Ditemukan 794 data
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1719 K/Pdt/2005e Alinea 5 "menimbang bahwa menggaris bawahi kalimat "HANYADAPAT" menurut Majelis Hakim sifatnya kalimat tersebut haruslahdiartikan sebagai suatu keharusan (imperative) dan bukan fakultatif".Bahwa sebagaimana diuraikan dalam butirbutir memori kasasi di atas,bahwa pengertian dari kalimat "bagi debitur yang melunasi secaraangsuran namun tidak mampu melunasi pinjamannya s/d 29 Januari 2003diberikan perpanjangan waktu s/d Juli 2004" sebagaimana diatur dalamPasal 6 ayat 1 butir b Keppres
17 — 4
Dalam penjelasan umumUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 angka 7 alinia 2 menggaris bawahiUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan antaralain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya,kemudian dijelaskan pada alinia 3 bahwa dalam Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tersebut dalam Undang Undang ini ditentukan untuk melindungiisterl maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yangmewilayahi tempat tinggal isteri.
183 — 42
Bahwa penolakanTergugat didasarkan kepada fakta bahwa pada tanggal 7 dan 8 Juli 2014,Terqugat masuk kerja seperti biasa. hal ini diakui sendiri oleh Penggugat dalamdalil gugatannya pada angka 1 yang menyatakan bahwa : Tidak melakukanaktifitas kerja (tidak terlihat ditempat kerja) tanoa alasan mulai masuk hinggapulang pada tanggal 01,07,08.10.11.12. 14, 15, 16 Juli 2014.Dengan menggaris bawahi makna kalimat "Tidak melakukan aktifitas kerja(tidak terlinat ditempat kerja)" Penggugat mengakui bahwa Tergugat
Hj. RATNA AMBON SUSILAWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
153 — 82
Penggugat menggaris bawahi kalimat Keputusan Bersamaini berlaku seiak ditanda tanaani. artinya Surat Keputusan bersamatersebut dinyatakan berlaku pada saat ditanda tangani yaitu padatanggal 13 September 2018 dan keberlakuan Surat KeputusanBersama tersebut berlaku kedepan bukan berlaku ke belakang atausurut;Bahwa didalam hukum administrasi negara ada dikenal Asas NonRektroaktf yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatuundangundang.
53 — 64
Terbukti secaralogis hampir seluruh dalil posita gugatan Penggugat mencantumkanTergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, TurutTergugat III dalam satu dalil atau posita gugatan tanpa mengkualifisierkedudukan masingmasing pihak terhadap peristiwa atau fakta yangdijadikan posita gugatan tersebut.34.Bahwa Tergugat danTergugat II perlu menggaris bawahi dalam suratgugat Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi kepadaTergugat dan Tergugat Il adalah sangat mengadaada atau salahalamat
PT Artha Prima Finance
Tergugat:
1.Ida Bagus Made Marta Susila
2.Ni Kadek Yudiani
80 — 46
57 halaman Putusan nomor 967/Pdt.G/2017/PN DpsMenimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 16 yakni agarPutusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun ada bantahan (Verzet)Banding atau Kasasi (Uit voerbaar bijvoorad) dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap putusan Serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad)telah diatur pelaksanaannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI(SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan serta merta;Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran tersebut menggaris
72 — 10
Sungguhsuatu arogansi yang luar biasa;Namun patutlah kita menggaris bawahi, bahwa segala yang diuraikan dalamJawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun tidak disanggaholeh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah merupakan faktahukum di persidangan ini yang kebenarannya bersifat mutlak dan takterbantahkan, sehingga wajib menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara aquo;Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,Yang
48 — 24
Bahwa sesuai surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal1141986, No.W7.Dc.Ht.180/85.Eks.1404/IV.1986.01, tentang PelaksanaanSita Eksekusi berdasarkan Ketetapan No.180/85 Eks yangintinyamenyatakan : Bahwa dengan menggaris bawahi petunjuk dari Mahkamah Agung RI,Eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.116/1982PDT.G tanggal 6121982, jo.No.395/1983/P.T.Perdata, tanggal2571983, jo.No.143 K/Pdt/1984, tanggal 2351985, harus dianggaptelah selesai ;Dengan demikian terhadap perkara
364 — 153
pada lokasi/blok atau persil tersebut adalah milik Kasamahdan bukan milik Wayan Jati atau juga bukan milik ahli waris Wayan Jati yaituImanuel Agung Suryanto, Rut Yulia Dwi Lestari, Daniel Bayu PermanaHalaman 45 Putusan No. 447/Pdt.Bth/2016/PN.Sbysebagaimana di sebutkan dalam bukti P1 (Keterangan Waris) dan P3(peralihan hak) maupun P4 (catatan buku C) tidak benar oleh karenanyapenetapan tersebut cacat hukum dan tidak memiliki Kekuatan hukum ;Jika mencermati dalil/alasan di atas, Pihak Terlawan Ill menggaris
46 — 28
Bahwa dalil gugatan para penggugat no. 5 tidak berdasar hukumdan sangatlah mengada ada.Bahwa para tergugat menggaris bawahi mohon Kepada Majelis Hakimyang memerikasa dan menyidangkan perkara ini bisa kita sama samamelihat bagaimana para penggugat tidak bisa menutupi kelemahannya,Hlm 51 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.
