Ditemukan 913 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natuna natural nabire natara nahuri natura naturi
Pengadilan PN RANAI Pidana Umum
Register : 12-01-2024 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PN RANAI Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn
Tanggal 1 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD SAID LUBIS, S.H.
2.Hotma Tarulina, S.H.
3.Yudha Kurniawan, S.H.
Terdakwa:
NATALIA Binti ARFANDI
36 — 16
  • merk PINK FLASH;
  • 1 (satu) buah Lipstik merk SHANNEN;
  • 1 (satu) buah Lipstik merk HANASUI;
  • 1 (satu) buah Lipstik merk IMPLORA;
  • 1 (satu) buah Lipstik merk HASAYA GIRL;
  • 1 (satu) buah Lipstik merk REVLON;
  • 1 (satu) buah Eyeliner merk AIGNER;
  • 1 (satu) buah Mascara merk DNM BEAUTY;
  • 1 (satu) buah Sunscreen Gel merk AZARINE;
  • 1 (satu) buah Eyeliner merk Make Over HYPERBLACK;
  • 1 (satu) buah Aloe Vera 92% merk NATURE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Desain Industri
Putus : 21-07-2010 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/Pdt.Sus/2010
Tanggal 21 Juli 2010 — HERMAN W.G.M. NOOIJEN vs DR H. CAHYOKO BAHAR SARJITO
170 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • "if,however, the disclosure involves anything in the nature of commercialdealing, then prima facie it will not be considered confidential and willamount to publication.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 84/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat:
RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM, MM
Tergugat:
Bupati Tapanuli Utara
178 — 156
  • Hal ini disebabkan nature dari hukum materiil pidana yang bersifatpribadi. Jika Pegawai Negeri menjadi pengacara bagi orang yang terkenapidana, maka Pegawai Negeri tersebut bertindak atas nama pribadi danmenjadi kuasa dari orang tersebut. Hal ini tidak diperbolehkan olehUndangUndang Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokattidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara(Pasal 3 UU Advokat).14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 15-11-2016 — Upload : 23-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/PID/2016
Tanggal 15 Nopember 2016 — NY. DRA. TITIN NURBAINI, S.AG., M.M vs 1. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 2. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 3. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT, 4. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT
239 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:Pasal 14 angka 3 hufuf a (mengenai hak yang dilanggar):in the determination of any criminal charge against him, everyoneshall been titled to the following minimum guarantees, in fullequality:a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him;Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:a)Untuk
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN DOMPU Nomor 39/Pid.B/LH/2020/PN Dpu
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H
Terdakwa:
RAHMAT ARDIANSYAH
386 — 58
  • untukperubahan apendix dan II pada COP 17 mengulas antara lain:1.bahwa tingginya permintaan jenis kayu sonokeling terutama yangdigunakan dalam industri mebel di China telah menyebabkanterjadinya perdagangan untuk jenis kayu sonokeling meningkatsecara signifikan sehingga adanya kekawatiran negara negara diafrika dan amerika latin terhadap kelestarian jenis kayu sonokelingapabila peredarannya tidak dikendalikan ;Status jenis kayu sonokeling (D.latifolia) menurut IUCN (International Union for Conservation of Nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 30-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RANTAU SINAR KARSA
150 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • integrated)maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated);. bahwa telah sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangundangPajak Pertambahan Nilai, sehingga tercipta adanya keadilan pembebananpajak;Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas PajakMasukan sebesar Rp 1.018.223.222 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.bahwa Nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITRA UNGGUL PUSAKA;
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagaibahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagaihasil akhir pabrikasi;2. TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkanseluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkanCPO;3. Hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakanHalaman 6 dari 44 Halaman.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT TUN KIP
Register : 18-05-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 18 September 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL X PT PERTAMINA ( PERSERO )
306 — 79
  • Bantuan Peiestarian Alam, 871.675 636.644.500 Nature Rupiah 000 Conservationaid, RupiahBUMN Peduli, Rupiah 5.500.000. 14.477.040.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 701 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RANTAU SINAR KARSA;
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terpadu (integrated)maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated);Bahwa telah sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equaltreatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tercipta adanyakeadilan pembebanan pajak;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atasPajak Masukan sebesar Rp3.476.241 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 234/Pid.Sus/LH/2018/PN Bgr
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
IDA RAHAYU ARIYANTI, SH
Terdakwa:
Asep Abdull Faqih Bin Abdul Qodir Fadilah
455 — 46
