Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-01-2016 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT PALU Nomor 1/PID.TPK/2016/PT PAL
Tanggal 27 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDY RACHMAN, SH
Terbanding/Terdakwa : Rr. SETYOWATI HARI SAKTI, SH
12153
  • Tolitoli sebesar Rp. 109.180.700,(seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus ribu rupiah).Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHPidana.SUBSIDAIR:BahwatTerdakwa Rr.
    SETYOWATI HARISAKTI, SH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair danoleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.2.
    dakwaan yang subsidair;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan subsidaritas dapatdibaca sebagai dakwaan alternatif tersebut, Pengadilan Tingkat Bandingtidak sependapat karena hal tersebut tidak memiliki landasan hukum danmenurut teori serta praktik peradilan yang dianut selama ini hal tersebut tidaktepat;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapTerdakwa adalah disusun secara subsidaritas sebagai berikut:Primair : melanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair: melanggar Pasal 3 Jo.
Putus : 09-12-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan PT GORONTALO Nomor 12/PID.SUS/2013/PT. GTLO
Tanggal 9 Desember 2013 — dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M. Sc
8432
  • Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. SUBSIDIAIR :ooe Bahwa Terdakwa Dr.
    THAMRIN PODUNGGE terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primer;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr.
    dan harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas,maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri GorontaloNomor: 06/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo tertanggal 25 Juli 2013 yangdimohonkan banding ; ===Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Putus : 22-04-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/PID.SUS/TPKR/2013/PN DPS.
Tanggal 22 April 2014 — RUDI JHONSON SITORUS
7450
  • negara dalamdakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut dengan hasil temuan audit dariBPKP, maka kami menganggap jaksa tidak bisa membuktikan unsurmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena untukmembuktikan, unsur dapat merugikan keuangan negara haruslah berdasakanpengertian yang mempunyai kepastian hukum.Bahwa oleh karena itu menurut Penasihat Hukum terdakwa, terdakwa RUDI JHONSONSITORUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf (b)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Register : 21-10-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 29 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp.
Tanggal 18 Mei 2015 — Ir H IMAM MARDI NUGROHO, MT Bin R.SOEMARDI
13585
  • IMAM MARDI NUGROHO, MT bin RSOEMARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA sebagaimana diPutusan Perkara No. 29/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp Hal 2dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2
Putus : 23-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo >< AHMAD HASAN
7844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2450 K/Pid.Sus/2015Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan NegeriTilamuta tanggal 11 Maret 2015 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa AHMAD HASAN bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butirb, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
    Nomor 2450 K/Pid.Sus/2015tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesarRp405.709.480,83 (empat ratus lima juta tujuh ratus sembilan ribu empatratus delapan puluh rupiah delapan puluh tiga sen);e Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2), dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
    Nomor 2450 K/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkatkasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;Memerhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir b, ayat (2), danayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
Putus : 13-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 September 2017 — Drs. H. HARUN DAENG LIWANG
13349 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Liwang sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 TahunHal. 5 dari 26 hal. Put. No. 472 K/PID.SUS/20172001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. H.
    Liwang tidak terbukti secara sahmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Membebaskan Terdakwa Drs. H. Harun Dg. Liwang dari dakwaan yaknipasal 2 Ayat (1) Jo.
    No. 472 K/PID.SUS/2017Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.
Upload : 14-08-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.K/2014/PT-MDN
IR. TUMARIYO
4328
  • (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai denganLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara AtasDugaan Penyimpangan Pengelolaan Uang Kas pada Koperasi PegawaiRepublik Indonesia (KPRI) Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R6761/PW.02/5/2012 taggal 30 November 2012.o Perbuatan terdakwa Tumariyo, Ama.Pd sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.
    Menyatakan terdakwa TUMARIYO, Ama.Pd. telah terbuktiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Pidana Secara bersamasama Melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31Hal. 18 dari 35 Hal. Put.
    Pengadilan Negeri Medan tanggal 21Nopember 2013 Nomor: 03/Pid.Sus.K/2013/PNMdn harus dirubah sekedarmengenai hukuman pidana yang dijatunkan kepada terdakwa, sedangkanputusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebutGIDAWAN INi;~~~ ~~ nnn nn nn nnn nn nnn nen nnn nnnnnm nn nnn nnnn nn mnnno Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan 5o nn nnn nnn nnn nnn nn nnnoneo Mengingat Pasal
    2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo dan UndangUndang RINo. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH.
Putus : 03-12-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — H. YUSDIN ABDULLAH
6443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YUSDIN ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 TahunHal. 9 dari 31 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/20142001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa H. YUSDIN ABDULLAH selaku Direktur PT. Cipta FrimaJaya, bersamasama dengan dr.
    YUSDIN ABDULLAH terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Primer;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.
    berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbanganbahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau30undangundang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dariJaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasiditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ JAKSA / PENUNTUTUMUM
Register : 06-01-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 6 Mei 2014 — AMAN JAYA, S.P Bin YAKUB
8968
  • Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan.Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa AMAN JAYA, S.P Bin YAKUB tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang
Putus : 13-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 941 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR
3724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tersebut di atas,diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa drg. FATMAWATI A.
    HALID, M.MR., tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang didakwakan pada dakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa drg. FATMAWATI A.
    No. 941 K/Pid.Sus/2015pidana korupsi dan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo.
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor
Register : 01-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK /2020/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terdakwa : dr. DASCHAR AULIA Diwakili Oleh : Pratiwi Utami Butar-Butar,SH
Terbanding/Penuntut Umum : RIAMOR BANGUN,SH
299169
  • 2 Ayat (1) Jo.
    DASCHAR AULIA tidak terbuktisecara sah dan sah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.
    2 ayat (1) Jo.
    BahwaHalaman 99 dari130 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PT MDNberdasarkan fakta fakta hokum yang terungkap dipersidangan PenuntutUmum berpendapat bahwa Majelis Hakim dan Penuntut umumberpandangan yang sama/ sependapat bahwa terdakwa dr.DASCHARAULIA secara sah dan meyakinkan telah melanggar Ketentuan Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.
Putus : 21-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Februari 2012 — TOMMY BUKUSU
6843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Bagian Personalia PDAM KabupatenGorontalo maka perbuatan Terdakwa yang melawan hukum terhadap penjualan38 (tiga puluh delapan) item barang/alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp887.033.166,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tigapuluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlahtersebut;Bahwa perbuatan Terdakwa TOMMY BUKUSU sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa TOMMY BUKUSU sebagai Direktur Utama PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat KeputusanBupati Gorontalo No. 198 Tahun 2006 tanggal 13 Januari 2006, sekitar bulanOktober 2007 atau setidaknya
    Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu terhadap dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.88/Pid/2011/PT.Gtlo, tanggal 29 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi,oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakanbersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi inidibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN
Putus : 14-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 14 Juli 2011 — SYAMSUL ARIFIN, S.HI
7012
  • SYAMSUL ARIFIN, S.HI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan tidak pidana Korupsimelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa dari s@gabep7dakwaan dan Tuntutanhukum atau setidak tidaknya melepas Terdakwa dari segalaTuntutan hukum :3.
    Bahwa dana ARINI ~~ sebanyak Rp.194.275.000, (seratussembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima riburupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi,diantaranya oleh Terdakwa sebanyak Rp.7.000.000, (tujuhjuta rupiah) dan selebihnya dipergunakan tidak sesuaidengan peruntukkannya oleh Achmad Ryadlus Sholihin,diantaranya diberikan pada seseorang bernama VICA yangmengaku sebgai Konsultan Program ARINI :Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaanberbentuk alternatif yaituKESATUMelanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31a2tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,atau :KEDUA : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001 jo pasal ao ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa karena dakwaan dalam bentukAlternatif, maka hanya memilih salah satu dari kedua dakwaantersebut untuk dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yangterdapat dalam persidangan, Majelis Hakim
    akan mempertimbangkandakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UUNo. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mana unsurunsurnya adalah3.
Register : 27-02-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 14 Maret 2017 — NURDIN anak dari IDOP
7947
  • 275.000.000.kondisi sebenarnya Pertanggungjawabanyang sesuai dengan 0, 150.613.000, 20.542.000, 171.155.000,kondisi sebenarnya Jumlah Kerugian 11.000.000, 90.875.000, 1.970.000, 103.845.000,Keuangan Negara Yang terdiri dari :Pengeluaran yang 0, 61.875.000, 0, 61.875.000,tidak sesuai ketentuan/ peruntukannya Pertanggungjawabanyang tidak sesuai 11.000.000, 29.000.000, 1.970.000, 41.970.000,dengan kondisi yangsebenarnya Perbuatan terdakwa Nurdin Anak dari IDOP sebagaimana diatur dan diancampidana pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentangPUTUSAN NOMOR : 3/Pid.SusTPkK/2017/PT.
    Menyatakan terdakwa NURDIN Anak Dari IDOP tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadi maksud dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair kami
    mengelola dana PAMSIMAS' dan membuatpertanggungjawaban serta pengeluaran dana yang tidak sesuai ketentuan.e Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp. 38.500.000, (tigapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kerugian Negara;Menimbang, bahwa disebabkan oleh faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tersusun secarasubsidiaritas sebagai berikut :Primair : karena melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidanasebagaimana ditentukan dalam pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair : karena melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidanasebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) buruf b UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang
Upload : 28-10-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PT BTN
Nama lengkap : ABDUROHIM KEMED BUGIS; Tempat lahir : Jayapura; Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 2 September 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Jalan Sedap Malam II/99 RT 04 RW 07 Nusa Jaya Karawaci Tangerang Kampung Serdang Kulon RT 11 RW 03 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta (Petugas Pengantar di kantor Pos cabang Cikupa);
7031
  • Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2016/PT.BTNmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 531.600.000, (limaratus tiga puluh satu jutaenamratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiketentuan pasal 2 ayat (1) Jo.
    2 ayat (1) Jo.
    2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.
    2 ayat(1) Jo.
Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1149 K/PID.SUS/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — Suparman,S.Pd
6234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1149 K/PID.SUS/2015sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriStabat tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SUPARMAN, S.Pd. telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasamamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.
Register : 24-02-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.TPK/2017/PT BJM
Tanggal 14 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ANAK AGUNG MD SUARJA TEJA BUANA, SH
Terbanding/Terdakwa : NURDIN Anak dari IDOP
16235
  • 275.000.000,kondisi sebenarnya Pertanggungjawaban yang sesuai dengan 0, 150.613.000, 20.542.000, 171.155.000,kondisi sebenarnyaJumlah Kerugian 11.000.000, 90.875.000, 1.970.000, 103.845.000,Keuangan Negara Yang terdiri dari :Pengeluaran yang 0, 61.875.000, 0, 61.875.000,tidak sesuai ketentuan/ peruntukannya Pertanggungjawaban yang tidak sesuai 11.000.000, 29.000.000, 1.970.000, 41.970.000,dengan kondisi yangsebenarnya Perbuatan terdakwa Nurdin Anak dari IDOP sebagaimana diatur dan diancampidana pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTidak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.
    Menyatakan terdakwa NURDIN Anak Dari IDOP tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadi maksud dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair kami
    mengelola dana PAMSIMAS' dan membuatpertanggungjawaban serta pengeluaran dana yang tidak sesuai ketentuan.e Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp. 38.500.000, (tigapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kerugian Negara;Menimbang, bahwa disebabkan oleh faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tersusun secarasubsidiaritas sebagai berikut :Primair : karena melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidanasebagaimana ditentukan dalam pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair : karena melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidanasebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) buruf b UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang
Register : 06-11-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 31/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 4 Desember 2014 — Pembanding/Terdakwa : ERMEYDA CH, SE Binti Alm. M. RUSLI Diwakili Oleh : Mohd. SYafi'i Saragih, SH
Pembanding/Jaksa Penuntut : T. Davindra, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : T. Davindra, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Nurhalma, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Sri Wahyuni, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Abdullah, SH
10453
  • TindakPidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah pada Akademi FarmasiAceh yang bersumber dari APBA TA 2012 diperoleh hasilpenghitungan kerugian Negara sebesar Rp. 700.000.000, (tujuhratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a Jumlah Dana Hibah yang diterima AkademiFarmasi Aceh Rp700.000.000, b Pengeluaran Dana Hibah yang dapatdipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan Rp. 0pemberian hibah c Kerugian Keuangan Negara (ab) Rp.700.000.000, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,bAyat (2),(3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangudangNomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidan;SUBSIDAIR :Hal 14 dari Hal 39 Putusan No. 31 /Pid.
    Rusli telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undangundang Nomor 31 tahun1999 yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraselama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalanitahanan
    perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim PengadilanTinggi akan mengurangi hukuman pidana dan denda yang dijatuhkankepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalamtahanan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusandibawah ini ;Memperhatikan Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, bayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas Undangudang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undangundang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan
Putus : 31-10-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2014/PT.TTE
Tanggal 31 Oktober 2014 — ABDUL RASYID SALASA, SH. bin ABDULLAH SALASA
9147
  • /.TER/06/2008tanggal 23 Junil 2008 telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara lebih kurang sebesar Rp.936.696.841, (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilanpuluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp.936.524.841, (Sembilan ratus tiga puluh enam jutalima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah); Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SSUUEESIDDLAIPR fm a Bahwa terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH Bin Abdulah Salasa selakuBendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun2007 pada waktu bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007,bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate , atau setidaktidaknya di tempattempat tertentu yang masih termasuk daerah hukumPengadilan
    Bin ABDULLAHSALASA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundangnomor 3itahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan perta primer ; 2.
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan diperbaruhi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.
Register : 26-04-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN
Tanggal 12 Mei 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
47452
  • ., tanggal 8 Maret 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

    1. Menyatakan Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) ) huruf b Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang