Masalah penyertaan (deelneming) dibah as olehProf.

bin Wahidudin, sebagai adik kandung Pemohon, dan Nindika Pratiwibinti al Aman Nompi sebagai keponakan Pemohon dan Firdaus bin Sukardisemuanya telah dewasa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 R.Bg danmeskipun dua orang saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon,karena perkara a quo perceraian yang didasarkan alasan adanya perselisihan danpertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dibah

sebagaimanadisampaikannya di atas;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat Rekonvensi jugamenanggapinya secara tertulis yaitu mohon agar menghukum PemohonKonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini maka majelishakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinanmaka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan telah dibah

melanggar Kesatu : Pasal 93 ayat(2) Jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, atau Kedua : Pasal 85 Jo Pasal 9 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004sebagaimana yang telah dibah

Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan alternatife, maka Majelis Hakim akan memilh dakwaan yangpaling sesuai dengan faktafakta hukum tersebut yakni dakwaan KESATU yaitu Pasal93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dibah

Dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensimengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatanRekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selaindan selebihnya;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan telah dibah untuk kedua

PenggugatRekonvensi yang merupakan mantan isterinya, patut untuk ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapatdikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan telah dibah

.= DIBAH (anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).= H. ISOH (anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh jutalima ratus ribu rupiah).= IPIN (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).Bahwa setelah saya menyerahkan uang ke para anggota kemudiansesual kesepakatan pada tanggal 13 Desember 2010 para anggotauntuk rusak berat memberikan Rp. 2.000.000, (tahap pertama) kepadatim pendamping.b.

NURHAYATI (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).ALI (ANGGOTA Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).SUHERLAN (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah).HAKIM (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).ASEP SAMSUL BAHRI (anggota Pokmas) sebesar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).HARJUN (anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh jutalima ratus ribu rupiah).DIBAH

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi/ PenggugatRekonvensi juga menanggapinya secara tertulis yaitu mohon agarmembebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku maka majelis hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinanmaka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan telah dibah

.> DIBAH (anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).> H. ISOH (anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh jutalima ratus ribu rupiah).> IPIN (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).Bahwa setelah saya menyerahkan uang ke para anggotakemudian sesuai kesepakatan pada tanggal 13 Desember 2010para anggota untuk rusak berat memberikan Rp. 2.000.000,(tahap pertama) kepada tim pendamping.b.

NURHAYATI (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).ALI (ANGGOTA Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).SUHERLAN (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh jutalima ratus ribu rupiah).HAKIM (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).ASEP SAMSUL BAHRI (anggota Pokmas) sebesar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).HARJUN (anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh jutalima ratus ribu rupiah).60 DIBAH

NURHAYATI (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah).> ALI (ANGGOTA Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratusribu rupiah).88SUHERLAN (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).HAKIM (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratusribu rupiah).ASEP SAMSUL BAHRI (anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).HARJUN (anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).DIBAH

NURHAYATI (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah).ALI (ANGGOTA Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratusribu rupiah).SUHERLAN (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).HAKIM (Anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratusribu rupiah).ASEP SAMSUL BAHRI (anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).HARJUN (anggota Pokmas) sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta limaratus ribu rupiah).DIBAH

Nur Ismawati binti Ismail,keponakan Pemohon, dan Abdul Kadir Lamarotja bin Lamarotja, tetanggaHalaman 30 dari 44 putusan NomorPemohon, semuanya telah dewasa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184R.Bg dan meskipun saksi Idris Matu ada hubungan kekeluargaan denganPemohon, karena perkara a quo perceraian yang didasarkan alasan adanyaperselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan dibah

Pertamina sudahmembentuk APMS (agen premium minyak solar) untuk mengakomodirmasyarakat yang berada diwilayah terpencil;Bahwa BBM jenis solar dan premium yang ada di SPBU No.74.946.22adalah BBM bersubsidi dan berdasarkan Perpres No.71 ahun 2005dan diubah dengan Perpres No.45 tahun 2009 tentang penyediaandan pendistribusian jenis bahan bakar tertentu serta Perpres No.55tahun 2005 dan dibah dengan Perpres No.9 tahun 2006 tentang hargajual eceran BBM dalam negeri hanya diepruntukkan untuk kebutuhankendaraan

Surat Keterangan tertanggal 10 Juni 2009 yangditanda tangani Ketua Dewan Stasi GerejaKatolik Bah Gunung sesuai dengan permintaanMinar Tambunan diperuntukkan untuk membelilahan yang dikelola Katolik di Jambi, bukanuntuk di pergunakan sebagai bukti surat dalamperkara;Setelah kami, selaku Ketua Dewan Stasi gerejakatolik Bah Gunung memeriksa kembali arsip/pertinggal Surat perkawinan antara JahuriaTurnip dengan Minar Tambunan tertanggal 7Mei 1965, baik arsip di Stasi Gereja Katolik diBah Gunung maupun

dilaksanakansesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yangberitikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembelilelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum ; Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut jelasjelas telah dilaksanakansesuai dengan peraturan lelang, sebagaimana yang tertuang dalam LembaranNegara Tahun 1908 Nomor: 189 yang bersambung dengan Lembaran Negara Tahun1940 Nomor: 56. sebagaimana telah beberapa kali dibah

terakhir kali menggunakan atau menghisap narkotika Sabuterakhir kali pada Sabtu tanggal 18 April 2020 Sekitar pukul 14.00 Wib didalam rumah Muhammad Habibi Alias Habib;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan keterangan saksi dan tidak keberan atas keterangan saksitersebutBahwa terdakwa mengerti kenapa dihadapkan pada persidangan ini terkaitpenangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan Polisi pada hari Jumattanggal 17 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di halaman Rumah terdakwa diBah

SebagaiKepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaandan Pariwisata dan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)pada Tahun Anggaran 2012.Selaku PPTK berpedoman pada Pasal 12 Permendagri No. 13Tahun 2006 Sebagaimana ditambah dan dibah dengan PermendagriNomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yangmencakup antara lain :e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,e Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dane Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Sedangkan

AMRI SIREGAR untuk dan atas nama PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) berkedudukan diBah Jambi, atas tanah seluas 6.385 Ha. terletakdi Desa Dolok Sinumbah, Kecamatan Huta Bayu Raja,Kabupaten Simalungun , Propinsi Sumatera Utara,selanjutnya diberi tanda ( Bukti T. 2) ;. Foto copy Surat dari PT. Perkebunan Nusantara IV( Persero ) tanggal 30 Nopember 2001Nomor : 04.14/X/154b/X1/2001, Hal Permohonan HGUPTPN IV Kebun Dolok Sinumbah, selanjutnya diberitanda ( Bukti T. 3) ;.

JabatanJabatan Struktural sebagaimana telah dibah dengan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2002 sebagaimana telah dielaskan diatas.Bertentangan dengan Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Berta Pasal 30sebagaimana dikutip dari Surat Edaran Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor K2630/V.2011/99 Tanggal 20 Juli 2012antara lain ditentukan bahwa:1) Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian

Dengandemikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut mutah patutdikabulkan sebagian ;Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentangpemotongan gaji Tergugat Rekonvensi, 1/4 untuk anak, majelis menilai gugatanPenggugat Rekonvensi tersebut bukan merupakan kewenangan PengadilanAgama, maka sesuai maksud UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah dibah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,gugatan

/No. 1037/Pdt.G/2017/A CkrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.