  • Sus/LH/2018/PN Bgr(International Union for Concenvation of Nature) / Lembaga KonservasiDunia.Bahwa Ciriciri satwa malumalu atau kukang (Nycticebus Coucang) adalah :memiliki trisula atau spot seperti garpu di kepala dengan warna gelap ataucokelat kehitaman; memiliki garis punggung berwarna gelap atau cokeletkehitaman; memiliki rambut tubuh bervariasi dari abuabu sampai cokelatkemerahan; mempunyai tapetum di mata yang memancarkab cahaya dimalam hari sebagai hewan malam; memiliki dua pasang kaki dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-08-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185/B/PK/PJK/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING,
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 185/B/PK/PJK/2011terminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para abhiperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community", DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-09-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1568/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT INDO CREATIVE MEBEL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
112 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian elemen yang melekatmengandung makna perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkankeadilan yang sama di depan hukum;20.Bahwa menurut pendapat Adam Smith seorang ahli Ekonomi dalambukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealthof Nations, berpendapatan dalam pemungutan pajak dikenal juga asaskesamaan (equality) yaitu suatu negara tidak diperbolehkan melakukanHalaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 1568/B/PK/PJK/201721.22.23.diskriminasi di antara sesama
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 16-12-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn
Tanggal 30 Desember 2020 — Pemohon:
IDIL FITRI
Termohon:
PT KNN KONSTRUKSI INDONESIA
87 — 18
  • Pendapat: Seharusnya yang dapat memohonkan Pailit adalah Kreditor yanghutangnya sudah jatuh waktu.Bahwa meskipun ketentuan dalam Poin ke1 dalam Kategori Kepailitan danPKPU dalam bagian Rapat Kamar Perdata Khusus dalam SEMA 7/2012ialahn mengatur mengenai perkara pailit, menurut hemat Termohon PKPUketentuan demikian juga relevan untuk diterapbkan dalam perkara PKPUsecara mutatis mutandis mengingat identiknya nature dari pengaturanHalaman 16 dari 39 halaman Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.Sus.PKPU/2020
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 20-05-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 53/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 9 Oktober 2013 — Ny. ANDRIANA MARIA, Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG dan HERAWAN KOSWARA
141 — 40
  • Sifat dan ketetapanketetapan yang dilawan (la nature de L'acteattaque).b. Kualitas dan Pemohon/Penggugat (la qualite du reque 'rant).c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (la forme et les delaisdu recours).d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Januari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahllperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the case ofvalue Added Tax in The European Community, DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7 ;Basically it means that the intrinsic nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-04-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 B/PK/PJK/2012
Tanggal 27 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. VILLIGER TOBACCO INDONESIA;
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 232/B/PK/PJK/2012Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community", DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple in determining its consequences and not just the lebel, or thename of a tax."Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. RANTAU SINAR KARSA
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (integrated)maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integratea);Bahwa telah sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equaltreatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1)Undangundang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tercipta adanyakeadilan pembebanan pajak;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atasPajak Masukan sebesar Rp 75.114.703 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK AGRONIAGA
57 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • It should therefore be confined toactivities of this nature and not be imposed on otheractivities, such as the personal hobbies of an individual,gifts made for personal reasons, or charitable activitieswith no business or commercial content;bahwa PPN adalah pajak atas penyerahan yang dibuatdalam rangka kegiatan ekonomi, atau, dengan kata lain,sebagai bagian dari sebuah bisnis.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI;
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE90/PJ/2011, menegaskan kembali bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPNyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPNsebagaimana diatur dalam PMK78/PMK.03/2010 Juncto KMK575/KMK.04/2000;Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas pajakmasukan sebesar Rp608.866.255,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 18-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT, TBK
267 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For the purposes of this Agreement, the term "resident of one of the twoStates" means any person who, under the law of that State, is liable totaxation therein by reason of his domicile, residence, place ofmanagementor any other criterion of a similar nature,2.