Ditemukan 7256 data
Terbanding/Terdakwa : TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO ALM
216 — 152
sehingga jelas unsurunsur daripasal 2 Undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut, dan menurut ketentuanpasal 48 ayat 1 Undang Nomor 21 tahun 2007 menyebutkan Setiapkorban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya memperolehrestitusi.Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat MajelisHakim tersebut karena Majelis Hakim tidak memiliki dasar dan menyalahiketentuan, karena apabila Majelis Hakim membaca secara cermat baikterhadap isi pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor21
2490 — 3239
POKOK PERMOHONANMemperhatikan gugatan Penggugat Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plktanggal 16 Agustus 2016 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan NegeriPalangkaraya di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Jalan Diponegoro Nomor21, Palangkaraya sebagai berikut:a. Bahwa PARA TERGUGAT selama bencana kabut asap belumbekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan PeraturanPerundangundangan baik pada masa pra, kejadian dan pascakebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap.
107 — 44
Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesarRp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penesihat Hukumnya telahmengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk, tanggal 28 Nopember 2017 danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 28 Nopember 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bandingberdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk
DWI PRANOTO, SH
Terdakwa:
Drs.ICHWAN YUNUS.MM.,CA.,CPA
86 — 31
90 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl Mewakili Daerahnya didalam dan diluar Pengadilan, dan dapatmenunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya Ssesuai dengan PeraturanPerundangundangan ; Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturanperudangundangan;Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko ada dana BantuanKhusus, dan benar Terdakwa ada menggunakan dana Bantuan Khusustersebut, berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Jo PermendagriNomor 57 tahun 2009 jo Permendagri Nomor21
58 — 15
;e Bahwa BeritaBerita Acara Bencana Alam tersebut tidak dapat dibenarkankarena tidak melalui prosedur yang seharusnya, sebab tidak ada Tim yangberkompeten yang melakukan survey lokasilokasi tersebut sehingga dapatdipertanggung jawabkan;e Bahwa sesuai dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor21 Tahun 2008 diputuskan berdasarkan SK yang menentukan adalah Bupati;e Bahwa khusus Abrasi Pantai pada Tahun 2012 secara khusus tidak adamengeluarkan status Bencana Alam;e Bahwa berdasarkan laporan
280 — 157
Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1)teKUHP dalam Dakwaan Pertama Dakwaan Penuntut Umum, yakni : Beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendirisehingga merupakan beberapa kejahatan , JUGA telah dapat terpenuhi danterbukti secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbanganhukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruhunsurunsur Pasal 4 Jo Pasal 48 UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 Tahun
74 — 38
10Oktober 2011, karena menunggu laporan SPJ Bosda Triwulan I Tahun2011 sehingga Dana Bosda Triwulan IT Tahun 2011 baru dicairkan Tanggal 10Oktober Tahun 2011 sedangkan Untuk Dana Bosda Triwulan II dan IV Tahun 2011baru dicairkan tanggal 13 Desember 2011.Bahwa SDN 001 Pulau Derawan Belum melaporkan SPJ Dana Bosda tahun 2011 TriwulanII dan III, namun karena saat itu dia akhir tahun yang apabila Dana Bosda tidak disalurkanakan dikembalikan ke kas daerah maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
76 — 12
SAGIYO HADI SUMARTO BIN HADISUMARTO (Alm) selaku Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa TrimulyoKecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Camat Jetis Kabupaten Daerah Tingkat Il Bantul Nomor21/KPTS/CMT/JTS/1993.Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Camat JetisKabupaten Daerah Tingkat Il Bantul Nomor : 21/KPTS/CMT/JTS/1993 tanggal 9Oktober 1993, terdakwa H.
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SBin SENDANG, MUHAMMAD NASIR tidak sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolahanKeuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih serta tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pejabat
86 — 23
/03/I/PK/2011 tanggal 07 Maret 2011;RPK Nomor : 004/03/I/PK/2011 tanggal 07 Maret 2011;:005/03/I/PK/2011 tanggal 08 Maret 2011;:009/03/I/PK/2011 tanggal 10 Maret 2011;:010/03/I/PK/2011 tanggal 11 Maret 2011;:011/03/I/PK/2011 tanggal 11 Maret 2011;:017/03/I/PK/2011 tanggal 15 Maret 2011;Halaman 13 dari 164 Putusan Nomor 132/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg8) RPK Nomor9) RPK Nomor10)RPK Nomor11)RPK Nomor12)RPK Nomor13)RPK Nomor14) RPK Nomor15)RPK Nomor16)RPK Nomor17)RPK Nomor18)RPK Nomor19)RPK Nomor20) RPK Nomor21
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ISMET PASE BIN ALAUDIN
149 — 29
tindakpidanayang dilakukan;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperolehfakta yuridis bahwa dalam tugas Terdakwa selaku Ketua UEKSP Kelurahan DuriTimur priode 06 Desember 2011 sampai dengan 30 Agustus 2014 telahmenyebabkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 161.427.000,(Seratusenam puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimanatercantum dalam laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis ataskegiatan penggunaan Dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Nomor21
124 — 31
RIFKY FAUZI ,SH1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor21/KW/E.03/LPPM/VII/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.
