Ditemukan 7214 data
1.Heru Pramono
2.Jaslik
3.sukam
4.Panji
5.Suwarman
6.M.Azmi Damanik
7.Leman
8.Sudarmen
9.Sutrisno
10.Muliadi
11.Agustono
12.M. Slamet
13.A. Rasyid
14.Sunarman S
15.Zulfan Syahputra
16.Abdullah
17.Ponidi
18.Edi Suhartono
19.Ramlan
20.Yanto
21.Legimin
22.Abdul Azis
23.Antoni
24.Zeki
25.Masdianto
26.Bambang Purwanto
27.Suwando
28.Supian
29.Suriyanto
30.Indriawan
31.Jumingan
32.Susiadi
33.Winarso
34.Sumidi
35.M. Salem
36.Sugiandi
37.Nurul Mustafa
38.Jhony Sandi
39.Kariman
40.Suyatno
41.Kusno Junaidi
42.Sarbini
43.Ari Purwanto
44.Eli Susianto
Tergugat:
PT.Semadam
159 — 38
Muzakir Ari Candra dan 1 (satu) lembar foto copy Surat PeringatanKetiga tanggal 1 September 2018 an. Muzakir Ari Candra, telan bermeteraicukup dan telah dilihat sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda buktiT151;152. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal September2018 an. Irfan Afandi dan 1 (Satu) lembar foto copy Surat Peringatan Ketigatanggal 1 September 2018 an.
261 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muzakir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor17/PUUVIII/2010 tanggal 18 Mei 2010 disampaikan bahwa dalampelaksanaannya terdapat dua kategori putusan bebas yaitu putusan bebasmurni dan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni adalah suatuperbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanHal. 58 dari 89 hal. Put.
HIU KOK MING
Termohon:
1.Ditreskrimum Polda Jatim
2.KEPALA BADAN RESERSE KRIMIMNAL POLRI
77 — 34
., Mkn. kalau ada perikatan mempunyaiimplikasi perdata maka penyelesaiannya melalui gugatan dan bila adaimplikasi pidana maka ada hak melaporkan ke pihak kepolisan;Menimbang, bahwa menurut ahli dari Pemohon dalam persidanganyaitu Dr Muzakir, SH.
159 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUZAKIR DJAILANI, bertempat tinggal diJalan lbnu Sina Il Nomor 45, Kelurahan Pisangan,Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;Drs. NASRUN MAHMUD, bertempat tinggal di JalanIlbnu Sina Il Nomor 46, Kelurahan Pisangan,Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;Drs. H. M. ALISUF SABRI, bertempat tinggal di JalanIlbnu Sina Il Nomor 48, Kelurahan Pisangan,Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;Ny.
435 — 94
MUZAKIR, S.H.,keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Law office MT. Budiman &Associates, beralamat di Jalan Duren Tiga Raya No. 12 Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal No. B1.105.MTBAss.01.12,tanggal 09 Januari 2012, Surat kuasa khusus mana didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah register No.065/SK/Pengc/2012/PN. Jkt.
38 — 12
sdr ADI untuk membayar tanah, tambahan luas tanah danmembayar ganti rugi tanah milik warga ;Bahwa Terdakwa diberikan oleh sdr ADI uang sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) untuk membeli tanah yakni bukit untuk urugan kepadasdr MUSTAFA AL HADAR ;Bahwa ada penambahan 10 m (sepuluh meter) milik IBU OKY untuklapangan dengan biaya Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) ;Bahwa dibayarkan oleh Terdakwa uang sebesar Rp.2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti rugi lapangan sepakbola kepadasdr MUZAKIR
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
145 — 72
MUZAKIR selaku ahli HukumPidana dipersidangan ; yang menyatakan sama dengan pendapatAhli Hukum Pidana Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum, sebagaimanadiatas.Dalam kaitannya dalam perkara ini terkait Surat Keputusan MenteriKehutanan RI No. : 17/KptslI/1998, tanggal 06 Januari 1998 padadictum 9, yang terdapat azaz batal dengan sendirinya itu telahdiuji dalam putusan PK Tata Usaha Negara No. : 198PK/TUN/2016, tanggal 12 Januari 2017, sebagaimana yang telahdiutarakan diatas.b.
Muzakir juga mengatakan kepadakami tidak ada istilah pemalsuan intelektual.c.
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
171 — 150
MUZAKIR selaku ahli HukumPidana dipersidangan ; yang menyatakan sama dengan pendapatAhli Hukum Pidana Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum, sebagaimanadiatas.Dalam kaitannya dalam perkara ini terkait Surat Keputusan MenteriKehutanan RI No. : 17/KptslI/1998, tanggal 06 Januari 1998 padadictum 9, yang terdapat azaz batal dengan sendirinya itu telahHalaman 18 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakdiuji dalam putusan PK Tata Usaha Negara No. : 198PK/TUN/2016, tanggal 12 Januari 2017, sebagaimana yang telahdiutarakan
Muzakir juga mengatakan kepadakami tidak ada istilah pemalsuan intelektual.c.
69 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUZAKIR, SH.MH, sebaiknya dalamsuatu kontrak pengadaan permasalahan yang terkait dengan kontrak, harusdiselesaikan secara perdata terlebin dahulu. Apabila penyelesaian secaraperdata tidak bisa barulah dilakukan penuntutan secara pidana.Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, patut kiranya Judex Juri/Majelis Hakim Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf dmembatalkan Putusan Judex Facti karena telah melampaui batas wewenangnya.I. KEBERATAN PERTAMA :1.
