Ditemukan 7133 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
1041 — 1457
1041 — 1457
Namun apabiladigali lebin dalam, asas /ex specialis derogate legi generalis dapat menjawabanggapan ini;Menimbang, bahwa Undangundang TPPU adalah bersifat khusus yangakan mengesampingkan KUHAP yang bersifat umum.
Register : 31-01-2018 — Putus : 09-03-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG Tanggal 9 Maret 2018 — NICODEMUS REHABEAM TARI, ST.
131 — 55
131 — 55
Sehingga MahkamahAgung berpendapat Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2,dimana dalam hal ini berlaku adagium Lex Spescialis Derogate LegiGeneralis.
Register : 24-09-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 8 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
DWI NURHADI SETIAWAN Bin ASNAWI
147 — 54
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
DWI NURHADI SETIAWAN Bin ASNAWI
147 — 54
Sehingga dalam hal ini berlaku adagium Lex specialis derogate legigeneralis.
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 24 Februari 2016 — SUGIARTO PRAYITNO Alias DAUD Alias VIKTOR PURNOMO
131 — 124
131 — 124
S.Kom dalam posisi dan kedudukannya selaku Pejabat PembuatKomitmen Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor, sehingga perbuatanterdakwa tersebut terkait erat dengan perbuatan Maprih Unggul Purwanto selakuPPK oleh karena itu haruslah dipandang sebagai bagian dari penyalahgunaankewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukannya sebagaimana yang diatur secara khusus dalam rumusan pasal 3UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 sehingga sesuai denganasas lex specialis derogate
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 21 Maret 2017 — Drs. Balthasar Manek, MM
55 — 35
55 — 35
SehinggaMahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2.Sehingga dalam hal ini berlaku adagium Lex specialis derogate legi generalis.
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
207 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
207 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehubungan hal tersebutsesuai dengan dokrin yang berlaku universal yaitu undangundang yang bersifat khusus/istimewa seperti yangdicantumkan di atas tidak tunduk terhadap undangundangyang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis),artinya pengertian permufakatan jahat dimaksud didalamUndangUndang Korupsi berlaku atau dapat diterapkan secarakhusus ;Ditinjau dari ajaran ilmu pengetahuan atau doktrin,permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud Pasal 15UUPTK adalah merupakan "voltooid delict
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 8/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 21 Januari 2017 — Anton Setyawan alias Antonius Anton Setiawan alias Anton
75 — 36
75 — 36
SehinggaMahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2.Sehingga dalam hal ini berlaku adagium Lex specialis derogate legi generalis.
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
231 — 123
231 — 123
daerah yang substansinya bertentangan dan pihak yang dapat membatalkanuntuk Kabupaten/kota adalah Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk Produkhukum provinsi adalah menteri dalam Negeri, jadi diletakan satu tingkat keatas atauboleh langsung ketingkatan yang lainnya ;Bahwa Dalam produk hukum tidak semata mata seorang atau badan hukum ataukelompok menyatakan bahwa Produk Hukum Daerah tersebut salah, Pertama setiapperaturan itu harus memenuhi kriteria taat azas harus sesuai dengan azas lexsupriori derogate
Register : 10-01-2018 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG Tanggal 23 Februari 2018 — -. LEWI TANDI RURA, SE
120 — 96
120 — 96
Sehingga Mahkamah Agungberpendapat Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2,dimana dalam hal ini berlaku adagium Lex Spescialis Derogate LegiGeneralis.
Register : 20-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG Tanggal 7 Februari 2017 — drg. ELISABETH KAKA, M.M
100 — 621
100 — 621
Sehingga dalam hal iniberlaku adagium Lex specialis derogate legi generalis.
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 6 September 2018 — 1. Nama lengkap : JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 03 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Wolter Monginsdi Desa Lata RT.4 RW.02 Kec. Baguala Kota Ambon;
2. Jl. Cawang III RT.003RW.11 Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai BUMD PT Bank Maluku-Maluku Utara (Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi/PAPO)
233 — 187
233 — 187
Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentinganhukum berdasarkan preferensi Lex Specialis Derogate Legi Generali(Ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yangbersifat umum) Dasar Hukum UU Pidana Khusus dilihat dari hukumpidana adalah Pasal 103 KUHP.
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/PID.SUS/2015 Tanggal 26 Februari 2015 — MARKUS SURYAWAN, DKK
434 — 388 — Berkekuatan Hukum Tetap
434 — 388 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berarti UndangUndang PT.sesuai dengan asas lex specialis derogate lex generalis, yang berlaku bagi BUMNPersero. Dari sudut ketentuan perundangundangan, pengelolaan danpertanggungjawaban tersebut berbeda dengan APBN sebagai keuangan negara;Jika keuangan BUMN Persero adalah keuangan negara, bagaimana bila BUMN Perserotersebut sudah berbentuk Terbuka yang sahamsahamnya dimiliki oleh masyarakat,apakah kerugian BUMN tersebut dianggap sebagai kerugian negara ?
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Tanggal 3 September 2020 —
571 — 303
571 — 303
Apabilasanksi administrasi tidak memungkinkan perbuatan melawan hukum barukemudian diterapbkan sanksi pidana. hukum pidana disni sebagaipenguatan terhadap berlakunya hukum administrasi Bahwa di antara UU Perbankan dan UU OuJK disitu berlaku asas hukumLex Specialis Derogate Legi Generali yang bersifat sistematik, jadi secarasistematik bahwa yang dapat diberlakukan dalam hal bentuk penyidikanadalah ketentuan OJK; Bahwa dalam POJK nomor 22 tahun 2015, yang di dalamnya mengaturketentuan umum dalam peraturan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 K/PID.SUS/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — IDRIS ROLOBESSY, S.E;
233 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian pertimbangan hukum Judex Facti tingkatpertama diambil alin oleh Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon, sehinggapertimbangan hukumnya dan telah memutuskan perkara a quo.Dengan demikian terbukti jelas Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon telah dengansengaja turut terlibat melanggar Pasal 49 UndangUndang Nomor 21Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau tepatnya telahmelanggar asas hukum /ex specialis derogate
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
381 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
381 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepmenhut Nomor 151/KptslI/2003 memuat cacat substansikarena bertentangan dengan UndangUndang Nomor 22 tahun1999, PP Nomor 25 tahun 2000 dan PP Nomor 34 tahun2002,sehingga berdasarkan asas /ex superiori derogate legiinferiori, seharusnya tidak diikuti dan batal demi hukum.Bahwa dengan mendasarkan uraian diatas, dengan adanya Novumtersebut dan pendapat Hukum dari Ahli Prof. Dr. Zudan ArifFakrulloh,SH.
PerdaBahwa dengan demikian Kepmenhut Nomor 151/KptslI/2003 telahmemuat cacat substansi karena bertentangan dengan UndangUndangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 25Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan KewenanganPropinsi Sebagai Daerah Otonom dan PP Nomor 34 Tahun 2002Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sehinggaberdasarkan asas /ex superiori derogate legi inferiori seharusnya tidakdiikuti dan batal
telahDICABUT berdasarkan KEPMENHUT Nomor 32/KptsII/2003 Tanggal05 Februari 2003 serta Kepmenhut Nomor 151/KptsII/2003 telahmemuat cacat substansi karena bertentangan dengan UndangUndangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 25Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan KewenanganPropinsi Sebagai Daerah Otonom dan PP Nomor 34 Tahun 2002Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sehinggaberdasarkan asas /ex superiori derogate
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
163 — 166
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
163 — 166
Misal, lex spesialis derogate legi generalis yaituperaturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umumBahwa setiap peraturan perundangundangan setiap orang dianggap tahu.Hal 226 Put.
Register : 14-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
127 — 66
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
127 — 66
Undang undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dimana dakwaan Subsidiair lebin khusus karena subjek/pelaku yang dapatmelakukan perbuatan dengan cara keadaan tertentu yang dapat melakukanperbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu mempunyail kewenangan, dalamjabatan atau kedudukannya.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pasal 3tersebut, adalah kekhususan/pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) sehingga dalamhal, ini berlaku Adegium Lex Spesialis Derogate
Putus : 19-10-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG. Tanggal 19 Oktober 2016 — TUBAGUS CHAERI WARDANA Als WAWAN
438 — 697
438 — 697
Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya berarti telah melawan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanmerupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telahdiatur secara khusus dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, maka sesuai azas lexspecialis derogate legi generali, maka ketentuan
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
344 — 135
344 — 135
Tindak Pidana Khususmenyimpang dari Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal.Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukumberdasarkan preferensi Lex Specialis Derogate Legi Generali(Ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuanyang bersifat umum) Dasar Hukum UU Pidana Khusus dilihat darihukum pidana adalah Pasal 103 KUHP.
Register : 17-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN RANAI Nomor 12/PID.SUS/PRK/2014/PN.RNI Tanggal 28 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.IZHAR, SH.
3.EDI SUTOMO, S.H
4.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
Terdakwa:
TRAN NHO
113 — 0
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.IZHAR, SH.
3.EDI SUTOMO, S.H
4.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
Terdakwa:
TRAN NHO
113 — 0
/p>
Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran yang di dakwakan kepadanya, maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tetang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bersifat khusus diluar KUHP sehingga berlaku prinsip Lex Specialist Derogate