Ditemukan 7295 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-09-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.
Tanggal 6 Oktober 2016 — PT. BANGUN ENERGY INDONESIA Vs. BUPATI BATANG HARI
216139
  • Itu adalah hak umum milik pemerintah;Bahwa Saksi ikut sebagai Tim Perintis Jalan Pada tahun 19941995 padaprogram pemerintah yang pada waktu itu ingin membuka jalan Pemda ke Sarolangun sampai ke Tabir;Bahwa Sebelum tahun 2008 tidak ada portal, setelah ada bentrokan PT.TLS dengan masyarakat baru ditegakkan portal;Bahwa karena PT.TLS mengklaim ada HGU, jadi ditegakkan portal jadi mulaisaat itu semua aktifitas baik batubara, kayu, semua harus bayar sama PT.TLS;2.5Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil
Upload : 22-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari dan Terdakwa; Dr. Ary Gunawan bin Agus Suparno
6032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Liquit fixer Liquit Developer (@ 1galon) Lead marker (dos) Bak cuci, 4 buah ukuran + 9 liter Xray film dryer Tempat limbah radiologi Cassete Stand holder NO PO PO BR OO5/3/zhKBaju Appron/coat appron (minimal0,5 mm) Tabir proteksi 3 daun gd kaca Pb20 x 20 cm Geogle/Lead eye glasses Hand gloves Film badge Exhaust Fan Dark Room lamp (Safety Lamp) ClrOAQl/oPDO PO S O1/ DO POLight Case double film (illuminator)untuk membaca hasil ronrgent v.
Putus : 24-09-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 PK/Pdt/2014
Tanggal 24 September 2014 — 1. NI PUTU HARIASIH, DKK VS 1. EDDY LAYANTO, DK
11056 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasalnya, sesuai dengan analisa dan kajian yang dilakukan oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ParaPenggugat, ada beberapa hal yang bisa diangkat guna menyingkap tabir kejahatanyang menyelimuti perkara Nomor 488/Pdt.G/ 2008/PN Dps.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Zaidan Ismail,Shi bin Ismail, dk
3926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SMA Negeri 1 RT. 05 RW. 06 TabirKelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ;Islam;: Wiraswasta (Mantan anggota DPRD Kab.Merangin Periode 19992004 ) ;: $1;M TAHER Bin TUMPIN ;Muara Siau ;: 64 tahun / 3 September 1942 ;Lakilaki ;Indonesia ;Desa Air Lago Kecamatan Muara SiauKabupaten Merangin ;Islam;Mantan anggota DPRD Kab. Meranginperiode 19992004) ;> SMP;Hal. 1 dari 55 hal. Put.
Register : 25-03-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 12 Oktober 2021 — Penggugat:
Grace Roida Uli SMS
Tergugat:
1.. PT.MAHKOTA SENTOSA UTAMA
2.PT.LIPPO CIKARANG TBK
3.PT.MEGAKREASI CIKARANG PERMAI
4.BUPATI CIKARANG PUSAT
372233
  • VAN GEWIJSDE) yang dimaksud PT.MahkotaSentosa Utama selaku TERGUGAT adalah suatu kewajibanPT.Mahkota Sentosa Utama kepada Pihak Lain yangterhutang/melakukan Restrukturisasi pembayaran tagihan danpenyelesaian proyek Meikarta.Bahwa berdasarkan Hubungan Afiliasi Perseroan maka TERGUGAT Il,TERGUGAT III turut bertanggungjawab atas perbuatan TERGUGAT sebagaimana UndangUndang Perseroan Terbatas yang menganutPrinsip Piercing the corporate veil yang mana dalam bahasa Indonesiadisebut sebagai menyingkap tabir
Register : 24-01-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 21 Juni 2017 — Wiwin Teddy Vernando, MEWAKILI PT. ALAS PUTRA Lawan: 1.Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh 2.Cq Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA Banding Penyerahan Memori Banding 135 Hari [detil]
10660
  • Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) dimungkinkan09.10.untuk meminta pertanggung jawaban tindakan Tergugat di suatu pihak, dantindakan penggugat/pengurus in casu Direksi di pihak lain, tidak hanyasecara perdata namun juga secara pidana sepanjang adanya dugaantindakan yang menjadi dasar untuk menghilangkan tabir perlindungan hukum(Piersing Corporate Veil), dan menemukan eliment eliment mens rea untukdapat dituntut secara pidana.Bahwa menurut Tergugat Ill, perkara aquo adalah melibatkan
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.g/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — WIWIN TEDDY VERNANDO MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
648
  • Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) dimungkinkan untukmeminta pertanggung jawaban tindakan Tergugat I pihak penerbit SPMK di suatupihak, dan tindakan penggugat, selaku pengurus in casu Direksi di pihak lain, tidakhanya secara perdata namun juga secara pidana sepanjang adanya dugaantindakan yang menjadi dasar untuk menghilangkan tabir perlindungan hukum(Piersing Corporate Veil), dan menemukan eliment eliment mens rea untukdapat dituntut secara pidana.09.
Register : 02-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA MENTOK Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.MTK
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2721
  • Penggugat di suruh berhenti bekerja di rumah sakit dengan dijanjikanakan di berikan rumah untuk tempat tingga tetapi kenyataannya rumah itudisewakan ke orang lamongan sementara penggugat dan tergugat tidurdikamar sholat yang tanpa jendela dan pintu hanya ditutup menggunakanselembar tabir yang digunakan kamar.
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PT PADANG Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG
Tanggal 26 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JARALIS.ST
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEDDY ARIHAN,SH
15898
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRl) Nomor 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2016;Maka mengutip dari Gustav Radbruch, sekaitan dengan AsasAsasPertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Pidana, hukum mempunyai 3(tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Selanjutnya Gustav Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dariketiga asas tersebut, antara lain: keadilan merupakan prioritas pertama,kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum (Achmad Ali,Menguak Tabir
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 29 April 2014 — KERMIN SIIN, SH. bin SIIN NUDIN
6277 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RekamanCCTV tersebut apabila dibuka juga dapat membuktikan apa saja tindakantindakan Polisi yang bebas berkeliaran selama 40 (empat puluh) menit dirumah Pemohon Kasasi, dan apabila CCTV tersebut dapat dibuka dantanpa diedit, niscaya dapat membuka tabir siapa sebenarnya pemilik shabushabu yang ditemukan di rumah Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;Bahwa dari dalildalil tersebut di atas, ternyata Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat(1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga tidak terbuktisecara
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
6312
  • (Bukti T IIINo. 1) , Bukti T IIINo.2. ).Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) dimungkinkan untukmeminta pertanggung jawaban tindakan Tergugat I pihak penerbit SPMK di suatupihak, dan tindakan penggugat, selaku pengurus in casu Direksi di pihak lain, tidakhanya secara perdata namun juga secara pidana sepanjang adanya dugaantindakan yang menjadi dasar untuk menghilangkan tabir perlindungan hukum(Piersing Corporate Veil), dan menemukan eliment eliment mens rea untukdapat dituntut secara
Register : 03-04-2014 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 278/PID/2013/PN.GS
Tanggal 11 Februari 2014 — S U G I Y A N T O
3912
  • maka dari firman Allah SWTdapatlah ditarik kesimpulan bahwa baik majelis hakim, saudara Jaksa PenuntutUmum dan saudara Penasihat Hukum adalah samasama penegak keadilan yangberupaya mewujudkan kebenaran, andaipun terdapat cara pandang yang berbedadalam menilai suatu kebenaran namun satu hal yang pasti dan patut menjadibahan renungan kita bersama bahwa sampaikan kebenaran itu meskipun terasapahit kedengarannya ;Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam upaya menemukan kebenaranmajelis mencoba membuka tabir
Register : 16-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUDIYANINGSIH, SH
Terdakwa:
EKO WIDODO
500383
  • KeteranganHalaman 41 Putusan Sela Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Jkt Timsaksi merupakan posisi sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan,dan harus diakui bahwa untuk mengungkap suatu pelanggaran hukum atauuntuk mengungkap tabir yang menyelimuti Suatu peristiwa pidana adalahberdasarkan keterangan dari saksisaksi di muka persidangan.
Register : 24-06-2011 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 13-08-2013
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_4_PDT_G_2011_8_MEI_2012_RMS
Tanggal 8 Mei 2012 — - VERONIKA MOI NALE
11064
  • Bahwadengan berlakunya UUPA telah membuka tabir baru dalam tatanan hukumIndonesia, dimana Negara tidak lagi sebagai pemilik akan tetapi sebagaipenguasa (tidak memiliki) hal mana tertuang dalam Pasal 2 dan penjelasanumum angka II UUPA sehingga dengan demikian konsekwensi hukum UUPA dansegala peraturan pelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup hukumadministrasi Negara;.
