83. Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD kepada Kabid Aset PPKAD tanggal 01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016

84. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016 antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT.

satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor100/KWTPU/VIII/2011, sebesar Rp 146.600.000,00 (seratusempat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan BerkasPaket TA 2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT.Elsuma Consultant, paket pekerjaan perencanaan teknispembangunan RSUD, nilai anggaran Rp 146.600.000,00(seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasiyang ditujukan ke Kadis PPKAD

(satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor100/KWTPU/VIII/2011, sebesar Rp 146.600.000,00 (seratusempat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan BerkasPaket TA 2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT.Elsuma Consultant, paket pekerjaan perencanaanteknispembangunan RSUD, nilai anggaran Rp 146.600.000,00(seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasiyang ditujukan ke Kadis PPKAD

Bahwa benar dalil Posita gugatan Pelawan pada point No.7 (Tujuh)dimana Turut Terlawan II telah melaporkan kepada pihak RESKRIMUMPOLRES DOMPU perbuatan TERLAWAN Dkk dengan dugaanMEMBUAT SURAT KETERANGAN PALSU ATAU MENGGUNAKANBUKTI SURAT KETERANGAN PALSU YAITU SURAT KETERANGANDATA OBYEK PAJAK PBB No : 973/46/DPPKAD/2015 Tanggal 06Februari 2015 dari YANG DIBUAT oleh oknum ATAS NAMASYAHBUDIN saat itu dengan Jabatan Kasi Pendapatan lainlain danDana Perimbangan PPKAD Kab.

Karya Jasa Konsultan dari Bima dengan kepalaperwakilannya adalah saudara MANSUR, dimana nilai perencanaannya sebesarRp.49.000.000, (empat puluh sembilan juta rupiah), sementara Nilai KonsultanPengawas, nilai kontraknya sebesar Rp.44.000.000, (empat puluh empat jutarupiah) ;Halaman 50 dari Hal. 155 Putusan Perkara Nomor : 32/PidSus.TPK/2016/PN Kpg Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah mengajukan SPPLS(Surat Perintah Pembayaran Langsung) yang ditujukan kepada Kadis PPKAD,dan langsung

Selanjutnya SPPLStersebut diajukan kepada PPKAD untuk diterbitkan SP2D dan selanjutnya denganSP2D tersebut pihak ketiga mencairkan dana di bank NTT ; Bahwa telah dilakukan pembayaran seluruhnya kepada Konsultan Pengawassebesar Rp. 49.000.000, (empat puluh sembilan juta rupiah), dan KontraktorPelaksana sebesar Rp. 1.700.000.000, (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)Halaman 51 dari Hal. 155 Putusan Perkara Nomor : 32/PidSus.TPK/2016/PN Kpgmelalui rekening bank NTT No. : 01130004911 atas nama FERDINAND

SUMBER GRIYA PERMAI) sesuai denganbesarnya yang ditetapkan dalam kontrak dan kirakira Rp. 4.000.000.000, lebih.Bahwa proses pembayaran dilakukan dengan pembayaran uang muka, Termin ,Termin Il serta PHO/FHO setelah selesai melaksanakan pekerjaanBahwa saksi menjelaskan proses pembayaran kepada rekanan PT SGP (PTSUMBER GRIYA PERMAI) yakni pengajuan permintaan pembayaran oleh Rekanan,setelah diteliti oleh PPK dan diverifikasi oleh staf Keuangan dan Kasubag Keuanganlalu proses SPM disampaikan ke Dinas PPKAD

PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 74gerdung Bappeda yakni berdasarkan memo dan dokumendokumen dari PPK(Pejabat pembuat komitmen) yang diserahkan kepada pejabat penatausahaankeuangan sebagai verifikator dan tim verfikator diberikan ke operator untuk mengetikSPP, setelah SPP selasai dibuat SPP terebut di kirimkan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan untuk diverikasi kembali, lalu diverikasi dan dinyatakantidak ada masalah saya penadatangan SPP tersebut dikembalikan kepada timverifikator kKemudian diteruskkan ke PPKAD

Bendahara Penerima DPPKAD Kota Banjarbaru, atau pengantardari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika apabila penyetorandari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; Bahwa dasar hukumnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentangPokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan WalikotaHalaman 75 dari 239 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Bjm.Banjarobaru Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistim dan ProsedurPengelolaan Keuangan Daerah; Bahwa yang menyetorkan retribusi parkir kepada Dinas PPKAD

NADYAPARKATAMA hanya menuliskan pendapatan bersih yang telah merekahitung sendin dalam secarik kertas yang ditanda tangani oleh Terdakwamaupun oleh saksi SOFYAN ARIFIN yang berasal dari hasil 40% daripendapatan kotor (yang tidak dapat dipertanggung jawabkan) tanpa adaverifikasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KotaBanjarbaru, dan Dinas PPKAD Kota Banjarbaru percaya saja dengan apayang dilaporkan oleh CV.

selaku Direktur CV.NADYA PARKATAMA ketika mengajukan izin sebagai Pengelola parkirHalaman 105 dari 239 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Bjm.Pasar Ulin Raya tidak ada mengajukan akta pendirian badan hukum yangmasih berlaku;Bahwa saksi RINA LESTARI ARIMBI, SE., selaku Direktur CV.NADYA PARKATAMA pernah mengajukan perpanjangan pengelolaanparkir pada Desember 2012, dan tindakan Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika meminta pertimbangan Walikota, setelahmendapat disposisi dari Walikota, Dinas PPKAD

Bin (Alm ) Herlan BSBahwa Saksi PNS pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD)Pemkab Lampung Selatan, dengan jabatan Bendahara PPKAD sejak tanggal08 Februari 2017, dengan tugas pokok sebagai berikut :a. Memeriksa kelengkapan belanja hibah , bantuan keuangan dan Bansos;b. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran);c. Membuat Laporan pertanggung Jawaban Bendahara fungsional;Bahwa mekanisme pencairan Anggaran DD dan ADD untuk Desa adalah :a.

SOS Bin Mansyur ASBahwa Saksi adalah PNS Propinsi Lampung pada Dinas PPKAD (Pengelolakeuangan dan Aset Daerah) dengan jabatan Bendahara.

LUGINO REKSO WIJAYA (KabidAset pada Dinas PPKAD Kab. Banyumas), sdr. PRABOWO SANTOSO (LurahKarangklesem) dan TIMBUL SUTEJO (Kasubag Bina Otdes pada bagian Pemdes/ KelSetda Banyumas) .

Lugino Reksowijaya (Kabid Aset padaDinas PPKAD Kabupaten Banyumas); Prabowo Santoso, Se (Lurah Kelurahan KarangKlesem Kecamatan Purwokerto Selatan) dan Timbul Sutojo, SE (Kasubag Bina Otdespada Bagian Pemdes/Kel Setda Kabupaten Banyumas).10. Resume hasil rapat klarifikasi tanah Letter C nomor 928 tanah proyek an. Bupati,tanah milih Jend Suprapto (alm) yang dijual kepada Ir.

tentang Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Katarina Resi, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atasnama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2014 atas nama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Katarina Resi,Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016atas nama Katarina Resi, bahwa Kepala Dinas PPKAD

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan tahun 2016, dengan objek Pajak di So Madarutu atas namaSitti Asmarniangsih, S.Sos. tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan olehKepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dandicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.78.

Bahwa saksi menerima laporan pengawas antara lain berupalaporan harian, mingguan dan dan laporan bulanan, laporanpenyelesaian pekerjaan;Bahwa Laporanlaporan tersebut antara lain yang menjadi dasar PHOmembuat Berita Acara ;Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Safrudin, ST;Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;13.Saksi HADI NURJOKO, SE :Bahwa saksi tahu proyek Peningkatan Sarana Prasarana KesehatanPuskesmas Rasanae Timur yang dilaksanakan pada tahun 2009 ;Bahwa saksi sebagai Bendahara PPKAD

Yan Lamba sebagai terlapor Ill mantanKepala Dinas PPKAD Kota Tomohon pada tahun 2005 sampai dengan Aprilmelakukan penarikan tunai dan pencairan cek dari dana APBD PemkotTomohon Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2008 dari Kas Daerahtanoa melalui mekanisme pencairan anggaran yang sesuai denganketentuan yang berlaku atau tanpa menggunakan SPP, SPM dan SP2Dyang digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya tanoa sepengetahuandari Jeferson S.M.

tentang Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Katarina Resi, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atasnama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2014 atas nama Katarina Resi, Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Katarina Resi, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atasnama Katarina Resi, bahwa Kepala Dinas PPKAD

tidak bergerak; danf. pelaksanaan kegiatan penatausahaan kantor aset daerahBahwa guna mendukung legalitas kepemilikan tanah tersebutseolaholah bukan merupakan tanah pecatu Burhanudin, S.pd.M.pd. dengan menyalahi tugas dan kewenangannya sebagai KasiInventarisasi dan Penghapusan dengan maksud agar tanah pecatutersebut dapat diterbitkan sertifikat atas nama Achmad Gazalikemudian membuat dan menandatangani telaahan staf Nomor :01/DPPKAD/2010 tanggal 29 September 2010 yang ditujukankepada Kepala Dinas PPKAD

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatangani olehSdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011 besertaLampirannya sebagai berikut :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang di tandatanganioleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Lampung TimurKepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13 Desember 2011

adalah untuk pencairan Uang Mukasetelah Kontrak ditandatangani oleh pihak Rekanan dan mengajukanpermintaan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya KPAmemerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk prosesdengan melampirkan Jaminan Uang Muka dari Bank dan saksimenerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diketahuioleh PPK, setelah itu saksi menyiapkan Surat Perintah Membayar(SPM) untuk diajukan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku KPAuntuk ditandatangani, setelah itu diserahkan ke PPKAD

Lampiran dan mengajukan permintaan keKuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya KPA mengajukan kePanitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa untuk diperiksa danmenerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan saksi menerbitkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) yang diketahui oleh PPK, setelah itusaksi menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukanke Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku KPA untuk ditandatangani,Halaman 120 dari 331 Putusan Nomor 1 /Pid.SusTPK/2017/PN Tte.setelah itu diserahkan ke PPKAD

untuk diterbitkan SP2D olehBendahara Umum Daerah (BUD) kemudian dana ditransfer kerekening perusahan rekanan;Bahwa untuk Retensi pihak Rekanan mengajukan permintaandengan dasar Berita Acara Penyerahan Barang dan waktupemeliharaan dalam Kontrak berserta Lampirannya saksimenerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diketahuioleh PPK, setelah itu saksi menyiapkan Surat Perintah Membayar(SPM) untuk diajukan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku KPAuntuk ditandatangani, setelah itu diserahkan ke PPKAD

Peryandi,S.Sos,MM Nomor:900/1030/PPKAD/KPH/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihalPemindah Bukuan Rekening beserta lampiran Daftar Nominatif DesaPenerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 dalam Wilayah Kab.Kepahiang berdasarkan Surat Usulan Ketua Tim Fasilitasi AlokasiDana Desa Tingkat Kabupaten Nomor: 414.1/505/BPMPPKB/2014dan Disposisi Bupati Kepahiang tanggal 01 Desember 2014 (Asli);1 (satu) bundel SP2D Nomor : 3006/SP2DLS/KPH/2014 tanggal 5Desember 2014 untuk keperluan Pemb ADD Tingkat Kabupatenberdasarkan

Peryandi,S.Sos,MM Nomor:900/1030/PPKAD/KPH/2014 tanggal O05 Desember 2014 perihalPemindah Bukuan Rekening beserta lampiran Daftar Nominatif DesaPenerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 dalam Wilayah Kab.Kepahiang berdasarkan Surat Usulan Ketua Tim Fasilitasi Alokasi DanaDesa Tingkat Kabupaten Nomor: 414.1/505/BPMPPKB/2014 danDisposisi Bupati Kepahiang tanggal 01 Desember 2014 (Asli);. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 3006/SP2DLS/KPH/2014 tanggal 5Desember 2014 untuk keperluan Pemb ADD Tingkat Kabupatenberdasarkan

HAKA, S.SOS untuk permintaan pencairan dana kepada saksiMARLIANI, S.Sos antara lain adalah :aSertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 4035, 4036 danSurat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanahtanggal 17 Desember 2007 antara pemilik tanah denganPanitia Pengadaan Tanah ;Kwitansi Pembayaran harga tanah tanggal 27 Desembere Bahwa setelah dokumen pencairan dana ganti rugi tanah tersebut selesaidibuat selanjutnya saksi MARLIANI, S.Sos. mengajukan dokumen tersebutke Dinas PPKAD dan atas pengajuan tersebut

Sos. antara lain adalah : a Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 4035, 4036 danPAGE 33b Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanahtanggal 17 Desember 2007 antara pemilik tanah denganPanitia Pengadaan Tanah ;c Kwitansi Pembayaran harga tanah tanggal 27 Desembere Bahwa setelah dokumen pencairan dana ganti rugi tanah tersebut selesaidibuat selanjutnya saksi MARLIANI, S.Sos mengajukan dokumen tersebutke Dinas PPKAD dan atas pengajuan tersebut Kuasa Bendahara UmumDaerah menerbitkan masingmasing

Uang muka 20 % pada tanggal 12 September 2013 berdasarkan SP2DNo : 3875/960/LS/09/D PPKAD/2013, sebesar Rp.98.092.200,b. Pembayaran 100 % dilakukan pada tanggal 13 juni 2014 berdasarkanSP2D No : 3924/960/LS/06/DPPKAD/2014, sebesar Rp.392.368.800, Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana kegiatan tersebut adalah CV. EBGroup dengan Wakil Direktur sdra. Sinandar Nata Kusuma (KontrakNomor : 620/57/SPK/DPUBM/IX/2013 tanggal 24 September 2013).

Desember 2013 ;Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/KU.BA/DPU/XIV/2013, pada hari senin tanggal 9 Desember 2018 ;Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaranTermin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru (DAU),Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK ataspembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung DusunBaru (DAU), Nomor : 9403/960/LS/12/D PPKAD

Desember 2013 ;Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pembayaranTermin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru (DAU),Nomor : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;Asli 4 (empat) rangkap Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) PPK ataspembayaran Termin 5 % Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung DusunPutusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal. 215 dari 219 Halaman156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.Baru (DAU), Nomor : 9403/960/LS/12/D PPKAD

83. Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD kepada Kabid Aset PPKAD tanggal 01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016

84. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016 antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT.