Ditemukan 7134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bendera banterang bendarana bendrong benprang bendrung binderang bentarang berperang benturang benwenang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 870/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
MARTINI LUISA Als Dr EVA
882 — 391
  • Hal ini juga berlaku pada KBLInya;Bahwa penjualan langsung memiliki ciriciri sebagai berikut, yaitu tanpa agendistribusi atau perantara;Bahwa perbedaan penjualan tanah melalui makelar dengan penjualanlangsung adalah orang yang menjual tanah tidak termasuk pelaku usaha,dimana pelaku usaha adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi secarateruS menerus dan benderang, artinya tidak ditutuptutupi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-03-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 3 Maret 2015 — PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL VS Sa’an Bin Timan , DKK
100 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perusahaan Tergugat karena secara nyatadan tegas para Penggugat tidak berkeinginan untuk bekerja diperusahaan Tergugat semenjak mogok kerja dilakukan sampaidikeluarkan panggilan dan Il untuk bekerja kembali di perusahaanTergugat ;e Berdasarkan analisa dan pertimbangan di atas, maka tidak beralasanhukum pula apabila Para Termohon Kasasi/semula para Penggugatdiberikan upah proses selama perselisihan ini dimajukan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas ABandung karena secara terang benderang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
373 — 216
  • Proline FinanceIndonesia (Tergugat II Intervensi) dan ahli waris dari Almarhum Lie Bok Soei (incasu Para Penggugat) (vide bukti P1=T1=T.II.Int4);Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telahdiuraikan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa menjadi terang benderang bahwaPara Penggugat yang merupakan ahli waris Lie Bok Soei memiliki hubungan hukumdengan surat keputusan objektum litis kecuali Penggugat II atas nama DAMIRI H.SAJIM yang telah melepaskan haknya untuk menolak warisan dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
171 — 791 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disebabkanhakim telah mempertimbangkan suatu norma hukum yang secaraterang benderang bertentangan dengan kehendak pembentukundangundang yang terdapat dalam norma Pasal 263 ayat (1)KUHAP;Putusan yang mengakibatkan rumusan norma hukum yangsudah jelas, tuntas menjadi berubah atau norma yang sudahlimitatif menjadi bertambah.Sebagai contoh: Putusan Mahkamah Agung yang menerima danmembenarkan Permintaan Peninjauan Kembali Penuntut Umum,dengan pertimbangan hukum bahwa Penuntut Umum adalahpihak sebagaimana
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 04-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw
Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon:
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
315 — 210
  • kedua belahpihak misalnya anggota keluarga dipekerjakan sebagai karyawan diperusahaan tersebut ;Bahwa jika ketua pelaksana pengadaan tanah adalah sekaligus pihakyang menyatakan diri adalah pihak yang membutuhkan lahan makasecara normatif yuridis Pasal 53 PP 19 Tahun 2021 yakni ; 1.Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Menteri, 2.Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Kepala Kantor wilayah selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah ;Bahwa secara terang benderang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg.
Tanggal 9 Februari 2017 — Zulfikar Muharrami
847 — 343
  • saksi MerkiBakri, saksi Umar Usman untuk keperluan Bupati Banyuasin dan dalam kasusHalaman 140 dari 156 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN Plg.tersebut Terdakwa selalu menjadi sasaran (objek) untuk menyiapkan sejumlahuang setiap kali ada permintaan uang oleh Sutaryo untuk Kepentingan Bupati YanAnton Ferdian, sehingga menurut Majelis Hakim syarat untuk dijadikannya saksipelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dapat diberikan kepadaTerdakwa karena telah mengungkapkan kasus ini menjadi terang benderang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — Drs. UTAY SUHERMAN, M.Si Bin H.T. SURYANA
173 — 63
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya,karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berarti penghancuran hukum(interpretation cessat in Claris, interpretation est perversion) (Varia PeradilanNomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
93 — 26
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berartipenghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT MELISTA KARYA,, DKK
199 — 525 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • usaha;Bahwa dengan demikian Jjelas terbukti Judex Facti telah salah dalampertimbangan hukum yang fundamental tersebut sehingga sudah barangtentu pertimbangan hukumpertimbangan hukum selanjutnya menjadisalah dan tidak sesuai dengan hukum persaingan usaha;Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan pada kenyataannya dalamsetiap kasus tender yang ditangani oleh KPPU umumnya merupakanbukti persekongkolan secara diamdiam;Bahwa bukti persekongkolan pada perkara a quo, merupakan buktipersekongkolan yang terang benderang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1744 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Mursimin Bin M.Siam(T1),Dkk
117 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1744 K/PID.SUS/2015Walaupun kesaksiannya di sampaikan di bawah sumpahkarena menurut ilmu pembuktian alat bukti dan keterangansaksi tidak bisa berdiri sendiri antara satu dan lainnya, padakasus a quo sudah nyata dan terang benderang ditemui dipersidangan bahwasanya alat bukti surat yang dijadikandasar oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam melakukanpenyelidikan dan penyidikannya terakhir diketahui padasaat pemeriksaan di Pengadilan terbukti palsu dan hasilrekayasa ;Jadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 136/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Nopember 2015 — WAHYUDI ARIFIN Bin NARLI SUMANTRI
102 — 23
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 06-06-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 180/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 6 Juni 2018 — * Perdata - PT. KURNIA BASTEM MANDIRI X JON SUDIJONO, Dkk
237 — 267
  • Rejeki Kurnia Alamuntuk membuat pemeriksaan perkara menjadi terang benderang sudahdiwakili oleh Penggugat ; Bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan harus menarik Oyo Iskandarsebagai pihak dalam perkara a quo harus dikesampingkan dan ditolak,karena Para Penggugatselaku pihak yang dirugikan kepentingan hukumnyayang berhak menentukan siapasiapa saja pihakpihak yang menimbulkankerugian dengan melakukan perbuatan melawan hukum kepada ParaPenggugat adalah Para Tergugat I, Il, Ill dan IV; Bahwa selain hal
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu
Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P. -HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi. -SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi. -RACHMAD HIDAYAT, S.T. -ANETA FAHRIANA, S.E.
242 — 154
  • Bahwa berdasarkan uraian mengenai wewenang tersebut diatas itu, bahwaTerdakwa sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa dalam proyek jaringan listriktahun 2009 adalah telah sesuai menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinyaberdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, walaupun Terdakwa telahmengakui secara terang benderang adanya kealpaan dalam mengenaiKONSORSUIM, akan tetapi itu sudah dilemparkan kepada peserta lelang bahwadalam proyek
    atau anggaran dasar dari suatu badan hokum atau anggaran dasardari suatu badan hukum perdata ( PT, Koperasi atau Yayasan ).6Bahwa berdasarkan uraian mengenai wewenang tersebut diatas itu, bahwa Terdakwasebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa dalam proyek jaringan listrik tahun 2009 adalahtelah sesuai menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Keputusan PresidenNomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaPemerintah, walaupun Terdakwa telah mengakui secara terang benderang
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Smd
Tanggal 24 Maret 2015 — ENUNG KULSUM dkk sebagai Penggugat melawan SAMSUDIN ENCE dkk sebagai Tergugat
79 — 12
  • Meskipun demikian demimenghormati panggilan dari Pengadilan Negeri Sumedang, TergugatIll akan menghadiri persidangan dalam perkara ini sekaligus untukmenjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, sehingga menjaditerang benderang bagi semua pihak;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2316 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Februari 2013 — SUWARDI, S.Pd., S.D.
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Kelas A Padang halaman 140 sampai dengan halaman 143 ) ;Bahwa hal yang demikian tidaklah menjadi bahan pertimbanganoleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Padang yang mengadili dan memutus perkara ini;Bahwa sebagai Judex Facti dan Judex Juris Pengadilan Tinggidiwajibkan memberikan penilaian dan pertimbangan yang geargumeenterd atas dalildalil dari pihak yang bersangkutan, maka jelaslahsecara terang benderang
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
158 — 98
  • permendagrinomor 17 tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berkekuatan,kesimpulannya bahwa 2 (dua) permendagri sebagai remis crime dalamperistiwa ini tidak bersesuaian dengan hukum yang sejatinya; Bahwa Sebenarnya kita tahu bersama hanya kewenangan MajelisHakim yang bisa menilai bahwa surat dakwaan cacat hukum atau tidak,sebagai ahli hanya memberikan pandangan tentang kapan tidakterpenuhinya pasal 143 ayat (2) huruf b, dalam hukum pidana itu kitamengenal prinsip bahwa jika peraturan itu Sudah terang benderang
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Tergugat:
1.YAYASAN MASYHADUL QURAN
2.NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
3.Sdr. HENRY SIREGAR
4.Sdr. SOMADIKARYA
5.Sdr. HAJUDIN
Turut Tergugat:
1.Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
2.Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
3.Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
4.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
Intervensi:
Badan Intelejen Negara
100 — 69
  • sebagaimanadimaksud dalam gugatan intervensi adalah bukan merupakan tanahobyek sengketa dalam perkara asal, terlebih lagi bahwasebagaimana didalilkan sendiri oleh penggugat Intervensi bahwatanah tersebut selama ini telah dikuasai oleh Penggugat Intervensi,maka menjadi jelas dan terang benderang dengan digabungkan luastanah + 173.493 M? yang tidak jelas asal usul dan alas haknyatersebut ke dalam luasan tanah yang selama ini dikuasai olehPenggugat Intervensi yakni tanah seluas + 46.507 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-07-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2698 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Juli 2017 — Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM.
154 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termasuk upayaupaya membukakasus ini terang benderang di persidangan.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Adam Adrianus Salamahu, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
370 — 189
  • Freeport Indonesia) secara terang benderang melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat telahbertentangan dengan Prinsip Kepatuhan yang dijunjung Tinggi oleh PT.Halaman 84 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.SusPHI/2019/PN.JapFreeport Indonesia, dimana Tergugat bukan saja tidak melakukankepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan khususnya Pasal 164 ayat (3), yang mana Reorganisasididasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebas dari kewajibanbekerja
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-04-2017 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 209/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
658 — 2604
  • Tentang dalil butir No. 61 dan 62Bahwa Tergugat V Rekonpensi/Tergugat V Konpensi sangat keberatan danmenolak dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi oleh karena,sebagaimana telah didalilkan Tergugat V Rekonpensi/Tergugat V Konpensidalam jawabannya pada hal. 2 butir No. 2, telah menyatakan dengan tegasdan terang benderang, bahwa asal usul dan status objek tanah terperkaradimiliki NYOO SENG HOO adalah berdasarkan Surat Keputusan MenteriPertanian/Agraria No.