Register : 09-03-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 52/Pid.B/2017/PN Kln
Tanggal 29 Mei 2017 — - MURHARDJANTO WAHID Bin RADEN MOERHADI - HADIYANTO WANTO Als WANTO Bin RADEN MOERHADI
4522
  • Yoga Tegar Wibawa Bin Tabir Subroto, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkanadalah benar; Bahwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli, 2016, sore hari habissembayang Asar sekitar pukul 16.00 WIB, di tempat ruang tamu rumah miliksaksi Hj Mardinah, di Dk. Ngingas Kidul Rt.02/Rw.05, Kel. Bareng Lor, Kec.Klaten Utara, Kab.
Register : 13-09-2018 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 2222/Pdt.G/2018/PA.Mr
Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
174
  • FAKTANYA : memangPEMOHON KONVENSI/Termohon Rekonvensilah yang watak sejakdulunya sudah pemarah sampai dalam hal HARTA BERSAMApunTERMOHON KONVENSI dianggap TIDAK MEMPUNYAI HAK, hal ini diakuisecara tegas di Replik dan Jawaban Rekonvensi untuk pergi umroh sebesarRp 48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) jika tidak adapersidangan ini Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yakin hal ini akanmenjadi tabir buruk yang berusaha ditutuptutupi oleh PemohonKonvensi/Termohon Rekonvensi, hal ini sangat bertolak
Register : 11-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 12/PID.SUS/2022/PT MKS
Tanggal 10 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IBRAHIM Alias IBRAHIM Bin LAKIBE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIZKI SYAHBANA AMIN HARAHAP, SH.,MH
9630
  • kitasemua berharap Putusan Pengadilan dengan irahirah DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dapat dirasakansemua pihak yang terlibat pada perkara ini terutama sekali bagi terdakwa.Selanjutnya, sesuai etika dan sopan santun persidangan sebelummenginjak materi memori banding ini, tidak berlebihan kami ucapkanterima kasih sebesarbesarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim karenatelah dengan cermat, teliti, tegas, serta bijaksana melakukan pemeriksaandalam perkara ini, sehingga dapat membuka tabir
Register : 19-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 127/PID.SUS/2021/PT MTR
Tanggal 18 Nopember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7423
  • Selanjutnya Gustav Radbruch mengajarkanpenggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, antara lain :8 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981, Hlm 1559 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : DuaPengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm 7510 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,Chandra Pratama, Jakarta, 1993, Hlm. 50.Halaman 31 dari 55
Register : 05-01-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PA BANGKO Nomor 12/Pdt,G/2016/PA.Bko
Tanggal 21 April 2016 —
124
  • Saksi:1.v, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPTD Tabir, tempat tinggaldi XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dibawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan Termohon menantusaksi;Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikahpada tahun 2011 yang lalu;Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan DusunXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten
Register : 21-09-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 388/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 1 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : ARNOLD SITANGGANG Diwakili Oleh : SYAHRIZAL EFENDI LUBIS,SH,MKn , Dk
Pembanding/Tergugat II : NORTA NAINGGOLAN Diwakili Oleh : SYAHRIZAL EFENDI LUBIS,SH,MKn , Dk
Pembanding/Tergugat III : HERMANTO SITANGGANG Diwakili Oleh : SYAHRIZAL EFENDI LUBIS,SH,MKn , Dk
Pembanding/Tergugat IV : MARUBA SITANGGANG Diwakili Oleh : SYAHRIZAL EFENDI LUBIS,SH,MKn , Dk
Terbanding/Penggugat I : PITRONELLA SIHOTANG Diwakili Oleh : HERRYANTO SIMANJUNTAK,SH,MH Rekan
Terbanding/Penggugat II : ANTONIUS ASDIN NAINGGOLAN Diwakili Oleh : HERRYANTO SIMANJUNTAK,SH,MH Rekan
Terbanding/Penggugat III : ANGGIAT MARUBA NAINGGOLAN Diwakili Oleh : HERRYANTO SIMANJUNTAK,SH,MH Rekan
Terbanding/Penggugat IV : HENGKI NAINGGOLAN Diwakili Oleh : HERRYANTO SIMANJUNTAK,SH,MH Rekan
Terbanding/Penggugat V : JOSEFEN JULIANUS NAINGGOLAN Diwakili Oleh : HERRYANTO SIMANJUNTAK,SH,MH Rekan
10821
  • Sangat berbeda dengan bukti kepemilikan milik ParaPembanding yang tidak jelas riwayat kepemilikannya;13.Bahwa kalau lahan yang diklaim dikuasai oleh Para Pembanding dengancara melakukan imas tumbang sejak tahun 1992 tidak ada pemiliknyajustru menguak tabir ketidakbenaran. Karena pada tahun 1992 tidak adalahandi Desa Tanjung Harapan yang tidak ada pemiliknya. Alias lahanhutan sebagaimana dalil Para Pembanding tersebut.