi terdakwa ketika terdakwa diperiksa diKepolisian Polresta Kediri,berkaitan adanya dugaan penipuan yang dilakukan terdakwa;1 Bahwa yang menghubungi saksi untuk menjadi penasihat hukum terdakwa padawaktu itu adalah Ibu Notaris Warsiki, SH2 Bhawa pada waktu di Polresta Kediriterjadilah kesepakatan antara pelapor ( SetiyoBudi ) dan terdakwa guna mengakiri

Bahwa Penggugat sekali lagi menegaskan bahwasannya Penggugat telahberketetapan hati untuk mengakiri ikatan suami isteri dengan Tergugatdengan jalan perceraian ;4. Bahwa Penggugat juga sekali lagi menegaskan telah berkeyakinan bahwaperceraian adalah jalan terbaik untuk masa depan Penggugat dan Tergugatserta untuk menghindari kemadlorotan yang lebih besar ;5. Bahwa adapun halhal yang tidak Penggugat tanggapi secara khususdalam replik ini mohon dianggap telah kami bantah kebenarannya ;PRIMER :1.

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.Dum.hanyalah dengan mengakiri kehidupan berumah tangga antarasuami istri ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makatelah nyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, karenatidak bisa melaksanakan prinsip muaasyaroh bi almaruf, yang demikianapabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi keduabelah pihak;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohonbila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia

Bahwa dari keadaan itu, saat ini pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumahtangga bersama Termohon dan bagi Pemohon sudah tidak ada harapan rukun lagimeneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakiri rumah tangga dengan perceraian ; Berdasarkan alasan dan dalil dalil tersebut diatas,XPemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Kab.Trenggalek melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniuntuk berkenan memeriksa dan memanggil para pihak yang selanjutnya mohon keputusan sebagai berikut

barang siapa menurut pasal 2 sampaidengan 5,pasal 7 dan pasal 8 KUHP, adalah setiaporang yang tunduk dan dapatdipertanggungjawabkansebagai subyek hukum pidana diIndonesia serta mampu bertanggung jawab artinyadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan secarahukum Subyek hukum tersebut meliputi semua orangsebagai warga Negara Indonesia ,termasuk yangberstatus sebagai Prajurit TNI daam hal subyekhukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktumelakukan tindak pidana masih dalam dinas aktifyakni belum mengakiri

danmencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 karena masingmasing tidak lagi dapatmelaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karenaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebihbaik bagi Pemohon dan Termohon;Menimbang pula menyatukan satu keluarga yang saling bermusuhanbahkan salah satu pihak membawa keranah pidana adalah memperpanjangpenderitaan oleh sebab itu perceraian jalan terbaik mengakiri

Mustofa Assibai dalam bukunya AlMaratu Bainal Fighi Wa alQanun halaman 100 yang diambil alih olehMajelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan ini, yaitu:Slats L Shes yk to cla etleel os 5%ing i's 1, BUSSE GS Gl Ses 61 5, Hiteoss op is aessIl a5 MaArtinya: Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalammengumpulkan dua manusia yang saling bencimembenci,terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran itubesar atau kecil, sehingga kebaikan yang dapat diharapkanhanyalah dengan mengakiri

dalil Penggugat dalam Point17, 18 dan 19 gugatannya haruslah ditolak;Bahwa dapat Tergugat jelaskan, telah diatur dalam Pasal 8 syaratsyarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebagaimanatertuang berikut segala perubahannya dan penambahannya yangdibuat oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk pda tanggal 13 Maret2007 dengan Akta Nomor : 17 yang dibuat dihadapan Notaris PSutrisno A Tampubolon, Sarjana Hukum yang berkedudukan di Jakarta14.15.16.17.18.16yang berbunyi Bank berhak tanpa somasi lagi mengakiri

Keinginan besar untuk mengakiri rumahtangga ini. Kalau dilihat dari isi hati sudah sangat lama ingin saya akhiriHal 9 dari 26 Hal Pts.No:36/Pdt.G/2014/PA.Bktpertimbangan selama ini adalah anakanak. Sakit hati saya juga tidak tahubagaimana seharusnya bersikap;3. Yang saya tahu kalau suami sudah tidak menafkahi lahir dan batin 6 bulansudah jatuh talak, sementara saya tidak dinafkahi sudah berapa lama, jadibagi saya itu tidak jadi masalah.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalahsetiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia,serta mampu bertanggungjawab,artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannyasecara hukum,subyek hukum tersebut meliputi Semua orangWNI,termasuk yang berstatus TNI,dalam hal subyek hukum seorangTNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinasaktif yakni belum berhenti atau mengakiri

Garung Lor, dan karena Penggugat sudah tidak tahan dengansikap Tergugat maka Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor kepolisian;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkansebagaian dari dalil gugatan Penggugat yaitu pada posita angka 1, 2 , 3, 4 dan 14,sedangkan dalil penggugat selebihnya dibantah oleh Tergugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat,jawaban, Replik dan duplik dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugatsudah samasama berkeinginan untuk mengakiri

pernikahannya denganperceraian, namun yang dipersengketakan dan dipermasalahkan oleh Penggugatdengan Tergugat adalah hak asuh dan pemeliharaan anak kedua yang bernamaNASYA STEPHINE MARELLA SUGIARTO;Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah sepakatuntuk mengakiri pernikahannya dengan perceraian, namun majelis hakim akanmempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat danTergugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalamperaturan perundangan

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk hidup rukun dengan cara mengingatkanTergugat supaya mengakiri kebiasaan mabuk, tidak berlaku kasar terhadap istri,tidak main perempuan, tetapi tidak berhasil;f. Tergugat menolak untuk bercerai, kecuali Penggugat membayar sejumlah uangkepada Tergugat sebagai konpensasi;. Alasan diajukan gugatan perceraian adalah :a. Tergugat dan Penggugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus;b.

Agar dalam pengusaha mengakiri hubungan kerja dengan pekerja,pengusaha memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masakerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) kepada pekerja;3. Agar pengusaha memberikan hakhak pekerja selama prosespenyelesaian perselisihan;4. Dst...

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah samasama tidakmempunyai rasa cinta, sehingga bersepakat untuk mengakiri hubunganrumah tangga;halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2402/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlgd.

posisiPenggugat di sini adalah bersifat individual atau tidak termasuk sebagainasabah yang masif seperti para nasabah yang lain;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama atasgugatan Penggugat tersebut telah memberikan pertimbangan antaralain:bahwa dalam perkara aquo telah meneliti bukti buktibukti suratberkenaan dengan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/ ParaTergugat, ternyata telah dijatunkan putusan Homologasi ataupengesahan Hakim atas persetujuan antara debitur dankrediturkonkuren untuk mengakiri

buk, sudah banyak yang saya bantu,jadi biayanya lima ratus juta rupiah buk terhadap perkataan terdakwatersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB merasa tidak sanggupsambil mengatakan kalau sebanyak itu saya tidak sanggup pak laluterdakwa membujuk dan meyakinkan Saksi NURYASNA BINTI NURASYIDSAHAB dengan mengatakan itu sudah murah buk, kalau sama orang lainlebih dari segitu, karna hanya sama ibuk saja saya ngasih seharga itudan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB tetap merasa tidak sanggupsambil mengakiri

juta rupiah buk terhadap perkataan terdakwatersebut Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB merasa tidak sanggupsambil mengatakan kalau sebanyak itu saya tidak sanggup pak laluHalaman 11 dari 44 HalamanPutusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Dumterdakwa membujuk dan meyakinkan Saksi NURYASNA BINTI NURASYIDSAHAB dengan mengatakan itu sudah murah buk, kalau sama orang lainlebih dari segitu, karna hanya sama ibuk saja saya ngasih seharga itudan Saksi NURYASNA BINTI NURASYID SAHAB tetap merasa tidak sanggupsambil mengakiri

SandratexRempoa dapat mengakiri hubungan kerja kepada Sdr.

siapa.Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalahsetiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkansebagai subyek hukum pidana di Indonesia,serta mampubertanggung jawab,artinya dapat dipertanggung jawabkan atasperbuatannya secara hukum,subyek hokum tersebut meliputisemua orang WNl,termasuk yang berstatus TNI,dalam hal subyekhukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harusmasih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakiri