Ditemukan 696 data
425 — 153
Limas Tunggal sedang dalamposisi berselisih di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).Sehingga Tim Pengurus mengambil sikap bahwa sesuai Pasal 243 UUKmaka tagihan PT. Limas Tunggal dan PT. Pelayaran Prima SamuderaJaya belum dapat dicocokan oleh Tim Pengurus.Bahwa Hakim Pengawas dalam Rapat Pembahasan RencanaPerdamaian atau PKPU Tetap PT.
242 — 129
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) di Jakartasesuai bunyi Pasal 9 Surat Perjanjian Pengalihan Koordinat dan KuasaPertambangan Batubara tanggal 23 Januari 2009 adalah lembagayang paling berwenang untuk memeriksa perkara ini;8. 2 (dua) orang Kurator dan Pengawas PT. DAYA MANDIRIRESOURCES INDONESIA/PT. DMRI (d/h PT. RISNA KARYAWARDHANA MANDIRIPT. RKWM) wajib ditarik dan dijadikansebagai Subyek TERGUGAT dalam perkara ini.
329 — 302
Limas Tunggal sedang dalamposisi berselisih di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).Sehingga Tim Pengurus mengambil sikap bahwa sesuai Pasal 243 UUKmaka tagihan PT. Limas Tunggal dan PT. Pelayaran Prima SamuderaJaya belum dapat dicocokan oleh Tim Pengurus.Bahwa Hakim Pengawas dalam Rapat Pembahasan RencanaPerdamaian atau PKPU Tetap PT.
PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia
Tergugat:
1.Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
2.PT Waagner Biro Indonesia
833 — 766
PN Btm Bahwa Termohon I/ Tergugat menolak dalildalil point 14 dan15 dalam permohonan pembatalan/ gugatan pembatalan; Bahwa pertimbangan majelis arbitrase terkait dengan adanyacatatan tulisan tangan yang berbunyi terkait dengan bunyi angkat 3tersebut di atas, untuk alasan efektivitas para pihak setelahmempertimbangkan, sepakat untuk memberikan saran kepadamasingmasing principal untuk forum penyelesaian sengketa semuladi BADAPSKI (versi Indonesia) dan Singapore (versi english) diubahmenjadi Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) denganmembuat addendum terhadap perjanjian Subcontract AgreementC310690/SC02/08/2017 yang nantinya akan ditanda tangani olehmasingmasing principal para pihak. adalah sifatnya belum berlakudan belum pasti karena belum ada fakta dokumen berupa addendumtersebut sampai dengan saat ini.
146 — 86
Put No. 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.Para Tergugat juga mohon perhatian Majelis Hakim bahwa faktafakta /peristiwaperistiwa yang sekarang dituduhkan Penggugat sebenarnyasangat terkait erat dengan sengketa antara Penggugat (termasuk kelompokusaha Penggugat) dengan Tergugat Ill yang saat ini tengah diperiksamelalui prosedur arbitrase oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)sehubungan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukanPenggugat terhadap Perjanjian Distribusi yang dibuatnya
Kristianto Trinoviandri,S.E., S.H., M.H.
Terdakwa:
Dr. Ir. ENDRO SISWOKO, M.M.
89 — 77
Paramitra Mulia Langgeng, Nomor: 616/IHT-V/PKS/11/2018 dan Nomor: 104/PML/XI/2018 tanggal 01 November 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Nomor: 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST, tanggal 31 Mei 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Banding/Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 21 September
Putusan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 18 Februari 2016 No.: 624/X/ARB-BANI/2014 jo. No.:07/WASIT/2016/PN.JKT. PST tanggal 22 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Nomor: W10.UI/8926/47.2016.Eks/HT.02.V.2017. 03.Bd tanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir halaman buku kas pengeluaran PT.
DONY RAE, SE
Tergugat:
1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Persero TbkJakarta cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI
2.Uki Hartono
3.Wariah
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTRIAN KEUANGAN cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN RIAU SUMATRA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN PUSAT cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA PEKANBARU
204 — 125
Dana Berputar (PDB) Al Musyarakah Nomor 7 dimaksuddengan kata lain Penggugat sendiri yang telah tidak mematuhi akad akad yang yang telah di tanda tangani sendiri oleh Penggugat.Bahwa terkait dalil dalil Penggugat butir 21 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa permohonan Penggugat ke Badan Arbitrasenasional Indonesia atas permasalahannya dengan PT Truba JayaEngineering ( yang selama ini dijadikan alasan oleh Penggugat atasmacetnya/tertunggaknya kewajiban Penggugat di Tergugat telahdikabulkan Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI).
1053 — 1146
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM KantorWilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta No.W10.UM.01.01072 tanggal 25Februari 2014 perihal Penegasan atas Surat Kepala Divisi Pelayanan Hukumdan HAM~ Kantor Wilayah Daerah Khusus lbukota JakartaNo.W10.UM.01.01823 tanggal 3 Desember 2013 perihal Penjelasan tertulismengenai permohonan untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan ;Bukti T,TT77 : Surat Pernyataan Oene J Marseille ;Bukti T, TT78 : Surat dari Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugatkepada Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) No. 024/baniinfo/III/2014/intertanggal 13 Maret 2014 perihal Mohon Informasi terkait ada/tidaknya perkaraterdaftar atas nama Sumatra Partners LLC vs PT Bangun Karya PratamaLestari (BKPL) di BANI Jakarta ;Bukti T, TT79 : Surat BANI kepada Kuasa Para Tergugat dan Para TurutTergugat No. 14.425/III/BANI/ HSis perihal Keterangan tertanggal 17 Maret2014;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut di atas, Kuasa ParaTergugat s/d Tergugat XIV dan Turut Tergugat s/d Turut
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
365 — 476
Kemkumham hanya lihat Akta Perubahan yang terakhirsaja;Bahwa Kalau dikemudian hari ada keberatan dari pihak ketiga yangberkepentingan, ahli memberikan ilustrasi kasus yang lain, yaitu kasusperkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), BANI juga kansama, ada dua, ada BANI yang lama, ada BANI yang baru, munculah BANIyang baru SK nya perkumkulan dari KEMKUMHAM, kemudian pengurusBANI ini melayangkan gugatan, dan BANI yang mengajukan gugatandimenangkan, bahkan kalau di kasus perkumpulan ini adalah
116 — 88
Yangberwenang mengadili perkara adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI).Dalam hal kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIRmaka eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan kapanpun selamaproses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkanpada tingkat pertama.
Terbanding/Terdakwa : Ir. YAYAT AHMAD SUDRAJAT
314 — 1187
dua) lembar Fotocopy Surat Distarcip Kota Bandung kepada LPSE Provinsi JabarNomor: 602.3/2065.Distarcip tanggal 23 April 2009 perihal permohonan penampilanpengumuman seleksi umum beserta lampirannya.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Distarcip Kota Bandung kepada Kepala BappedaNomor: 602.3/2066.Distarcip tanggal 23 April 2009 perihal permohonan penampilanpengumuman seleksi umum beserta lampirannya.1 (satu) bundel kliping pengumuman lelang di media massa.1 (satu) bundel Fotocopy berkas berjudul Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI)BuktiBukti P38 s.d.
ADHIKARYA (Persero) selaku Pemohon melawan Distarcip Pemkot Bandung selakuTermohon.1 (satu) bundel berkas berjudul Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) BuktiBuktiP1s.d. P15 dalam perkara No. 517/V/ARBBANI/2013 antara PT. ADHI KARYA (Persero)selaku Pemohon melawan Distarcip Pemkot Bandung selaku Termohon.1 (satu) lembar Asli Surat yang dikeluarkan oleh PT. Indah Karya (Persero)CabangBandung Nomor: 024/MKSOR Bdg/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihalpemeriksaan pengajuan uang muka an PT.
RUSJAF ADIMENGGALA, MM (PA).3 (tiga) lembar asli Berita Acara Kesepakatan Pembayaran 88/SUS/DISTARCIP/2013tentang (eskalasi) berdasarkan Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) Dalam Perkara Nomor 517/V/ARBBANI/2013 antara PT. Adhi Karya (Persero),Tbk. Melawan Pemerintah Kota Bandung Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tanggal29 November 2013 yang ditandatangani oleh H. Ir.
80 — 37
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tahun 2013,b. Pengadilan TUN tahun 20132014,c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 20102012,d. Pengadilan Tipikor tahun 20112013.Bahwa dahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru pada Dinas PU Kab.
79 — 30
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tahun 2013,b. Pengadilan TUN tahun 20132014,c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 20102012,d. Pengadilan Tipikor tahun 20112013.Bahwa dahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru pada Dinas PU Kab.
57 — 23
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tahun 2013,b. Pengadilan TUN tahun 20132014,c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 20102012,d. Pengadilan Tipikor tahun 20112013.Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal. 119 dari 216 HalamanBahwa dahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru pada Dinas PU Kab.
101 — 43
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tahun 2013,b. Pengadilan TUN tahun 20132014,c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 20102012,d. Pengadilan Tipikor tahun 20112013.Bahwa dahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru pada Dinas PU Kab.
532 — 544 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2446 K/Pdt/2009pembeli sesuai dengan Rule Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9.7.1.
Garuda Pancaarta)sebagai pembeli sesuai dengan Rule Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI). Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9.7.1.
Garuda Pancaarta) sebagaipembeli sesuai dengan Rule Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9.7.1.