153 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dikaji dari perspektif dan optic praktik peradilan Indonesia dengantolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 padapokoknya ada menggaris: "adalah hak dari penggugat untuk menentukansiap siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pidak dalam perkara":iil.
70 — 30
NUNUKAN JAYA LESTARI,Perseroan Terbatas, beralamat di Sel Menggaris,RT. 11, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Nunukan,Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu SARTONO,Halaman3dari77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMRS.H.M.H, GADING SANYJAYA, S.H, TIMOTHYINKIRWANG, S.H dan HENDRA MARANATHASILALAHI, S.H, Advokad/Pengacara pada KantorHukum HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS,beralamat kantor di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 41,Jalan Jendral Sudirman, Kav. 1, Jakarta 10220berdasarkan
JONES BOBILANGO A.Md
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
118 — 79
Penggugat menggaris bawahi kalimat Keputusan Bersama iniberlaku sejak ditanda tangani, artinya Surat Keputusan bersama tersebutdinyatakan berlaku pada saat ditanda tangani dan keberlakuan SuratKeputusan Bersama tersebut berlaku kedepan bukan berlaku kebelakang atau surut;Halaman 20 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.ABN29.Bahwa dalam hukum ada dikenal asas non rektroaktif yaitu asas yangmelarang keberlakuan surut dari suatu undangundang.
171 — 54
Penggugat tidak langsung didebet menjadi uang perlunasan hutang Tergugat I,II dan III maka dari itu pembelimempunyai itikad buruklihat Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Perkara No.3337K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993 yang menggaris bawahi : seseorangpembeli tanah yang mengetahui bahwa tanah yang dibelinya masih dalam jaminanhutang Bank dari penjualnya, maka pembeli ini mempunyai itikad buruk yang akanmerugikan kredituer dalam hutang piutang tersebut.
103 — 24
;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh para saksi danTerdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barangbukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannyadengan Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi PenasihatHukum Terdakwa, terlebin dahulu Majelis Hakim menggaris
menandatangani SKTJM (Surat KeteranganTanggungjawab Mutlak pada Agustus 2009; Bahwa Terdakwa telah melakukan penyetoran TGR ke Rekening Kas Daerahmelalui Bank BRI Rek No. 002701000175300 pada tanggal 24 September2014 sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannyadengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi PenasihatHukum Terdakwa, terlebin dahulu Majelis menggaris
121 — 53
SUSI MIATI hingga Terbitnya Sertifikat di depan Persidangan Perkara ini;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Jo PP Nomor: 27 Tahun1997 Jo Undang Undang Pokok Agraria Nomor: Tahun 1960 pasal 23, 32, danpasal 38 menggaris bawahi.
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Telah terjadi kekeliruan yang nyata dari Hakim dalam penerapanhukum, dalam hal ini Putusan Judex Facti (Pengadilan NegeriPayakumbuh dan Pengadilan Tinggi Padang) yang dikuatkan olehMahkamah Agung, dalam pertimbangan hukumnya :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkanpertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bahwameskipun Majelis Hakim telah mengesampingkan PP No.110 Tahun 2000bukan berarti Tahun 20012002 itu tidak terjadi penyimpangan Menimbang, menggaris bawahi Putusan
PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO
Tergugat:
1.PT. EXPEDITORS INDONESIA
2.EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCORPORATED
211 — 146
Saya menggaris bawahi perkataan Pak Hakim Ketuapandangan teoritis saya secara netral tidak melihatkasus per kasus, di dalam PT, Pemegang SahamMayoritas dan Minoritas bukan jarang terjadi tetapibiasa terjadi, Minoritas memang menurut UU PT yatetap minoritas jadi tidak ada lalu minoritas dirugikan;Kalau tidak pernah diketahui Keuntungan berapa, membagi keuntungan dan dividenbagaimana ?
SARTJE PATTINAYA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
164 — 63
Penggugat menggaris bawahi kalimat Keputusan BersamaHalaman 19 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABNiniberlakusejak ditanda tangani, artinya Surat Keputusan bersamatersebut dinyatakan berlaku pada saat ditanda tangani dan keberlakuanSurat Keputusan Bersama tersebut berlaku kedepan bukan berlaku kebelakang atau surut;Bahwa dalam hukum ada dikenal asas non rektroaktif yaitu asas yangmelarang keberlakuan surut dari suatu undangundang.
I Nengah Sadia
Tergugat:
I Ketut Rapi
31 — 18
Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi angka 11, yakni Menyatakan hukum agar putusan perkara ini dapatdijalankan terlebin dahulu, walaupun pihak Tergugat ada melakukan upayahukum verset/banding/kasasi, dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap putusan Serta merta (uitvoerbaarbijvoorraad) telan diatur pelaksanaannya berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung RI (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan serta merta;Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran tersebut menggaris