537 — 288
menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka keterangansaksi yang didengar dari orang lain (testimonium de auditu), tidakdapat dinilai sebagai alat buktiBahwa mengacu dari rumusan Pasal 5 ayat (1) KUHAP, buktipermulaan adalah segala hal yang ditemukan oleh penyelidik yangdengan itu dapat menentukan suatu tindak pidana besertapelakunya, termasuk laporan, pengaduan, keterangan, barangbukti, dil.Bahwa Istilah dari bukti bermulaan yang cukup tidak diatur dalamKUHAP, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21
131 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lab Sistematika Indonesia Nomor21/T/LSINX/2010 tanggal O7 September 2010 kepada PT.Menggalang Teguh Berkarya ;e Foto copy Surat Pernyataan Garansi Nomor 21 A/T/LSI/IX/2010tanggal 07 September 2010 ;e Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna JualNomor 21 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 07 September 2010 ;e Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Memberikan PelatihanPenggunaan Barang/Peralatan Nomor 21 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 07September 2010 ;e Foto copy Delivery Order dari Java Scientific ke PT.
241 — 156
Penggugatatas nama Andriyanto Johan Syah adalah seorang anggota Partai AmanatNasional (PAN) melawan DPP PAN sebagai Tergugat dan MahkamahPartai PAN sebagai Tergugat Il serta Abdul Hakam Naja sebagai TurutTergugat, diberi tanda T1920.Fotokopi sesuai copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor21: 871 K/ Pdt. Sus Parpol / 2019, Tertanggal 21 Mei 2018. Penggugat atasnama Rokiyah adalah seorang anggota Partai NasDem melawan DPPPartai NasDem sebagai Tergugat, diberi tanda T.20;.
180 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pid.Sus/2016147.148.149.150.151.152.153.1 (satu) bundel Laporan Keuangan Periode Tahun 2012 atas nama PDSumber Daya;1 (satu) bundel Neraca Tahun 2012 setelah dikoreksi oleh BPK RI padaPD SUMBER DAYA;1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 pada PemerintahKabupaten Bangkalan atas nama PD SUMBER DAYA;Draft 1 (satu) bundel asli Penjadwalan Pembayaran antara PerusahaanDaerah Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) yangbelum ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilegalisasi Nomor21
Nomor 132 K/Pid.Sus/2016150.151.152.153.Draft 1 (satu) bundel asli Penjadwalan Pembayaran antara PerusahaanDaerah Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa (PT MKS) yangbelum ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilegalisasi Nomor21/LEGALISASIVV/2012 tanggal 24 Januari 2012 oleh Notaris diBangkalan atas nama M. HAMDOEN HAMSYAOUSA, S.H.
179 — 36
RIFKY FAUZI ,SH1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor21/KW/E.03/LPPM/VIV/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.
85 — 60
Pembangunan RSUD KabupatenMukomukoRp43.584.000, Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan StudyKelayakan Pembangunan Prasarana Air BersihRp43.538.618, Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan StudyKelayakan Jalan dan JembatanRp43.585.745, Pembayaran upah pekerja Tortila PUDKabupaten MukomukoRp50.269.500, 10 Pembelian bibit tanaman kehutanan kegiatanjauling Tahun 2012 Rp32.500.000, Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Nomor21
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
120 — 39
Abadi Purna Utama RADENERMAWAN (meninggal dunia) mengajukan permohonan pembebasan tanahganjaran secara tertulis kepada Kepala Kelurahan Manyar SabranganKecamatan Mulyorejo Kotamadya Surabaya dengan surat Nomor21/APU/I/1997 bulan Januari 1997, tembusan diantaranya kepadaWalikotamadya Tingkat II Surabaya.Bahwa pada tanggal 16 September 1997 Kepala Kantor Pertanahan Surabayamengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 460.135.01145NF.1.S1997 tanggal16 September 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan
711 — 794
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Nomor21/7.4/31/1.774.1/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Kelayakan LingkunganHidup Rencana Kegiatan Reklamasi Pulau Bagian Barat Seluas 202,5 Ha, diKelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta UtaraOleh PT. Jaladri Kartika Pakci.Halaman 221 dari 273 halaman. Putusan Nomor 15/G/LH/2016/PTUNJKT.5.