30 — 6
Muzakir Abdullahsejumlah Rp. 1.000.000,, sdr. Jalaluddin sejumlah Rp. 12.000.000, sdr. Faisal sejumlah Rp.3.000.000,, sdr.
175 — 115
MUZAKIR dan HERMANdengan alas kepemilikan SPH;Bahwa Saksi mengetahui IMRAN Cs telah punya SPH dan tanahtersebut dijual ke orang lain;Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi NOFAREDI pada saatmasih menjadi Camat untuk menanyakan kenapa SaksiNOFAREDI menerbitkan SPH padahal tanah tersebut sengketa;Bahwa sepengetahuan Saksi di Desa tersebut hanya sampaiDusun 5;Bahwa Saksi mengetahui IMRON membuat laporan pemalsuansurat SPH milik TERGUGAT ke Polda Sumsel;Bahwa saat itu Saksi mencari informasi bahwa surat
MUHAMMAD FIRMANSYAH PERMANA, S.E
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT DI PANGKALAN BUN
3.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI
73 — 26
MAARUF MUZAKIR. SH. Jabatan JAKSA PRATAMA/ NIP. 19830529200501 1 002;8. NOFANDA PRAYUDHA B. SH. Jabatan AJUN JAKSA/ NIP. 19870224201403 1 001;Halamam 22 dari 91 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pbu9. WIDHA SINULINGGA Jabatan AJUN JAKSA/ NIP. 19900410 201403 1001;10. QUROTUL/AINI S. FARIDA, SH. Jabatan AJUN JAKSA/ NIP.19920229 201403 2 001;11. HENGKY FIRMANSYAH, SH.
136 — 30
M.KM Binti MUZAKIR, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa; Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAPadalah benar;Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor: 37/Pid.SusTPK/2016/PN.PlgBahwa, saksi adalah Direktur RSUD Talang Ubi berdasarkan SuratKeputusan Bupati Pali Nomor : 821.2/048/BKD.2/2013 tanggal 12 April2013;Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut:1.
93 — 24
M.KM Binti MUZAKIR, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa;Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan diBAP adalah benar;Bahwa, saksi adalah Direktur RSUD Talang Ubi berdasarkan SuratKeputusan Bupati Pali Nomor : 821.2/048/BKD.2/2013 tanggal 12 April2013;Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut:1. Melaksanakan fungsi managerial pelayanan kesehatan di RSUDTalang Ubi;2.
WAHYUDI KUOSO, SH., MH
Terdakwa:
Sulaiman Bin Hasbi
96 — 28
Muzakir,S.H., Semuanya adalah Advokat PenasihatHukum pada Kantor Safar Dan Partner beralamat di Jalan Pelangi No.88 Kp.Keuramat Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 April2021;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PN Bna Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna tanggal 9 April2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim
216 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 1704 K/PID.SUS/2016Ad.5.Bahwa satusatunya lembaga yang mempunyai hak dan kewenanganyang diberikan oleh undangundang untuk menghitung kerugian negaraadalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);Pendapat Ahli yang diajukan oleh Dahlan Iskan dalam PermohonanPra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Muzakir, MadeDarma Weda dan Chairul Huda memberikan pendapat sebagai berikut:MUZAKIR:"Penyidikan kasus korupsi harus dilengkapi Audit Investigasi yang proJustitia yang hanya bisa dilakukan
83 — 20
., dan MUZAKIR, S.H., Advokat Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat Persada(Terlampir), selanjutnya sebagai Kuasa Tergugat ;TERGUGAT INTERVENSI, tempat dan tanggal lahir, Tanjong Ceungai, 01 Juli1963, umur 53 tahun agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di DusunRumoh Rayeuk, Desa Tanjong Ceungai, KecamatanTanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara TERGUGAT II(Pihak Intervensi) ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor212/SK/MS.LSK/2016, tanggal 19 Desember 2016 yangterdaftar
97 — 170
Keterangan Saksi Ahli MUZAKIR :Bahwa kata pemalsuan asal kata dari palsu atau memalsu ituartinya adalah membuat suatu atau membuat sesuatu yangobjek sesuatu itu adalah menjadi palsu kata palsu itu adalahdalam objek ini adalah tidak sesuai dengan aslinya baiksecara keseluruhan maupun sebagian baik secara formilmaupun materiil nya kalau dalam konteks surat pemalsuansurat itu prosesnya dari sisi formilnya maupun dari sisi materiilnya yang saya sebut sebagai sisi formil adalah bentukbentukatau sisi fisiknya
480 — 237
Maina Lina, pihak Koperasi diwakili oleh Pak Rejab dan Robi,pihak Polres diwakili oleh AKP Muzakir Akil, juga dihadiri oleh anggota DPRDKabupaten Bangka;7Bahwa dalam kenyataannya walaupun sudah dilakukan konversi, pihak Penggugattidak menyerahkan pengelolaan kebun plasma kepada Tergugat.
116 — 87
MUZAKIR, SH., MH Bahwa, perbuatan melawan hukum terbagi menjadidua, yang pertama perbuatan melawan Hukumadministrative dan perbuatan melawan hukumpidana;e Bahwa, Hukum Administrasi dan Hukum Pidanaadalah 2 hal yang berbeda, domein Hukum Pidanaprosesnya adalah pidana dan putusannya adalahpidana, sedangkan hokum administrasi prosesnyaadalah administrasi dan putusannya adalah sanksiadministrasie Penyalahgunaan wewenang dalam kontek hukumpidana yang mengakibatkan kerugian keuanganNegara yaitu sumbernya